Di Hadapan Ratusan Kepala Desa di Tabanan, Senator Merta Jiwa Tekankan Akuntabilitas Dana Desa

TABANAN — Dana Desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Hal tersebut disampaikan Anggota DPD RI Komite IV, I Komang Merta Jiwa, S.E., saat menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Tabanan, Rabu (30/9/2026).

Workshop dengan tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP, serta DPD RI.

Dalam pemaparannya, Merta Jiwa menjelaskan bahwa DPD RI secara berkala mengkaji implementasi UU Desa beserta berbagai peraturan turunannya. Hasil pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan rekomendasi kebijakan serta memastikan kebijakan yang berlaku dapat mendukung otonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Dalam ranah legislatif, DPD RI secara berkala mengkaji implementasi UU Desa beserta seluruh peraturan turunannya. Berdasarkan temuan di lapangan, kami memberikan rekomendasi kebijakan, mengusulkan perbaikan atau undang-undang baru, serta memastikan bahwa kerangka hukum yang berlaku benar-benar berpihak serta melindungi otonomi dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Merta Jiwa.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan Dana Desa dalam APBN. Menurutnya, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan masyarakat di tingkat desa.

“Terkait anggaran, DPD RI terus mengawasi alokasi Dana Desa dalam APBN setiap tahunnya. Kami memastikan distribusi anggaran adil bagi setiap desa, sekaligus memantau ketat penggunaannya agar benar-benar mendongkrak pembangunan di tingkat akar rumput,” katanya.

Merta Jiwa menegaskan perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak agar pengelolaan anggaran bisa lebih transparan, akuntabel dan bermanfaat kepada seluruh masyarakat.