Ribuan warga dari berbagai provinsi di Indonesia antusias mengikuti kegiatan Senator Peduli Donor Darah yang digelar serentak oleh Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21, Jumat (3/10/2025). Aksi sosial hasil kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ini berlangsung di 38 provinsi, menunjukkan kepedulian yang mampu menyatukan bangsa tanpa sekat wilayah bahkan lintas negara. Kegiatan donor darah dibagi dalam empat subwilayah DPD RI. Di Subwilayah Barat I yang meliputi provinsi-provinsi di Sumatera, terkumpul 505 kantong darah dari 541 pendonor. Dari Aceh hingga Bangka Belitung, masyarakat, aparat, sektor swasta, dan relawan terlibat aktif. “Ribuan warga dari Aceh hingga Papua telah menunjukkan bahwa solidaritas sosial adalah kekuatan utama bangsa. Aksi kemanusiaan ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya solidaritas nasional. Kami berharap semangat ini terus tumbuh menjadi budaya sosial masyarakat Indonesia,” ujar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Jumat (3/10/2025). Hal senada dikatakan Senator asal Lampung Abdul Hakim. Dia menyebut aksi sosial ini untuk penguatan solidaritas sosial sebagai fondasi persatuan bangsa. Bagi Hakim, setetes darah yang diberikan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Di Subwilayah Barat II (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan NTB), kegiatan donor darah dirangkaikan dengan cek kesehatan gratis dan pemeriksaan HPV DNA. Di Jakarta, sekitar 100 peserta turut serta, di Jawa Barat 80 peserta disertai pembagian sembako murah, sementara di NTB tercatat 65 peserta dengan 42 orang berhasil mendonorkan darah. Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris, Happy Djarot, Dailami Firdaus, dan Achmad Azran membuka acara di Jakarta dengan pemukulan rebana. Di Semarang dan Yogyakarta, kegiatan masing-masing diikuti lebih dari 50 peserta, memperlihatkan semangat gotong royong. Momen unik terjadi di Ternate, Maluku Utara, ketika seorang mahasiswa asal Palestina ikut mendonorkan darah bersama 50 peserta lain. Di Sulawesi Tenggara terkumpul 53 kantong darah dari 65 pendaftar, Sulawesi Utara mencatat 75 peserta dengan 50 kantong darah, dan di Maluku 58 kantong darah berhasil terkumpul dari 60 peserta. Di Papua, kegiatan donor darah dipimpin Senator Lis Tabuni di Nabire, Papua Tengah, untuk menjawab kerap terjadinya kekosongan stok darah. Donor darah juga berlangsung di Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, memperlihatkan komitmen DPD RI terhadap solidaritas sosial di Tanah Papua. Subwilayah Timur I (Kalimantan dan sebagian Sulawesi) juga mencatat partisipasi tinggi. Di Pontianak, Kalimantan Barat, 190 peserta hadir dengan 114 kantong darah terkumpul. Palangka Raya (Kalteng) menghimpun 64 kantong dari 75 peserta, sementara Samarinda (Kaltim) mencatat 43 kantong dari 75 peserta. Di Sulawesi Barat, kegiatan digelar bersama Labkesda Sulbar. Senator Zuhri M. Syazali dari Bangka Belitung berharap aksi donor darah bisa menjadi budaya sosial yang berkelanjutan. “Kami berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat,” ujarnya. Perayaan HUT ke-21 DPD RI tidak hanya menghadirkan aksi donor darah serentak pada 3 Oktober 2025, tetapi juga dirangkai dengan berbagai kegiatan lain, seperti Senator Peduli Ketahanan Pangan, Dialog Kenegaraan, serta sejumlah agenda kebangsaan yang melibatkan senator dari seluruh Indonesia. Momentum ini menegaskan bahwa kiprah DPD RI tidak hanya sebatas fungsi legislasi, tetapi juga hadir nyata di tengah rakyat untuk memperkuat solidaritas dan kesejahteraan bangsa. Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1628307/15/ribuan-kantong-darah-terkumpul-aksi-dpd-ri-selaras-asta-cita-presiden-prabowo-1759497012

