Momen Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan secara menyeluruh terhadap manajemen arus transportasi dan mobilitas masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kestabilan ekonomi dan logistik. “Momentum Nataru selalu diiringi dengan peningkatan aktivitas masyarakat yang signifikan, sehingga memerlukan kesiapsiagaan ekstra agar tidak menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, maupun keselamatan publik,” ujar Senator Muda tersebut, Kamis (25/12/2025) Senator Mirah menilai NTB memiliki karakteristik khusus sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata unggulan. Lonjakan penumpang di bandara, pelabuhan, dan jalur penyeberangan laut kerap terjadi, terutama pada lintasan strategis seperti Lombok–Sumbawa dan kawasan wisata prioritas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya manajemen transportasi yang terintegrasi, mulai dari pengaturan jadwal, kesiapan armada, hingga mitigasi potensi penumpukan penumpang akibat cuaca ekstrem atau gangguan teknis. “Transportasi adalah urat nadi mobilitas masyarakat saat Nataru. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh moda transportasi darat, laut, dan udara berjalan aman, tertib, dan terkoordinasi. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh keterlambatan, penumpukan, atau lemahnya pengawasan keselamatan,” ujar Senator Mirah. Selain aspek transportasi, Senator Mirah juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aktivitas perayaan, meningkatnya arus wisatawan, serta mobilitas ekonomi yang tinggi berpotensi memunculkan gangguan kamtibmas jika tidak diantisipasi sejak dini. Ia mendorong sinergi kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta aparat desa dan kelurahan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama masa libur panjang. “Pendekatan persuasif dan humanis tetap perlu diutamakan, namun harus diiringi dengan kehadiran negara yang tegas dalam menjaga ketertiban. Pengamanan di pusat keramaian, kawasan wisata, rumah ibadah, dan jalur transportasi harus dilakukan secara proporsional agar masyarakat dapat merayakan Nataru dengan rasa aman dan nyaman,” tambahnya. Di sisi lain, Senator Mirah mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi dan logistik tidak boleh luput dari perhatian. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa periode Nataru kerap diiringi kenaikan harga kebutuhan pokok, gangguan distribusi barang, serta spekulasi di tingkat pasar. Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan pengawasan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Stabilitas ekonomi adalah bagian dari rasa aman masyarakat. Jangan sampai perayaan Nataru justru dibebani lonjakan harga atau kelangkaan barang. Pengawasan distribusi pangan, energi, dan logistik harus dilakukan secara ketat dan transparan,” tegas Senator Mirah. Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang sering meningkat pada akhir tahun. “Koordinasi dengan BMKG, BPBD, dan instansi teknis lainnya perlu dioptimalkan agar informasi cuaca dan peringatan dini dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat kepada masyarakat, terutama pengguna transportasi dan pelaku wisata,” tutupnya. Sumber : https://beritabuana.co/2025/12/25/senator-mirah-tekankan-pengawasan-terpadu-transportasi-keamanan-dan-stabilitas-ekonomi-ntb/

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (Dapil NTB), TGH Ibnu Halil, meminta pemerintah pusat dan daerah memberi perhatian serius terhadap persoalan konektivitas penerbangan dan mahalnya harga tiket pesawat ke NTB yang dinilai menghambat pengembangan sektor pariwisata. Ia menyoroti keterbatasan pilihan maskapai penerbangan menuju NTB yang berdampak pada minat kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemerhati pariwisata dan sejumlah kolega di Bali, banyak wisatawan asing enggan berkunjung ke NTB karena minimnya maskapai nasional yang melayani rute tersebut. "Dari informasi yang saya terima, wisatawan mancanegara cenderung memilih maskapai nasional seperti Garuda Indonesia karena