Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali digulirkan sebagai Program Prioritas Nasional 2026 sukses melakukan akselerasi pertumbuhan penerima manfaat. Hal itu diutarakannya setelah melakukan kunjungan pengawasan langsung di berbagai titik pelayanan. Tamsil optimistis, target 20 juta penerima manfaat sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. “Presiden sangat serius dengan program ini, terlihat dari kebijakan anggaran yang beliau tempuh. Dukungan kebijakan tersebut, harus diimbangi dengan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk mengakselerasi capaian sesuai target,” ujar Tamsil, Rabu (30/7/2025). Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini telah melakukan kunjungan reses di beberapa dapur MGB. Sejumlah dapur yang ditinjau yaitu SPPG Minasa Te’ne dan SPPG Bungoro di Kabupaten Pangkep, serta SPPG Pattallassang di Kabupaten Takalar. Dalam kesempatan tersebut, Tamsil menggali informasi dari pengelola. Tamsil juga berbincang dengan Bupati Kabupaten Pangkep Muhammad Yusran Lalogau mengenai implementasi MBG di Pangkep. Diketahui, saat ini telah ada dua SPPG yang beroperasi di kabupaten yang berjarak 60 Km dari Kota Makassar tersebut. Beberapa sentra layanan makan bergizi lainnya tengah dalam proses persiapan. Volume pelayanannya pun meningkat. SPPG Bungoro misalnya, saat launching baru melayani 1.700 siswa, namun seminggu kemudian mampu memberikan layanan kepada 2.983 siswa. Sementara SPPG Minasa Te’ne telah melayani 3.216 penerima manfaat. Sosok yang dijuluki maestro anggaran ini menilai, angka-angka tersebut merefleksikan keberhasilan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hindayana dalam mengakselerasi makan bergizi. Ia juga mendorong semua komponen terkait terus bersinergi, termasuk sektor perbankan agar mengkaji peluang menggulirkan pembiayaan pada ekosistem yang menopang MBG. “Makan bergizi adalah program anyar. Baru dikenal di Indonesia dan melibatkan infrastruktur serta suprastruktur yang kompleks. Maka capaian saat ini sudah di jalur yang tepat,” katanya. Selain menekankan pentingnya akselerasi pelaksanaan MBG, Tamsil juga mewanti-wanti pengelola agar memperhatikan standardisasi secara ketat. Menurutnya, kualitas layanan MBG mempertaruhkan kepercayaan pada pemerintah. Bukan hanya pada SOP teknis, tapi juga pada level kapasitas SDM harus terus ditingkatkan. “Rantai pasok yang terlibat harus mengimplementasikan quality control. Aspek higienitas dan nilai gizi diperhatikan dengan cermat. Sepiring menu MBG adalah pesan tentang literasi gaya hidup sehat yang menentukan masa depan bangsa” katanya usai berbincang dengan pengelola SPPG Minasa Te’ne. Tampil Ia menilai MBG adalah program yang menampilkan langsung wajah Presiden di hadapan rakyat. Jangkauan menyeluruh dan berkualitas ke semua wilayah Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, DPD berkomitmen mengawal PSN MBG agar berlangsung sukses. Tamsil menuturkan, makan bergizi merupakan wujud nyata kehadiran negara. Program tersebut membuka akses kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil dan menyusui, sekaligus mendorong distribusi keadilan sosial melalui penyediaan gizi yang merata hingga ke pelosok daerah. Tamsil juga mengapresiasi BGN, karena melibatkan pemerintah daerah dan komunitas lokal. Hal itu diyakini memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh di semua wilayah Indonesia. "Kebijakan ini multplier effect. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga membuka lapangan kerja di semua ekosistem yang terlibat. Kualitas hidup masyarakat di daerah meningkat. Bukan cuma anak-anak kita di sekolah yang bahagia, namun juga petani, peternak, hingga nelayan ikut semringah,” ujarnya. Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR ini menyebut, komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan sosial, tercermin dari keberaniannya mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat. Ia dengan lugas menyebut MBG sebagai refeleksi jalan pikiran dan keberpihakan pimpinan nasional. Tamsil menyatakan, anggaran jumbo itu bisa saja diarahkan pada kebijakan yang menguntungkan sektor korporasi atau usaha padat modal. Tetapi Presiden memilih berpihak pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. “Padat karya, menggerakkan sektor riil, dan memberdayakan ekonomi lokal. Ini soal political will, makanya saya mendorong MBG digas pol," ucapnya. Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1599757/15/wakil-ketua-dpd-ri-tamsil-linrung-dorong-makan-bergizi-gratis-digaspol-1753852079

