Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan perayaan HUT ke-80 RI memiliki makna penting bagi perjalanan dan tujuan bernegara. Menurutnya, perayaan yang mengambil tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju' itu mengandung semangat politik kebangsaan. "Usia ke-80 tahun tidak hanya memiliki arti penting dan unik secara simbolik, namun menyimpan semangat politik kebangsaan yang luhur dan kuat dari pemimpin nasional saat ini. Kita patut bersyukur, Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan politik untuk menempatkan kembali arah dan tujuan kita bernegara sesuai dengan nafas konstitusi dan pembukaan UUD 1945," ujar Sultan kepada wartawan, Minggu (17/8/2025). Presiden Prabowo, kata Sultan, melalui beberapa pidato kenegaraan dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional terbukti sesuai dengan nafas pasal 33 UUD 1945. Prabowo dinilai memberikan atensi serius pada persoalan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi mineral hingga konsolidasi aset BUMN melalui Danantara. "Semangat memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan ekonomi dan SDM unggul pemerintah, kemudian diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas oleh presiden," katanya. "Di samping itu, presiden juga aktif berpartisipasi dalam mendukung upaya mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia dengan kemampuan diplomatik presiden yang apik dan efektif," sambungnya. Lebih lanjut, sejak awal Sultan menilai Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu selalu berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dengan memperkuat sistem pertahanan nasional. Baik ketahanan pangan hingga penguatan sistem persenjataan dan kesejahteraan prajurit TNI. "Oleh karena itu, kami berharap agar niat baik Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita mendapatkan dukungan penuh dari semua elemen bangsa," ujarnya. "DPD RI dalam hal ini memiliki sikap yang jelas dan tegas mendukung, mengawal dan secara proporsional memberikan evaluasi setiap program pemerintah di daerah," tambahnya. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-8066420/ketua-dpd-hut-ke-80-ri-simpan-semangat-politik-kebangsaan-luhur.

Jakarta - Ketua DPD Sultan B Najamudin mengapresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sultan juga memuji langkah pemerintah dalam mengirimkan 800 ton bantuan makanan dan obat-obatan kepada masyarakat Gaza. Sultan mengatakan aksi keji Israel di Gaza harus segera diakhiri. Tindakan Israel yang memblokade bantuan makanan sehingga menciptakan kelaparan bagi masyarakat Gaza merupakan ancaman bagi peradaban manusia. "Bencana kemanusiaan yang disebut-sebut bagian dari strategi etnic cleansing Israel tersebut harus segera diakhiri. Krisis kemanusiaan di Gaza merupakan ancaman nyata terhadap masa depan peradaban manusia," kata Sultan kepada wartawan, Jumat (15/8/2025). DPD RI juga mendorong Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB mengambi sikap tegas terhadap Israel. Sultan menyoroti Tindakan Israel yang saat ini bahkan melarang agar beberapa jenis bantuan makanan dan obat-obatan penting dikonsumsi masyarakat Gaza. "Masyarakat Gaza benar-benar diblokade untuk mengakses bantuan international yang dipasok melalui udara. Tanpa pengamanan yang lebih dari Pasukan PBB, bantuan kemanusiaan sulit dinikmati oleh anak-anak di Gaza," tegasnya. Sultan menerangkan bahwa menempatkan Pasukan Perdamaian dibutuhkan agar rencana pengambilalihan Gaza oleh Israel dapat dihentikan. Dia menyebut tidak bisa berharap lebih dalam menyelamatkan anak-anak Gaza tanpa kehadiran Pasukan Perdamaian. "Kami juga mengapresiasi kuatnya keinginan Presiden Prabowo Subianto yang sudah berkali-kali mengatakan akan mengirimkan Pasukan TNI ke Gaza jika diminta oleh PBB," tutupnya. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-8061757/ketua-dpd-kecam-aksi-israel-bikin-kelaparan-di-gaza-ancam-peradaban-manusia.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap mengawal pelaksanaan Astacita Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, khususnya hal pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan. Caranya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa bagian selatan. Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyampaikan, pembangunan infrastruktur menjadi syarat utama dalam mengangkat potensi wilayah selatan Pulau Jawa yang selama ini masih tertinggal. Menurut dia, pembangunan jalur tol dan kereta yang menghubungkan kawasan selatan ke wilayah utara sangat penting untuk membuka akses logistik hasil pertanian, perikanan, dan UMKM. "DPD RI sebagai representasi daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah selatan, khususnya DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, mendapat perhatian serius demi mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi," ucap Hemas dalam rapat koordinasi pembangunan infrastruktur bersama Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2025). Hemas menyampaikan, harapan pemerintah daerah di kawasan Jawa bagian selatan membutuhkan akses seluas-luasnya, khususnya di sektor infrastruktur. Tujuannya agar ekonomi pesisir Jawa selatan mampu bersaing secara kompetitif dengan wilayah lain. "Konektivitas sangat menentukan. Produk pertanian yang melimpah di selatan harus bisa cepat dipasarkan, dan itu hanya bisa dilakukan jika infrastrukturnya mendukung," ujarnya. Astacita poin ke-2 dan 6, yakni ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi, perlu diimplementasikan dalam kebijakan konkret yang menyentuh langsung kebutuhan wilayah. "Kami menyadari bahwa DPD RI punya ruang strategis untuk ikut menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional, agar aspirasi daerah benar-benar terakomodasi," ucap Hemas. Menurut dia, DPD RI mendorong model pembangunan kolaboratif berbasis wilayah dengan pendekatan konferensi atau musrenbang khusus, melibatkan kementerian, pemda, akademisi, dan pelaku usaha. Hemas menilai, langkah itu lebih efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik infrastruktur yang menyokong sektor produktif di wilayah selatan Jawa. "Kami ingin ada model yang sistematis, terfokus, dan tertopang oleh data serta aspirasi masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab konstitusional DPD RI untuk membangun kemitraan efektif dengan kementerian teknis, termasuk Kemenko Infrastruktur," ucap Hemas dalam forum yang dihadiri kepala daerah dari DIY dan Jawa Tengah selatan itu. Tidak ketinggalan, Hemas mengajak seluruh stakeholder untuk membangun komitmen kuat guna mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal. "Jika kita mampu menjaga komunikasi dan kolaborasi yang baik, maka kawasan selatan tidak lagi menjadi wilayah yang tertinggal, tapi justru menjadi pilar penting ketahanan pangan nasional," kata Hemas. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, pemerintah pusat sangat terbuka terhadap inisiatif daerah dan dukungan DPD RI dalam mengawal pembangunan infrastruktur prioritas. Dia menyebut, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu pada APBN, namun membutuhkan keterlibatan swasta dan inovasi pembiayaan. "Kunci keberhasilan pembangunan adalah sinergi antara visi nasional Presiden Prabowo dengan agenda daerah. Konektivitas wilayah selatan menjadi perhatian utama karena menyangkut akses distribusi hasil pertanian dan perikanan yang mendukung swasembada pangan," jelas AHY. Dia menyebut, pemerintah sudah menetapkan jaringan irigasi sebagai prioritas utama pembangunan di DIY dan Jawa Tengah melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp 205 miliar untuk mendorong swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Menurut AHY, DIY dengan pertumbuhan ekonomi 5,49 persen (tertinggi di Pulau Jawa) dan Jawa Tengah sebesar 5,24 persen memiliki potensi besar di sektor konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, serta pariwisata. Sumber : https://www.msn.com/id-id/politik/pemerintah/implementasi-astacita-dpd-dorong-pembangunan-jawa-bagian-selatan/ar-AA1KtMhR?ocid=BingNewsVerp

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan penuh terhadap pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa NKRI tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Sultan mengungkapkan hal ini seuai menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatsus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8). "Saya mengikuti acara secara penuh bersama Presiden, Wapres, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf di 3 matra," ungkap Sultan lewat keterangannya, Minggu (10/8). "Ini adalah apel pasukan operasional pertama yang digelar lengkap dengan seluruh matra beserta pimpinannya, termasuk Komponen Cadangan (Komcad). Kami semua mengenakan seragam Komcad ala militer sebagai bentuk kesiapan pertahanan rakyat semesta," ujar Sultan. Menurut Sultan, semangat pertahanan rakyat semesta yang disampaikan Presiden selaras dengan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kepentingan daerah. "Kita bangsa yang tidak suka perang, tetapi kita juga tidak mau dijajah kembali. Presiden menegaskan, sejengkal tanah pun tidak boleh diganggu. Semua harus bersatu padu mempertahankan negara," jelasnya. Sultan menyoroti beberapa momen penting dalam acara tersebut, termasuk kenaikan pangkat Danjen Kopassus menjadi bintang tiga, pelantikan beberapa Pangdam di daerah Kodam baru, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh militer berjasa baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. 