Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menilai bahwa perubahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang terus terjadi dapat membingungkan masyarakat, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, jika SPMB sudah berjalan dengan baik dan semua pihak mematuhinya, maka ke depan seharusnya tidak ada lagi masalah berarti. "Kalau sistemnya sudah bagus, dan ada kepatuhan kita semua, maka itu ke depan tidak ada masalah. Ini kan kita masih mencoba semua ini, karena sistem kita sering berubah-ubah," ujar Filep di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (15/9/2025). Ia menyinggung bahwa setiap pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan, sistem SPMB kerap berubah, termasuk dengan diberlakukannya sistem zonasi. Filep berharap pemerintah pusat tidak terus-menerus mengganti aturan, melainkan lebih fokus pada evaluasi dan perbaikan dari kelemahan yang ada. "Kalau berubah terus, kasihan juga di daerah. Apalagi kondisi daerah kita dengan efisiensi dan ekonomi yang terbatas, ini akan makin memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan petani dan nelayan. Mereka sangat membutuhkan afirmasi dari pemerintah," jelasnya. Filep menegaskan, perubahan kebijakan yang terlalu sering juga membebani pemerintah daerah karena harus terus menyesuaikan. Ia menyarankan agar sistem yang ada dievaluasi secara berkala, sehingga kualitas pelaksanaannya dapat ditingkatkan tanpa harus selalu mengubah aturan dasar. "Kita berharap ke depan orang tua tidak perlu khawatir lagi dengan sistem. Justru sistem itu harus membuat anak-anak dan orang tua bahagia dalam menentukan pilihan sekolah," tambahnya Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyoroti adanya praktik inkonsistensi dalam pelaksanaan juknis SPMB di berbagai daerah. Menurutnya, banyak kepala sekolah yang mengeluhkan intervensi pihak tertentu hingga praktik titipan dalam penerimaan siswa. “Tadi para kepala sekolah banyak yang mengeluh karena adanya inkonsistensi penerapan juknis. Ada intervensi dari berbagai kalangan, terutama terkait jumlah siswa yang diterima. Kalau ada anaknya tidak diterima, lalu minta aturannya diubah. Ini kita tidak ingin terjadi berulang seperti ini,” ujar Tamsil. Ia mengakui, salah satu persoalan besar adalah adanya titipan dari pejabat daerah yang menimbulkan tekanan bagi pihak sekolah. “Itulah titipan tadi, banyak dikeluhkan oleh kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah banyak didemo,” lanjutnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tamsil menilai perlu ada mekanisme independen dalam pelaksanaan SPMB. “Makanya harus konsisten memperlakukan aturan. Ada yang mengusulkan solusi, pakai pihak ketiga supaya sekolah tidak selalu disalahkan. Padahal sekolah sudah menjalankan sesuai mekanisme,” jelasnya. Lebih jauh, Tamsil menekankan bahwa evaluasi SPMB penting dilakukan agar tidak melahirkan ketimpangan sosial. Ia juga mengusulkan agar sekolah swasta dapat lebih diberdayakan untuk menampung minat masyarakat. “Evaluasi penting supaya tidak terjadi ketimpangan sosial. Kalau memang ada sekolah favorit yang jadi rebutan, ya boleh diberi apresiasi. Tapi kalau khusus, nanti semua berlarian ke sana. Lebih baik dorong juga ke sekolah swasta yang siap melaksanakan itu,” pungkasnya. Sumber : https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/09/15/dpd-ri-minta-pemerintah-konsisten-terapkan-aturan-spmb/

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pangan terintegrasi sebagai solusi mewujudkan kemandirian, keterjangkauan, dan kemanfaatan pangan sekaligus menggairahkan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus membangun ketahanan pangan secara terstruktur dan sistematis di tengah penyesuaian anggaran transfer ke daerah (TKD). Langkah ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah sekaligus mitigasi atas potensi konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. "Pemerintah telah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk program prioritas swasembada pangan, Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga Pemda harus menyiapkan strategi yang tepat agar anggaran jumbo dari beberapa program andalan pemerintah ini dapat diserap dan berputar secara optimal dalam sistem ekonomi daerah," ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025). Putra asli Desa Pino, Bengkulu ini menegaskan setiap daerah memiliki potensi lahan pertanian, komoditas pangan, dan hortikultura yang beragam. Oleh karena itu, Pemda perlu mengembangkan