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mengaku prihatin atas beberapa kejadian keracunan makanan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kami di Komite III DPD RI yang juga concern di bidang kesehatan sekaligus pendidikan sangat menyayangkan kejadian keracunan MBG yang terus berulang,” ujar Filep kepada awak media, Jumat (25/7/2025). Dia menyoroti perihal tata kelola, terutama pengendalian standar keamanan pangan atau food safety, yang dinilainya masih lemah. “Temuan kami di DPD RI, ternyata pelaksanaan MBG ini belum melibatkan BPOM hingga di tingkat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), meski telah ada MoU BPOM dengan BGN sejak awal,” tuturnya. Filep menegaskan, harus ada jaminan keamanan atas makanan dan minuman dalam paket MBG. Mulai dari bahan baku, proses memasak, alat dan lingkungan dapur produksi hingga distribusinya. Misalnya, suplai bahan baku mentah ikan harusnya ketat, jika perlu dari unit pengolahan ikan yang memiliki HACCP, standar ini sangat lazim dalam perikanan. Lalu, Sertifikat Halal tidak cukup, harus dilengkapi HACCP. “Hal-hal ini masuk dalam serangkaian pengendalian standar keamanan pangan sebagai jaminan,” jelas Filep. Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini menambahkan, tata kelola dari suplai hingga distribusi harus diawasi dengan ketat. Misalnya, penanganan makanan jadi harus dikendalikan seperti suhu, cara pengemasan hingga waktu distribusi agar tidak menjadi celah pertumbuhan bakteri yang memicu keracunan. Tak hanya itu, senator Papua Barat ini juga menekankan bahwa selain keamanan pangan, kandungan gizi juga harus diperhatikan sebagaimana makanan bergizi. Menurutnya, proporsi dan komposisi asupan gizi seimbang dalam satu piring MBG juga memerlukan keterlibatan ahli gizi agar sejalan dengan cita-cita program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini untuk mendukung Generasi Indonesia Emas 2045. “Memberikan makanan bergizi ke anak kita sangat penting melibatkan pihak-pihak atau otoritas berkompeten, bila perlu melibatkan kalangan profesional seperti ahli gizi yang mengerti susunan makanan dan minuman gizi seimbang,” ungkapnya. Apalagi, menurutnya, tidak semua daerah memiliki ahli gizi. Para ahli yang berkompeten ini juga harus mengawal yakni memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. “Masalah kita juga soal akses ke daerah dan ke penerima manfaat program, maka program nasional ini memang harus benar-benar dikelola dengan baik,” sebut Filep. Pada dasarnya, kata Filep, Komite III DPD RI mendukung program ini. Dia setuju dengan Ketua DPD RI, bahwa pengawasan program MBG harus diperketat, begitu juga tata kelolanya. “Harapan kita, program ini bisa mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti mengurangi kemiskinan, pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan yang berkualitas,” tutupnya. Sumber : https://rm.id/baca-berita/senator/274528/ketua-komite-iii-dpd-jamin-keamanan-pangan-perlu-pelibatan-bpom-dalam-mbg

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan B. Najamuddin, melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya di Bengkulu pada Senin pagi (28/7/2025). Dalam kunjungan tersebut, Sultan hadir sebagai keynote speaker dalam acara pelatihan kemahasiswaan yang digelar di Kampus Universitas Terbuka Bengkulu. Sultan beserta rombongan tiba di Bengkulu dengan menggunakan penerbangan pagi dan langsung menuju lokasi kegiatan di Universitas Terbuka. Di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir, ia menyampaikan pesan motivasi yang menyentuh, sekaligus membagikan pengalaman hidupnya dari masa kecil hingga menjadi salah satu tokoh penting di tingkat nasional. Dalam sambutannya, Sultan mengisahkan masa kecilnya yang penuh tantangan. Ia tumbuh di sebuah dusun kecil yang belum memiliki akses listrik, dan harus berjalan kaki sejauh dua kilometer setiap hari untuk menempuh pendidikan dasar. Namun, keterbatasan tersebut tak pernah menjadi penghalang untuk terus bermimpi dan berusaha. "Di sini ada yang tahu Manna? Lebih spesifik lagi, Dusun Anggut? Nah, Anggut itu ada dua di Bengkulu. Satu adalah tempat kelahiran Ibu Fatmawati, dan satu lagi tempat saya lahir. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya, tetapi dari tempat terpencil itu, saya bisa sampai pada posisi seperti sekarang ini," ujar Sultan mengenang. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu pun mengajak para mahasiswa agar tidak merasa minder atau rendah diri hanya karena berasal dari daerah atau keluarga sederhana. Menurutnya, kesuksesan tidak ditentukan oleh latar belakang, tetapi oleh semangat, keberanian bermimpi, dan kerja keras. "Saya ini orang yang sejak kecil suka berkhayal. Dulu saya lihat di TV, enaknya jadi Presiden, dibukakan pintu ke mana-mana. Sekarang Alhamdulillah saya sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi pejabat tinggi negara, tapi saya tetap orang yang sama. Saya masih suka menyetir sendiri, makan di tempat biasa, dan tetap menjalani hidup sederhana," tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga menunjukkan kepeduliannya kepada mahasiswa dengan memberikan uang pembinaan kepada mahasiswa yang berasal dari desa terpencil dan wilayah terjauh di Provinsi Bengkulu. Selain itu, ia juga menyerahkan beasiswa pendidikan secara langsung kepada mahasiswa yatim piatu yang hadir dalam kegiatan tersebut. “Ini bukan tentang nominalnya, tapi bagaimana kita saling mendukung satu sama lain untuk bisa maju bersama. Saya percaya adik-adik mahasiswa di sini punya potensi besar untuk membawa perubahan di masa depan,” kata Sultan. Sementara itu, Direktur Universitas Terbuka Bengkulu, Anton Robiansyah, menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Ketua DPD RI di kampusnya. Ia menilai kehadiran Sultan sebagai motivator sekaligus teladan bagi mahasiswa, khususnya yang berasal dari daerah-daerah terpencil di Bengkulu. "Alhamdulillah, kami merasa sangat terhormat dengan kehadiran Bapak Sultan B. Najamuddin. Beliau bukan hanya memberikan motivasi, tapi juga membawa semangat baru bagi mahasiswa kami untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah," ujar Anton. Anton juga berharap, kunjungan ini bukanlah yang terakhir. Ia menyampaikan undangan terbuka kepada Sultan untuk kembali datang ke Universitas Terbuka Bengkulu di lain waktu, baik untuk kegiatan akademik maupun diskusi inspiratif bersama mahasiswa. "Semoga kehadiran Bapak Sultan bisa terus memberikan inspirasi dan menjadi pemantik semangat bagi seluruh civitas akademika di kampus ini. Kami sangat berharap beliau bisa hadir kembali di kesempatan berikutnya," tambah Anton. Kunjungan kerja Sultan B. Najamuddin ke Bengkulu tidak hanya menjadi ajang nostalgia kampung halaman, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menanamkan semangat perjuangan kepada generasi muda. Ia menegaskan bahwa anak desa pun bisa menjadi pemimpin nasional jika memiliki tekad dan semangat pantang menyerah. Sumber : https://www.teropongpublik.co.id/ketua-dpd-ri-sultan-b-najamuddin-kunjungi-bengkulu-beri-motivasi-mahasiswa-dan-serahkan-beasiswa

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan B Najamudin, menyerap berbagai aspirasi dari kalangan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) serta Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi BENGKULU, pada Senin, 28 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan kepada Sultan, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru, kejelasan status guru honorer, fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah, hingga akses beasiswa untuk para guru dan pelajar di lingkungan NU. "Ada ekspresi dan aspirasi yang sangat jelas dari teman-teman guru NU Bengkulu. Dan sebagai perwakilan daerah, tentu kami akan menindaklanjutinya melalui alat dan kewenangan yang kami miliki di DPD," kata Sultan. Ia menjelaskan bahwa beberapa hal yang disampaikan para guru, seperti kesenjangan status antara guru PNS dan P3K, saat ini juga sedang menjadi perhatian di tingkat nasional. "Tadi juga disebutkan langsung tentang posisi antara guru PNS dan guru P3K, yang memang sedang dibahas secara serius, termasuk oleh Kementerian Agama," ujarnya. Terkait beasiswa, Sultan menegaskan bahwa dirinya terus mendorong peningkatan kuota dan akses beasiswa tidak hanya di bawah Kementerian Agama, tetapi juga dari kementerian lainnya. "Saya mendorong agar semakin banyak beasiswa yang bisa diakses masyarakat Bengkulu. Ini penting agar lebih banyak generasi kita yang bisa melanjutkan pendidikan dan menjadi SDM unggul ke depan," tegasnya. Sultan juga berjanji akan terus berkeliling dan menyerap langsung suara masyarakat, terutama dari kalangan pendidikan, untuk memperjuangkannya di tingkat pusat. "Kita terus menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke Pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti," sampainya. Sumber : https://betv.disway.id/read/67412/ketua-dpd-ri-serap-aspirasi-guru-nu-terkait-kesejahteraan-dan-fasilitas-pendidikan-di-bengkulu

