Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD). DPD RI memilih Bank BPD Bali sebagai role model untuk menyerap aspirasi penyusunan RUU tersebut. FGD ini digelar di kantor pusat Bank BPD Bali di Denpasar, Kamis (24/9/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyerap masukan serta menyelaraskan persepsi guna memperkuat peran BUMD sebagai pilar penggerak ekonomi daerah yang akuntabel dan berdaya saing. Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPD RI yang memilih Bank BPD Bali sebagai mitra dialog pembentukan arah regulasi BUMD nasional. Menurutnya, penguatan kerangka hukum sangat penting agar BUMD dapat bergerak lebih fleksibel secara korporasi tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku pada skala nasional. "Penguatan regulasi melalui RUU BUMD merupakan langkah krusial untuk mendorong transformasi BUMD secara umum agar semakin profesional, akuntabel, dan mandiri," kata Sudharma dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Kamis. "Sebagai lembaga keuangan daerah, Bank BPD Bali senantiasa berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam setiap operasional bisnis, di mana dari hasil review oleh pihak Otoritas Tingkat Tata Kelola Bank juga mendapatkan peringkat 2(dua) BAIK posisi per Desember 2025," imbuhnya. FGD ini dihadiri langsung oleh Ketua PPUU-DPD RI Abdul Kholik, Wakil Ketua PPUU-DPD RI Azhari Cage, hingga anggota DPD RI Perwakilan Bali, I Komang Merta Jiwa. Hadir pula anggota PPUU-DPD RI, tim staf ahli DPD RI, komisaris utama Bank BPD Bali, jajaran direksi Bank BPD Bali, serta seluruh kepala satuan kerja Bank BPD Bali. Untuk diketahui, pembahasan RUU BUMD masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. RUU ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan struktural yang dihadapi BUMD secara nasional. Berbagai tantangan itu seperti keterbatasan permodalan, tata kelola yang rapuh, target setoran fiskal, manajemen risiko yang lemah, kepatuhan dan pengawasan internal kurang memadai, serta ketergantungan pada APBD. Melalui RUU ini, DPD RI mendorong pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) BUMD sebagai instrumen pendukung investasi dan pembiayaan untuk mempercepat kemandirian fiskal daerah. "Kami menyambut baik inisiatif DPD RI, khususnya mengenai gagasan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) BUMD, yang kami yakini dapat memperluas akses pembiayaan dan memperkuat sinergi antar-BUMD tanpa membebani APBD," kata Sudharma. Sudharma menambahkan keberhasilan BUMD dalam memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik sangat bergantung pada kejelasan pemisahan antara peran komersial dan fungsi pelayanan sosial. Termasuk juga independensi manajemen dari intervensi non-bisnis. "Kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan adalah aset utama Bank BPD Bali. Melalui adanya kepastian hukum, standarisasi kompetensi pengurus, dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi sebagaimana dirancang dalam RUU BUMD, BUMD di seluruh Indonesia akan memiliki pijakan yang kokoh untuk tumbuh berkelanjutan serta berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. Sementara itu, Senator I Komang Merta Jiwa menjelaskan pemilihan Bank BPD Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan FGD karena menjadi role model BUMD yang sehat, adaptif dan berdaya saing. Hal ini dinilai linier dengan data yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank BPD Bali bahwa hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh pihak otoritas menunjukkan Bank BPD Bali mendapatkan peringkat 2 (dua) yaitu SEHAT. Merta Jiwa menuturkan Bank BPD Bali merupakan pilar dana murah serta mitra penyaluran kredit produktif dan konsumtif pada masyarakat di daerah. Menurutnya, melalui penyusunan RUU BUMD, DPD RI berkomitmen untuk mendorong kepastian regulasi serta mitigasi hukum untuk melindungi ekosistem di daerah agar tetap tangguh dan terlindungi. FGD ini diharapkan dapat memperoleh masukan substantif terkait perlindungan hukum, penyertaan modal serta desain RUU BUMD yang efisien tanpa tumpang tindih kewenangan. Hal tersebut dinilai penting demi lahirnya UU BUMD yang responsif dan berpihak pada daerah. Ketua PPUU-DPD RI Abdul Kholik juga mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali. Ia berharap penyusunan BPD Bali dapat menjadi pendorong dan penggerak perekonomian di daerah. Pada sesi diskusi, FGD tersebut membahas pengaturan yang memperjelas batas antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk fungsi pelayanan publik dan Perusahaan Perseroan Daerah (Persero Daerah) untuk orientasi komersial. Adapun, pembentukan BPI BUMD menjadi lembaga pendukung yang bertugas memfasilitasi investasi, mengelola pembiayaan, dan memperkuat struktur permodalan BUMD potensial. Penerapan sistem rekrutmen pengurus berbasis kompetensi (fit and proper test), pembatasan rangkap jabatan, serta penguatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komite Audit. Masukan komprehensif dari Bank BPD Bali diharapkan dapat memperkaya penyempurnaan norma RUU BUMD. "Sebagai lembaga keuangan daerah, Bank BPD Bali senantiasa berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam setiap operasional bisnis, di mana dari hasil review oleh pihak Otoritas Tingkat Tata Kelola Bank juga mendapatkan peringkat 2(dua) BAIK posisi per Desember 2025," imbuhnya. FGD ini dihadiri langsung oleh Ketua PPUU-DPD RI Abdul Kholik, Wakil Ketua PPUU-DPD RI Azhari Cage, hingga anggota DPD RI Perwakilan Bali, I Komang Merta Jiwa. Hadir pula anggota PPUU-DPD RI, tim staf ahli DPD RI, komisaris utama Bank BPD Bali, jajaran direksi Bank BPD Bali, serta seluruh kepala satuan kerja Bank BPD Bali. Untuk diketahui, pembahasan RUU BUMD masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. RUU ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan struktural yang dihadapi BUMD secara nasional. Berbagai tantangan itu seperti keterbatasan permodalan, tata kelola yang rapuh, target setoran fiskal, manajemen risiko yang lemah, kepatuhan dan pengawasan internal kurang memadai, serta ketergantungan pada APBD. Melalui RUU ini, DPD RI mendorong pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) BUMD sebagai instrumen pendukung investasi dan pembiayaan untuk mempercepat kemandirian fiskal daerah. "Kami menyambut baik inisiatif DPD RI, khususnya mengenai gagasan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) BUMD, yang kami yakini dapat memperluas akses pembiayaan dan memperkuat sinergi antar-BUMD tanpa membebani APBD," kata Sudharma. Sudharma menambahkan keberhasilan BUMD dalam memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik sangat bergantung pada kejelasan pemisahan antara peran komersial dan fungsi pelayanan sosial. Termasuk juga independensi manajemen dari intervensi non-bisnis. "Kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan adalah aset utama Bank BPD Bali. Melalui adanya kepastian hukum, standarisasi kompetensi pengurus, dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi sebagaimana dirancang dalam RUU BUMD, BUMD