4 tokoh militer mendapat Jenderal Kehormatan, yakni Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Agus Sutomo, Alm Ali Sadikin, dan Yunus Yosfiah. "Presiden mengatakan kita adalah bangsa besar dan kaya yang pernah dijajah. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh lagi dijajah. Karena itu militer harus kuat bersama masyarakat," tambah Sultan. Ia menegaskan, DPD RI akan terus mengawal kebijakan pertahanan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. "Kekayaan alam Indonesia ada di daerah-daerah. Ini bagian dari dukungan DPD RI terhadap Asta Cita Presiden Prabowo yang ingin memperkuat sistem pertahanan keamanan negara. Bagaimanapun negara ini harus dilindungi dengan militer yang kuat agar tidak dianggap sepele," tegasnya. Menurut Sultan, konsep pertahanan rakyat semesta bukan hanya soal kesiapan militer, tetapi juga melibatkan keamanan sosial, kemandirian ekonomi, dan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh provinsi. "Sebagai senator, tugas kami memastikan alokasi anggaran, infrastruktur pertahanan, dan pelatihan masyarakat merata di semua wilayah. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal," ujarnya. Sultan juga mengapresiasi peresmian enam Kodam, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, serta berbagai satuan baru. "Kami di DPD RI akan memastikan setiap provinsi, kabupaten, dan kota mendapat perhatian adil dalam pembangunan infrastruktur pertahanan. Keamanan nasional dimulai dari keamanan daerah," tegasnya. Sebagai putra daerah Bengkulu, Sultan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan pertahanan di wilayah pesisir barat Sumatera, dan hal ini harus menjadi cacatan Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, di mana Kodamnya baru didirikan. "Bengkulu adalah pintu gerbang Samudra Hindia. Posisi strategis ini harus diimbangi dengan kesiapan strategis. Saya ingin memastikan suara daerah didengar," pungkas mantan Wagub Bengkulu 2013-2015 ini. Sumber : https://www.msn.com/id-id/berita/other/dukung-asta-cita-prabowo-ketua-dpd-ri-pertahanan-harus-dimulai-dari-daerah/ar-AA1KfHtq?ocid=BingNewsVerp

Meski belum genap satu tahun menjabat sebagai Anggota DPD RI Dapil NTB H. Muhammad Rifki Farabi telah menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan. Terbaru, Senator muda ini menyerahkan 1000 beasiswa pendidikan untuk pelajar NTB dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi (SD–S1). Penyerahan beasiswa ini merupakan bentuk nyata keberpihakan Ustadz Farabi terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Banyak keluarga di NTB yang harus berjuang keras agar anak-anaknya tetap bisa sekolah. Karena itu, sejak awal saya menjadikan pendidikan sebagai prioritas perjuangan di DPD RI,” ungkap Farabi saat penyerahan simbolis beasiswa di SMAN 1 Sukamulia Lombok Timur pada Selasa, 5 Agustus 2025. Program beasiswa PIP dan KIP ini berhasil disalurkan melalui kolaborasi dengan Kemendikdasmen dan Kemdiktisaintek RI. Para penerima tersebar di berbagai daerah, dengan prioritas pada siswa-siswi yang berprestasi dan berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Kepala sekolah SMAN 1 Sukamulia, turut menyampaikan apresiasi atas bantuan beasiswa yang diberikan oleh Ustadz Farabi. Menurutnya, beasiswa tersebut mampu mengurangi beban masyarakat. “Langkah cepat dan responsif Ustadz Farabi patut diapresiasi. Baru beberapa bulan menjabat, beliau sudah mampu menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan,” katanya. Farabi menegaskan, program bantuan pendidikan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari agenda berkelanjutan yang akan terus diperjuangkan selama masa jabatannya. “Selama ada kesempatan, kita akan terus berikhtiar agar anak-anak NTB tidak putus sekolah. Karena masa depan NTB ada di tangan generasi mudanya,” tutupnya. Sumber : https://barbareto.com/belum-setahun-menjabat-ustadz-farabi-serahkan-seribu-beasiswa/