AKARTA – Sejarah baru mewarnai debut keistimewaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Debut dimaksud, DPD RI resmi mencetak sejarah baru dengan menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa perdana dalam rangka HUT ke-21, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Momentum tersebut, sebut Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, memperjelas semakin istimewanya DPD RI. Ditambah, hadirnya tiga pimpinan lembaga parlemen sekaligus. Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI sendiri Sultan B. Najamuddin. “Ini momen bersejarah. Sidang paripurna luar biasa pertama DPD bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, dan dihadiri para pimpinan DPR dan MPR. Buat kami, ini energi sekaligus beban moral untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah,” tegas Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Sultan menekankan, proses legislasi DPD kini semakin kolaboratif. Hal itu terbukti dengan makin banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPD yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas bersama DPR dan pemerintah. Menurut Sultan, DPD tidak berhenti hanya pada “rebranding” sebagai lembaga perwakilan daerah, tetapi bergerak nyata turun ke lapangan untuk menjemput aspirasi masyarakat. Sultan sangat yakin saat ini publik di daerah melihat DPD bukan hanya sebagai penyalur aspirasi, tetapi lembaga yang solutif. “Banyak pengaduan yang masuk lewat alat kelengkapan kami. Itu menandakan masyarakat menaruh harapan besar kepada DPD,” tegas Sultan. DPD, lanjut Sultan, akan terus memperkuat kolaborasi dengan eksekutif, DPR, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar peran senator makin terasa dalam menjawab persoalan daerah. “Kami ingin DPD bukan hanya aspiratif, tetapi juga solutif. Itulah semangat baru yang ingin kami wujudkan ke depan,” pungkasnya. Sumber : https://beritabuana.co/2025/10/01/debut-gemilang-dpd-ri-cetak-sejarah-baru-gelar-sidang-paripurna-luar-biasa-perdana-di-hut-ke-21/

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibalut dengan aksi sosial bertajuk Senator Peduli Donor Darah di seluruh Indonesia. Total ada 1.800 peserta mengikuti kegiatan donor daerah bersama Palang Merah Indonesia (PMI). Sementara di Jakarta, kegiatan dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan dengan melibatkan 150 peserta. “Kami atas nama PMI menyampaikan selamat ulang tahun kepada DPD dan terima kasih atas persembahannya. Kami benar-benar merasa terbantu karena (kantong darah) penting untuk memenuhi kebutuhan nasional,” ujar Wakil Ketua Umum PMI, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Rabu, 1 Oktober 2025. PMI menyebut, pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Bahkan bagi mereka yang rutin mendonorkan darah setiap tiga atau empat bulan sekali, tersedia penghargaan khusus jika sudah mencapai lebih dari 100 kali donor. “Yang terpenting kesehatan pendonor harus dijaga. Jangan sampai darah dikembalikan karena tidak memenuhi syarat,” tambahnya. Sementara itu, Sekjen DPD Mohammad Iqbal menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan simbol kuat komitmen DPD untuk terus dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. “DPD ingin menunjukkan kehadirannya bukan hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga hadir dalam setiap aspek kehidupan rakyat. Dengan semangat give blood, give hope, kita wujudkan kepedulian sosial yang memberi arti bagi sesama,” tandas Iqbal. Sumber : https://rmol.id/politik/read/2025/10/01/681845/hut-ke-21-dpd-dibalut-kegiatan-donor-darah-serentak

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, mengapresiasi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang dinilai berhasil mengangkat derajat petani Indonesia dengan berbagai capaian spektakuler. Menurut Tamsil, sentuhan kepemimpinan Amran tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menaikkan kesejahteraan petani serta menempatkan sektor pertanian sebagai motor utama perekonomian daerah. Pernyataan itu Ia sampaikan saat mencanangkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan bersama Menteri Pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Sabtu (27/9/2025). Penanaman jagung dipilih sebagai komoditas strategis untuk mendukung target satu juta hektare yang ditetapkan Presiden. “Jagung merupakan komoditas strategis. Selain sebagai pangan dan pakan, hilirisasi jagung menghasilkan biofuel,” ujar Tamsil. Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini menerangkan, bahwa Sulsel dan kawasan Indonesia Timur dikenal sebagai sentra penghasil jagung. Saat ini, produksi jagung di Sulsel adalah terbesar kedua setelah Jawa Timur. “Kolaborasi DPD dengan Kementerian Pertanian merupakan upaya kita meningkatkan produksi jagung Indonesia, agar berada di tiga besar dunia,” ungkapnya. Tamsil Linrung menyebut kehadiran Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk inisiatif kolaboratif untuk mengakselerasi kedaulatan pangan. “Dukungan Pak Mentan memberi arti, lebih dari sekadar seremoni. Kehadiran beliau adalah simbol kebangkitan petani dan ekosistem pertanian lokal, jalan terang menuju kedaulatan pangan,” ucap Tamsil. Tamsil menilai Mentan Amran sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam menerjemahkan visi kerakyatan Presiden di sektor pertanian. Hal itu, terbukti dengan pelibatan pelaku usaha lokal dalam program Kementan. Ia menyebut, penggunaan benih jagung lokal merupakan bentuk nyata keberpihakan pada pengusaha merah putih. Selain itu, kinerja Kementan yang dinilai sangat konkret adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Seperti dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). “Berkat kebijakan yang berpihak, sektor pertanian menciptakan efek ganda. Yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi motor perekonomian daerah. Derajat petani dan pelaku usaha pertanian, terangkat karena sentuhan Pak Mentan,” kata Tamsil. Lebih lanjut, Tamsil menegaskan bahwa pangan adalah fondasi peradaban dan syarat kedaulatan bangsa. Ia mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi krisis pangan global akibat pandemi, konflik geopolitik, katastrofi akibat perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok. Visi besar Asta Cita Presiden Prabowo adalah jawaban atas ancaman global, sekaligus menegaskan sikap Indonesia yang memilih jalan berdaulat untuk melindungi masa depan bangsa. Hal itu, lanjut Tamsil, kembali ditegaskan Presiden saat menyampaikan pidato bersejarah di Sidang Umum PBB kemarin. “Presiden dengan bangga menyampaikan kepada dunia, sukses Indonesia dalam swasembada beras. Ekspresi syukur tersebut bahkan diwujudkan dengan memberikan bantuan beras 10.000 ton ke Palestina,” ujar Tamsil. Mengakhiri sambutannya, Tamsil menyampaikan penghormatan kepada para petani yang menurutnya menjadi pahlawan pangan bangsa. “Keringat bapak dan ibu petani adalah energi kehidupan bangsa ini. Jerih payah bapak dan ibu adalah pondasi kedaulatan kita,” tutupnya. Sementara itu, dalam sambutannya Amran Sulaiman memaparkan sejumlah capaian Kementerian Pertanian dalam setahun terakhir. Salah satu prestasi spektakuler yang berhasil ditorehkan adalah swasembada beras. “Awalnya Bapak Presiden memberikan target kepada kami 4 tahun, lalu berubah menjadi 3 tahun, dan terakhir kami diberi target 1 tahun. Alhamdulillah, swasembada beras berhasil kita capai dalam 6 bulan,” ungkap Amran disambut tepuk tangan meriah. Amran menerangkan, bahwa capaian tersebut merupakan lompatan sejarah bagi Indonesia. Hal itu kemudian diperkuat dengan kebijakan menghentikan impor beras yang semakin menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap petani. Mentan Amran menambahkan, bahwa pemerintah telah menutup kran impor sembilan jenis komoditas seiring meningkatnya produktivitas sektor pertanian di dalam negeri. Amran juga membagikan benih jagung, pupuk dan alat pertanian kepada sejumlah kepala daerah yang hadir. Diketahui, penanaman dan pembagian benih jagung dilakukan serentak di empat provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur dan Papua Tengah. Selain Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan Mentan Amran Sulaiman, hadir pula 36 anggota DPD dari Sulawesi dan Kalimantan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, dan 12 kepala daerah lainnya. Sumber : https://kabarika.id/berita/2025/09/28/tamsil-linrung-puji-pencapaian-mentan-angkat-derajat-pertanian-indonesia/