di seluruh Indonesia akan memiliki pijakan yang kokoh untuk tumbuh berkelanjutan serta berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. Sementara itu, Senator I Komang Merta Jiwa menjelaskan pemilihan Bank BPD Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan FGD karena menjadi role model BUMD yang sehat, adaptif dan berdaya saing. Hal ini dinilai linier dengan data yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank BPD Bali bahwa hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh pihak otoritas menunjukkan Bank BPD Bali mendapatkan peringkat 2 (dua) yaitu SEHAT. Merta Jiwa menuturkan Bank BPD Bali merupakan pilar dana murah serta mitra penyaluran kredit produktif dan konsumtif pada masyarakat di daerah. Menurutnya, melalui penyusunan RUU BUMD, DPD RI berkomitmen untuk mendorong kepastian regulasi serta mitigasi hukum untuk melindungi ekosistem di daerah agar tetap tangguh dan terlindungi. FGD ini diharapkan dapat memperoleh masukan substantif terkait perlindungan hukum, penyertaan modal serta desain RUU BUMD yang efisien tanpa tumpang tindih kewenangan. Hal tersebut dinilai penting demi lahirnya UU BUMD yang responsif dan berpihak pada daerah. Ketua PPUU-DPD RI Abdul Kholik juga mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali. Ia berharap penyusunan BPD Bali dapat menjadi pendorong dan penggerak perekonomian di daerah. Pada sesi diskusi, FGD tersebut membahas pengaturan yang memperjelas batas antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk fungsi pelayanan publik dan Perusahaan Perseroan Daerah (Persero Daerah) untuk orientasi komersial. Adapun, pembentukan BPI BUMD menjadi lembaga pendukung yang bertugas memfasilitasi investasi, mengelola pembiayaan, dan memperkuat struktur permodalan BUMD potensial. Penerapan sistem rekrutmen pengurus berbasis kompetensi (fit and proper test), pembatasan rangkap jabatan, serta penguatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komite Audit. Masukan komprehensif dari Bank BPD Bali diharapkan dapat memperkaya penyempurnaan norma RUU BUMD. Sumber: https://www.detik.com/bali/bisnis/d-8677882/serap-masukan-untuk-ruu-bumd-dpd-ri-pilih-bank-bpd-bali-jadi-role-model?page=2

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan persoalan sampah di Bali tidak semata-mata merupakan persoalan teknis, melainkan menyangkut perubahan cara pandang, perilaku masyarakat, tata kelola pemerintahan, hingga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, pengelolaan sampah dinilai perlu dibangun sebagai gerakan bersama dengan melibatkan desa adat, banjar, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, teknologi dan parlemen. Hal tersebut disampaikan Sultan Bachtiar saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertajuk “Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Adat” di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (25/9). Menurut Sultan Bachtiar, persoalan besar sering kali dapat dimulai dari gagasan sederhana yang tidak membutuhkan biaya besar. Yang terpenting adalah niat, kesungguhan, pengalaman, perspektif serta perhitungan yang matang. Sultan Bachtiar mengatakan, forum tersebut menjadi momentum untuk membicarakan masa depan Bali, terutama terkait lingkungan dan pengelolaan sampah. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan gagasan Green Democracy yang selama ini dikembangkannya di DPD RI. Ia menilai persoalan sampah harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Sampah memang menjadi salah satu persoalan penting, tetapi cara masyarakat mengelolanya menunjukkan bagaimana sebuah daerah memperlakukan lingkungan dan mempersiapkan masa depannya. Dalam konteks Bali, Sultan Bachtiar menilai masyarakat memiliki modal sosial dan budaya yang kuat melalui konsep Tri Hita Karana. Tiga hubungan harmonis tersebut mencakup parahyangan, pawongan dan palemahan. Menurutnya, konsep palemahan yang mengatur hubungan harmonis manusia dengan alam sangat relevan dengan persoalan lingkungan dan sampah. “Bagi saya konsep terakhir ini, palemahan, adalah konsep yang sangat relevan dengan persoalan yang sudah kita bicarakan pada hari ini,” ujarnya. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Bali tidak semestinya hanya diukur dari jumlah wisatawan, tingkat okupansi hotel atau pertumbuhan ekonomi. Kondisi air, laut, udara dan lingkungan juga harus menjadi indikator pembangunan. “Keberhasilan Bali tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan. Keberhasilan Bali tidak hanya diukur seberapa banyak wisatawan yang hadir atau hotel yang terisi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya. Ia menambahkan, Bali memiliki desa adat, banjar, awig-awig, pararem dan bendesa adat sebagai modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah. Sultan juga mengkritik pola lama pengelolaan sampah yang berhenti pada tiga aktivitas, yakni mengumpulkan, mengangkut dan membuang. Menurutnya, pola tersebut pada dasarnya hanya memindahkan persoalan dari satu lokasi ke lokasi lain. Karena itu, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser menjadi mengurangi, memilah, mengolah, memanfaatkan dan mengelola residu secara aman. “Kita semua tidak bisa berbicara tentang Indonesia Emas 2045. Kita tidak bisa bicara tentang ekonomi hijau dan keberlanjutan, sementara sampah masih dikelola dengan cara yang usang,” tegasnya. Sultan juga mengingatkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Keterbatasan lahan dan kerentanan ekosistem pulau-pulau kecil membuat persoalan sampah tidak dapat hanya dipandang sebagai masalah di daratan. Sampah yang tidak tertangani dapat bergerak menuju pesisir dan laut. Karena itu, ia menyebut gagasan dalam RUU Daerah Kepulauan yang sedang dibahas perlu melihat darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan ruang pembangunan. Ia mengatakan, skema Dana Khusus Kepulauan (DKK) yang diusulkan dalam RUU tersebut juga relevan untuk mendukung pelayanan persampahan di wilayah kepulauan yang menghadapi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan lebih tinggi akibat jarak dan keterbatasan konektivitas. Sultan menekankan perubahan perilaku harus dimulai dari sumber sampah. Rumah tangga, banjar, desa adat, sekolah, pasar, hotel, restoran, kawasan wisata hingga pemerintah daerah harus menjadi bagian dari sistem tersebut. “Kebijakan lingkungan tidak akan berhasil kalau hanya dibuat di kantor pemerintahan. Kebijakan itu harus hidup dalam perilaku masyarakat,” katanya. Ia menilai desa adat dan banjar memiliki posisi strategis untuk membangun disiplin sosial melalui edukasi, gotong royong, awig-awig, pararem dan keteladanan. Namun, ia mengingatkan pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang diwajibkan memilah sampah memiliki fasilitas pengelolaan yang memadai. “Pemilahan sampah harus menjadi kultur atau budaya,” ujarnya. Sultan turut mengapresiasi pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bali. Ia menyebut teknologi, investasi dan tata kelola yang tepat dapat mengubah sampah dari beban menjadi sumber daya. Pembangunan PSEL