AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
05 November 2026 oleh bali
03 November 2026 oleh bali
oleh bali
19 Oktober 2026 oleh bali
01 Oktober 2026 oleh bali
DENPASAR – Semangat kepedulian dan kemanusiaan diwujudkan melalui kegiatan donor darah bertajuk Senator Peduli: Menumbuhkan Kepedulian, Menguatkan Kemanusiaan yang diselenggarakan di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Kamis (5/11/2026). Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DPD ini diikuti oleh 50 peserta dan berhasil mengumpulkan sebanyak 37 kantong darah. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai mitra pelaksana, kegiatan ini mengajak masyarakat umum, staf ahli Anggota DPD RI Bali, undangan instansi vertikal/ horizontal, serta berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan melalui donor darah. Partisipasi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan nyata terhadap ketersediaan stok darah untuk membantu pasien dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Bali. Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran DPD RI di tengah masyarakat. “Setetes darah yang kita berikan bisa menjadi harapan dan kehidupan bagi orang lain. Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian bahwa membantu sesama dapat dimulai dari hal sederhana,” ungkap Putu Rio Rahdiana. Kegiatan donor darah ini juga melanjutkan semangat aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dalam rangkaian kegiatan HUT DPD RI. Pada tahun 2025, semangat Senator Peduli turut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk kepedulian DPD RI Provinsi Bali terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir. Melalui momentum HUT ke-22 DPD RI, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan atau seremonial semata, tetapi dapat menjadi pengingat bahwa kontribusi bagi bangsa dapat dimulai dari lingkungan terdekat dan diwujudkan melalui aksi nyata. DPD RI Provinsi Bali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian, solidaritas, dan semangat kemanusiaan. Sebab, setiap tindakan kebaikan, sekecil apa pun, dapat membawa arti besar bagi kehidupan orang lain. (ast)
*JEMBRANA* — Kebutuhan fasilitas desa, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Desa Pulukan, Kabupaten Jembrana, kepada Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dalam kegiatan penyerapan aspirasi di Kantor Perbekel Desa Pulukan, Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan perangkat desa untuk menyampaikan kebutuhan serta kendala yang dihadapi, mulai dari perbaikan fasilitas desa adat, dukungan bagi posyandu, kebutuhan ambulans, hingga pengembangan agrowisata dan pelayanan bagi nelayan. Bendesa Adat Pulukan, I Ketut Sarta, menyampaikan kebutuhan dukungan pembangunan Kahyangan Tiga, khususnya Pura Dalem dan Pura Prajapati. Selama ini, pembangunan kedua pura tersebut mengandalkan kas desa adat. Ia berharap memperoleh informasi mengenai mekanisme dan persyaratan pengajuan bantuan. "Kondisi lantai balai banjar adat yang mengalami kerusakan. Untuk perbaikan, saya membutuhkan material berupa 30 dus keramik, satu truk pasir, dan 20 sak semen" diungkapkan oleh Kelian Adat Baler Setra, I Wayan Sariana Sementara itu, perwakilan Banjar Adat Pangkung Medahan, I Gusti Tastra, mengusulkan pembangunan fasilitas kamar mandi berukuran sekitar 2 x 3 meter yang terdiri atas dua ruangan. Warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan pintu gebyog balai banjar, seragam pengurus banjar, serta Alat Permainan Edukatif (APE) untuk mendukung kegiatan posyandu. "Desa memiliki potensi wisata surfing dan agrowisata durian Musang King yang mulai dikembangkan. Agrowisata kami memiliki luas sekitar 10 hektare dengan pengembangan bibit yang telah dilakukan, tetapi masih menghadapi kendala promosi" ungkap Perbekel Desa Pulukan, I Wayan Armawa Selain pengembangan ekonomi, Perbekel menyampaikan kebutuhan kendaraan ambulans untuk menunjang pelayanan masyarakat serta kendala pembaruan barcode BBM yang dialami nelayan. Di bidang pendidikan, ia juga mengungkapkan bahwa layanan PAUD desa telah diberikan secara gratis, tetapi masih terdapat kendala administrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memengaruhi akses satuan pendidikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ni Luh Djelantik menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pembangunan. Menurutnya, penyerapan aspirasi menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendorong agar persoalan yang disampaikan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. “Komitmen kami adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Untuk perbaikan fasilitas umum, pada dasarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya. Sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan, Ni Luh Djelantik menyatakan kesediaan membantu kebutuhan pasir dan semen senilai Rp6 juta serta meneruskan surat pengajuan bantuan kepada pihak terkait. Ia juga meminta agar kebutuhan seragam pengurus banjar didata dan menyampaikan rencana dukungan APE untuk TK dan posyandu. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi desa, ia mengarahkan agar potensi agrowisata durian Musang King diperkuat melalui promosi media sosial dan kolaborasi pemasaran. Kebutuhan bibit dan pupuk dapat diajukan untuk ditindaklanjuti, sementara BUMDes didorong menyampaikan kebutuhan pendampingan dan dukungan pemasaran agar potensi ekonomi desa dapat berkembang secara berkelanjutan. Terkait pelaksanaan program MBG, aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia juga mendorong keterlibatan perangkat desa, PKK, dan BUMDes dalam mendukung pelaksanaan program sesuai peran masing-masing. Adapun kendala pembaruan barcode BBM yang dialami nelayan menjadi perhatian untuk diupayakan penyelesaian melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk mendorong pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat sehingga nelayan dan petani tidak perlu mengurus pembaruan hingga ke Gilimanuk. Melalui kegiatan ini, DPD RI Perwakilan Provinsi Bali menghimpun berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat Desa Pulukan sebagai bahan perjuangan aspirasi daerah. Aspirasi tersebut selanjutnya didorong untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta mekanisme yang berlaku. Penyerapan aspirasi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan wakil daerah agar kebutuhan di tingkat desa memperoleh perhatian serta penanganan yang tepat.
BULELENG, 16 Oktober 2026 — Anggota DPD RI asal Bali, Dr. I B Rai Dharmawijaya Mantra, turun langsung ke Kabupaten Buleleng untuk mendengar suara masyarakat dan melihat persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Melalui kunjungan ke Puskesmas Banjar I, SDN 5 Banjar, dan Pura Segara, Rai Mantra menyerap aspirasi warga terkait tiga hal mendasar yang menyentuh kehidupan banyak orang yaitu layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat, program revitalisasi sekolah dengan APBN, serta keberlanjutan tradisi dan masyarakat adat. Di Puskesmas Banjar I, capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tercatat baru mencapai 23 persen dari sasaran 59.800 jiwa di 11 desa. Menurut Kepala Puskesmas, dr. Komang Rendy Krisnadi, tantangan utama berada pada akses CKG ke warga usia produktif seperti petani dan pekerja kebun, serta minimnya jumlah tenaga medis. Selain itu, masalah teknis aplikasi pendataan dan beban administrasi ganda turut memperlambat pelayanan. Rai Mantra menegaskan bahwa evaluasi kesehatan tidak boleh sebatas angka capaian. "Kesehatan gratis harus diikuti kemudahan akses di lapangan, kesiapan tenaga medis, serta penanganan lanjutan untuk penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kesehatan jiwa," ujar Rai Mantra. Kondisi prihatin ditemukan di SDN 5 Banjar. Sekolah ini mengalami banjir langganan selama 5 hingga 8 tahun terakhir yang mengganggu kenyamanan belajar murid. Selain masalah luapan air, status tanah sekolah masih berupa Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan status pinjam pakai. Walaupun telah direvitalisasi dengan APBN pada tahun ini, warga dan pihak sekolah berharap ada solusi konkrit, mulai dari peninggian bangunan hingga opsi relokasi ke tempat yang lebih aman. Rai Mantra mendorong koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, desa, dan dinas terkait agar keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Menutup rangkaian kunjungan di Pura Segara, Rai Mantra berdialog mengenai penguatan peran desa adat dan lembaga sosial-keagamaan. Bagi Rai Mantra, pembangunan di Bali tidak boleh lepas dari nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Rai Mantra berkomitmen membawa seluruh persoalan lapangan ini ke tingkat pemangku kebijakan. "Ukuran keberhasilan program pemerintah bukan hanya seberapa besar targetnya, tapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh warga," pungkas Rai Mantra. Kantor DPD RI Provinsi Bali Email: bali@dpd.go.id Telepon: (0361) 4748132
TABANAN — Dana Desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Hal tersebut disampaikan Anggota DPD RI Komite IV, I Komang Merta Jiwa, S.E., saat menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Tabanan, Rabu (30/9/2026). Workshop dengan tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP, serta DPD RI. Dalam pemaparannya, Merta Jiwa menjelaskan bahwa DPD RI secara berkala mengkaji implementasi UU Desa beserta berbagai peraturan turunannya. Hasil pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan rekomendasi kebijakan serta memastikan kebijakan yang berlaku dapat mendukung otonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. “Dalam ranah legislatif, DPD RI secara berkala mengkaji implementasi UU Desa beserta seluruh peraturan turunannya. Berdasarkan temuan di lapangan, kami memberikan rekomendasi kebijakan, mengusulkan perbaikan atau undang-undang baru, serta memastikan bahwa kerangka hukum yang berlaku benar-benar berpihak serta melindungi otonomi dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Merta Jiwa. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan Dana Desa dalam APBN. Menurutnya, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan masyarakat di tingkat desa. “Terkait anggaran, DPD RI terus mengawasi alokasi Dana Desa dalam APBN setiap tahunnya. Kami memastikan distribusi anggaran adil bagi setiap desa, sekaligus memantau ketat penggunaannya agar benar-benar mendongkrak pembangunan di tingkat akar rumput,” katanya. Merta Jiwa menegaskan perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak agar pengelolaan anggaran bisa lebih transparan, akuntabel dan bermanfaat kepada seluruh masyarakat.