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberi perhatian khusus pada DPD RI. Yakni, terkait inisiasi Program Senator Peduli Ketahanan Pangan, sebagai bentuk nyata kolaborasi negara untuk menyejahterakan rakyat. “Ini contoh yang baik dalam bernegara, kami jujur saja, dengan keterlibatan DPD RI yang sebenarnya tugas pokoknya mengawasi, menyerap aspirasi, tetapi ini memastikan programnya pemerintah berjalan. Ini luar biasa,” tutur Wamentan dalam keterangan yang dikutip Minggu, 28 September 2025. Hal itu diungkap Wanentan seusai menghadiri pencanangan program di Desa Talang Aling, Kabupaten Bengkulu Tengah, Sabtu, 27 September 2025. Sudaryono menilai inisiatif ini menjadi contoh baik sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen bangsa dalam membangun kedaulatan pangan nasional. “Program ini patut kita beri apresiasi karena menunjukkan bagaimana semua pihak bisa bersatu demi tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Sudaryono. Program tersebut juga digelar serentak di tiga provinsi lain, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah, dengan total lahan percontohan seluas 5.000 hektare untuk budidaya jagung. Sudaryono memuji DPD RI yang tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program pertanian terlaksana dengan baik. “Kami punya perangkat sampai ke penyuluh, tapi itu belum cukup. Kami butuh mata dan telinga tambahan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan wakil rakyat hasil pemilu adalah perpanjangan tangan kami,” tutur Sudaryono. Sudaryono menilai Program Senator Peduli Ketahanan Pangan menjadi bukti bahwa kerja sama lintas sektor mampu menghadirkan solusi nyata untuk mencapai swasembada pangan. “Siapa pun posisinya, eksekutif, legislatif, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil, semuanya harus bersatu untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya. Dia merasa Senator Peduli Ketahanan Pangan turut membantu kerja-kerja Kementerian Pertanian yang menjadi leading sektor penguatan sektor Pangan. Presiden Prabowo dalam Asta Citanya turut menempatkan sektor pangan menjadi salah satu visi besar. “Kita sangat terbantu. Bahasanya sangat terbantu sekali, tiada tara,” ungkap Politikus Gerindra ini. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang memimpin langsung pencanangan program menegaskan bahwa Senator Peduli Ketahanan Pangan merupakan bentuk dukungan konkret terhadap visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. DPD RI tidak hanya mengawal kebijakan dari pusat, tetapi juga turun langsung memastikan program-program strategis tersebut menyentuh masyarakat di daerah. “Kita tidak hanya menanam benih jagung, tetapi juga menanam benih kebersamaan dan kedaulatan bangsa. Tanpa petani yang kuat, Indonesia tidak akan mampu berdiri tegak sebagai negara berdaulat pangan,” tegas Sultan. Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/kewCM31J-wamentan-sebut-dpd-ri-berperan-luar-biasa-di-sektor-pangan

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-21 dengan tema “Dari Daerah Kita Bersatu, Untuk Indonesia Maju”. Kegiatan ini melibatkan masyarakat, generasi muda, akademisi, hingga aparatur internal DPD RI. Sejumlah lomba digelar, di antaranya Lomba Video Pendek Gen-Z, Lomba Esai, serta Lomba Foto & Video Tematik dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Selain itu, DPD RI juga mengadakan Pemilihan Duta DPD RI yang ditujukan bagi pemuda-pemudi berusia 18–24 tahun untuk menjadi representasi DPD RI dalam berbagai kegiatan resmi. Tak hanya lomba, DPD RI juga menggelar aksi sosial berupa “Senator Peduli Ketahanan Pangan” melalui penanaman jagung serentak di Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah pada 27 September 2025. Sementara itu, kegiatan donor darah bertajuk “Give Blood and Hope” akan digelar pada 1 dan 3 Oktober 2025.