Denpasar Raya di Desa Pedungan, Denpasar Selatan, resmi dimulai pada 8 Juli 2026 dan menjadi proyek perdana program PSEL Danantara. Fasilitas tersebut dirancang berkapasitas hingga 1.500 ton sampah per hari dengan investasi sekitar Rp3 triliun. Target operasi resminya semester I 2028, sementara pihak Danantara sebelumnya menyampaikan optimisme penyelesaian dapat dipercepat. “Dengan ilmu pengetahuan, teknologi, investasi dan tata kelola yang tepat, sampah juga akan menjadi sumber daya. Sampah tidak harus berakhir menjadi beban. Dengan sistem yang tepat, sampah dapat menjadi nilai, energi dan lapangan kerja,” kata Sultan. IsuLingkungan Hidup & Hidup Ramah Lingkungan. Ia menilai pengelolaan sampah juga berkaitan dengan agenda ekonomi hijau, ekonomi sirkular, kemandirian energi dan perlindungan lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah Bali tidak boleh berhenti pada forum dialog. Aspirasi dan persoalan yang ditemukan harus menjadi bahan kerja lembaga legislatif, termasuk dalam memperkuat kebijakan pusat-daerah. “Persoalan sampah Bali tidak berhenti di ruangan ini. Ini justru awal. Aspirasi dan persoalan yang kita temukan menjadi bahan kerja DPD,” ujarnya. Menutup sambutannya, Sultan mengajak seluruh pihak mengubah cara pandang terhadap sampah. Menurutnya, ketika masyarakat mulai mengurangi, memilah, mengolah dan memanfaatkan sampah, maka pada saat yang sama sedang dibangun budaya baru. “Jika masyarakat, desa adat, dunia usaha, teknologi, pemerintah dan parlemen bergerak bersama, kita tidak hanya membangun Bali bebas sampah. Kita sedang membangun Indonesia yang lebih bersih, lebih hijau, lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab kepada generasi mendatang,” tandasnya. Sumber: https://www.balipost.com/news/2026/09/25/584071/Ketua-DPD-RI-Pengelolaan-Sampah...html

Anggota DPD RI I Komang Merta Jiwa resmi dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Bali periode 2026-2031. Merta Jiwa dikukuhkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Sabtu, (19/9/2026). Pengukuhan tersebut juga diikuti pengurus ABPEDNAS kabupaten/kota se-Bali. Jaksa Agung mengatakan ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mitra pemerintah desa. Organisasi ini berperan menampung aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan desa berjalan sesuai kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. "ABPEDNAS menjadi rumah besar bagi anggota Badan Pemusyawaratan Desa serta sebagai mitra pemerintah desa yang memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat desa, memastikan kebijakan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat desa," kata Burhanuddin dalam arahannya. Menurut Burhanuddin, peran BPD perlu diperkuat karena pembangunan desa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga dinamika sosial masyarakat. Penguatan tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel. Ia mengatakan desa merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional. Nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal, kata dia, masih hidup dan terjaga di desa. Burhanuddin meminta desa tidak tertinggal di tengah laju modernisasi. Ia mengatakan pembangunan desa adalah bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. “Melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa sekaligus menjaga rasa aman dan ketahanan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya. Setelah dikukuhkan sebagai Ketua ABPEDNAS Bali, Merta Jiwa mengatakan kepengurusan baru tidak ingin menjadikan pengukuhan tersebut sekadar seremoni. Ia menyatakan organisasi akan menjalankan mandat untuk mendorong pengembangan masyarakat desa dan mengawal program pemerintah pusat yang berbasis desa. “Harapan kita dengan pengukuhan ini bukan sekadar seremonial. Kami berharap pengurus ABPEDNAS mampu melanjutkan tugas dan kewenangan yang diinstruksikan dari DPP agar pengembangan masyarakat desa mampu diwujudkan dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan mengawal program pemerintah pusat berbasis desa,” kata Merta Jiwa. Salah satu agenda terdekat yang disiapkan ABPEDNAS Bali adalah membantu pengadaan air bersih. Merta Jiwa mengatakan terdapat sejumlah titik di Bali yang masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. “Program terdekat adalah membantu masyarakat dalam pengadaan air bersih di beberapa titik yang sangat-sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya. Merta Jiwa mengatakan agenda tersebut menjadi bagian dari upaya ABPEDNAS untuk memastikan keberadaan organisasi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. Sumber: https://diksimerdeka.com/2026/09/19/merta-jiwa-dikukuhkan-jadi-ketua-abpednas-bali-apa-tugasnya/#google_vignette

Anggota DPD RI Dapil Bali, Dr. Arya Wedakarna (AWK), menyambangi Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, untuk menyerap aspirasi warga terkait kasus amuk massa yang berujung pada penetapan 5 warga Banjar Juwuk Legi sebagai tersangka oleh Polres Tabanan. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap dinamika sosial yang terjadi di Desa Adat Batunya. AWK diterima langsung oleh Perbekel Desa Batunya Made Riasa, bersama prajuru adat dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan kronologi peristiwa yang dipicu dugaan pencurian ayam milik warga Juwuk Legi. Menurut warga, kejadian berlangsung spontan. Situasi yang awalnya tenang berubah setelah bunyi kulkul bulus terdengar, kemudian berkembang menjadi aksi massa hingga berujung tewasnya terduga pelaku pencurian. "Kami datang untuk mendengarkan langsung dari masyarakat. Sebagai wakil daerah, sudah menjadi kewajiban untuk hadir ketika warga membutuhkan pendampingan, baik secara moral maupun dalam koridor hukum dan adat," ujar Arya Wedakarna di Kantor Desa Batunya, Jumat 18 September 2026. AWK menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan di Polres Tabanan. Namun ia mendorong penyelesaian kasus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek adat, sosial, dan kemanusiaan. Ia menjelaskan sebelumnya sudah berkunjung ke Sidatapa untuk mendengar langsung dari keluarga korban. Kini giliran ke Desa Batunya bertemu perbekel, polsek, pecalang, tokoh masyarakat, dan penglingsir Juwuk Legi. "Pada prinsipnya DPD RI komite hukum akan berlaku adil. Semua saudara, dari Juwuk Legi maupun Sidatapa, nanti akan kita bantu sesuai porsi masing-masing," ungkapnya. Keberadaan kami, lanjut AWK, untuk mendorong kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan segera memproses agar ada kepastian hukum. Karena semakin lama proses ini akan meresahkan. "Di sisi lain kehadiran kami untuk mendengar dan melihat kondisi masyarakat Juwuk Legi, juga kepada keluarga kelima tersangka, kita harus bantu. Kita juga sudah bantu keluarga korban Sidatapa, tetapi jangan dilupakan keluarga yang di Baturiti. Jadi ini bentuk keadilan," tambahnya. Setelah kunjungan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tanpa intervensi hukum, namun memberikan pandangan. "Terpenting tadi sudah ada komitmen, ini kejadian yang pertama dan terakhir. Kami lihat sudah