AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
15 September 2026 oleh bali
Rencana pengalihan pembayaran gaji (payroll) aparatur sipil negara dari Bank Pembangunan Daerah ke bank Himbara memicu kekhawatiran penurunan kemampuan keuangan daerah.
Anggota DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menegaskan kebijakan ini berpotensi mencekik daerah yang tengah beradaptasi dengan pemangkasan Dana Transfer Keuangan Daerah.
"Isunya memang payroll akan dipindah. Namun konfirmasi ke menteri belum ada keputusan. OJK pun menegaskan jika ada perubahan harus dilakukan bertahap," ujarnya di kediamannya, Jumat (11/9).
BPD Kehilangan Sumber Likuiditas Utama
Model bisnis BPD sangat bergantung pada dana gaji ASN. Dana tersebut menjadi sumber likuiditas murah melalui giro dan tabungan.
Jika dialihkan, perputaran dana akan terganggu, diikuti penurunan kemampuan penyaluran kredit.
"ASN adalah pasar terpenting BPD. Perubahan ini mengganggu stabilitas likuiditas," jelas Mantan Wali Kota Denpasar.
Dampak berlanjut ke pendapatan daerah: BPD merupakan pemasok dividen penting bagi APBD.
Model bisnis BPD sangat bergantung pada dana gaji ASN. Dana tersebut menjadi sumber likuiditas murah melalui giro dan tabungan.
Penurunan kinerja berarti pemasukan berkurang. Beban Bertambah, Fiskal Tergerus. Perubahan sistem desil/DTSEN turut membebani anggaran daerah.
"Kenaikan tingkat desil kini menjadi tanggungan daerah. Kalau fiskal kuat tidak masalah, daerah lemah justru makin terbebani," ungkapnya.
Sebagian besar ASN juga memiliki keterikatan pinjaman di BPD. Perpindahan gaji berisiko mengganggu pelunasan kredit dan keseimbangan keuangan bank daerah.
Pembangunan Daerah Terancam
Penurunan pendapatan dari dividen BPD langsung menggerus kemampuan belanja daerah.
Rai Mantra mendesak DPD RI menyuarakan permasalahan ini demi menjaga stabilitas fiskal daerah secara nasional.
"Kebijakan ini tidak menguntungkan daerah. Posisi keuangan berpotensi terdegradasi dan merembet ke pembangunan," pungkasnya.
