Konflik Israel-AS versus Iran mulai berdampak pada pariwisata Bali. Sejumlah penerbangan dari dan ke beberapa negara di Timur Tengah terganggu. Di Bandara I Gusti Ngurah Rai, kemarin (2/3), sejumlah penumpang terlihat kebingungan akibat pembatalan jadwal penerbangan. Maskapai tujuan Timur Tengah seperti Qatar Airways membuka layanan customer service desk untuk melayani penumpang yang terdampak pembatalan. Dampak konflik tersebut juga dirasakan pelaku pariwisata, karena sudah banyak pembatalan pemesanan akomodasi mulai terjadi. Ketua Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), I Kadek Adnyana, mengungkapkan sejak konflik bergulir tingkat pembatalan yang tercatat dari anggota mencapai sekitar 30 persen. “Sementara ini villa management dan villa rental melaporkan pembatalan sekitar 20 sampai 30 persen,” ujarnya. Menurut Adnyana, pembatalan dipicu penutupan jalur penerbangan di sejumlah negara akibat perang. Dampaknya terutama terasa dari pasar Eropa dan Timur Tengah. Anggota Komite III DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menilai pemerintah perlu menunjukkan empati kepada wisatawan yang terdampak dan masih berada di Bali. Ketidakpastian jadwal penerbangan, kata dia, berpotensi menimbulkan keresahan. Dia mengusulkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama pemerintah daerah membentuk satuan tugas (satgas) pelayanan. “Satgas ini penting agar wisatawan yang belum bisa kembali tetap mendapat informasi dan pelayanan yang jelas. Ini bukan sekadar soal citra, tetapi bagian dari komitmen kita sebagai destinasi pariwisata budaya,” ujar mantan Wali Kota Denpasar tersebut. Putra mantan Gubernur Bali sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk India, Ida Bagus Mantra itu mengingatkan, saat Perang Teluk 1991 terjadi pembatalan massal kunjungan wisatawan. Konflik Israel-AS dengan Iran, lanjutnya, sulit diprediksi kapan akan berakhir. Karena itu, seluruh komponen pariwisata di Bali diminta bersiap menghadapi berbagai kemungkinan. Termasuk memikirkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang jumlahnya cukup banyak di kawasan Timur Tengah."Semua harus diantisipasi sejak dini,” tandasnya. Sumber: https://radarbali.jawapos.com/pariwisata/707262899/ngeri-imbas-perang-as-israel-vs-iran-penumpang-tujuan-timur-tengah-kebingungan-okupansi-villa-merosot-begini-kata-rai-mantra#goog_rewarded

Senator RI, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau yang akrab disapa NiLuh Djelantik menghadiri acara Puncak Festival Literasi Ke-6 Kota Denpasar Tahun 2026 pada Kamis (05/03) di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar. Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi terhadap kegiatan Puncak Festival Literasi Denpasar ke-6 tahun 2026 tersebut. Kegiatan tersebut merupakan wahana positif dalam merangsang anak muda untuk berkreativitas dalam literasi. Turut hadir pada Puncak Festival Literasi Denpasar ke-6 ini Bunda Literasi Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Swandewi Eddy Mulya, dan tamu undangan lainnya untuk mengikuti acara tersebut. Saat membacakan sambutan tertulis Walikota Denpasar, Wawali Arya Wibawa mengatakan, saat ini, dunia tengah berpacu melahirkan inovasi. Kemajuan inovasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui dedikasi panjang pada penguatan literasi sejak dini. Di tengah perubahan global tersebut, Denpasar melangkah menuju kota literasi berbasis budaya, dengan menghadirkan perpustakaan, pojok baca, serta ruang-ruang kreatif di ruang publik. Denpasar menegaskan komitmennya membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dikatakannya, literasi hari ini bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kecakapan memahami informasi, memilah kebenaran, serta mengubah pengetahuan menjadi inovasi. Dari ruang-ruang literasi inilah akan tumbuh ide-ide besar, lahir kreativitas, dan terbentuk sumber daya manusia unggul yang siap membawa denpasar bersaing di tingkat nasional maupun global. Arya Wibawa menjelaskan, keberadaan perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan budaya gemar membaca dan semangat long life learning. Sejalan dengan visi perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan tidak hanya dimaknai sebagai menghadirkan pendidikan berkualitas, tetapi juga membangun ekosistem yang mendorong pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan keterampilan dan Kompetensi, penguatan karakter dan moral, serta menghadirkan ruang pemberdayaan bagi masyarakat. “Keberadaan perpustakaan juga perlu didukung oleh berbagai inovasi pengembangan literasi berbasis masyarakat dan juga dalam lingkup sekolah,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, gerakan pembudayaan gemar membaca dan literasi di Kota Denpasar saat ini sudah semakin diminati oleh masyarakat. Karenanya, perlu ada upaya kolaboratif yang semakin masif dan konsisten agar misi gerakan ini dapat dijalankan secara berkesinambungan. Duta Literasi Denpasar Jemima Mulyandari dalam laporannya mengatakan, Festival Literasi Denpasar tahun ini sudah menginjak tahun ke 6. Sebuah umur yang menunjukkan bukan usia balita lagi. Dalam perkembangannya, kegiatan Festival Literasi Denpasar juga selalu meningkat partisipasi pesertanya dari tahun ke tahun. Di tahun ke 6 ini, Festival Literasi Denpasar diikuti oleh 161 sekolah dengan total 10.150 peserta terdiri atas 9.306 siswa dan 844 guru. Dikatakannya, pada pelaksanaan tahun ini, Festival ini dengan bangga mempersembahkan 10.150 karya puisi, cerita pengalaman pribadi, cerpen dan esai menjadi kebanggaan bagi denpasar. Semua sudah dibukukan menjadi legacy abadi yang tak terbantahkan bahwa 10 ribu lebih siswa dan guru di Kota Denpasar berani berkarya membangun bangsa dalam bentuk tulisan-tulisan yang mencerdaskan bangsa. Lebih lanjut ditambahkan, keberadaan Festival Literasi Denpasar harus bisa menginspirası para siswa dan guru untuk berani menulis, berkarya dan menyuarakan nilai-nilai lokal lewat media kreatif baik buku, digital maupun seni. Karena itulah, tahun ini Nyalanesia tanpa ragu menambah kategori perlombaannya yaitu Nyalakreasi yang adalah lomba video kreasi pertunjukan seni, Nyalagames yang adalah lomba olimpiade literasi numerasi, dan lomba Website Literasi Tingkat kota. Ketiga kategori baru ini nanti akan kita saksikan juga penganugerahan juaranya. Sumber: https://www.baliviralnews.com/wawali-arya-wibawa-hadiri-puncak-festival-literasi-ke-6-kota-denpasar-tahun-2026/

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Bali disambangi salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Senin (23/2/2026). Bertempat di Ruang Kepala Kanwil Kemenhaj Bali, senator Daerah Pemilihan Provinsi Bali tersebut mengingatkan tentang efek media sosial dalam menjalankan roda pemerintahan. Walau hanya dalam durasi kurang dari 30 menit, kunjungan yang tidak diagendakan sebelumnya itu banyak membincangkan tentang dinamika pemanfaatan media sosial, khususnya yang bersinggungan dengan perjalanan lembaga eksekutif. ”Kebetulan saya ada agenda di dekat sini, sekalian mampir mengucapkan selamat atas terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah di Provinsi Bali,” ujarnya membuka diskusi. Menurut Rai Mantra, sapaannya, dunia media sosial itu ibarat berlayar di tengah samudera yang tanpa layar, artinya harus siap terombang-ambing mengikuti arah gelombang dalam lautan. Bila tidak siap berlayar tanpa layar di samudera, maka tidaklah patut untuk menggunakan media sosial dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun disisi lain, pemanfaatan media social bagi instansi pemerintahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mempercepat informasi sekaligus memudahkan distribusi pengetahuan terkait tugas dan fungsi yang sedang diemban. ”PR kita adalah berhati-hati memanfaatkan ruang digital pada medsos, jangan sampai salah ucap atau salah berbuat. Apalagi sampai viral yang konotasinya negatif,” ingat Rai Mantra. Terkait hal tersebut, Rai Mantra kemudian mencontohkan beberapa dinamika instansi pemerintahan yang saat ini sedang viral di tengah-tengah masyarakat, yang secara tidak langsung mengganggu kinerja instansi sekaligus mempengaruhi citra lembaga di tengah masyarakat. Menurutnya, sikap kehati-hatian sangat dibutuhkan oleh pejabat Kemenhaj Bali selaku pejabat