ada perbaikan, seperti pemasangan portal, penjagaan ketat, selain itu dugaan pencurian sudah tidak ada dan relatif aman. Sesuatu yang menyejukkan, Perbekel Batunya, Bendesa Juwuk Legi dan tokoh secara langsung sudah minta maaf melalui DPD RI kepada keluarga korban dan masyarakat Sidatapa," pungkasnya. AWK juga mendorong pendekatan restorative justice. Jika memungkinkan, diselesaikan secara kekeluargaan melalui paruman adat, tanpa mengabaikan hukum positif. Tujuannya agar tidak menimbulkan luka sosial berkepanjangan. Ia mengingatkan pentingnya peran desa adat dalam menjaga kondusifitas wilayah agar kejadian serupa tidak terulang. Edukasi hukum dan penguatan awig-awig dinilai menjadi kunci mencegah aksi main hakim sendiri. Sementara itu, Perbekel Desa Batunya Made Riasa mengapresiasi kehadiran AWK yang memberikan saran dan solusi bagi warganya. Made Riasa atas nama masyarakat Batunya dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban amuk massa di Banjar Juwuk Legi. "Ini merupakan pertama dan terakhir kalinya bagi warga kami main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa saudara kita," ujarnya. Ia menambahkan proses hukum tetap berjalan dan kelima tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun di sisi lain ada keluarga yang ditinggalkan dan harus menjadi perhatian bersama. Hal senada disampaikan perwakilan keluarga tersangka. Mereka berharap ada perhatian dan pendampingan hukum yang adil. Peristiwa tersebut disebut terjadi secara spontan akibat emosi kolektif warga. Hingga berita ini diturunkan, Polres Tabanan belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus. Namun dipastikan proses hukum terhadap lima warga Banjar Juwuk Legi tetap berjalan sesuai prosedur. Kunjungan AWK diakhiri dengan komitmen mengawal kasus tersebut agar mendapat penanganan objektif, transparan, dan tetap menjunjung tinggi nilai adat Bali. Sumber: https://www.atnews.id/portal/news/34140/arya-wedakarna-kunjungi-desa-batunya-bahas-kasus-amuk-massa-di-baturiti-soal-dugaan-pencurian-ayam

Kemandirian ekonomi masyarakat adat dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada kemampuan mengelola aset dan mengembangkan usaha. Penguatan ekonomi juga harus tetap menjaga nilai kolektivisme, gotong royong, ngayah, serta identitas budaya yang menjadi fondasi kehidupan desa adat di Bali. Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi terakhir Festival Lentera Wacana Masyarakat Adat Nusantara bertajuk “Kemandirian Ekonomi Masyarakat Adat dalam Mendukung Pembangunan Keberlanjutan”, di Aula Nusantara, Gedung Agrokompleks, Universitas Udayana (Unud) Denpasar, Sabtu (19/9). Diskusi menghadirkan Bendesa Padangtegal, Ubud, I Made Parmita; Anggota Komite III DPD RI sekaligus Ketua Umum IKAYANA periode 2023-2027, Dr. IB Rai Dharmawijaya Mantra; serta Ketua Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali periode 2022-2027, Drs. I Nyoman Cendikiawan. Diskusi dimoderatori Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud, Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., M.Si., Ak., CA. Bendesa Padangtegal, I Made Parmita, memaparkan pengalaman desa adatnya dalam membangun kemandirian ekonomi melalui tata kelola pemerintahan adat, pengelolaan aset, pendidikan, kesehatan hingga perlindungan sosial. Menurutnya, pembangunan ekonomi desa adat harus diawali dengan tata kelola yang bersih, transparan dan dipercaya krama. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan perencanaan yang jelas serta pembagian peran dalam struktur kelembagaan desa adat. Ia menyebut Desa Adat Padangtegal telah mengembangkan sistem perencanaan melalui master plan untuk menentukan arah pembangunan, termasuk pengaturan zonasi kawasan. Dalam pengembangan kawasan yang memiliki nilai sakral, pembangunan ekonomi diarahkan tetap memperhatikan keberadaan pura dan kawasan suci. “Dari awal kita sudah buat zonasi-zonasi seperti itu sehingga pengembangan yang kita lakukan untuk objek wisata ini juga ikut melestarikan keberadaan pura-pura yang ada di sekitarnya,” ujarnya. Pengelolaan aset desa adat, lanjut Parmita, dilakukan melalui mekanisme yang memungkinkan aset dimanfaatkan untuk kepentingan komunal maupun memberikan ruang kepada krama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Desa adat juga memberikan pendampingan dalam proses perizinan usaha meskipun aset atau tanah yang dimanfaatkan merupakan tanah desa adat. Di sisi lain, hasil pengelolaan ekonomi desa adat diarahkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan krama. Padangtegal, misalnya, menjalankan program subsidi pendidikan bagi krama yang menempuh pendidikan tinggi. Dalam pemaparannya, Parmita menyebut desa adat memberikan subsidi sekitar Rp5 juta per mahasiswa setiap semester. Saat ini, lebih dari 100 mahasiswa disebut memperoleh dukungan tersebut. “Tujuannya minimal warga kita di desa adat ini tamatan sarjana sehingga lebih pintar-pintar untuk mengelola aset yang sudah ada,” katanya. Selain pendidikan, desa adat juga mengembangkan layanan kesehatan melalui klinik dan program home care. Program tersebut menyasar krama yang membutuhkan perhatian khusus dengan kunjungan secara berkala ke sejumlah banjar. Padangtegal juga memberikan dukungan terhadap perlindungan sosial krama melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Parmita, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas manfaat ekonomi desa adat agar kembali dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Rai Dharmawijaya Mantra atau yang akrab di sama Rai Mantra menilai masyarakat adat memiliki potensi besar untuk membangun model ekonomi yang berbeda dari pendekatan kapitalistik murni. Menurutnya, nilai ketulusan, ngayah, kejujuran dan budaya kolektif merupakan modal sosial yang harus tetap dipertahankan ketika masyarakat adat memasuki sistem ekonomi modern. Ia mengatakan tantangan masyarakat adat saat ini adalah bagaimana melakukan modernisasi tanpa kehilangan “jiwa” atau nilai dasar yang selama ini menjadi kekuatan komunitas adat. Rai Mantra juga menyoroti perlunya peta jalan atau blueprint pengembangan ekonomi masyarakat adat. Menurutnya, pengembangan tersebut harus melihat secara menyeluruh hak dan aset adat, potensi ekonomi, batas ekologis, model usaha, kelembagaan, pembiayaan, pasar, distribusi manfaat hingga indikator keberlanjutan. Ia mencontohkan persoalan yang muncul di sejumlah kawasan wisata berbasis budaya, termasuk Jatiluwih. Menurutnya, terdapat kebutuhan untuk memastikan manfaat ekonomi dari nilai budaya dan aset masyarakat dapat kembali kepada komunitas yang menjaga dan memeliharanya. “Jadi kita belum punya roadmap yang kuat tentang keberadaan desa wisata atau perekonomian masyarakat adat dalam desa adat. Belum ada roadmap-nya,” katanya. Ia juga mendorong agar modal budaya ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Menurut Rai Mantra, pendekatan terhadap ekonomi masyarakat adat tidak bisa diseragamkan begitu saja dengan koperasi atau lembaga ekonomi modern karena memiliki akar sejarah, nilai dan kelembagaan yang berbeda. Karena itu, pengembangan