program lintas kementerian dan lembaga secara terintegrasi dengan pendekatan inovatif. Ia menambahkan daerah yang mampu menyiapkan manajemen inovasi pangan terintegrasi berpeluang memperoleh insentif fiskal lebih besar dibandingkan daerah lain. Pemda juga perlu mendorong keterlibatan generasi muda melalui usaha mikro kecil dengan pendampingan intensif. "Dengan pendekatan inovasi Pangan terintegrasi tidak hanya berpeluang meningkatkan multiplayer effect anggaran yang dialokasikan, tapi juga mengurangi ICOR atau biaya produksi Pangan petani, peternak dan nelayan, termasuk micro and small manufacturing. Di saat yang sama dapat meng-create ribuan Pengusaha Muda dan puluhan ribu lapangan kerja baru di daerah," terang mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif fiskal kepada Pemda yang aktif dan inovatif mengembangkan sistem pangan terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program MBG sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan. "Kita ingin paradigma kebijakan fiskal Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang pro growth disambut secara baik oleh Pemda dengan menyiapkan ekosistem bisnis dan unit usaha mikro kecil di daerah. Terutama dalam upaya peningkatan pembiayaan belanja modal serta alat dan mesin industry di sektor rill," tutupnya. Sebagai catatan, inovasi sistem pangan terintegrasi adalah pendekatan produksi yang menggabungkan berbagai usaha pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, hingga perikanan, serta melibatkan lembaga keuangan (bank dan koperasi) dan industri pengolahan pangan dalam satu ekosistem. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi dampak negatif lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-8111126/ketua-dpd-dorong-pemda-kembangkan-inovasi-sistem-pangan-terintegrasi.

JAKARTA – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI berharap pembentukan Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) atau Southeast Asia Senates Forum dapat membangun kolaborasi dengan daerah-daerah di Indonesia. Gagasan ini lahir dari kesadaran akan dinamika zaman dan tantangan kebangsaan yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Wakil Ketua BKSP DPD RI, Mirah Midadan Fahmid meyakini para senator di Asia Tenggara memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk berperan aktif dalam mengembangkan kawasan yang maju, sejahtera, serta demokratis. Forum ini juga diharapkan menjadi ruang dialog, jejaring kerja sama, serta wadah pertukaran pengetahuan mengenai sistem bikameral yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat. ‘’Kawasan Asia Tenggara bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga rumah bagi keragaman budaya, sistem politik, dan aspirasi rakyat yang semakin menuntut partisipasi yang bermakna. Maka forum ini kami pandang sebagai ruang hidup untuk membangun jejaring antarsenator, memperkuat dialog, serta mendorong pertukaran gagasan dan pengalaman,’’ kata Mirah Midadan saat pertemuan dengan Kedutaan Besar Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Thailand di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menjelaskan, gagasan pembentukan FSAT telah dibahas di internal BKSP sejak 2022 lalu, dengan tujuan menghadirkan sebuah platform bersama lembaga senat dan majelis tinggi di Asia Tenggara maupun Asia. Sejak 2022 hingga 2024, delegasi BKSP DPD RI juga telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara, antara lain; Thailand, Filipina, Kamboja, dan Malaysia, untuk menyampaikan gagasan ini sekaligus menjajaki dukungan. ‘’BKSP DPD RI menekankan bahwa forum ini bukan semata inisiatif satu negara, melainkan upaya kolektif yang harus diwujudkan bersama. Terpenting bukan siapa yang memulai, melainkan bagaimana forum ini dapat diwujudkan dan dikembangkan bersama oleh para senator di Kawasan,’’ jelas Mirah Midadan. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Nuh mengatakan, bahwa sebelumnya sudah ada forum Asian Parliamentary Assembly (APA) yang diikuti oleh DPR RI. Namun, forum FSAT berbeda karena memfokuskan pada negara-negara bikameral (dua kamar). ‘’Forum ini melihat dari sisi negara bikameral, para senator di sini bisa saling memberikan masukan,’’ katanya. Pada kesempatan ini, perwakilan dari keempat negara sahabat menyambut baik dan mendukung gagasan pembentukan FSAT. Forum ini dinilai akan meningkatkan hubungan baik di berbagai sektor seperti perekonomian, parlemen, budaya, politik, serta perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sumber : https://radarlombok.co.id/bksp-dpd-ri-optimistis-pembentukan-fsat-tingkatkan-kesejahteraan-dan-demokrasi-di-asia-tenggara.html