publik. H. Mahmudi, Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Bali, yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, H. Muhammad Nasihuddin, dan Ketua Tim Kerja Bina Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus, Hj. Aminah, membenarkan hal yang disampaikan senator asal Provinsi Bali. Menurutnya, saat ini Kemenhaj Bali sedang belajar sekaligus bertahap membangun media informasi dan media sosial yang dapat dimanfaatkan menunjang tusi. ”Terima kasih kami sampaikan atas kunjungan Pak Senator ke ruangan kami untuk mengingatkan kami sekaligus memberi support lembaga kami yang terbilang sangat baru ini,” ujar H. Mahmudi memberikan apresiasi. Ke depan, Kanwil Kemenhaj Bali berharap dapat terus berkomunikasi dan bersinergi dengan para senator yang ada di Bali untuk memudahkan pelaksanaan tusi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Sumber:https://bali.haji.go.id/berita/disambangi-dpd-ri-kemenhaj-bali-diingatkan-efek-medsos-1771892537661

Setelah terbentuk di beberapa wilayah di Bali dan Indonesia, widyalaya akhirnya terbentuk di Denpasar. Berlokasi di Desat Adat Panjer, Widyalaya Tingkat Pratama (TK) menjadi sekolah formal berbasis Hindu pertama di Denpasar. Kedepan pembentukan widyalaya terus didorong yang menekanan basis desa adat. Sementara itu, anggota DPD RI Komite III Perwakilan Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (Rai Mantra)mengatakan, di Denpasar sebenarnya sudah terbentuk 2 widyalaya, satu diantaranya adalah widyalaya inklusif. Rai Mantra menjelaskan sejak awal pihaknya mendorong konsep widyalaya berbasis desa adat. “Kita mengkondisikan widyalaya itu berbasis desa adat, karena kita lihat desa adat itu rata-rata punya tanah, rata-rata punya likuiditas dan rata-rata punya TK. Itu menjadi modal awal untuk membangun Widyalaya dari akar,” ujarnya. Rai Mantra menambahkan, Desa Adat yang memiliki likuiditas baik sangat memungkinkan membentuk yayasan pendidikan mulai jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Model ini, kata dia, telah banyak diterapkan lembaga pendidikan berbasis yayasan di daerah lain, bahkan dipadukan dengan kurikulum internasional. “Kalau Desa Adat siap dan mampu, bisa membangun dari TK sampai SMA. Itu sangat memungkinkan,” jelasnya. Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa saat acara serah terima izin Pendirian dan Operasional Widyalaya Kumara Loka, Rabu (25/2) mengatakan, keberadaan widyalaya sesuai dengan misi Pemerintah Kota Denpasar dalam penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya Bali. “Yang mana dalam budaya Bali itu ada adat, agama, seni dan budaya. Ini yang kita perkuat, oleh karena itu di dalam widyalaya ini sangat penting,” katanya. Terlebih dalam pendidikan widyalaya bertujuan membentuk SDM yang berkualitas bukan sekedar kuantitas. Demikian widyalaya didorong bisa terbentuk di wilayah lainnya di Denpasar. Saat ini Arya Wibawa mengatakan Pemerintah Kota Denpasar tengah mendata potensi-potensi wilayah yang bisa mewujudkan konsep pendidikan widyalaya tersebut. “Dan satu hal yang kami tekankan, karena ini akan berkolaborasi dan berbasis desa adat. Nah ini mungkin yang akan menjadi pembeda kami, Widyalaya nantinya bebasis desa adat,” katanya. Lebih lanjut dijelaskan, Widyalaya merupakan sekolah berbasis nilai dan tradisi, dengan komposisi pembelajaran sekitar 40 persen penguatan nilai, norma, dan keimanan, serta 60 persen pembelajaran umum sesuai standar nasional bahkan internasional. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu mengejar kemajuan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan arah dan pengendalian diri. Sumber: https://www.balipost.com/news/2026/02/25/530747/Widyalaya-Pertama-di-Denpasar-Didirikan,...html

Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE (M.Tru), M.Si melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Gerokgak II, Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng pada (04/02). Kegiatan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pelayanan kesehatan, khususnya terkait permasalahan penggunaan ambulans puskesmas untuk mengantar jenazah yang sebelumnya sempat menimbulkan kesalahpahaman. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Puskesmas Gerokgak II dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dr. I Dewa Putu Merta Suteja, M.A.P., Perbekel Pejarakan Made Astawa, NL.P., CPM, Kepala Puskesmas Gerokgak II dr. Nyoman Suardiatma beserta seluruh staf, serta Bhabinkamtibmas Desa Pejarakan AIPTU I Wayan Sudarma. Dari unsur Trantib dan Pol PP Kecamatan Gerokgak hadir Fungsional Umum selaku Danru I IB Baruna bersama satu orang anggota. Kepala Puskesmas Gerokgak II menjelaskan bahwa permasalahan berawal dari miskomunikasi terkait prosedur penggunaan ambulans untuk mengangkut jenazah pada awal Januari 2026. Ambulans yang tersedia di Puskesmas Gerokgak II merupakan ambulans gawat darurat medis, bukan ambulans jenazah. Sesuai standar operasional prosedur, ambulans medis tidak diperkenankan mengangkut jenazah demi menjaga sterilitas bagi pasien kritis berikutnya. Pihak puskesmas pada saat itu telah berupaya mencarikan bantuan ambulans jenazah dari Puskesmas Gerokgak I, namun keluarga pasien terlanjur emosi sehingga terjadi insiden. [image]4.jpeg[/image] Dalam arahannya, Senator DPD RI menegaskan bahwa pelayanan prima kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kejadian tersebut diharapkan menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali. Beliau juga mendorong agar ke depan Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil jenazah di setiap puskesmas, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif, manusiawi, dan menghindari potensi konflik. Selain itu, Senator DPD RI mengharapkan para kepala puskesmas untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan seluruh pegawai bekerja secara profesional sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Beliau juga menyampaikan rencana untuk melakukan koordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali terkait pola permasalahan pelayanan kesehatan yang serupa di beberapa wilayah. Setelah pertemuan, Komite I DPD RI melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi ruangan, sarana prasarana, mobilitas ambulans, serta ketersediaan dan kondisi alat medis di Puskesmas Gerokgak II. Kegiatan kunjungan berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif, serta diharapkan dapat menjadi langkah awal peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Gerokgak. Sumber: https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/83_anggota-trantib-dan-pol-pp-kecamatan-gerokgak-atensi-kunjungan-komite-i-dpd-ri-di-puskesmas-gerokgak-ii?

Senator DPD RI, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si (Rai Mantra) melakukan serap aspirasi terkait tidak sinkronnya data peserta BPJS Kesehatan dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI JKN) serta Pengawasan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bersama Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, dan Stakeholder terkait di Kantor DPD RI Provinsi Bali , Rabu (18/2) Rai Mantra mendukung upaya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan pelaksanaan Ground Check melalui pengusulan variabel, pelatihan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), verifikasi dan validasi, pemeringkatan ulang hasil verifikasi lapangan, serta monitoring dan evaluasi. Menurut BPS Provinsi Bali yang hadir kala itu, DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) merupakan gabungan dari 3 data besar, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data ini merupakan data tunggal untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. DTSEN diupdate dari banyak data yang tersedia, BPS menerima data dari berbagai lembaga. Secara berkala, 3 bulan sekali data yang dimutakhirkan dari BPS diserahkan pada Menko PM, Bappenas, dan Kemensos. Adapun hambatan yang terjadi pada pengumpulan data karena banyaknya sumber berbeda. Ketidakterhubungan langsung antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turut menjadi kendala dalam pelaksanaan dan koordinasi ground check di lapangan. Idealnya, sensus dan pemutakhiran data dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah agar validitas dan akurasi data lebih terjamin. Namun hingga saat ini, di Provinsi Bali, baru Kabupaten Gianyar yang menunjukkan komitmen untuk melaksanakan sensus secara