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menghadiri Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (20/9/2025). Dalam kesempatan itu, dia sekaligus meresmikan Tugu Keadilan Ekologis. Agenda tersebut merupakan puncak Pekan Raya Lingkungan Hidup ke-14 yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama lebih dari 800 aktivis lingkungan dari seluruh Indonesia serta sejumlah perwakilan dunia. Hadir Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, serta perwakilan dari Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat. Peresmian tugu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan B Najamudin bersama tokoh daerah, di antaranya tiga anggota DPD RI dari NTT, Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe, dan Angelius Wake Kako, serta Ustaz Zuhri M Zyasali dari Bangka Belitung. Dalam sambutannya berjudul For the Earth, For the Future, Sultan menegaskan bahwa tugu ini bukan sekadar monumen, tetapi simbol perjuangan martabat bangsa. Dia menekankan bahwa keadilan ekologis menyangkut hak sungai untuk mengalir tanpa racun, hak hutan untuk tumbuh tanpa dibakar, serta hak setiap makhluk untuk hidup dalam keseimbangan yang adil. “Melalui Tugu Keadilan Ekologis, kita tegaskan bahwa perjuangan ekologis adalah perjuangan martabat bangsa. Ini bentuk kolaborasi rakyat, aktivis, dan negara,” ujar penulis buku Green Democracy itu. Sultan juga menyampaikan bahwa DPD RI telah mengusulkan dua RUU prioritas, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Keduanya diharapkan menjadi payung hukum dalam menghadapi ancaman krisis iklim sekaligus menjaga ruang hidup masyarakat adat. Agenda ini sejalan dengan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan yang ramah lingkungan, mendorong ekonomi hijau, dan menjaga keanekaragaman hayati. Sultan menegaskan bahwa arah perjuangan ekologis harus melibatkan negara, rakyat, dan masyarakat sipil secara bersama. “Demokrasi kita harus menjadi green democracy: mendengarkan suara rakyat sekaligus suara alam yang harus dijaga,” ujarnya. Acara berlangsung meriah dengan karnaval budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba, diikuti ribuan warga. Puluhan penunggang kuda Sandelwood berbusana kain adat ikut meramaikan parade, disusul penanaman pohon cendana bersama Sultan dan tokoh masyarakat sebagai simbol pelestarian flora endemik. Sebelum acara, Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini juga berkunjung ke rumah adat Sumba, berdialog dengan ibu-ibu penenun, hingga membagikan buku untuk anak-anak sekolah. Kehadiran Ketua DPD RI yang juga pemimpin lembaga negara termuda itu disambut hangat masyarakat. Menurut Sultan, 20 September harus menjadi pengingat bagi bangsa bahwa bumi adalah titipan yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik. Ia mengajak agar perjuangan ekologis tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan nasional. “Sumba adil bagi alam, alam adil bagi manusia. Di situlah letak keadilan sejati,” pungkasnya Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1623055/15/sultan-najamudin-tegaskan-perjuangan-ekologis-sebagai-martabat-bangsa-1758434999

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan informasi hukum yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang berlangsung di Ruang Toraja, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (18/9/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI, Oni Choirudin. Dalam sambutannya, Oni menekankan bahwa sosialisasi bukan sekadar agenda formal, melainkan proses komunikasi penting untuk menyebarluaskan berbagai informasi hukum, kebijakan, hingga program kelembagaan kepada aparat maupun masyarakat luas. “Isi informasi yang disebarluaskan tentu beragam, tergantung tujuan program. Yang jelas, penyebarluasan informasi adalah bagian dari komunikasi agar publik lebih paham dan bisa terlibat,” ujar Oni. Oni menjelaskan, Setjen DPD RI melalui Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) telah membentuk