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyerahkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keempat RUU yang ditetapkan dalam sidang paripurna itu hasil meaningful participation, yang sesuai Asta Cita. “Sebagai representasi daerah di tingkat nasional, DPD RI konsisten memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah melalui inisiasi legislasi yang strategis dan berorientasi pada keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan," kata Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, dalam keterangan yang dikutip Rabu, 10 September 2025. Hal tersebut diungkap usai penyerahan RUU dalam Rapat Tripartit antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum. Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Legislasi Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025. Keempat RUU yang telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI tersebut adalah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan, dan RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. DPD RI juga mengusulkan dua RUU tambahan untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 Perubahan. Yaitu RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. "Langkah ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pada penguatan dari desa, pemerataan ekonomi, kedaulatan pangan, energi terbarukan, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat adat,” ujar Sultan. Sultan memerinci urgensi dan kepentingan daerah dari masing-masing RUU. Pertama, RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah untuk menciptakan sistem otonomi daerah yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif, sejalan dengan semangat Asta Cita yang mengedepankan pembangunan dari pinggiran daerah. Kedua, RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi wujud pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, mendukung program prioritas pemerintah dalam hal keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, RUU Daerah Kepulauan diperlukan untuk menjamin pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi wilayah kepulauan, memperkuat konektivitas, ekonomi maritim, dan ketahanan wilayah sebagai poros maritim dunia. "Keadilan pembangunan merupakan hal utama yang kami perjuangkan. Melalui RUU ini, kami ingin memastikan bahwa pulau-pulau di seluruh Indonesia mendapatkan porsi pembangunan yang seimbang dan berkeadilan, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan," kata Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013-2015 ini. Keempat, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim merupakan respons serius untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan masyarakat, sekaligus mendukung komitmen Indonesia di forum internasional. Menurut Sultan, DPD RI sangat serius memastikan masa depan Indonesia dan lingkungan terjaga dan dikelola dengan baik untuk generasi mendatang. Dampak perubahan iklim, kata Sultan, sudah sangat nyata dihadapi oleh berbagai daerah, sehingga pihaknya mendorong payung hukum setingkat undang-undang yang komprehensif. "Regulasi ini tidak hanya mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi juga mengoptimalkan potensi Indonesia dalam carbon trade, ketahanan pangan, dan peluang ekonomi hijau lainnya yang dapat mendatangkan devisa negara," kata Sultan. Khusus untuk dua RUU usulan tambahan, penerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama ini menjelaskan bahwa RUU BUMD sangat relevan dengan Asta Cita yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah. Sementara Revisi UU Pemerintahan Aceh penting untuk menjamin kesinambungan otonomi khusus dan stabilitas pembangunan di Aceh. "Keempat RUU ini merupakan hasil dari proses demokratis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami tidak hanya menyusun naskah akademik, tetapi benar-benar melaksanakan meaningful participation dengan melibatkan kampus, civil society, menyelenggarakan rapat kerja, konsinyering, hingga berkonsultasi dengan duta besar, dan pemerintah daerah," kata Sultan. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Abdul Kholik, dalam pemaparannya menyatakan bahwa keempat RUU inisiatif DPD RI telah selesai disusun dan ditetapkan. "Pada kesempatan tripartit ini, kami mengharapkan agar keempat RUU dimaksud dapat segera masuk ke dalam tahapan pembahasan di DPR RI bersama Pemerintah," kata Abdul. Dalam forum tripartit tersebut, DPD RI juga mengusulkan penerapan sistem single register untuk Prolegnas. Sistem ini mengusulkan agar RUU yang telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas tahunan tidak diulang kembali dalam Prolegnas jangka menengah. “Inovasi ini bertujuan memproporsionalkan target dengan capaian serta memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan legislasi nasional,” jelas Abdul Kholik. DPD RI berharap seluruh usulan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan dibahas bersama oleh DPR RI dan Pemerintah untuk memperkuat landasan hukum bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah Indonesia. Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9ZWP-dpd-ri-serahkan-4-ruu-hasil-meaningful-participation-ke-dpr-dan-pemerintah

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas). RDP ini merupakan upaya Komite II DPD RI dalam menyampaikan aspirasi dari daerah terkait ketahanan pangan. “Komite II DPD RI terus berkomitmen untuk memasukkan aspirasi daerah ke dalam kebijakan nasional. Sehingga kami mendorong Bapanas agar tidak sekadar fokus pada angka statistik, tetapi memastikan, ketersediaan dan pemerataan pangan langsung dirasakan masyarakat di daerah,” kata Ketua Komite DPD RI, Badikenita Sitepu di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Lebih lanjut Anggota DPD RI asal Sumatera Utara ini menegaskan bahwa negara harus hadir dengan strategi yang komprehensif di tengah fluktuasi harga global, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok. “Agar rakyat tidak menjadi korban dari ketidakpastian pangan,” sambungnya. Sementara itu Wakil Ketua Komite II DPD RI, La Ode Umar Bonte menilai persoalan alih fungsi lahan oleh pihak-pihak swasta menjadi permasalahan utama yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. “Hingga saat ini petani di daerah kesulitan melawan oligarki yang menguasai alih fungsi lahan yang seharusnya ditanami tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambang. Jika hal ini terus berlanjut, ketersediaan pangan daerah dapat terancam,” serunya. Di sisi lain, Anggota DPD RI Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Waris Halid mengatakan walaupun Sulsel merupakan lumbung padi nasional namun bencana alam menjadi masalah baru yang dapat mengganggu produksi pertanian di sektor beras. “Masalah banjir, kerusakan saluran irigasi dan kelangkaan pupuk menurunkan persentase produksi beras Sulsel. Hal ini harus menjadi perhatian agar asta cita Presiden Prabowo yaitu swasembada pangan dapat segera terwujud,” ucapnya Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa saat ini permasalahan kerusakan irigasi sudah ditinjau oleh Bapanas dan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dirinya juga mengajak agar setiap daerah menerapkan penganekaragaman pangan. “Penganekaragaman pangan penting agar daerah tidak tergantung pada ketersediaan pangan tertentu terutama beras. Kami juga sedang menjalankan program penyediaan storage penyimpanan hasil tani dan laut untuk menjaga ketersediaan pangan daerah,” kata Arief. Bapanas juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan sejahtera melalui pangan “Bapanas tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kami mengharapkan dukungan dan kerjasama Komite II DPD RI terutama untuk program kerja pangan kamu di daerah agar ketahanan pangan nasional benar-benar terjaga,” tegas Arief. Sumber : https://www.balipuspanews.com/komite-ii-dpd-ri-dan-bapanas-kuatkan-komitmen-wujudkan-kedaulatan-pangan-nasional.html

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menegaskan bahwa aktivitas pembangunan daerah dan nasional hanya dapat dilakukan dalam suasana sosial kebangsaan yang aman dan damai. Hal ini disampaikan Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Istighosah dan do’a kebangsaan yang diadakan oleh kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Kamis (4/9/2025). Do’a kebangsaan yang dihadiri sekitar 5000 masyarakat tersebut dipimpin langsung oleh Perwakilan 6 tokoh agama di Sumatera Selatan, baik Islam, Katolik, Protestant, Hindu, Budha dan Konghuchu. Hadir dalam acara Do’a Kebangsaan itu Wakil Ketua DPD RI asal Papua Yoriss Raweyay, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan beserta forum koordinasi pimpinan daerah. “Beberapa hari ini demokrasi Indonesia diuji dengan aksi demontrasi masif di hampir semua daerah. Saat ini situasi Nasional sudah stabil, Indonesia baik-baik saja,” ujarnya. Dalam do’a kebangsaan yang dihadiri oleh tokoh