ekonomi masyarakat adat menurutnya perlu dilakukan secara multidisipliner, dengan tetap mempertimbangkan karakter masing-masing komunitas. “Identifikasi model bisnis masyarakat adat, personality-nya, kompetensinya harus dibuat,” ujarnya. Dalam konteks tersebut, Rai Mantra menyebut Bali memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi masyarakat adat. Namun, penguatan tersebut menurutnya harus diarahkan pada kolaborasi antara desa adat, pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan dan perguruan tinggi. Di sisi lain, Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan menekankan peran LPD sebagai salah satu instrumen ekonomi lokal yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan karakter masyarakat adat Bali. Ia menyebut LPD telah berusia lebih dari empat dekade sejak dirintis pada 1984. Keberlangsungan LPD, menurutnya, tidak terlepas dari keberadaan desa adat sebagai pemilik sekaligus basis sosial lembaga tersebut. Cendikiawan menekankan bahwa kekuatan utama masyarakat adat terletak pada nilai gotong royong serta prinsip saling asah, saling asih dan saling asuh. Nilai tersebut, menurutnya, dapat menjadi modal sosial untuk menghadapi modernisasi dan arus ekonomi global. Ia mencontohkan LPD kini juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui layanan digital seperti mobile banking, ATM, pembayaran dan QRIS. Namun, modernisasi layanan tersebut tetap harus berjalan bersama karakter pelayanan yang berakar pada budaya masyarakat Bali. “Teknologinya kita ikuti, perkembangan teknologi Barat kita ikuti, tetapi pelayanan kita tetap seperti orang Timur,” katanya. Menurut Cendikiawan, LPD juga memiliki peran dalam menopang kegiatan sosial, adat dan budaya di desa. Ia menyebut sebagian keuntungan LPD dialokasikan untuk desa adat dan kegiatan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Selain mendukung kegiatan adat dan sosial, LPD juga berperan dalam penguatan sektor ekonomi masyarakat, antara lain UMKM, perdagangan, pertanian, jasa dan pariwisata sesuai potensi masing-masing desa adat. Ia menegaskan keberadaan LPD tidak semata-mata harus dilihat dari besarnya aset atau keuntungan, melainkan dari manfaat yang diberikan terhadap desa adat dan krama. Karena itu, ia mengingatkan agar modernisasi LPD tidak menghilangkan identitas budaya yang menjadi dasar keberadaannya. “Kemandirian ekonomi itu tidak boleh menghilangkan identitas budaya. Justru budaya yang menjadi pondasi utama untuk mengembangkan LPD kita ke depan,” tegasnya. Sumber: https://www.balipost.com/news/2026/09/20/582749/Ekonomi-Masyarakat-Adat-Didorong-Mandiri,...html

Generasi muda di Bali didorong tidak sekadar menjadi pewaris budaya, tetapi tampil sebagai pelaku budaya yang mampu memastikan identitas, hak, dan kearifan lokal tetap mendapat tempat dalam pembangunan. Mahasiswa dinilai memiliki peran penting untuk membawa isu masyarakat adat ke dalam pendidikan, seni, kreativitas, hingga ruang kebijakan. Dorongan tersebut disampaikan Anggota DPD RI Perwakilan Bali sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Udayana (Ikayana) Pusat, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., saat memberikan sambutan dalam sarasehan kritis dan pameran kartun bertema Tantangan Masyarakat Adat Perspektif Ekologi, Budaya, dan Ekonomi di Ruang Terbuka Hijau Universitas Udayana, Denpasar, Kamis (17/9/2026) sore. Rai Mantra mengatakan pembahasan mengenai masyarakat adat memiliki dasar konstitusional. Keberadaan masyarakat adat, menurutnya, telah mendapatkan pengakuan dalam UUD 1945, termasuk melalui Pasal 18B. Sebagai anggota DPD RI yang mewakili Bali dan terlibat di Komite III, Rai Mantra mengatakan pihaknya berupaya membawa berbagai isu daerah ke tingkat nasional untuk dikolaborasikan dengan perguruan tinggi dan berbagai elemen masyarakat. Menurut dia, Unud memiliki potensi besar dalam memainkan peran di tingkat nasional maupun internasional. Potensi tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu dan komunitas. Namun, Rai Mantra mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya melihat masyarakat adat dari sisi masa lalu. “Saya tidak mengajak adik-adik untuk melihat masa lalu, tapi saya mengajak adik-adik untuk memastikan bahwa identitas, hak, budaya, kearifan lokal kita mendapatkan tempat dalam pembangunan ke depan,” ujarnya. Menurut Rai Mantra, generasi muda tidak cukup hanya mewarisi kebudayaan. Mereka harus terlibat sebagai pelaku budaya melalui pendidikan, seni, kreativitas dan berbagai bidang lainnya. Dia kemudian mengajak mahasiswa melihat kembali posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat adat. Di Bali, keberadaan masyarakat adat memiliki struktur dan wilayah yang jelas melalui desa adat dan banjar. “Seberapapun modern kita sekarang, seberapapun canggihnya komunikasi modern, masyarakat adat tetap ada. Karena begitu dia pulang kampung ke Buleleng, dia anggota banjar,” katanya. Rai Mantra menilai tantangan masyarakat adat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu perspektif. Berbagai disiplin ilmu dan komunitas perlu dilibatkan untuk membicarakan identitas, hak budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan. “Kita harus bisa bersatu untuk mengomunikasikan hal seperti ini. Karena kita memastikan bahwa identitas, hak budaya, dan kearifan lokal mendapatkan tempat dalam pembangunan ke depan,” ujarnya. Dia mengatakan sarasehan tersebut menjadi ruang untuk melihat kembali apa yang telah berjalan, mengidentifikasi kekurangan, sekaligus mencari solusi. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar pembahasan masyarakat adat tidak berhenti pada nostalgia terhadap masa lalu. Rai Mantra juga menyinggung persoalan keberlanjutan subak sebagai salah satu contoh yang perlu dikaji lebih lanjut. Dia mempertanyakan mengapa terdapat kawasan subak yang mampu bertahan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat, sementara kawasan lainnya menghadapi tantangan berbeda. “Yang paling penting, kita melihat apa yang telah terjadi, apa kekurangannya dan apa yang harus diperbaiki,” katanya. Dia berharap forum tersebut dapat membekali mahasiswa untuk terlibat dalam pembahasan masyarakat adat di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sementara itu, Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., mengatakan masyarakat adat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek kajian akademik. Masyarakat adat merupakan bagian dari kehidupan yang perlu dipahami secara utuh, dihormati martabatnya, dan ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Menurut Sudarsana, masyarakat adat merupakan sumber pembelajaran bagi pembangunan masa depan. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat lahir dari pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan diwariskan melalui praktik kehidupan lintas generasi. Karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengetahuan tersebut tetap hidup dan memiliki ruang untuk berkembang. Pengetahuan masyarakat adat juga perlu berdialog dengan ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan akar identitasnya. “Hubungan perguruan tinggi dan masyarakat adat bukan hubungan antara yang meneliti dan yang diteliti semata. Hubungan itu harus berkembang menjadi kemitraan pengetahuan,” ujar Sudarsana. Sudarsana mengatakan posisi tersebut semakin penting bagi Unud yang kini bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). Penguatan identitas Unud, menurutnya, tetap memiliki keterkaitan erat dengan kebudayaan Bali dan masyarakat adat. “PIP Universitas Udayana adalah kebudayaan. Salah satu pendukung dari kebudayaan itu adalah masyarakat adat yang ada di Bali ini,” katanya. Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda. Mahasiswa tumbuh dalam situasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya, dengan arus informasi, perkembangan teknologi, perubahan ekonomi dan pilihan kehidupan yang semakin beragam. Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya mampu mengikuti perubahan. Mereka juga perlu memahami asal-usul, nilai yang diwariskan, serta menentukan bagaimana nilai tersebut dibawa ke masa depan. “Yang kita perlukan bukanlah sekadar anak-anak muda yang mampu mengikuti perubahan, tetapi mereka yang memahami dari mana mereka berasal, mengetahui nilai yang diwarisinya, dan mampu menentukan bagaimana nilai tersebut dibawa ke masa depan,” ujarnya. Melalui forum tersebut, Sudarsana berharap mahasiswa semakin peduli terhadap isu masyarakat adat dan mampu membuka ruang dialog yang mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman masyarakat. Unud, kata dia, siap menjadi bagian dari proses tersebut melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ruang-ruang dialog. “Ketika pemerintah, masyarakat adat, perguruan tinggi, komunitas, dunia seni, mahasiswa, dan masyarakat sipil duduk bersama secara setara, kita tidak hanya sedang membicarakan masa depan masyarakat adat saja, tetapi masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik,” katanya. Sumber: https://www.nusabali.com/berita/231290/rai-mantra-jangan-cuma-warisi-jadilah-pelaku-budaya

Bali, 18 September 2026 — Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Uji Publik Draft Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Bali. Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Bali pada 18 September 2026 dan menjadi bagian dari proses pengujian serta penyempurnaan rekomendasi BULD DPD RI terhadap regulasi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Kegiatan dipimpin oleh Ketua BULD DPD RI, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P., didampingi Wakil Ketua I Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Wakil Ketua II Dr. Ir. KH. Abdul Hakim, M.M., dan Wakil Ketua III Agita Nurfianti, S.Psi. Keempat pimpinan BULD hadir bersama 18 Anggota BULD DPD RI lainnya. Dengan demikian, seluruh delegasi BULD yang terdiri atas pimpinan dan anggota yang ditugaskan dalam kegiatan Uji Publik di Provinsi Bali hadir dalam rangka mendalami berbagai masukan dan aspirasi daerah. Daftar delegasi mencakup anggota dari berbagai provinsi, antara lain Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Uji Publik menghadirkan tiga narasumber, yaitu I Eka Agustina, Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya; Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Guru Besar Ilmu Hukum sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha; serta Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali. Dalam Uji Publik, BULD DPD RI menekankan bahwa pemantauan dan evaluasi regulasi pendidikan tidak cukup dilakukan dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Regulasi juga harus diuji berdasarkan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan daerah, karakteristik wilayah, kapasitas fiskal dan kelembagaan, serta pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan. Berdasarkan kesimpulan hasil diskusi, terdapat empat pokok utama yang menjadi perhatian BULD. [image]1.jpeg[/image] Pertama, harmonisasi regulasi dan penataan kewenangan pusat-daerah perlu diperkuat. BULD DPD RI menangkap adanya kebutuhan untuk memperkuat harmonisasi regulasi pendidikan sekaligus menata kembali hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan regulasi yang semakin kompleks berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma maupun kewenangan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, kebijakan pusat perlu memberikan ruang penyesuaian bagi daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah. Dalam konteks Bali, kebutuhan tersebut antara lain terlihat dari perlunya landasan hukum daerah yang lebih komprehensif melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Pendidikan, termasuk untuk memberikan dasar hukum bagi pengaturan muatan lokal. Kedua, regulasi pendidikan harus responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. BULD DPD RI menegaskan bahwa efektivitas regulasi tidak dapat hanya diukur dari terpenuhinya aspek administratif. Kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, geografis, kapasitas fiskal, dan kelembagaan daerah, dengan tetap berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan. Pandangan tersebut sejalan dengan masukan Pemerintah Provinsi Bali yang menyampaikan kebutuhan fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi kondisi daerah, termasuk persoalan pembiayaan sarana dan prasarana, distribusi guru, penyesuaian rombongan belajar, serta pelaksanaan program strategis nasional. Bali juga mendorong agar kebijakan nasional memberikan ruang bagi daerah untuk mengintegrasikan program nasional dengan potensi dan prioritas pembangunan daerah. Ketiga, rekomendasi BULD harus konkret, terukur, dan memiliki kejelasan pelaksanaan. Uji Publik menegaskan bahwa hasil pemantauan tidak boleh berhenti pada identifikasi persoalan. Setiap permasalahan harus diterjemahkan ke dalam rekomendasi yang memperjelas kebutuhan, kewajiban, pelaksana, pendanaan, indikator, serta mekanisme pengawasan. Dengan konstruksi tersebut, rekomendasi BULD diharapkan dapat menghasilkan tindakan perbaikan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku juga menekankan bahwa rekomendasi perlu diarahkan pada dampak konkret bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, bukan sekadar menggambarkan permasalahan yang ditemukan. Keempat, BULD DPD RI menempatkan pemenuhan hak atas pendidikan sebagai tujuan substantif rekomendasi. BULD menegaskan bahwa seluruh proses pemantauan dan evaluasi pada akhirnya harus diarahkan pada pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan. Karena itu, rekomendasi perlu mempertimbangkan pemerataan akses dan mutu, pembiayaan, distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan inklusif, serta kebutuhan kelompok masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah. Pemerintah Provinsi Bali sendiri menyampaikan sejumlah kebutuhan yang perlu diperhatikan, antara lain penguatan sarana dan prasarana, pemerataan guru, peningkatan capaian SPM Pendidikan, penyesuaian formula pembiayaan berdasarkan kondisi geografis dan kapasitas fiskal, serta penguatan pendidikan berbasis kebutuhan daerah.

