Ni Luh Djelantik Serap Aspirasi Warga Pulukan, dari Fasilitas Desa hingga Ekonomi Lokal

JEMBRANA — Kebutuhan fasilitas desa, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Desa Pulukan, Kabupaten Jembrana, kepada Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dalam kegiatan penyerapan aspirasi di Kantor Perbekel Desa Pulukan, Senin (26/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan perangkat desa untuk menyampaikan kebutuhan serta kendala yang dihadapi, mulai dari perbaikan fasilitas desa adat, dukungan bagi posyandu, kebutuhan ambulans, hingga pengembangan agrowisata dan pelayanan bagi nelayan.

Bendesa Adat Pulukan, I Ketut Sarta, menyampaikan kebutuhan dukungan pembangunan Kahyangan Tiga, khususnya Pura Dalem dan Pura Prajapati. Selama ini, pembangunan kedua pura tersebut mengandalkan kas desa adat. Ia berharap memperoleh informasi mengenai mekanisme dan persyaratan pengajuan bantuan.

"Kondisi lantai balai banjar adat yang mengalami kerusakan. Untuk perbaikan, saya membutuhkan material berupa 30 dus keramik, satu truk pasir, dan 20 sak semen" diungkapkan oleh Kelian Adat Baler Setra, I Wayan Sariana

Sementara itu, perwakilan Banjar Adat Pangkung Medahan, I Gusti Tastra, mengusulkan pembangunan fasilitas kamar mandi berukuran sekitar 2 x 3 meter yang terdiri atas dua ruangan. Warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan pintu gebyog balai banjar, seragam pengurus banjar, serta Alat Permainan Edukatif (APE) untuk mendukung kegiatan posyandu.

"Desa memiliki potensi wisata surfing dan agrowisata durian Musang King yang mulai dikembangkan. Agrowisata kami memiliki luas sekitar 10 hektare dengan pengembangan bibit yang telah dilakukan, tetapi masih menghadapi kendala promosi" ungkap Perbekel Desa Pulukan, I Wayan Armawa

Selain pengembangan ekonomi, Perbekel menyampaikan kebutuhan kendaraan ambulans untuk menunjang pelayanan masyarakat serta kendala pembaruan barcode BBM yang dialami nelayan. Di bidang pendidikan, ia juga mengungkapkan bahwa layanan PAUD desa telah diberikan secara gratis, tetapi masih terdapat kendala administrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memengaruhi akses satuan pendidikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ni Luh Djelantik menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pembangunan. Menurutnya, penyerapan aspirasi menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendorong agar persoalan yang disampaikan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

“Komitmen kami adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Untuk perbaikan fasilitas umum, pada dasarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan, Ni Luh Djelantik menyatakan kesediaan membantu kebutuhan pasir dan semen senilai Rp6 juta serta meneruskan surat pengajuan bantuan kepada pihak terkait. Ia juga meminta agar kebutuhan seragam pengurus banjar didata dan menyampaikan rencana dukungan APE untuk TK dan posyandu.

Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi desa, ia mengarahkan agar potensi agrowisata durian Musang King diperkuat melalui promosi media sosial dan kolaborasi pemasaran. Kebutuhan bibit dan pupuk dapat diajukan untuk ditindaklanjuti, sementara BUMDes didorong menyampaikan kebutuhan pendampingan dan dukungan pemasaran agar potensi ekonomi desa dapat berkembang secara berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan program MBG, aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia juga mendorong keterlibatan perangkat desa, PKK, dan BUMDes dalam mendukung pelaksanaan program sesuai peran masing-masing.

Adapun kendala pembaruan barcode BBM yang dialami nelayan menjadi perhatian untuk diupayakan penyelesaian melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk mendorong pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat sehingga nelayan dan petani tidak perlu mengurus pembaruan hingga ke Gilimanuk.

Melalui kegiatan ini, DPD RI Perwakilan Provinsi Bali menghimpun berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat Desa Pulukan sebagai bahan perjuangan aspirasi daerah. Aspirasi tersebut selanjutnya didorong untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

Penyerapan aspirasi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan wakil daerah agar kebutuhan di tingkat desa memperoleh perhatian serta penanganan yang tepat.