komprehensif. Kondisi ini mencerminkan perlunya penguatan sinergi dan komitmen antar pemangku kepentingan guna memastikan ketepatan sasaran bantuan pemerintah. “Jumlah PKH tidak sesuai dengan standar, umumnya 1 PKH mendampingi 350 keluarga penerima manfaat, namun saat ini 1 PKH dapat mendampingi 8 desa sekaligus” ucap perwakilan Dinsos Kabupaten Bangli. Dinsos Kabupaten Bangli menambahkan DTSEN merupakan nyawa bansos, maka jangan menunggu groundcheck lagi. Jika pemerintah pusat ingin data ini bagus, maka dilakukan sensus saja. “ BPJS Kesehatan, kenyataannya harus ada surat keterangan dari faskes dan verifikasi dari kelurahan/desa. Sehingga reaktivasi hanya dapat dilakukan apabila warga sakit, karena harus ada diagnosis dari dokter.” tambah Dinsos Kabupaten Bangli. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, terdapat 67.650 jiwa peserta PBPU pemerintah daerah aktif yang beralih ke segmen PBI JK. Dengan perpindahan tersebut, kuota yang tersedia pada segmen PBPU dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk peserta PBI JK APBN yang dinonaktifkan. Terungkap kendala dalam proses reaktivasi yakni alur penambahan dan penghapusan PBI JK membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hambatan dalam pengintegrasian DTSEN adalah karakteristik data yang dipadupadankan berbeda-beda. Ground check reguler dilakukan oleh aparatur desa/kelurahan, sementara pendamping PKH melakukan ground check berdasarkan usulan mandiri melalui Cek Bansos. “Kendala yang dialami dalam proses ground check yakni capaian pendataan yang masih rendah, dukungan Dinas Sosial yang belum maksimal, ketidakterhubungan langsung antara BPS dan pendamping PKH, serta keterbatasan pendamping PKH di lapangan. Tidak maksimalnya capaian pendataan disebabkan karena waktu yang terbatas, sementara data terus bertambah setiap harinya” ungkap BPS Provinsi Bali. Hambatan utama dalam pengintegrasian DTSEN yakni kolaborasi yang telah terbangun dengan baik di tingkat pusat belum selalu berjalan optimal hingga ke tingkat daerah. Selama tiga bulan masa transisi, PKH dan aparat desa/kelurahan diharapkan proaktif untuk melakukan pengusulan data serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pengusulan data secara mandiri. Rai Mantra menambahkan, terkait layanan kesehatan, hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab negara kepada warganya sebagaimana amanat konstitusi. Dalam konteks ini, prinsip No One Left Behind perlu dikedepankan bahwa tidak ada satupun warga negara yang terlewat dari perlindungan negara. ’’Saya mendorong pemerintah pusat untuk menyesuaikan alokasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berdasarkan jumlah penduduk dalam setiap kelompok desil secara proporsional serta dapat memperhatikan kemampuan fiskal tiap-tiap daerah’’. tambahnya (ast)

Anggota Komite III DPD RI, IB Rai Dharmawijaya Mantra, meninjau proses penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 1 Kawan dan SMAN 1 Susut, Bangli, Selasa (10/2/2026). Peninjauan dilakukan guna memastikan pelayanan administrasi berjalan baik, dan beasiswa tersalurkan langsung kepada penerima yang bersangkutan. Di SDN 1 Kawan, kedatangan Rai Mantra diterima Kepala SDN 1 Kawan, I Wayan Pageh, bersama para guru dan orangtua siswa. Di sekolah ini terdapat 20 siswa penerima manfaat PIP, salah satu jumlah terbanyak untuk tahun 2026. Beasiswa dipastikan tersalurkan ke siswa, dan sekolah aktif membantu proses aktivasi. “Tim selalu proaktif mengingatkan sekolah maupun orangtua, serta menindaklanjuti kendala yang dialami dalam proses pencairan,” ujar Rai Mantra. Selain masalah beasiswa, dia juga menyerap aspirasi terkait kendala rehabilitasi gedung sekolah. SDN 1 Kawan yang berdiri sejak 1910 ini, rencananya dijadikan sekolah cagar budaya, tapi hingga kini SK dari Balai Cagar Budaya Provinsi belum turun. Menanggapi hal itu, Rai Mantra berjanji memanggil dinas terkait untuk mengklarifikasi sejauh mana proses tersebut berjalan. “Kami juga akan menyampaikan masalah ini dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Kebudayaan nanti,” janjinya. Dalam kesempatan itu, dia juga menanyakan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijawab positif oleh para orangtua siswa yang hadir. Saat mengunjungi SMAN 1 Susut di Desa Sulahan, Rai Mantra mengadakan dialog interaktif dengan para siswa mengenai Empat Pilar Kebangsaan. Siswa diajak memahami UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI melalui sesi tanya jawab berhadiah. Dia menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai tersebut sebagai benteng pertahanan bangsa bagi generasi muda. Peninjauan ini merupakan bentuk komitmen DPD RI untuk memastikan program pendidikan tepat sasaran, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Bali. Dia berharap koordinasi antara pusat dan daerah terus terjaga agar kendala teknis di lapangan, baik soal beasiswa maupun fasilitas sekolah, dapat segera teratasi. Sumber:https://posmerdeka.com/pastikan-pip-tepat-sasaran-rai-mantra-tinjau-dua-sekolah-di-bangli/

Badan Kehormatan (BK) DPD RI mengapresiasi penjelasan komprehensif dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dalam acara Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun masukan akademik guna menyempurnakan Peraturan DPD No. 1 Tahun 2021 agar tata beracara BK lebih efektif, dinamis, berkeadilan, serta mampu menjaga martabat serta kredibilitas DPD RI yang di gelar di Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Senin (9/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Badan Kehormatan DPD RI beserta Anggota BK DPD RI, pihak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Narasumber, Moderator serta Mahasiswa Magister Hukum Universitas Udayana. Ketua Badan Kehormatan DPD RI Drs. Ismeth Abdullah menekankan peran fundamental Badan Kehormatan (BK) sebagai instrumen penegakan etika dan integritas anggota. “Tata beracara harus menjadi pedoman yang jelas, adil, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan”, jelasnya Dr. Jimmy Z. Usufuan. S.H., M.H sebagai narasumber menekankan bahwa DPD sebagai representasi langsung rakyat, dimana kedaulatan rakyat ke DPD memiliki mandat bebas, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kode etik agar tidak berkembang menjadi perilaku yang melampaui batas. “Diperlukan evaluasi terhadap ketentuan umum dan definisi kelembagaan, khususnya terkait penyebutan anggota DPD RI sebagai “wakil provinsi”. Istilah tersebut dinilai berpotensi menurunkan marwah dan kedudukan anggota sebagai representasi politik rakyat di daerah”, jelas dosen Udayana Fakultas Hukum tersebut. Focus Group Discussion (FGD) juga menyoroti pentingnya pembatasan ruang lingkup perkara yang ditangani BK agar tidak melebar ke ranah di luar kepentingan daerah atau konflik personal. “Ketiadaan mekanisme banding administratif menjadi catatan penting karena berpotensi menimbulkan ketidakseragaman sanksi serta persoalan keadilan antaranggota. Adapaun sejumlah masukan teknis yang disampaikan, antara lain; terkait definisi pengaduan (tertulis maupun lisan), definisi alat bukti dalam sidang etik, mekanisme pengambilan keputusan apabila suara berimbang, serta model surat peringatan untuk pelanggaran kedisiplinan” ungkap Emmanuel Josafat selaku Narasumber dari tim ahli perlengkapan DPR RI Komisi XIII. Mahasiswa Magister Fakultas Hukum mengusulkan terkait tata beracara BK dalam pasal 11 ayat 7 agar tidak dibatasi secara geografis dan bersifat universal serta agar tidak membatasi hak partisipasi pengaduan publik tidak dibatasi secara luas. Badan Kehormatan (BK) menegaskan bahwa sidang etik bukan bertujuan untuk menghakimi atau menjatuhkan anggota. (Ast)

Pulau Bali, destinasi pariwisata unggulan Indonesia, kini menjadi sorotan atas berbagai tantangan investasi dan pembangunan yang kompleks. Sejumlah proyek investasi, mulai dari pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, hingga kompleks PARQ Ubud di Gianyar, dilaporkan tersendat atau bahkan bermasalah di tengah upaya pemerintah menyederhanakan proses perizinan. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara ambisi percepatan investasi, batasan lingkungan, dan realitas sosial di tingkat lokal. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyoroti inkonsistensi antara regulasi dan implementasi di lapangan. “Indonesia pandai membuat peraturan, tapi tidak pandai melaksanakan,” ujar Agus kepada CNA Indonesia. Pemerintah telah meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) secara nasional pada tahun 2018 untuk menyederhanakan proses perizinan usaha. Sistem ini bertujuan mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Bali, Ni Luh Djelantik, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi investasi. Menurutnya, validasi di tingkat lokal bukan sekadar prosedur administratif, melainkan upaya melindungi fungsi lahan, sistem irigasi, serta ruang-ruang suci yang kerap tidak terjangkau oleh proses perizinan daring. “Sistem online (OSS) itu tidak akan melihat tempat pembangunan, apakah ada tempat ibadah di sebelahnya, apakah ada sawah dengan saluran irigasi, yang kemungkinan akan tertutup dan kemudian menghambat para petani untuk mengairi sawahnya,” tegas Ni Luh kepada CNA Indonesia. Namun, kemudahan ini justru memunculkan tantangan baru. Pakar pariwisata dari Universitas Triatma Mulya, I Nengah Subadra, menjelaskan bahwa OSS seringkali tanpa validasi tata ruang dan pengawasan memadai di tingkat provinsi maupun kabupaten. Akibatnya, masyarakat setempat kerap terkejut dan menolak proyek ketika pembangunan sudah berjalan. Subadra mencontohkan kasus lift kaca di Pantai Kelingking. “Kita tidak tahu bagaimana prosesnya ini kok tiba-tiba kaca sudah berdiri tinggi. Masyarakat baru ribut setelah proyek sudah jalan dan investor sudah mengeluarkan uangnya, padahal pengusaha sudah mengikuti persyaratan perizinannya dan akhirnya izin itu keluar,” katanya. Gubernur Bali I Wayan Koster sendiri pada November 2025 telah menghentikan pembangunan lift kaca setinggi 182 meter di tebing Pantai Kelingking, Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Proyek senilai Rp200 miliar yang didukung investor China ini diprotes karena dinilai merusak lingkungan, menimbulkan persoalan keselamatan, diduga melanggar izin, serta mengganggu estetika tebing ikonik tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gianyar juga menutup operasi kompleks PARQ Ubud pada Januari 2025 setelah mencatat pelanggaran perizinan dan tata ruang. Kompleks yang bermula dari kafe-bar ini kemudian berkembang pesat menjadi area akomodasi dan fasilitas rekreasi. Bagi pelaku usaha, selain izin formal, “izin sosial” juga menjadi krusial. Eddy Sunarto, pemilik restoran Dod’s Burger x MeatCraft, menyebutnya sebagai kesepahaman dengan desa adat dan banjar setempat agar bisnis berjalan tanpa gesekan. “Secara hukum (perizinan) mungkin sudah aman, tetapi secara praktik (tanpa izin sosial) bisa tidak nyaman dan dapat mengganggu operasional,” ujarnya. Catatan Mureks menunjukkan, kondisi alam Bali juga kian menjadi hambatan baru bagi investor. Pada September 2025, banjir bandang terparah dalam satu dekade melanda Bali, menewaskan 18 orang, sebagian besar di Denpasar. Pakar menilai hujan ekstrem ini diperparah oleh tata ruang dan alih fungsi lahan di kawasan padat seperti Denpasar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melaporkan bahwa alih fungsi lahan sawah menjadi hotel dan akomodasi pariwisata di Bali mencapai 1.254 hektare per tahun. Denpasar mencatat penurunan proporsi lahan sawah tertinggi, menyusut 38,83 persen antara 2019 dan 2024. Pakar tata ruang, Made Arca Eriawan, mengaitkan kondisi ini dengan ketimpangan pengembangan wilayah. “Bali Selatan terlalu cepat dan dominan berkembang dibanding wilayah lain, sehingga sumber daya tersedot ke sana, sementara arus kendaraan dan orang mampet di sana,” kata Made Arca Eriawan. Ketimpangan pembangunan ini berdampak pada kualitas hidup warga dan mengikis “ciri khas Bali”. Ni Luh Djelantik menyoroti bahwa keuntungan investasi kerap tidak diikuti perbaikan nyata pada akses air bersih dan kesejahteraan pekerja pariwisata. “Kita membangun hotel begitu cantik, kita membangun vila-vila tanpa kendali, mengambil stok-stok air, sementara rakyat Bali masih banyak yang pakai air mineral untuk cuci muka dan cebok. Apakah itu adil?” tanyanya. Menanggapi ketimpangan ini, pemerintah menggagas dua proyek besar: Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng dan Bali Urban Subway di kawasan selatan. Namun, pakar