dianggap lebih nyaman dan memberikan rasa aman. Sayangnya, pilihan penerbangan ke NTB masih sangat terbatas," ungkap Ibnu Halil. Menurutnya, kenyamanan transportasi udara menjadi faktor penting bagi wisatawan asing yang datang untuk berlibur dan menikmati destinasi wisata. Karena itu, ketersediaan maskapai yang berkualitas perlu menjadi perhatian bersama. "Wisatawan mancanegara datang untuk rekreasi dan mencari ketenangan. Mereka tentu mempertimbangkan kenyamanan, termasuk dalam hal transportasi udara," katanya. Selain persoalan konektivitas, Ibnu Halil juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat menuju NTB. Ia menilai harga tiket yang tinggi berpotensi menurunkan daya saing pariwisata daerah dan menjadi keluhan serius di kalangan wisatawan. "Keluhan soal mahalnya tiket ini sudah sering saya dengar. Bahkan ada kondisi di mana harga tiket ke luar negeri seperti Malaysia atau Singapura justru lebih murah dibandingkan penerbangan domestik ke Jakarta atau Sumatera," tuturnya. Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena dapat merugikan daerah dan masyarakat NTB yang menggantungkan ekonomi pada sektor pariwisata. "Jangan sampai penerbangan dalam negeri justru kalah murah dari penerbangan ke luar negeri. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani pemerintah," tegasnya. Ibnu Halil berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk maskapai penerbangan, dapat duduk bersama untuk mencari solusi konkret terkait konektivitas dan pengendalian harga tiket pesawat. "Kalau pariwisata NTB ingin tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing, maka persoalan akses dan harga tiket harus menjadi prioritas bersama," kata Ibnu Halil menambahkan. Sumber : https://www.metrontb.com/politik/81816448233/dpd-ri-minta-pemerintah-beri-atensi-serius-harga-tiket-mahal-ke-ntb

Kekuatan fiskal daerah menurun signifikan tahun depan. Salah satunya karena pemangkasan dana pusat melalui transfer ke daerah (TKD) yang turun sampai Rp 1 triliun lebih. Hal itu menjadi perhatian senator DPD RI dapil NTB TGH Ibnu Kholil. "Kami sudah sampaikan ke pusat bahwa pengurangan ini sebaiknya tidak diberlakukan ke semua daerah. Termasuk NTB ini," kata TGH Ibnu Kholil di Mataram, Kamis (18/12). Ia meminta jika pun TKD dipotong, nilainya harus proporsional. Sesuai dengan tingkat kemampuan daerah. Mengingat pendapatan daerah di setiap provinsi berbeda-beda. "Apalagi pendapatan dan belanja kita di NTB kan termasuk daerah yang cukup tergantung pada penerimaan pusat," ujarnya. Diketahui, postur pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp 5,640 triliun. Terjadi penurunan sebesar Rp 849 miliar dibandingkan dengan APBD 2025 sebesar Rp 6,489 triliun. Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp 5,751 triliun. Turun Rp 745 miliar. Atau berkurang 11,47 persen dibandingkan dengan APBD 2025 sebesar Rp 6,496 triliun. Penurunan kekuatan fiskal Pemprov NTB banyak dipengaruhi oleh turunnya alokasi pendapatan TKD. Meski terjadi pemotongan TKD, sambung Ibnu Kholil, pihaknya meminta pemprov maupun kabupaten/kota tidak terlalu risau. Karena TKD akan banyak dialihkan dalam bentuk program. Kebijakan ini bisa menjadi peluang bagi daerah. Sehingga pihaknya mendorong pemprov untuk proaktif mengajukan usulan program ke pemerintah pusat. "Ada peluang untuk mengajukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah," paparnya. Anggota DPRD NTB Hasbullah Muis Konco mengatakan TKD dalam bentuk program akan memudahkan daerah dalam belanja. Sebab dana TKD yang dititipkan di APBD seringkali tidak terserap dengan maksimal. Karena dibelanjakan di akhir tahun anggaran. Sehingga banyak yang tidak terserap dan kembali menjadi Silpa. "Kalau berupa program kan langsung yang belanja pemerintah pusat. Bukan lagi daerah," kata Konco. Kebijakan ini menjadi peluang bagi Pemprov NTB yang sangat membutuhkan fasilitas untuk mendukung kegiatan industrialisasi dan hilirisasi. Baik komoditas hasil pertanian, kelautan dan perikanan. Nah, hal ini harus ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. "Ini perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat. Supaya APBD kita tidak terbebani dengan pemotongan TKD ini," ujar Konco. Misalnya, Pemprov NTB bisa mendorong pembangunan pabrik atau gudang di NTB. Tujuannya untuk menghasilkan nilai tambah produk asli NTB. Seperti gudang atau pabrik garam, ikan, udang, rumput laut, jagung dan bawang. "Termasuk pembangunan cold storage, contohnya. Pemprov bisa mengajukan program ini ke pusat," ujar Konco. Dengan adanya cold storage berkapasitas besar, maka hasil tangkap ikan dan udang bisa disimpan di gudang penyimpanan. Sama dengan hasil pertanian seperti bawang dan jagung. Artinya, ini semua penganggarannya bisa melalui APBN. Karena dengan pengurangan TKD, otomatis pusat akan banyak menyiapkan program ke daerah. "Tinggal nanti bagaimana gubernur dan timnya menjemput program ini agar sampai ke NTB. Komunikasi ke pusat harus lebih ditingkatkan," tegas Konco. Sumber : https://lombokpost.jawapos.com/politika/1506975123/senator-ntb-dorong-pemprov-proaktif-usulkan-program-ke-pusat-pemangkasan-tkd-akan-diganti-program

Anggota DPD RI Dapil NTB, TGH Ibnu Halil, menyampaikan keprihatinan atas rencana pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD), termasuk dana desa. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja Komisi I DPD RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia mengaku secara langsung telah mempertanyakan kebijakan pengurangan dana transfer saat rapat kerja Komisi I DPD RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Meskipun pemerintah menyebut adanya penyesuaian anggaran, DPD RI tetap meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara matang. "Kemarin kami sudah mengundang Menteri Desa dan menanyakan langsung soal dana transfer yang akan turun. Memang informasinya akan ada pengurangan, tetapi kami tetap menekan agar jangan dikurangi," ungkap Ibnu Halil, Sabtu 20 Desember 2025. Menurutnya, kondisi fiskal setiap daerah sangat beragam, baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun kebutuhan pembangunannya. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan anggaran tidak dapat diterapkan secara merata. "Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, baik dari sisi pendapatan maupun kebutuhannya. Kalau pun ada pengurangan, jangan disamaratakan. Pemerintah pusat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah," tegasnya. Ibnu Halil mengakui pemerintah pusat memiliki sejumlah program prioritas nasional yang membutuhkan anggaran besar, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, serta program strategis lainnya. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak seharusnya mengorbankan dana transfer ke daerah dan dana desa yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan di tingkat lokal. "Walaupun TKD ini dikurangi dengan alasan adanya program-program pusat, kami tetap berharap agar dana transfer ini tidak dikurangi, termasuk dana desa. Dana desa sangat vital bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa," tutur Ibnu Halil. Ia menegaskan, aspirasi tersebut telah disampaikan secara resmi dalam rapat kerja Komisi I DPD RI dengan Menteri Desa. Ibnu Halil berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut demi menjaga pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal bagi daerah. "Komunikasi dan aspirasi ini sudah kami sampaikan melalui rapat kerja kemarin. Harapan kami, pemerintah pusat dapat mendengar dan mengambil kebijakan yang berpihak kepada daerah dan desa," katanya menambahkan. Sumber : https://www.metrontb.com/politik/81816448255/dpd-ri-minta-pemerintah-pusat-tidak-mengurangi-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi para mantan pimpinan serta pejabat senior Sekretariat Jenderal DPD RI yang memasuki masa purna bakti di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 22 Desember 2025. Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para senior yang telah puluhan tahun mengabdi. Sejumlah mantan Sekretaris Jenderal DPD RI yang dilepas dalam kesempatan tersebut antara lain Reydonnyzar Moenek, Adam Bachtiar, dan Rahman Hadi, yang kini menjabat sebagai analis kebijakan dan analis legislatif ahli utama. Turut pula dilepas Andi Erham, Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, serta sejumlah pejabat dan pegawai lainnya. Dalam sambutannya Mohammad Iqbal menyampaikan penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan para purnabakti yang dinilainya menjadi fondasi kuat bagi institusi. "Terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu semua. Apa yang telah dibangun selama ini bukan hal ringan, tetapi penuh pengorbanan dan ketulusan," kata Iqbal di Jakarta. Iqbal menegaskan capaian yang diraih Setjen DPD RI saat ini tidak terlepas dari kerja keras para pendahulu. Menurutnya legacy yang ditinggalkan menjadi pijakan penting bagi generasi penerus untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas lembaga. Sejumlah pejabat lain yang turut memasuki masa purna bakti di antaranya Denny Swandani (Kepala Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan), Gino (Kepala Kantor DPD RI Provinsi Lampung), serta beberapa kepala subbagian, yakni Ahmad Buchori, Gusmiral Maiza, Eka Wahyuningdiah, Dadang Kamaluddin, dan Tenten Cindewangi. Iqbal menyebut tradisi pelepasan purnabakti bukan sekadar seremoni, melainkan ruang untuk merawat kebersamaan dan rasa hormat antargenerasi. "Jabatan boleh berakhir, tetapi persaudaraan dan semangat kebersamaan harus tetap terjaga," jelasnya. Iqbal juga menyinggung capaian Setjen DPD RI, seperti peringkat ke-9 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, nilai tinggi indeks reformasi hukum, serta penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas generasi. Sementara Reydonnyzar Moenek mengaku terharu atas penghormatan yang diberikan. Ia menyebut acara pelepasan ini sebagai momen berkesan yang menunjukkan kuatnya ikatan kekeluargaan di lingkungan Setjen DPD RI. Acara ditutup dengan doa bersama dan prosesi barisan kehormatan dari para pegawai aktif yang mengantar para purnabakti meninggalkan gedung, menjadi simbol peralihan menuju babak baru kehidupan setelah masa pengabdian. Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/b3JC5RdO-momen-haru-di-dpd-ri-mohammad-iqbal-lepas-pejabat-senior-dengan-penghormatan

Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Ibnu Halil, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia berharap pemerintah daerah NTB terus diberikan kekuatan lahir dan batin dalam membawa daerah ini semakin sejahtera dan mampu mewujudkan cita-cita "NTB Mendunia". Menurut TGH Ibnu Halil, sektor yang perlu terus dipacu saat ini adalah pariwisata. Berdasarkan pengamatannya saat berkeliling ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri, NTB semakin dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan, terlebih dengan adanya ajang internasional seperti MotoGP. "Pariwisata NTB sudah sangat dikenal. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama soal kebersihan di kawasan wisata serta akses jalan menuju destinasi wisata yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah," ujarnya. Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah bersama PLN yang menjadikan NTB sebagai role model nasional melalui program Zero Time Zero Down Time. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya evaluasi dan kesiapan infrastruktur kelistrikan di NTB, terutama dalam menyambut kunjungan wisatawan mancanegara. Namun demikian, TGH Ibnu Halil menekankan pentingnya perhatian serius terhadap konektivitas penerbangan. Ia mengaku menerima masukan dari pemerhati pariwisata, termasuk dari Bali, bahwa sebagian wisatawan mancanegara masih enggan berkunjung ke NTB karena keterbatasan maskapai penerbangan. "Banyak wisatawan luar negeri menginginkan Garuda karena faktor kenyamanan. Mereka datang untuk berwisata dan mencari ketenangan, termasuk dalam hal transportasi," jelasnya. Selain itu, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengontrol harga tiket pesawat agar tidak melambung tinggi. Ia mengingatkan agar kondisi di mana harga tiket ke luar negeri, seperti Malaysia atau Singapura, justru lebih murah dibandingkan penerbangan domestik tidak terus berulang. "Jangan sampai ini menjadi keluhan wisatawan dan merugikan pariwisata kita," tegasnya. Terkait dana transfer ke daerah (TKD), TGH Ibnu Halil mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada Menteri Desa agar dana tersebut, termasuk dana desa, tidak dikurangi. Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi dan kemampuan pendapatan yang berbeda, sehingga kebijakan pengurangan dana tidak bisa disamaratakan. "Memang ada program pusat seperti MBG, sekolah rakyat, dan lainnya. Tapi kami tetap berharap TKD dan dana desa jangan dikurangi, karena desa sangat bergantung pada dana tersebut," pungkasnya. Sumber : https://www.metrontb.com/politik/81816430585/tgh-ibnu-halil-dorong-penguatan-pariwisata-dan-konektivitas-di-hut-ke-67-ntb

Jakarta - Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan program vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) dalam rangka untuk pencegahan kanker serviks dan meningkatkan kesejahteraan khususnya program kesehatan bagi ASN dan keluarga. Program vaksinasi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, didampingi jajaran Deputi dan Kepala Biro, serta Perwakilan Dewan Pengurus Korpri Nasional, yang berlangsung di Gedung DPD RI. “Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Korpri untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi para ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI beserta keluarga,” ucap Iqbal, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam sambutannya, Mohammad Iqbal mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pencegahan tersebut sebagai langkah penting dalam menjaga kesehatan pegawai. "Program vaksinasi HPV ini memberikan solusi perlindungan kesehatan dengan biaya yang lebih ringan serta akses yang lebih mudah," tambahnya. Kegiatan Vaksinasi HPV ini merupakan inisiatif Korpri Sekretariat Jenderal DPD RI yang diketuai oleh Oni Choiruddin, sebagai tindak lanjut dari program Dewan Pengurus Korpri Nasional yang bertajuk ‘Satu Juta Vaksin Kanker Serviks’ dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 Tahun 2025. “Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional, maka kegiatan ini memberikan manfaat bagi anggota Korpri berupa subsidi biaya vaksin yang sangat signifikan dari Dewan Pengurus Korpri Nasional,” ucap Oni. Diharapkan melalui vaksinasi HPV ini dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan pegawai beserta keluarga di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sumber : https://www.mnctrijaya.com/news/detail/74853/setjen-dpd-ri-dukung-program-satu-juta-vaksin-kanker-serviks

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menyerukan dan mendorong pemerintah pusat agar segera menetapkan bencana banjir yang menimpa provinsi Aceh, Sumatra utara dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Sseruan ini disampaikan Baiq Isvie pada rapat paripurna DPRD NTB pada Selasa (16/12/2025). Bukan tanpa alesan, menurut Baiq Isvie, bencana banjir yang menimpa tiga wilayah di Indonesia tersebut telah memakan ribuan korban jiwa sehingga butuh penanganan cepat. ”Begitu banyaknya korban jiwa, kami menyerukan dan mendorong agar bencana Sumatra sebagai bencana nasional,” tegas Isvie. Bencana banjir yang melanda Sumatra, ujar Isvie, tidak lepas dari ulah tangan manusia itu sendiri. Kerusakan alam, seperti illegal logging menjadi salah satu penyebab bencana tersebut. “Hingga ratusan tahun pun, belum dapat mengembalikan alam seperti semula akibat kerusakan yang terjadi,” ujarnya. Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, agar pemerintah dan masyarakat NTB mengambil pelajaran dari bencana yang terjadi di Sumatra. Dirinya Mengajak seluruh masyarakat NTB untuk tetap menjaga hutan dan lingkungan. “Dalam kondisi cuaca yang tidak menentu ini, kami mengimbau agar seluruh masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana alam yang mengintai wilayah kita,” ungkapnya. Sebagai informasi, berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu, 14 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.016 jiwa. Sementara itu, sejumlah korban lainnya masih proses pencarian. Sumber : https://kicknews.today/ketua-dprd-ntb-dorong-pemerintah-pusat-tetapkan-banjir-sumatra-jadi-bencana-nasional/