DENPASAR – Semangat kepedulian dan kemanusiaan diwujudkan melalui kegiatan donor darah bertajuk Senator Peduli: Menumbuhkan Kepedulian, Menguatkan Kemanusiaan yang diselenggarakan di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Kamis (5/11/2026). Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DPD ini diikuti oleh 50 peserta dan berhasil mengumpulkan sebanyak 37 kantong darah. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai mitra pelaksana, kegiatan ini mengajak masyarakat umum, staf ahli Anggota DPD RI Bali, undangan instansi vertikal/ horizontal, serta berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan melalui donor darah. Partisipasi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan nyata terhadap ketersediaan stok darah untuk membantu pasien dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Bali. Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran DPD RI di tengah masyarakat. “Setetes darah yang kita berikan bisa menjadi harapan dan kehidupan bagi orang lain. Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian bahwa membantu sesama dapat dimulai dari hal sederhana,” ungkap Putu Rio Rahdiana. Kegiatan donor darah ini juga melanjutkan semangat aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dalam rangkaian kegiatan HUT DPD RI. Pada tahun 2025, semangat Senator Peduli turut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk kepedulian DPD RI Provinsi Bali terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir. Melalui momentum HUT ke-22 DPD RI, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan atau seremonial semata, tetapi dapat menjadi pengingat bahwa kontribusi bagi bangsa dapat dimulai dari lingkungan terdekat dan diwujudkan melalui aksi nyata. DPD RI Provinsi Bali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian, solidaritas, dan semangat kemanusiaan. Sebab, setiap tindakan kebaikan, sekecil apa pun, dapat membawa arti besar bagi kehidupan orang lain. (ast)
*JEMBRANA* — Kebutuhan fasilitas desa, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Desa Pulukan, Kabupaten Jembrana, kepada Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dalam kegiatan penyerapan aspirasi di Kantor Perbekel Desa Pulukan, Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan perangkat desa untuk menyampaikan kebutuhan serta kendala yang dihadapi, mulai dari perbaikan fasilitas desa adat, dukungan bagi posyandu, kebutuhan ambulans, hingga pengembangan agrowisata dan pelayanan bagi nelayan. Bendesa Adat Pulukan, I Ketut Sarta, menyampaikan kebutuhan dukungan pembangunan Kahyangan Tiga, khususnya Pura Dalem dan Pura Prajapati. Selama ini, pembangunan kedua pura tersebut mengandalkan kas desa adat. Ia berharap memperoleh informasi mengenai mekanisme dan persyaratan pengajuan bantuan. "Kondisi lantai balai banjar adat yang mengalami kerusakan. Untuk perbaikan, saya membutuhkan material berupa 30 dus keramik, satu truk pasir, dan 20 sak semen" diungkapkan oleh Kelian Adat Baler Setra, I Wayan Sariana Sementara itu, perwakilan Banjar Adat Pangkung Medahan, I Gusti Tastra, mengusulkan pembangunan fasilitas kamar mandi berukuran sekitar 2 x 3 meter yang terdiri atas dua ruangan. Warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan pintu gebyog balai banjar, seragam pengurus banjar, serta Alat Permainan Edukatif (APE) untuk mendukung kegiatan posyandu. "Desa memiliki potensi wisata surfing dan agrowisata durian Musang King yang mulai dikembangkan. Agrowisata kami memiliki luas sekitar 10 hektare dengan pengembangan bibit yang telah dilakukan, tetapi masih menghadapi kendala promosi" ungkap Perbekel Desa Pulukan, I Wayan Armawa Selain pengembangan ekonomi, Perbekel menyampaikan kebutuhan kendaraan ambulans untuk menunjang pelayanan masyarakat serta kendala pembaruan barcode BBM yang dialami nelayan. Di bidang pendidikan, ia juga mengungkapkan bahwa layanan PAUD desa telah diberikan secara gratis, tetapi masih terdapat kendala administrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memengaruhi akses satuan pendidikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ni Luh Djelantik menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pembangunan. Menurutnya, penyerapan aspirasi menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendorong agar persoalan yang disampaikan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. “Komitmen kami adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Untuk perbaikan fasilitas umum, pada dasarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya. Sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan, Ni Luh Djelantik menyatakan kesediaan membantu kebutuhan pasir dan semen senilai Rp6 juta serta meneruskan surat pengajuan bantuan kepada pihak terkait. Ia juga meminta agar kebutuhan seragam pengurus banjar didata dan menyampaikan rencana dukungan APE untuk TK dan posyandu. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi desa, ia mengarahkan agar potensi agrowisata durian Musang King diperkuat melalui promosi media sosial dan kolaborasi pemasaran. Kebutuhan bibit dan pupuk dapat diajukan untuk ditindaklanjuti, sementara BUMDes didorong menyampaikan kebutuhan pendampingan dan dukungan pemasaran agar potensi ekonomi desa dapat berkembang secara berkelanjutan. Terkait pelaksanaan program MBG, aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia juga mendorong keterlibatan perangkat desa, PKK, dan BUMDes dalam mendukung pelaksanaan program sesuai peran masing-masing. Adapun kendala pembaruan barcode BBM yang dialami nelayan menjadi perhatian untuk diupayakan penyelesaian melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk mendorong pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat sehingga nelayan dan petani tidak perlu mengurus pembaruan hingga ke Gilimanuk. Melalui kegiatan ini, DPD RI Perwakilan Provinsi Bali menghimpun berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat Desa Pulukan sebagai bahan perjuangan aspirasi daerah. Aspirasi tersebut selanjutnya didorong untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta mekanisme yang berlaku. Penyerapan aspirasi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan wakil daerah agar kebutuhan di tingkat desa memperoleh perhatian serta penanganan yang tepat.
BULELENG, 16 Oktober 2026 — Anggota DPD RI asal Bali, Dr. I B Rai Dharmawijaya Mantra, turun langsung ke Kabupaten Buleleng untuk mendengar suara masyarakat dan melihat persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Melalui kunjungan ke Puskesmas Banjar I, SDN 5 Banjar, dan Pura Segara, Rai Mantra menyerap aspirasi warga terkait tiga hal mendasar yang menyentuh kehidupan banyak orang yaitu layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat, program revitalisasi sekolah dengan APBN, serta keberlanjutan tradisi dan masyarakat adat. Di Puskesmas Banjar I, capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tercatat baru mencapai 23 persen dari sasaran 59.800 jiwa di 11 desa. Menurut Kepala Puskesmas, dr. Komang Rendy Krisnadi, tantangan utama berada pada akses CKG ke warga usia produktif seperti petani dan pekerja kebun, serta minimnya jumlah tenaga medis. Selain itu, masalah teknis aplikasi pendataan dan beban administrasi ganda turut memperlambat pelayanan. Rai Mantra menegaskan bahwa evaluasi kesehatan tidak boleh sebatas angka capaian. "Kesehatan gratis harus diikuti kemudahan akses di lapangan, kesiapan tenaga medis, serta penanganan lanjutan untuk penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kesehatan jiwa," ujar Rai Mantra. Kondisi prihatin ditemukan di SDN 5 Banjar. Sekolah ini mengalami banjir langganan selama 5 hingga 8 tahun terakhir yang mengganggu kenyamanan belajar murid. Selain masalah luapan air, status tanah sekolah masih berupa Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan status pinjam pakai. Walaupun telah direvitalisasi dengan APBN pada tahun ini, warga dan pihak sekolah berharap ada solusi konkrit, mulai dari peninggian bangunan hingga opsi relokasi ke tempat yang lebih aman. Rai Mantra mendorong koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, desa, dan dinas terkait agar keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Menutup rangkaian kunjungan di Pura Segara, Rai Mantra berdialog mengenai penguatan peran desa adat dan lembaga sosial-keagamaan. Bagi Rai Mantra, pembangunan di Bali tidak boleh lepas dari nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Rai Mantra berkomitmen membawa seluruh persoalan lapangan ini ke tingkat pemangku kebijakan. "Ukuran keberhasilan program pemerintah bukan hanya seberapa besar targetnya, tapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh warga," pungkas Rai Mantra. Kantor DPD RI Provinsi Bali Email: bali@dpd.go.id Telepon: (0361) 4748132