Dalam rangka kegiatan serap aspirasi masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara masyarakat dengan perwakilan daerah di tingkat nasional untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, tantangan, serta harapan terhadap pembangunan desa. Acara yang berlangsung dengan penuh keakraban tersebut dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan lembaga desa, pelaku UMKM, pemuda, serta masyarakat Desa Kutampi Kaler. Dalam suasana diskusi yang terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, pengembangan sektor pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Ni Luh Djelantik menyampaikan bahwa kegiatan serap aspirasi merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPD RI untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan masukan dalam memperjuangkan kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Bali. Beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong, melestarikan budaya lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Desa Kutampi Kaler dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga. Sumber: https://kutampikaler.desa.id/artikel/2026/7/17/kunjungan-anggota-dpd-ri-ni-luh-djelantik-serap-aspirasi-masyarakat-desa-kutampi-kaler

Rencana pengalihan pembayaran gaji (payroll) aparatur sipil negara dari Bank Pembangunan Daerah ke bank Himbara memicu kekhawatiran penurunan kemampuan keuangan daerah. Anggota DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menegaskan kebijakan ini berpotensi mencekik daerah yang tengah beradaptasi dengan pemangkasan Dana Transfer Keuangan Daerah. "Isunya memang payroll akan dipindah. Namun konfirmasi ke menteri belum ada keputusan. OJK pun menegaskan jika ada perubahan harus dilakukan bertahap," ujarnya di kediamannya, Jumat (11/9). BPD Kehilangan Sumber Likuiditas Utama Model bisnis BPD sangat bergantung pada dana gaji ASN. Dana tersebut menjadi sumber likuiditas murah melalui giro dan tabungan. Jika dialihkan, perputaran dana akan terganggu, diikuti penurunan kemampuan penyaluran kredit. "ASN adalah pasar terpenting BPD. Perubahan ini mengganggu stabilitas likuiditas," jelas Mantan Wali Kota Denpasar. Dampak berlanjut ke pendapatan daerah: BPD merupakan pemasok dividen penting bagi APBD. Model bisnis BPD sangat bergantung pada dana gaji ASN. Dana tersebut menjadi sumber likuiditas murah melalui giro dan tabungan. Penurunan kinerja berarti pemasukan berkurang. Beban Bertambah, Fiskal Tergerus. Perubahan sistem desil/DTSEN turut membebani anggaran daerah. "Kenaikan tingkat desil kini menjadi tanggungan daerah. Kalau fiskal kuat tidak masalah, daerah lemah justru makin terbebani," ungkapnya. Sebagian besar ASN juga memiliki keterikatan pinjaman di BPD. Perpindahan gaji berisiko mengganggu pelunasan kredit dan keseimbangan keuangan bank daerah. Pembangunan Daerah Terancam Penurunan pendapatan dari dividen BPD langsung menggerus kemampuan belanja daerah. Rai Mantra mendesak DPD RI menyuarakan permasalahan ini demi menjaga stabilitas fiskal daerah secara nasional. "Kebijakan ini tidak menguntungkan daerah. Posisi keuangan berpotensi terdegradasi dan merembet ke pembangunan," pungkasnya. Sumber: https://radarbadung.jawapos.com/bali/2609120005/isu-pindah-gaji-asn-ke-himbara-rai-mantra-ancam-fiskal-daerah?page=all

Bali, 7 September 2026 DENPASAR — Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Begitu pentingnya eksistensi ASN, sehingga berbagai kebijakan pemerintah disusun untuk mendorong percepatan transformasi manajemen ASN. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui sejumlah agenda transformasi, antara lain transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, serta penguatan budaya kerja dan citra institusi. Dalam rangka melihat dan mencermati perkembangan penataan dan pengembangan manajemen ASN di tingkat daerah, Komite I DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada 7 September 2026, bertempat di Aula Kantor Gubernur Provinsi Bali. Rombongan Komite I DPD RI dipimpin Ketua Komite I sekaligus Ketua Rombongan, Andi Sofyan Hasdam. Hadir pula sejumlah Anggota DPD RI, di antaranya Carel Simon Petrus Suebu, Bahar Buasan, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa, Abdul Hakim, Denti Eka Widi Pratiwi, Lia Istifhama, A. Ian Ali Baal Masdar, dan Sopater Sam. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid, baik secara luring maupun daring melalui Zoom. Anggota DPD RI yang hadir secara daring antara lain Ade Yuliasih, Penrad Siagian, Aanya Rina Casmayanti, Bisri As Shiddiq Latuconsina, Syarif Mbuinga, Sudirman Haji Uma, Abdul Hamid, Hasan Basri, Irman Gusman, Ismeth Abdullah, Ivanda Awalina Firdausi, Lamek Dowansiba, Mz. Amirul Tamim, Dailami Firdaus, Agustin Teras Narang, Maya Rumantir, Ratu Tenny Leriva, Leni H. John Latief, Maria Goreti, Frits Tobo Wakasu, Muhammad Hidayattollah, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, antara lain kepala perangkat daerah, Kepala BKN Regional X, serta Anggota Forkopimda Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Bali menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komite I DPD RI penting dalam rangka memperkuat sinergitas penataan dan pengembangan manajemen ASN. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN, seluruh pihak dituntut menghadirkan ASN yang profesional di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menyukseskan kebijakan ASN melalui penerapan sistem merit dan manajemen talenta yang diukur berdasarkan integritas, kompetensi, dan objektivitas. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai kebijakan, di antaranya perampingan kelembagaan, penerbitan pergub tentang sistem merit, serta skema pengembangan karier ASN. Melalui agenda ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap kunjungan kerja Komite I DPD RI dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi sekaligus menyampaikan aspirasi Pemerintah Provinsi Bali kepada pemerintah pusat. Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa ASN merupakan unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah mendorong percepatan transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia (world class civil service). "Transformasi tersebut antara lain diarahkan pada penguatan sistem merit, manajemen talenta, pengembangan kompetensi dan karier, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan, serta digitalisasi manajemen ASN," ujar Andi. Lebih lanjut, Ketua Komite I menjelaskan bahwa sejumlah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya persoalan maladministrasi dalam sistem kepegawaian, pengabaian kewajiban hukum, serta praktik mutasi dan pengisian jabatan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. "Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem merit tidak cukup hanya melalui kebijakan dan regulasi, tetapi juga memerlukan konsistensi pelaksanaan, pengawasan, serta jaminan objektivitas dan netralitas dalam setiap proses manajemen ASN," katanya. Berdasarkan fenomena tersebut, DPD RI memandang Provinsi Bali menjadi salah satu daerah yang relevan untuk melihat secara langsung praktik penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN. Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan manajemen talenta melalui proses akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta. Kebijakan tersebut juga didukung pemanfaatan teknologi informasi melalui integrasi SIMPEG dengan SIASN BKN. Di akhir sambutannya, Andi Sofyan Hasdam menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah memberikan respons positif terhadap kunjungan kerja Komite I DPD RI. "Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pengembangan ASN di Indonesia," ujarnya. Capaian Sistem Merit Bali Dalam paparannya, Kepala BKPSDM Provinsi Bali menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah menerbitkan Pergub Nomor 64 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 53 Tahun 2023. Penataan manajemen ASN dilakukan melalui penataan organisasi dan tata laksana, termasuk perampingan organisasi dan penyesuaian struktur agar lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan penataan ASN, baik dalam konteks jabatan struktural maupun fungsional. Terkait capaian indeks sistem merit, Provinsi Bali mencapai nilai indeks 0,94 dengan kategori IV atau sangat baik. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali telah memperoleh rekomendasi KASN untuk pengisian jabatan melalui mekanisme manajemen talenta. Manajemen talenta Pemerintah Provinsi Bali dilakukan melalui tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkat kompetensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Sejumlah aplikasi yang digunakan antara lain Simata, Sikepo, KBS Corpu, Assessment Center, dan Simpeg. Sementara itu, BKN Regional X Bali memaparkan 15 kebijakan pro-karier ASN, di antaranya kebijakan terkait kemudahan dalam uji kompetensi, kesempatan kenaikan pangkat lebih tinggi dari atasan langsung, penguatan independensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), serta percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta. Terkait digitalisasi kinerja ASN, BKN Regional X Bali juga menyampaikan berbagai perkembangan, mulai dari pengelolaan kinerja hingga integrasi data untuk menghasilkan kinerja yang terukur. Sorotan Anggota Komite I Paparan Pemerintah Provinsi Bali dan BKN Regional X Bali mendapat tanggapan dari sejumlah Anggota Komite I DPD RI. Abdul Hakim menyoroti pentingnya memastikan kebijakan BKN dan Pemerintah Provinsi Bali dapat diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota, baik di Provinsi Bali maupun di provinsi lainnya. Ia juga menyoroti belum meratanya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berdampak pada semakin berkurangnya guru di sejumlah daerah. Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Denti Eka Widi Pratiwi, mempertanyakan tolok ukur ketika seorang pejabat telah menduduki jabatan dan pangkat yang sesuai, tetapi dalam perjalanan mengalami penurunan kinerja dan integritas. Ia juga menyoroti kebijakan mendekatkan ASN kepada keluarga serta fenomena dalam pelaksanaan manajemennya. Selain itu, Denti menanyakan sebaran ASN, khususnya penyuluh pertanian, dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Senator Maya Rumantir menyampaikan pentingnya langkah operasional alih teknologi dalam konteks strategi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pengembangan kompetensi melalui corporate university yang mengedepankan pelayanan secara komunikatif dan kolaboratif. Senator Carel Simon Petrus Suebu menanggapi pentingnya menjaga sinergitas penataan dan manajemen talenta ASN. Ia juga mempertanyakan berbagai persoalan yang masih muncul dalam penerapan manajemen ASN di Bali. Senator Leni H. John Latief menyampaikan bahwa capaian manajemen ASN di Provinsi Bali sudah cukup baik. Karena itu, ia meminta informasi mengenai tantangan dan hambatan yang masih dihadapi serta strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasinya. Senator Ade Yuliasih menilai Provinsi Banten dapat belajar dari Provinsi Bali, khususnya terkait penempatan guru dan tenaga kesehatan. Ia juga meminta data dan informasi mengenai kebijakan serta tata kelola distribusi ASN di daerah-daerah terpencil yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Senator Lia Istifhama menyoroti fenomena gaji PPPK yang cukup membebani anggaran Pemerintah Provinsi Bali. Ia mempertanyakan apakah kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik di lapangan. Senator Penrad Siagian menyampaikan bahwa sistem dan skema evaluasi PPPK dinilai sudah efektif, termasuk terkait kemungkinan pemutusan kontrak PPPK dan pengelolaan PPPK paruh waktu. Selain itu, Penrad menyoroti kebijakan PPPK dan PPPK paruh waktu yang ke depan akan ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa menilai Pemerintah Provinsi Bali telah mencapai berbagai kemajuan dalam penataan dan pengembangan manajemen ASN. Menurutnya, Pemprov Bali secara konsisten terus mengurangi politisasi dalam penempatan jabatan. Ia juga menilai kehadiran Wakil Gubernur Bali, dengan pengalaman sebelumnya sebagai Bupati Badung, menjadi salah satu instrumen positif dalam mendorong reformasi birokrasi di Bali.