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan DPD RI akan terus mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto dengan mengawal kebijakan pertahanan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. "Kekayaan alam Indonesia ada di daerah-daerah. Ini bagian dari dukungan DPD RI terhadap Astacita Presiden Prabowo yang ingin memperkuat sistem pertahanan keamanan negara. Bagaimanapun negara ini harus dilindungi dengan militer yang kuat agar tidak dianggap sepele," kata Sultan Najamudin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Hal itu disampaikan Sultan Najamudin usai menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu. Menurut Sultan, konsep pertahanan rakyat semesta bukan hanya soal kesiapan militer, tetapi juga melibatkan keamanan sosial, kemandirian ekonomi, dan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh provinsi. "Sebagai senator, tugas kami memastikan alokasi anggaran, infrastruktur pertahanan, dan pelatihan masyarakat merata di semua wilayah. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal," ujarnya. Sultan juga mengapresiasi peresmian enam Kodam, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, serta berbagai satuan baru. "Kami di DPD RI akan memastikan setiap provinsi, kabupaten, dan kota mendapat perhatian adil dalam pembangunan infrastruktur pertahanan. Keamanan nasional dimulai dari keamanan daerah," kata Sultan. Sebagai putra daerah Bengkulu, Sultan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan pertahanan di wilayah pesisir barat Sumatera dan hal ini harus menjadi cacatan Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang Kodam-nya baru didirikan. "Bengkulu adalah pintu gerbang Samudra Hindia. Posisi strategis ini harus diimbangi dengan kesiapan strategis. Saya ingin memastikan suara daerah didengar," kata mantan Wagub Bengkulu 2013–2015 ini. Selain itu, ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap pesan Presiden yang menegaskan bahwa NKRI tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Menurut Sultan, semangat pertahanan rakyat semesta yang disampaikan Presiden selaras dengan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kepentingan daerah. "Kita bangsa yang tidak suka perang, tetapi kita juga tidak mau dijajah kembali. Presiden menegaskan, sejengkal tanah pun tidak boleh diganggu. Semua harus bersatu padu mempertahankan negara," jelasnya. Sultan menyoroti beberapa momen penting dalam acara tersebut, termasuk kenaikan pangkat Danjen Kopassus menjadi bintang tiga, pelantikan beberapa Pangdam di daerah Kodam baru, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh militer berjasa baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Empat tokoh militer mendapat Jenderal Kehormatan, yakni Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Agus Sutomo, almarhum Ali Sadikin, dan Yunus Yosfiah. "Presiden mengatakan kita adalah bangsa besar dan kaya yang pernah dijajah. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh lagi dijajah. Karena itu militer harus kuat bersama masyarakat," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam upacara tersebut menegaskan bahwa pertahanan Indonesia mencakup seluruh wilayah, dari kampung hingga gunung. Presiden juga melantik sejumlah panglima baru dan meresmikan satuan-satuan pertahanan baru di tiga matra. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/5028245/ketua-dpd-ri-kekuatan-militer-wujudkan-astacita-presiden-prabowo

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Belarus untuk turut berperan aktif dalam upaya mendamaikan konflik Rusia dan Ukraina. Hal itu disampaikan Sultan kepada Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov yang berkunjung ke Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Menurut Sultan, kerja sama antara Indonesia dan Belarus tidak terbatas pada bidang ekonomi dan politik, tetapi juga harus mencakup kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. “Hubungan ini tidak hanya sebatas kerja sama ekonomi dan politik, tetapi juga kontribusi nyata bagi perdamaian dunia,” ujar Sultan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/8/2025). Dia menegaskan, Belarus sebagai negara sahabat di kawasan Eropa Timur memiliki posisi penting dalam mendorong penyelesaian damai atas konflik Rusia–Ukraina. Dalam pertemuan tertutup itu, Sultan dan Maxim juga membahas peluang kerja sama di berbagai sektor, termasuk bidang pertanian dan industri pangan. Eks Wakil Gubernur Bengkulu itu menilai, sektor pertanian di Indonesia dan Belarus memiliki banyak kesamaan dan potensi kerja sama yang besar. “Potensi pertanian di berbagai daerah Indonesia dinilai memiliki kesamaan dan peluang sinergi dengan keunggulan sektor pertanian Belarus. Ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret,” kata Sultan. Beberapa sektor yang disorot antara lain pertukaran teknologi, mekanisasi pertanian, serta peluang kerja sama antar pelaku usaha melalui skema joint venture. Sultan juga menyinggung potensi perdagangan sejumlah komoditas seperti cokelat, gandum, karet, minyak sawit, dan hasil laut untuk memperkuat perdagangan bilateral. “Presiden sudah melakukan tugasnya untuk membuka ruang ekspor Indonesia ke luar negeri, dan daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan menggenjot produksi kakao serta mengembangkan industri pengolahan cokelat dalam negeri, termasuk karet,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Sultan mengapresiasi Belarus yang telah memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia. Dia pun mengaku akan mendorong pemerintah RI untuk memberikan kemudahan serupa bagi warga Belarus. Tak hanya itu, Sultan juga mengusulkan peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, yakni program beasiswa bagi generasi muda Indonesia. Di sektor pertahanan, Sultan menyebut adanya peluang kerja sama penyediaan peralatan yang dapat mendukung sistem keamanan nasional Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov menyambut baik inisiatif kerja sama yang ditawarkan DPD RI. Dia menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi di sektor pertanian dan mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara. “Kami sepakat untuk mendorong hubungan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian di Indonesia. Kami juga ingin meningkatkan volume perdagangan kedua negara dengan mencari komoditas baru yang bisa diekspor dan diimpor agar lebih seimbang,” ujar Maxim. Adapun kunjungan Menlu Belarus ke DPD RI ini berlangsung setelah sebelumnya Presiden Prabowo bertemu Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, di kediaman resminya, Ozyorny, pada 15 Juli 2025. Diberitakan sebelumnya, Prabowo menjadi presiden kedua yang mengunjungi kediaman Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko. “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden Tiongkok) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya," kata Lukashenko saat menyambut kedatangan Prabowo. Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/11100891/bertemu-menlu-belarus-ketua-dpd-ri-ajak-kerja-sama-dukung-perdamaian-rusia.

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov di kompleks parlemen, Jakarta, dan mendorong agar terciptanya swasembada pangan melalui diplomasi Asta Cita. Dia menegaskan bahwa DPD RI berkomitmen dalam mendukung dan mengawal agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang pangan. Menurut dia, potensi pertanian di berbagai daerah Indonesia dinilai memiliki kesamaan dan peluang sinergi dengan keunggulan sektor pertanian Belarus. "Ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret,” kata Sultan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPD RI memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Belarus, terutama dalam sektor pertanian, industri pangan, teknologi mekanisasi, pertukaran teknologi, hingga potensi joint venture antara pelaku usaha Indonesia dan Belarus. Sejumlah komoditas seperti cokelat, gandum, karet, minyak sawit, hingga hasil laut dinilai menjanjikan untuk perdagangan bilateral yang lebih seimbang. Sebagai representasi daerah, menurut dia, DPD RI memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan sektor pertanian secara menyeluruh. Dia juga mengungkapkan rencana penyusunan rancangan perjanjian kerja sama antar-parlemen untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi kedua negara. Beberapa waktu lalu, kata dia, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Belarus menunjukkan minat tinggi terhadap berbagai komoditas Indonesia, termasuk kakao dan karet. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mengungkapkan bahwa terdapat lima provinsi utama yang menjadi pusat produksi kakao nasional, yakni, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar, Lampung. "Presiden sudah melakukan tugasnya untuk membuka ruang ekspor Indonesia ke luar negeri dan daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan menggenjot produksi kakao serta mengembangkan industri pengolahan cokelat dalam negeri, termasuk karet," katanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov menyebut pertemuan dengan Ketua DPD RI berlangsung produktif dan membuka peluang besar kerja sama ke depan. "Kami sepakat untuk mendorong hubungan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian di Indonesia. Kami juga ingin meningkatkan volume perdagangan kedua negara dengan mencari komoditas baru yang bisa diekspor dan diimpor agar lebih seimbang,” kata Maxim. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/5017397/dpd-ri-sambut-menlu-belarus-dorong-swasembada-pangan-dengan-diplomasi-asta-cita