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menduduki peringkat ke-9 dari 10 besar Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dari Komisioner Komisi Informasi Pusat. Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menerima langsung penghargaan disaksikan berbagai pimpinan kementerian dan lembaga. "Penghargaan kepada DPD RI adalah bukti komitmen yang tinggi dalam menjalankan UU KIP 14/2008. Hal ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu," kata Mohammad Iqbal di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Dia menyatakan monitoring dan evaluasi tahunan oleh Komisi Informasi menunjukkan tren kenaikan dan progres positif yang berdampak pada peningkatan kinerja DPD RI dalam menyampaikan informasi ke publik. "Alhamdulillah, setiap tahun keterbukaan informasi DPD RI mengalami tren kenaikan, dari sebelumnya menuju Informatif dan tahun ini menjadi Informatif," jelasnya. Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma, turut menegaskan komitmen lembaganya. Menurut dia setiap tahun target dan pencapaian meningkat. "Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel dan mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas akses informasi publik," jelas Mahyu. DPD RI memperoleh nilai 98,11 dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, naik dari capaian tahun 2024. Penghargaan ini merupakan hasil dari rangkaian proses monitoring dan evaluasi yang meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner elektronik, visitasi, hingga presentasi uji publik. Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/NOlC9VDx-keterbukaan-informasi-meningkat-dpd-ri-masuk-10-besar-ikip-2025

Anggota DPD RI asal Provinsi NTB, Mirah Midadan Fahmid, mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), memperkuat layanan dan infrastruktur kepelabuhanan di wilayah NTB. Hal itu ia sampaikan Mirah sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja bersama Pelindo, belum lama ini. Dalam pertemuan itu Mirah menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pelabuhan, percepatan modernisasi infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarpulau. Menurutnya, sektor kepelabuhanan memegang peran besar dalam mendukung arus logistik dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi NTB yang berbasis kepulauan. “Kualitas layanan pelabuhan harus terus ditingkatkan, termasuk modernisasi infrastruktur serta konektivitas antarpulau yang lebih efisien. Ini penting agar arus barang dan mobilitas masyarakat berjalan lebih cepat, aman, dan kompetitif,” jelas Mirah. Ia juga meminta Pelindo untuk memberi perhatian lebih pada aspek keselamatan pelayaran, efisiensi distribusi, serta pengembangan potensi maritim NTB secara berkelanjutan. Menurutnya, ketiga hal tersebut sangat krusial mengingat NTB memiliki karakteristik wilayah yang bergantung pada jalur laut untuk perdagangan, logistik, hingga pariwisata. “Keselamatan pelayaran, efisiensi distribusi, dan pengembangan potensi maritim adalah tiga pilar yang harus diperkuat bersama. Kolaborasi strategis dengan Pelindo sangat penting untuk mempercepat transformasi sektor kelautan dan pelabuhan kita,” tambahnya. Mirah berharap kerja sama yang dibangun dapat mendorong sektor kepelabuhanan menjadi motor penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang investasi yang lebih luas bagi masyarakat NTB. “Dengan dukungan infrastruktur yang modern dan layanan yang semakin berkualitas, saya optimistis NTB mampu memperkuat daya saing maritim dan menarik lebih banyak investasi baru,” pungkasnya. Sumber : https://katada.id/senator-mirah-desak-pelindo-perkuat-layanan-dan-infrastruktur-pelabuhan-di-ntb/