AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
23 Desember 2025 oleh ntb
Anggota DPD RI Dapil NTB, TGH Ibnu Halil, menyampaikan keprihatinan atas rencana pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD), termasuk dana desa.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja Komisi I DPD RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Ia mengaku secara langsung telah mempertanyakan kebijakan pengurangan dana transfer saat rapat kerja Komisi I DPD RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Meskipun pemerintah menyebut adanya penyesuaian anggaran, DPD RI tetap meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara matang.
"Kemarin kami sudah mengundang Menteri Desa dan menanyakan langsung soal dana transfer yang akan turun. Memang informasinya akan ada pengurangan, tetapi kami tetap menekan agar jangan dikurangi," ungkap Ibnu Halil, Sabtu 20 Desember 2025.
Menurutnya, kondisi fiskal setiap daerah sangat beragam, baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun kebutuhan pembangunannya. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan anggaran tidak dapat diterapkan secara merata.
"Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, baik dari sisi pendapatan maupun kebutuhannya. Kalau pun ada pengurangan, jangan disamaratakan. Pemerintah pusat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah," tegasnya.
Ibnu Halil mengakui pemerintah pusat memiliki sejumlah program prioritas nasional yang membutuhkan anggaran besar, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, serta program strategis lainnya.
Namun, menurutnya, hal tersebut tidak seharusnya mengorbankan dana transfer ke daerah dan dana desa yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan di tingkat lokal.
"Walaupun TKD ini dikurangi dengan alasan adanya program-program pusat, kami tetap berharap agar dana transfer ini tidak dikurangi, termasuk dana desa. Dana desa sangat vital bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa," tutur Ibnu Halil.
Ia menegaskan, aspirasi tersebut telah disampaikan secara resmi dalam rapat kerja Komisi I DPD RI dengan Menteri Desa.
Ibnu Halil berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut demi menjaga pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal bagi daerah.
"Komunikasi dan aspirasi ini sudah kami sampaikan melalui rapat kerja kemarin. Harapan kami, pemerintah pusat dapat mendengar dan mengambil kebijakan yang berpihak kepada daerah dan desa," katanya menambahkan.