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mohammad Iqbal meluncurkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) versi iOS sebagai langkah penting dalam upaya digitalisasi dokumentasi produk hukum DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. "Peluncuran aplikasi JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI versi iOS, satu langkah penting dalam digitalisasi dokumentasi hukum DPD RI," kata Iqbal saat memberikan pidato sambutan. Dia mengatakan peluncuran JDIH versi iOS untuk melengkapi aplikasi sebelumnya yang telah tersedia dalam versi Android. "Menghadirkan versi iOS agar semakin banyak masyarakat dan pemangku kepentingan yang dapat mengakses produk hukum DPD RI secara luas, mudah, dan inklusif," ujarnya. Menurut dia, produk hukum DPD RI tidak hanya penting sebagai dokumen kelembagaan, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas publik. Untuk itu, lanjut Iqbal, informasi hukum harus disajikan secara terbuka dan dapat dijangkau oleh siapa pun yang membutuhkan, mulai akademisi, masyarakat, hingga pemerintah daerah. Ia menjelaskan JDIH Setjen DPD RI telah terintegrasi dengan JDIH Nasional di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum sejak tahun 2018. "Sejak itu pula kami terus berinovasi agar JDIH menjadi semakin modern, user friendly, dan up to date, sesuai amanat Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019," katanya. Iqbal meyakini semakin baik pengelolaan JDIH maka akan semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap lembaga DPD RI itu sendiri. "Produk hukum bukan hanya soal substansi, tapi juga soal transparansi dan kemudahan akses," ucapnya. Iqbal mengapresiasi peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pembina JDIH nasional karena JDIH Setjen DPD RI berhasil meraih peringkat ke-5 terbaik kategori Lembaga Negara pada tahun 2024. Ia menuturkan langkah strategis JDIH Setjen DPD RI lainnya ialah telah melakukan alih bahasa produk hukum ke bahasa Inggris bekerja sama dengan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum. "Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas konten, dan menjaga keberlanjutan inovasi," katanya. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/5014457/dpd-ri-luncurkan-jdih-versi-ios-upaya-digitalisasi-dokumentasi-hukum

PT. Global Inovasi Maju (GIM), bagian dari Farmaklik Group, secara resmi melepas ekspor kopi robusta Rejang Lebong ke pasar internasional. Pelepasan ini turut dihadiri dan disaksikan oleh Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, yang memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis penguatan ekspor komoditas unggulan daerah. Selama lebih dari lima tahun, PT GIM secara konsisten membina lebih dari 1.000 petani kopi robusta di wilayah Rejang Lebong, Bengkulu, sekaligus mengembangkan model kemitraan dan rantai pasok yang berkelanjutan. Bengkulu sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia, lebih dari 80 ribu ton per tahun lahir dari daerah ini. Kabupaten Rejang Lebong menjadi sentra utama, dikenal akan kopi robusta-nya yang bercita rasa khas: body tebal, pahit seimbang, dan aroma earthy yang kuat. “Ekspor kopi ini bukan hanya kebanggaan bagi daerah, tetapi juga menjadi bukti bahwa komoditas lokal Indonesia memiliki daya saing global. Saya mengapresiasi langkah Farmaklik dan PT GIM yang telah membuka jalan bagi petani kopi di Rejang Lebong untuk naik kelas,” ujar Sultan Najamudin, Ketua DPD RI asal Bengkulu. Dalam sambutannya, Ridho M. Sakti, Presiden Direktur Farmaklik Group, menyatakan bahwa ekspor ini adalah bagian dari misi strategis Farmaklik untuk memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok komoditas global, bukan hanya di sektor kesehatan tetapi juga pangan dan pertanian. “Kami melihat kopi bukan hanya sebagai produk, tapi ekosistem. Ekspor ini adalah bagian dari komitmen kami membangun ekosistem komoditas berbasis daerah, dengan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan petani,” jelas Ridho. Saiful Robbani, Direktur Utama PT GIM, menyebut bahwa volume ekspor tahap awal mencapai puluhan ton green beans dengan target ekspansi ke pasar Eropa dalam waktu dekat. “Kami bersyukur bisa menjembatani kopi Rejang Lebong ke pasar global. Ini hasil kerja sama yang panjang antara kami, petani, dan mitra lokal,” ujar Saiful. Hal senada disampaikan oleh M. Deppendra, Direktur PT GIM, yang menambahkan bahwa ekspor ini juga menjadi pintu pembuka untuk kolaborasi riset dan pengembangan produk turunan kopi, termasuk kopi siap seduh dan ekstrak untuk industri pangan. Pelepasan ekspor ini diharapkan menjadi titik awal peningkatan skala dan kualitas produksi kopi Rejang Lebong, serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/5009901/farmaklik-dan-ketua-dpd-ri-lepas-ekspor-kopi-rejang-lebong