Bagian Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum. Unit ini berfungsi menyediakan layanan informasi hukum yang cepat, tepat, lengkap, dan akurat, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen hukum. Tak hanya itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era digital, DPD RI juga telah meluncurkan aplikasi JDIH DPD RI yang bisa diakses melalui perangkat Android maupun iOS. “Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa mencari, mengetahui, hingga mempelajari produk-produk hukum DPD RI secara lebih mudah. Inilah bagian dari komitmen kami agar lembaga perwakilan benar-benar menjadi tumpuan aspirasi masyarakat dan daerah,” ungkap Oni. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang turut hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulsel, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini. Menurutnya, keberadaan JDIH sangat membantu pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan berbasis hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. “Kita berharap melalui sosialisasi ini, kapasitas pengelolaan JDIH di daerah semakin kuat. Setiap dokumen hukum bisa terdokumentasi dengan baik, tersaji sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Jufri. Dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan JDIH dapat menjadi jembatan informasi hukum yang tidak hanya mendukung kinerja pemerintahan, tetapi juga menumbuhkan budaya hukum yang inklusif di masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Sulsel, perwakilan lembaga daerah, serta sejumlah akademisi dan praktisi hukum. Melalui sosialisasi ini, Setjen DPD RI ingin memastikan bahwa produk hukum tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga benar-benar bermanfaat, mudah dipahami, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sumber : https://smartfm.sonora.id/read/584297881/setjen-dpd-ri-gelar-sosialisasi-jdih-di-sulsel-dorong-akses-informasi-hukum-yang-lebih-mudah

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mohammad Iqbal, menyampaikan komitmen kuatnya dalam memperkuat pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Grha Merit Center of Excellence, Bandung, pada Senin (16/9). Iqbal menyatakan bahwa sistem merit merupakan pilar penting untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. "Sistem ini menegaskan pentingnya pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja agar birokrasi kita menjadi semakin profesional, transparan, dan akuntabel," ujar Iqbal. Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki nilai strategis. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah yang telah maju dalam implementasi sistem merit dan manajemen talenta ASN. "Dalam konteks inilah, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sangat penting. Jawa Barat telah menunjukkan kemajuan nyata dalam implementasi sistem merit, sehingga menjadi mitra yang tepat untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik," jelasnya. Iqbal juga menekankan bahwa penerapan sistem merit selaras dengan upaya menjamin pola karier ASN yang berbasis kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja. Menurutnya, pola karier yang jelas dan adil tidak hanya meningkatkan motivasi pegawai, tetapi juga menyiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas dan inovatif. "Dengan pola karier yang jelas dan adil, kita tidak hanya meningkatkan motivasi pegawai, tetapi juga menyiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas, inovatif, dan berdaya saing," tegasnya. Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan Pemprov Jabar dalam pengelolaan talenta ASN, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karier. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan mempercepat terwujudnya birokrasi modern yang adaptif. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemprov Jabar Herman Suryatman, Kepala BKD Jabar Dedi Supandi, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Kepala Biro OKK Setjen DPD RI Fitriani, serta Kepala Kantor Regional III BKN Wahyu. Sumber : https://www.jpnn.com/news/dpd-ri-dan-pemprov-jabar-perkuat-sistem-merit-untuk-wujudkan-birokrasi-profesional

JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menyatakan dukungan penuh terhadap target swasembada jagung yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Menurutnya, jagung bukan hanya komoditas pangan strategis, tetapi juga pilar penting untuk kebutuhan konsumsi, industri, pakan ternak, hingga bio energi. “Jagung merupakan komoditas strategis. Kami mengapresiasi karena program ini didesain secara menyeluruh. Mulai dari benih hingga manajemen pascapanen agar kualitas produksi tetap terjaga dan harga menguntungkan bagi petani,” ujar Tamsil dalam keterangan persnya, Rabu (17/9/2025). Tamsil menilai strategi Kementerian Pertanian menuju swasembada jagung sudah sangat komprehensif karena memperhatikan aspek hulu hingga hilir. Langkah-langkah itu mencakup penyediaan benih unggul dari pemasok lokal, perluasan areal tanam dengan mengoptimalkan lahan tidur, pendampingan petani, hingga modernisasi pascapanen. “Saya mengirim tim untuk melihat langsung ke lapangan, di antara lahan yang digunakan adalah lahan warga yang tadinya dibiarkan tidak tergarap bertahun-tahun. Lahan tidur. Namun rupanya dengan jagung, lahan tersebut mampu menghasilkan produktivitas tinggi. Ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi pertanian telah memberikan dampak nyata,” ujarnya. Sebagai bagian dari modernisasi sektor pertanian, menurut Tamsil, DPD RI mendorong pembangunan silo dan fasilitas dryer di semua sentra produksi jagung. Inisiatif ini diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen di tengah surplus produksi, sekaligus memperkuat daya tawar petani terhadap pasar. “Hukum ekonomi, harga terpukul saat panen raya karena suplai melimpah. Karena itu kami mendorong pemanfaatan fasilitas penyimpanan. Dengan silo modern dan dryer, petani bisa menjaga kualitas, menunggu harga terbaik, dan meningkatkan posisi tawar mereka di pasar. Bahkan, dengan hilirisasi di tingkat desa, petani bisa mengolah jagung menjadi konsentrat atau tepung sehingga nilai jual meningkat berkali lipat,” jelas Tamsil. Selain faktor teknis, Tamsil memuji Menteri Pertanian karena memberdayakan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM produsen benih jagung. Menurutnya, penguatan pengusaha merah putih merupakan wujud nyata dari spirit Asta Cita Presiden yang menggerakan sektor riil dan usaha rakyat. “Pak Mentan Amran Sulaiman luar biasa, kebijakannya tidak hanya teknokratis, tapi juga filosofis. Pelibatan UMKM lokal ini bentuk manifestasi yang diterjemahkan dari spirit visi Asta Cita Presiden. Sudah puluhan tahun saya mengenal beliau, saya tahu persis keberpihakannya pada rakyat” imbuh Tamsil. Menurut Tamsil, strategi Kementan tidak hanya mengakselerasi pencapaian target swasembada, tapi juga menciptakan multiplier effect sebagai motor perekonomian dalam spektrum yang lebih luas. Hal itu merupakan kunci untuk menjamin keberlanjutan produksi jagung nasional, Pemerintahan Presiden Prabowo membuka kesempatan kepada usaha rakyat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemberdayaan UKM produsen benih jagung adalah bentuk nyata dukungan terhadap pengusaha merah putih, agar mereka terlibat berkontribusi langsung pada ekonomi nasional. Dalam konteks daerah, Tamsil menyoroti peran strategis Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi jagung nasional. Saat ini, Sulsel berada di posisi lima besar produsen jagung Indonesia. Dengan dorongan program ini, ia optimistis Sulsel mampu naik ke peringkat tiga besar. “DPD RI siap memperkuat kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk memantapkan posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung jagung nasional. Ini bukan hanya tentang produksi, tetapi juga menjawab kebutuhan pangan dan pakan nasional yang semakin meningkat,” ungkap Tamsil. Sumber : https://news.republika.co.id/berita/t2pigb318/dpd-ri-dukung-target-swasembada-jagung-kementerian-pertanian