AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
18 Desember 2025 oleh ntb
Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Ibnu Halil, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ia berharap pemerintah daerah NTB terus diberikan kekuatan lahir dan batin dalam membawa daerah ini semakin sejahtera dan mampu mewujudkan cita-cita "NTB Mendunia".
Menurut TGH Ibnu Halil, sektor yang perlu terus dipacu saat ini adalah pariwisata. Berdasarkan pengamatannya saat berkeliling ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri, NTB semakin dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan, terlebih dengan adanya ajang internasional seperti MotoGP.
"Pariwisata NTB sudah sangat dikenal. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama soal kebersihan di kawasan wisata serta akses jalan menuju destinasi wisata yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah bersama PLN yang menjadikan NTB sebagai role model nasional melalui program Zero Time Zero Down Time.
Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya evaluasi dan kesiapan infrastruktur kelistrikan di NTB, terutama dalam menyambut kunjungan wisatawan mancanegara.
Namun demikian, TGH Ibnu Halil menekankan pentingnya perhatian serius terhadap konektivitas penerbangan.
Ia mengaku menerima masukan dari pemerhati pariwisata, termasuk dari Bali, bahwa sebagian wisatawan mancanegara masih enggan berkunjung ke NTB karena keterbatasan maskapai penerbangan.
"Banyak wisatawan luar negeri menginginkan Garuda karena faktor kenyamanan. Mereka datang untuk berwisata dan mencari ketenangan, termasuk dalam hal transportasi," jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengontrol harga tiket pesawat agar tidak melambung tinggi.
Ia mengingatkan agar kondisi di mana harga tiket ke luar negeri, seperti Malaysia atau Singapura, justru lebih murah dibandingkan penerbangan domestik tidak terus berulang.
"Jangan sampai ini menjadi keluhan wisatawan dan merugikan pariwisata kita," tegasnya.
Terkait dana transfer ke daerah (TKD), TGH Ibnu Halil mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada Menteri Desa agar dana tersebut, termasuk dana desa, tidak dikurangi.
Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi dan kemampuan pendapatan yang berbeda, sehingga kebijakan pengurangan dana tidak bisa disamaratakan.
"Memang ada program pusat seperti MBG, sekolah rakyat, dan lainnya. Tapi kami tetap berharap TKD dan dana desa jangan dikurangi, karena desa sangat bergantung pada dana tersebut," pungkasnya.