pariwisata Subadra mengingatkan bahwa efektivitas bandara baru sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, mengingat fasilitas pariwisata masih terkonsentrasi di selatan. Sementara itu, sistem transportasi massal seperti subway hanya akan menjadi solusi jika terintegrasi dengan akses permukiman dan kawasan wisata, serta didukung kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Subadra menegaskan, tanpa integrasi tata ruang, infrastruktur, dan pola mobilitas masyarakat, mega proyek justru berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Ia menilai arah investasi pariwisata Bali seharusnya difokuskan pada pariwisata budaya yang berkelanjutan, dengan menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Prioritas jangka pendek saat ini adalah penanganan persoalan mendasar seperti sampah dan kemacetan melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Sumber:https://mureks.co.id/percepatan-izin-investasi-di-bali-terbentur-legitimasi-lokal-dan-isu-lingkungan

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyerap berbagai persoalan pendidikan di Provinsi Bali dalam kunjungan kerja yang digelar di Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/2/2026). Sejumlah isu utama yang disorot meliputi sertifikasi guru, revitalisasi sekolah, tata kelola SMK, hingga status kelembagaan perguruan tinggi. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Bali, pihak Rektor Universitas Udayana, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMP, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Ombudsman RI, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kunjungan ini dipimpin Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, didampingi Wakil Ketua I Prof Dr H Dailami Firdaus, Wakil Ketua III dr Hj Erni Daryanti, Anggota DPD RI Dapil Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, serta Kepala Bagian Sekretariat Komite III Samekto Ambinouso. Filep Wamafma mengatakan, Bali dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dinilai sebagai salah satu indikator pendidikan modern di Indonesia. Kunjungan tersebut juga menjadi tindak lanjut pertemuan Komite III DPD RI dengan Menteri Pendidikan pada 27 Januari lalu. “Kami ingin melihat langsung kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan kementerian. Dari hasil pertemuan, kami melihat masih ada sejumlah problem yang perlu dibenahi,” ujarnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program revitalisasi sekolah yang dinilai belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan riil. Menurutnya, bantuan revitalisasi seharusnya diprioritaskan bagi sekolah yang benar-benar membutuhkan. “Revitalisasi harus berbasis data kebutuhan. Jangan sampai sekolah yang sudah mampu justru mendapat bantuan, sementara yang kurang mampu terlewat,” tegasnya. Komite III juga menyoroti persoalan sertifikasi guru yang hingga kini belum tuntas. Filep menyebut masih ada guru yang telah mengurus sertifikasi selama bertahun-tahun namun belum terealisasi. “Ada yang sudah puluhan tahun sejak undang-undang pendidikan lahir belum mendapat sertifikasi. Kami minta datanya dan akan dorong pemerintah untuk merealisasikannya,” katanya. Anggota Komite III DPD RI Dapil Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menambahkan, berbagai persoalan pendidikan di Bali pada dasarnya juga mencerminkan kondisi nasional, mulai dari sertifikasi guru, kekurangan tenaga pendidik, persoalan SMK, hingga isu kekerasan di lingkungan sekolah. “Kalau Bali mengalami, daerah lain juga kemungkinan sama. Ini perlu harmonisasi kebijakan kementerian dan lembaga di pusat,” ujarnya. Menurut Rai Mantra, Pemprov Bali dinilai telah lebih siap dalam penanganan kekerasan di sekolah melalui pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali IB Wesnawa Punia menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komite III DPD RI. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci kemajuan daerah dan selaras dengan visi pembangunan SDM Bali Unggul. “Kami berharap hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah,” ujarnya. Sumber: https://www.nusabali.com/berita/212639/komite-iii-dpd-ri-serap-masalah-pendidikan-di-bali