TABANAN — Dana Desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Hal tersebut disampaikan Anggota DPD RI Komite IV, I Komang Merta Jiwa, S.E., saat menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Tabanan, Rabu (30/9/2026). Workshop dengan tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP, serta DPD RI. Dalam pemaparannya, Merta Jiwa menjelaskan bahwa DPD RI secara berkala mengkaji implementasi UU Desa beserta berbagai peraturan turunannya. Hasil pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan rekomendasi kebijakan serta memastikan kebijakan yang berlaku dapat mendukung otonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. “Dalam ranah legislatif, DPD RI secara berkala mengkaji implementasi UU Desa beserta seluruh peraturan turunannya. Berdasarkan temuan di lapangan, kami memberikan rekomendasi kebijakan, mengusulkan perbaikan atau undang-undang baru, serta memastikan bahwa kerangka hukum yang berlaku benar-benar berpihak serta melindungi otonomi dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Merta Jiwa. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan Dana Desa dalam APBN. Menurutnya, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan masyarakat di tingkat desa. “Terkait anggaran, DPD RI terus mengawasi alokasi Dana Desa dalam APBN setiap tahunnya. Kami memastikan distribusi anggaran adil bagi setiap desa, sekaligus memantau ketat penggunaannya agar benar-benar mendongkrak pembangunan di tingkat akar rumput,” katanya. Merta Jiwa menegaskan perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak agar pengelolaan anggaran bisa lebih transparan, akuntabel dan bermanfaat kepada seluruh masyarakat.
*JEMBRANA* — Kebutuhan fasilitas desa, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Desa Pulukan, Kabupaten Jembrana, kepada Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dalam kegiatan penyerapan aspirasi di Kantor Perbekel Desa Pulukan, Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan perangkat desa untuk menyampaikan kebutuhan serta kendala yang dihadapi, mulai dari perbaikan fasilitas desa adat, dukungan bagi posyandu, kebutuhan ambulans, hingga pengembangan agrowisata dan pelayanan bagi nelayan. Bendesa Adat Pulukan, I Ketut Sarta, menyampaikan kebutuhan dukungan pembangunan Kahyangan Tiga, khususnya Pura Dalem dan Pura Prajapati. Selama ini, pembangunan kedua pura tersebut mengandalkan kas desa adat. Ia berharap memperoleh informasi mengenai mekanisme dan persyaratan pengajuan bantuan. "Kondisi lantai balai banjar adat yang mengalami kerusakan. Untuk perbaikan, saya membutuhkan material berupa 30 dus keramik, satu truk pasir, dan 20 sak semen" diungkapkan oleh Kelian Adat Baler Setra, I Wayan Sariana Sementara itu, perwakilan Banjar Adat Pangkung Medahan, I Gusti Tastra, mengusulkan pembangunan fasilitas kamar mandi berukuran sekitar 2 x 3 meter yang terdiri atas dua ruangan. Warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan pintu gebyog balai banjar, seragam pengurus banjar, serta Alat Permainan Edukatif (APE) untuk mendukung kegiatan posyandu. "Desa memiliki potensi wisata surfing dan agrowisata durian Musang King yang mulai dikembangkan. Agrowisata kami memiliki luas sekitar 10 hektare dengan pengembangan bibit yang telah dilakukan, tetapi masih menghadapi kendala promosi" ungkap Perbekel Desa Pulukan, I Wayan Armawa Selain pengembangan ekonomi, Perbekel menyampaikan kebutuhan kendaraan ambulans untuk menunjang pelayanan masyarakat serta kendala pembaruan barcode BBM yang dialami nelayan. Di bidang pendidikan, ia juga mengungkapkan bahwa layanan PAUD desa telah diberikan secara gratis, tetapi masih terdapat kendala administrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memengaruhi akses satuan pendidikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ni Luh Djelantik menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pembangunan. Menurutnya, penyerapan aspirasi menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendorong agar persoalan yang disampaikan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. “Komitmen kami adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Untuk perbaikan fasilitas umum, pada dasarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya. Sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan, Ni Luh Djelantik menyatakan kesediaan membantu kebutuhan pasir dan semen senilai Rp6 juta serta meneruskan surat pengajuan bantuan kepada pihak terkait. Ia juga meminta agar kebutuhan seragam pengurus banjar didata dan menyampaikan rencana dukungan APE untuk TK dan posyandu. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi desa, ia mengarahkan agar potensi agrowisata durian Musang King diperkuat melalui promosi media sosial dan kolaborasi pemasaran. Kebutuhan bibit dan pupuk dapat diajukan untuk ditindaklanjuti, sementara BUMDes didorong menyampaikan kebutuhan pendampingan dan dukungan pemasaran agar potensi ekonomi desa dapat berkembang secara berkelanjutan. Terkait pelaksanaan program MBG, aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia juga mendorong keterlibatan perangkat desa, PKK, dan BUMDes dalam mendukung pelaksanaan program sesuai peran masing-masing. Adapun kendala pembaruan barcode BBM yang dialami nelayan menjadi perhatian untuk diupayakan penyelesaian melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk mendorong pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat sehingga nelayan dan petani tidak perlu mengurus pembaruan hingga ke Gilimanuk. Melalui kegiatan ini, DPD RI Perwakilan Provinsi Bali menghimpun berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat Desa Pulukan sebagai bahan perjuangan aspirasi daerah. Aspirasi tersebut selanjutnya didorong untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta mekanisme yang berlaku. Penyerapan aspirasi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan wakil daerah agar kebutuhan di tingkat desa memperoleh perhatian serta penanganan yang tepat.
BULELENG, 16 Oktober 2026 — Anggota DPD RI asal Bali, Dr. I B Rai Dharmawijaya Mantra, turun langsung ke Kabupaten Buleleng untuk mendengar suara masyarakat dan melihat persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Melalui kunjungan ke Puskesmas Banjar I, SDN 5 Banjar, dan Pura Segara, Rai Mantra menyerap aspirasi warga terkait tiga hal mendasar yang menyentuh kehidupan banyak orang yaitu layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat, program revitalisasi sekolah dengan APBN, serta keberlanjutan tradisi dan masyarakat adat. Di Puskesmas Banjar I, capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tercatat baru mencapai 23 persen dari sasaran 59.800 jiwa di 11 desa. Menurut Kepala Puskesmas, dr. Komang Rendy Krisnadi, tantangan utama berada pada akses CKG ke warga usia produktif seperti petani dan pekerja kebun, serta minimnya jumlah tenaga medis. Selain itu, masalah teknis aplikasi pendataan dan beban administrasi ganda turut memperlambat pelayanan. Rai Mantra menegaskan bahwa evaluasi kesehatan tidak boleh sebatas angka capaian. "Kesehatan gratis harus diikuti kemudahan akses di lapangan, kesiapan tenaga medis, serta penanganan lanjutan untuk penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kesehatan jiwa," ujar Rai Mantra. Kondisi prihatin ditemukan di SDN 5 Banjar. Sekolah ini mengalami banjir langganan selama 5 hingga 8 tahun terakhir yang mengganggu kenyamanan belajar murid. Selain masalah luapan air, status tanah sekolah masih berupa Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan status pinjam pakai. Walaupun telah direvitalisasi dengan APBN pada tahun ini, warga dan pihak sekolah berharap ada solusi konkrit, mulai dari peninggian bangunan hingga opsi relokasi ke tempat yang lebih aman. Rai Mantra mendorong koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, desa, dan dinas terkait agar keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Menutup rangkaian kunjungan di Pura Segara, Rai Mantra berdialog mengenai penguatan peran desa adat dan lembaga sosial-keagamaan. Bagi Rai Mantra, pembangunan di Bali tidak boleh lepas dari nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Rai Mantra berkomitmen membawa seluruh persoalan lapangan ini ke tingkat pemangku kebijakan. "Ukuran keberhasilan program pemerintah bukan hanya seberapa besar targetnya, tapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh warga," pungkas Rai Mantra. Kantor DPD RI Provinsi Bali Email: bali@dpd.go.id Telepon: (0361) 4748132
LAPOR SENATOR
Lapor Senator Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
WEBSITE SATELIT DPD RI