lintas agama itu, Sultan menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang rahmatan lil alamin juga negarawan yang demokratis. Rosulullah Muhammad SAW yang menjunjung tinggi nilai-nilai Musyawarah, keadilan sosial, toleransi dan Pluralis. “Di Madinah, Rasulullah membentuk Piagam Madinah yang menjadi dasar kehidupan bersama antara umat Islam, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Ini adalah bukti kepemimpinan inklusif dan pluralistik,” tegasnya. Lebih lanjut, mantan Ketua KNPI Bengkulu itu mendorong generasi muda Palembang untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai modal untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Anak Muda Indonesia harus fokus meningkatkan kepasitas intelektual, berakhlak mulia dan memiliki skill yang unggul. Untuk menyambut Indonesia Emas 2045, sebagai bangsa yang besar kita perlu kualitas generasi muda secara serius. Maulid Nabi Muhammad SAW Kali adalah momentum penting bagi kita semua untuk memastikan anak-anak kita saat menjadi pengisi utama acara puncak Indonesia Emas 2045 nanti. Sumber : https://www.balipuspanews.com/ketua-dpd-ri-stabilitas-keamanan-syarat-kemajuan-bangsa.html

JAKARTA–Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah RI (BKSP DPD RI) menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serta komunitas Kementerian Luar Negeri RI. BKSP DPD RI juga mendesak agar segera dilakukan investigasi menyeluruh, sehingga motif penembakan dan pelaku dapat terungkap secepatnya. “Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas peristiwa ini. BKSP DPD RI prihatin dengan insiden ini, dan ingin mengingatkan pentingnya perlindungan maksimal bagi para pegawai perwakilan Indonesia di luar negeri. Berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, pegawai konsuler berhak atas perlindungan, penghormatan, serta jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas resmi mereka,’’ kata Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman. Peristiwa tragis ini terjadi hanya beberapa minggu setelah kunjungan Presiden Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ke Jakarta pada 10 -12 Agustus 2025 atas undangan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan kenegaraan yang menandai 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Peru tersebut, Presiden Boluarte dan Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Peru (IP CEPA) serta kesepakatan kerja sama teknis dalam pemberantasan narkotika lintas negara. ‘’Hubungan Indonesia dan Peru sedang berada dalam momentum penting. Insiden ini tidak boleh merusak upaya penguatan kemitraan yang sudah dibangun kedua pemimpin negara,’’ tegas Wakil Ketua BKSP DPD RI, Darmansyah Husein (Anggota DPD RI asal Bangka Belitung). Menanggapi laporan media internasional yang mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri Peru, Carlos Malaver, bahwa kasus ini merupakan qualified homicide in the form of a contract killing (pembunuhan berencana dalam bentuk pembunuhan bayaran), BKSP DPD RI menekankan pentingnya investigasi yang transparan. ‘’Kami meminta PNP (Policía Nacional del Perú atau Kepolisian Nasional Peru) segera mengungkap motif penembakan ini dan membawa pelaku ke depan pengadilan,’’ kata Wakil Ketua BKSP DPD RI, Mirah Midadan Fahmid yang juga merupakan Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). BKSP DPD RI juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri RI atas langkah-langkah yang telah diambil, seraya meminta perhatian penuh pemerintah terhadap keluarga korban. Hal itu mencakup pemulangan jenazah ke Tanah Air serta pemenuhan hak-hak yang melekat pada almarhum dan keluarganya. ‘’Saudara Zetro Leonardo Purba adalah ASN Kementerian Luar Negeri RI yang mengabdi sebagai pegawai konsuler di KBRI Lima. Karena itu, negara wajib memastikan hak-haknya terpenuhi, mulai dari pemulangan jenazah hingga pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan,’’ ujar Wakil Ketua BKSP DPD RI, Henock Puraro (Anggota DPD RI asal Papua). BKSP DPD RI menutup pernyataannya dengan menghargai langkah cepat Pemerintah Peru yang telah meningkatkan pengamanan terhadap fasilitas dan personel KBRI di Lima. BKSP DPD RI berharap keamanan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Peru dapat terus terjamin, seiring dengan proses investigasi yang tengah berjalan. Sumber : https://radarlombok.co.id/bksp-dpd-ri-prihatin-penembakan-staf-kbri-di-peru-minta-penyelidikan-tuntas.html

Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberantas praktik mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Tamsil usai melakukan audiensi bersama Mentan Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (2/9/2025). Menurutnya, gebrakan Kementan di bawah kepemimpinan Mentan Amran menunjukkan kerja nyata yang memberikan dampak besar bagi ketersediaan pangan nasional. “Kita ikut men-support program ketahanan pangan yang menjadi konsen Kementerian, dan kita tahu bahwa memang sangat berhasil. Kita sudah mempunyai cadangan pangan yang luar biasa. Kita sudah tidak lagi impor,” ujar Tamsil. Tamsil juga mengapresiasi langkah tegas Mentan Amran dalam melawan mafia pangan yang kerap mengganggu stabilitas harga dan pasokan di lapangan. “Kerja betul Mentan ini, saya percaya ini,” ujarnya. Ia menyinggung pula arahan Presiden yang menekankan pentingnya menghadapi mafia di berbagai sektor, termasuk energi dan pangan, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perhatian Presiden hingga ke detail anggaran menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di daerah. “Presiden juga tadi malam dalam pertemuan yang saya juga hadiri mulai dari pukul 4 sore sampai 9 malam, juga memberikan penekanan bagaimana menghadapi mafia-mafia ini. Karena konsen beliau ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Tamsil. Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah berkeliling daerah untuk meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan strategis Presiden, termasuk yang dijalankan Kementan. “Ini menjadi cambuk bagi daerah supaya tidak hanya mengandalkan dana transfer ke daerah, tapi juga membuat terobosan-terobosan. Presiden memberikan apresiasi luar biasa terhadap langkah di Kementerian Pertanian. Luar biasa ya,” tambahnya. Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia keluar dari ketergantungan impor beras harus ditindaklanjuti dengan memperkuat komoditas lain, khususnya jagung. Untuk itu, DPD RI siap berkontribusi melalui program penanaman jagung serentak di empat subwilayah seluruh Indonesia. “Kita ingin mengembangkan supaya bukan hanya padi yang bebas impor, tapi juga tanam jagung. Karena itu DPD akan berkonsentrasi di 4 subwil di seluruh Indonesia untuk ikut support ketahanan pangan, melalui penanaman jagung secara serentak,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyambut baik rencana DPD RI untuk terjun langsung mendukung program ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung. Menurut Amran, pertanian tidak bisa dikerjakan sendirian, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor. “Kolaborasi sangat bagus, pertanian adalah kerja bersama kementerian terkait, DPR, DPD, BUMN. Kalau DPD siap, siapkan lahan di Sulsel, kami kirim alat dan bibit. Kita bisa lakukan tanam bersama, semua hadir, saya hadir di wilayah Bapak Tamsil,” kata Amran. Mentan Amran juga menekankan bahwa pendampingan teknis akan dilakukan langsung oleh pejabat eselon I dan II Kementan, sehingga dampak sosial dari program ini terasa nyata. “Bukan seremonial, ini mau kita kembangkan. Masyarakat nanti yang datang akan dapat benih gratis supaya mereka bisa langsung merasakan kehadiran pemerintah di sekitar mereka. Yang penting mampu ditanam, kita dukung. Ini uang rakyat, jadi kita harus dorong untuk rakyat, kemakmuran rakyat,” tegasnya. Mentan Amran juga mengingatkan bahwa setiap anggaran di Kementan harus berdampak langsung bagi petani dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak semestinya. “Satu rupiah itu harus ada hasil, karena ini uang rakyat, jadi harus ada pertanggungjawabannya. Saya tidak mau anggaran Kementan dimainkan, harus berdampak ke masyarakat utamanya petani,” tandasnya. Sumber : https://radarbone.fajar.co.id/2025/09/02/wakil-ketua-dpd-ri-tamsil-linrung-dukung-penuh-mentan-amran-lawan-mafia-pangan/

MATARAM – Dugaan adanya dana siluman dalam program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025 kini mendapat atensi serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB serta Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Kepala Perwakilan BPK NTB, Suparwadi, menegaskan bahwa dana pokir yang disebut-sebut sebagai dana siluman itu masuk dalam lingkup pemeriksaan BPK setiap tahun. Menurutnya, isu terkait pertanggungjawaban belanja daerah selalu menjadi perhatian dalam audit. “Iya, kita atensi. Setiap tahun menjadi atensi kita, karena ada isu-isu terkait kurang pertanggungjawaban dan sebagainya. Dana pokir itu termasuk bagian dari belanja daerah yang pasti kita monitor. Kalau tidak dipertanggungjawabkan, bisa mendegradasi opini laporan keuangan pemerintah daerah,” jelas Suparwadi di Mataram, kemarin. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BPK selalu meneliti seluruh belanja dan penerimaan daerah. Meski tidak bisa menjeneralisir semua kasus sebagai dana siluman, ia menekankan bahwa belanja yang tidak dipertanggungjawabkan wajib dikembalikan ke negara. “Kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka harus dikembalikan ke negara. Kalau ada fakta dan bukti, silakan APH (aparat penegak hukum) menindaklanjuti. Itu sudah biasa kita temukan dalam laporan,” ujarnya. Selain persoalan pokir, BPK juga masih sering menemukan permasalahan klasik dalam pengelolaan APBD di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari kelebihan bayar, kurang bayar, hingga penggunaan anggaran yang tidak disertai laporan pertanggungjawaban. “Temuan seperti ini memang tidak selalu besar nominalnya, tapi bisa sering terjadi. Ada juga kasus Rp4 miliar yang masih dalam proses tindak lanjut. Pemprov sudah berusaha mengembalikan ke kas daerah, dan kami akan tetap memantau,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa koordinasi antara BPK dengan Pemprov NTB maupun pemda kabupaten/kota sejauh ini berjalan baik. Menurutnya, tata kelola keuangan daerah sudah mulai diarahkan ke arah yang lebih transparan, meski tindak lanjut pengembalian kerugian negara membutuhkan waktu. Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual, yang melakukan kunjungan kerja ke NTB, menegaskan bahwa daerah ini mendapat sorotan karena masih terdapat temuan kerugian negara yang signifikan. Pihaknya bahkan sudah meminta penjelasan langsung dari BPK NTB terkait hasil pemeriksaan. “Fungsi kami adalah menerima laporan tentang kerugian daerah dan negara. Itu sebabnya kami datang ke NTB, karena ada temuan yang signifikan. Kami ingin memantau dari dekat sekaligus memastikan agar kerugian negara di NTB menurun setiap tahun,” tegas Henock. Yulianus mengapresiasi kinerja BPK NTB yang dinilai telah menunjukkan progres positif, meski Kepala Perwakilan BPK baru bertugas sekitar tujuh bulan. “Uang rakyat ini harus kita jaga dan pertanggungjawabkan. Jangan sampai ada mark up, digunakan untuk kepentingan pribadi, atau untuk membiayai proyek siluman. Semua harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya. Henock menegaskan bahwa DPD RI akan terus mengawal hasil temuan BPK agar pengelolaan keuangan daerah di NTB lebih baik ke depan. “Kami titip, kerugian provinsi ini harus menurun, bukan naik. Itu komitmen bersama,” tutupnya. Sumber : https://radarlombok.co.id/kasus-pokir-dprd-ntb-jadi-atensi-bpk-dan-dpd-ri.html

Mendengar berbagai keunggulan komoditi kurma dan kacang sacha inchi di Lombok Utara tersebut, sejumlah Anggota DPD RI berminat untuk berinvestasi. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, dan sejumlah Anggota DPD RI, termasuk Evi Apita Maya (Dapil NTB), dengan didampingi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB, I Gede Putu Aryadi, melakukan kunjungan kerja ke Perkebunan Kurma dan Sachi Inchi di Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (30/8/2025). Setelah mendengar penjelasan dari Jhon Arif Munandar, ilmuwan tanah yang memelopori yang memelopori pengembangan budidaya kurma di Lombok Utara, Tamsil Linrung dan sejumlah Anggota DPD RI menyampaikan minat mereka untuk berinvestasi di dua jenis tanaman lahan kering ini. Bukan hanya karena ingin membantu masyarakat NTB dari keterpurukan kemiskinan ekstrem, tapi juga peluang bisnis menjanjikan dari hasil yang akan didapatkan jika menanamkan saham pada budidaya kurma dan kacang sacha inchi di Lombok Utara. "Alhamdulillah saya sudah tergambar secara sepintas dan sudah ikut tadi menikmati buah kurmanya sangat baik enak sekali, manis dan segar. Saya kira standar kurma yang ada di Lombok Utara ini tidak kalah rasanya seperti kurma yang biasa kita nikmati di Mekah Madinah dan Dubai," ungkap Tamsil Linrung dihadapan para pengembang kurma dan kacang sacha inchi di Lombok Utara. Jujur, Tamsil Linrung dan Anggota DPD RI yang berkunjung awalnya merasa terkejut, kurma bisa dikembangkan di Lombok Utara dengan kualitas mendunia. "Jujur kami tadi sempat terkejut, pohon kurma sudah berhasil dibudidayakan di NTB, saya juga menanam ada beberapa pohon dan sudah belasan tahun di sekolahan saya itu sejak tahun 2010 berbuah tapi tidak bisa dikonsumsi karena keras dan buahnya kecil-kecil, lalu jatuh-jatuh buahnya sebelum matang, bahkan di rumah saya yang di Sulawesi, itu pohonnya sejak tahun 45 sudah ada, tapi tidak tidak berbuah, ada juga yang berbuah tapi kecil-kecil kering enggak bisa dimakan," aku Tamsil Linrung. Itu sebabnya, dia sangat tertarik dengan kurma Lombok Utara ini. Terlebih lagi setelah mendengar penjelasan Jhon Arif Munandar, jika kurma ini bisa dipanen dua kali dalam setahun bahkan lebih, dengan hasil 200 kg per panen untuk satu pohon. "Sudah tergambar tadi, investasi pada tanaman kurma ini cukup menjanjikan, bahwa dengan berinvestasi 25 juta per pohon, atau saya anggaplah 5 tahun berarti 5 juta per tahun untuk satu pohon, mampu menghasilkan 200 kilo yang seperti disampaikan tadi, maka sudah bisa menghasilkan nanti 15 juta per sekali panen, jadi modal investasi pun sudah terukur cepat kembali," hitung-hitung Tamsil Linrung. Wakil Ketua DPD RI ini pun menyampaikan niatnya yang ingin meninvestasi 500 di budidaya kurma Lombok Utara ini. "Jadi tinggal hitung-hitungan aja, jika bisa meninvestasikan 500 juta per tahun maka hasilnya insyaallah sudah terukur, karena simpel menghitungnya," tambah Tamsil Linrung. Tak hanya kurma, Tamsil Linrung juga menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di kacang Sacha Inchi. "Yang paling menantang tadi ini sekaligus yang paling bagus peluang investasinya, karena kacang ini dibutuhkan sekali oleh pasar dunia, dan memiliki jangka waktu tumbuh subur dan menghasilkan hingga 20-25 tahun, hanya dengan modal 150 juta per tahun," ucap Tamsil Linrung. Itu sebabnya, Tamsil Linrung dan Anggota DPD RI menunggu proposal dari PT Ukhuwah Datu Nusantara Lombok Utara sebagai perintis dan pengelola budidaya kurma dan kacang sacha inchi ini untuk dipelajari lebih lanjut. "Kita tunggu proposalnya, nanti Bu Evi ( Hj Evi Apita Maya, SH. M.Kn.) yang akan kita minta sebagai proyek officernya, untuk mendalami lebih jauh, sehingga nanti kita mendiskusikan dengan kawan-kawan DPD lainnnya yang berminat," tambah Tamsil Linrung. Selain Tamsil Linrung, Evi Apita Maya juga langsung menawarkan kepada rekan-rekan anggota DPD RI dan para pengusaha yang hadir, untuk ikut berperan sebagai investor pengembangan budidaya kurma dan sacha inchi di Lombok Utara saat berdialog dengan PT Ukhuwah Datu Nusantara Lombok Utara usai meninjau kebun kurma dan kacang sacha inchi. “Siapa yang tidak mengenal Pak Tamsil Linrung sebagai pengusaha besar yang berhasil. Beliau adalah pemilik Hotel Swarga di Lombok. Berikutnya ada juga hadir rekan kami, yang ternyata adalah owner RS Permata Hati di Mataram. Lainnya, ada putri tokoh besar nasional, yang tentu saja potensial menjadi investor. Bahkan hadir pula rekan kami yang ternyata investor kurma di Kalimantan, dan ternyata sampai sekarang masih gagal panen. Insya Allah kalau investasi kurma di Lombok Utara dijamin berhasil, karena sudah lihat sendiri perkebunannya,” ucap yakin Evi sembari promosi. Terhadap niat investasi ini, Kepala BRIDA NTB Gede Putu Aryadi menyambut baik dan merasa bersyukur. "Kami mengucapkan terima kasih dan sangat antusias dengan niat Wakil Ketua DPD RI dan para Anggota serta pengusaha yang ingin menginvestasikan dana bagi pengembangan budidaya kurma dan kacang sacha inchi di Lombok Utara ini," ucap Aryadi. Aryadi juga menilai, kunjungan Wakil Ketua DPD RI berserta rombongan menjadi support tersendiri bagi petani dan tokoh perintis budidaya kurma dan kacang sacha inchi di Lombok Utara. Sejatinya kurma dan kacang sacha inchi memiliki potensi yang luar biasa luar biasa. "Selama ini menjadi sesuatu yang terpendam, dimana penduduk di lahan kering penduduknya sebagian besar mengalami kondisi ekonomi ekstrem dan identik dengan predikat sebagai desa-desa tertinggal. Sementara faktanya menjadi kawasan yang menyimpan potensi luar biasa," ungkap Aryadi. Itu sebabnya, melihat peluang ini, BRIDA NTB gercap mengambil langkah-langkah strategis guna membantu pengembangan budidaya kurma dan kacang sacha inchi ini lebih mendunia lagi. "Sejalan dengan program pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wagub Ibu Hj Dinda, yang memiliki program desa berdaya, yakni menyisir kawasan-kawasan desa, ada 113 desa yang penduduknya tergolong miskin ekstrem menjadi kawasa desa maju dengan menggali potensi yang ada di wilayahnya sendiri," jelas Aryadi. Seperti halnya Lombok Utara, wilayah ini menjadi salah satunya kawasan lahan kering yang perlu diperdayakan. Sumber : https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1506507129/kagum-dengan-hasil-budidaya-kurma-dan-kacang-sacha-inchi-lombok-utara-sejumlah-anggota-dpd-ri-berminat-investasi