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mengaku prihatin atas beberapa kejadian keracunan makanan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kami di Komite III DPD RI yang juga concern di bidang kesehatan sekaligus pendidikan sangat menyayangkan kejadian keracunan MBG yang terus berulang,” ujar Filep kepada awak media, Jumat (25/7/2025). Dia menyoroti perihal tata kelola, terutama pengendalian standar keamanan pangan atau food safety, yang dinilainya masih lemah. “Temuan kami di DPD RI, ternyata pelaksanaan MBG ini belum melibatkan BPOM hingga di tingkat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), meski telah ada MoU BPOM dengan BGN sejak awal,” tuturnya. Filep menegaskan, harus ada jaminan keamanan atas makanan dan minuman dalam paket MBG. Mulai dari bahan baku, proses memasak, alat dan lingkungan dapur produksi hingga distribusinya. Misalnya, suplai bahan baku mentah ikan harusnya ketat, jika perlu dari unit pengolahan ikan yang memiliki HACCP, standar ini sangat lazim dalam perikanan. Lalu, Sertifikat Halal tidak cukup, harus dilengkapi HACCP. “Hal-hal ini masuk dalam serangkaian pengendalian standar keamanan pangan sebagai jaminan,” jelas Filep. Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini menambahkan, tata kelola dari suplai hingga distribusi harus diawasi dengan ketat. Misalnya, penanganan makanan jadi harus dikendalikan seperti suhu, cara pengemasan hingga waktu distribusi agar tidak menjadi celah pertumbuhan bakteri yang memicu keracunan. Tak hanya itu, senator Papua Barat ini juga menekankan bahwa selain keamanan pangan, kandungan gizi juga harus diperhatikan sebagaimana makanan bergizi. Menurutnya, proporsi dan komposisi asupan gizi seimbang dalam satu piring MBG juga memerlukan keterlibatan ahli gizi agar sejalan dengan cita-cita program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini untuk mendukung Generasi Indonesia Emas 2045. “Memberikan makanan bergizi ke anak kita sangat penting melibatkan pihak-pihak atau otoritas berkompeten, bila perlu melibatkan kalangan profesional seperti ahli gizi yang mengerti susunan makanan dan minuman gizi seimbang,” ungkapnya. Apalagi, menurutnya, tidak semua daerah memiliki ahli gizi. Para ahli yang berkompeten ini juga harus mengawal yakni memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. “Masalah kita juga soal akses ke daerah dan ke penerima manfaat program, maka program nasional ini memang harus benar-benar dikelola dengan baik,” sebut Filep. Pada dasarnya, kata Filep, Komite III DPD RI mendukung program ini. Dia setuju dengan Ketua DPD RI, bahwa pengawasan program MBG harus diperketat, begitu juga tata kelolanya. “Harapan kita, program ini bisa mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti mengurangi kemiskinan, pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan yang berkualitas,” tutupnya. Sumber : https://rm.id/baca-berita/senator/274528/ketua-komite-iii-dpd-jamin-keamanan-pangan-perlu-pelibatan-bpom-dalam-mbg

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI membuka rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-6 melalui Seminar Hybrid bertajuk No Stecu-Stecu: Komunikasi Sehat, Cinta Kuat, Keluarga Hangat, di Gedung DPD RI, Kamis 24 Juli 2025. Acara ini mengangkat pentingnya komunikasi sebagai fondasi keharmonisan dalam keluarga maupun dalam mendukung tugas-tugas organisasi pemerintahan. Ketua DWP Setjen DPD RI Nindya M. Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DWP atas semangat kebersamaan dan peran aktif dalam menyukseskan acara. “Terima kasih kepada Ibu-Ibu semua. Walaupun saya deg-degan, saya jadi semangat karena ibu-ibu hadir di sini. Kami berharap seminar ini dapat memberi ilmu dan inspirasi dari pengalaman Dr. Boyke sebagai pakar yang sangat relevan dengan tema kita,” ujarnya. Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Mohammad Iqbal yang turut hadir dalam acara ini menekankan bahwa komunikasi adalah kunci ketahanan keluarga dan kekuatan organisasi. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap kiprah DWP dalam membangun sinergi positif di lingkungan Setjen DPD RI. “Dengan komunikasi, insyaallah semua dapat kita lewati dengan baik. Saya sangat menghargai kerja keras DWP, bahkan istri saya sendiri tidak tidur demi panitia. Ini bukti nyata dukungan dalam membangun organisasi yang memberi dampak positif bagi bangsa,” tutur Iqbal. Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa keberhasilan seorang suami tak lepas dari peran istri yang kuat dan bahagia. “Kesuksesan suami itu bukan dari apa yang diberikan, tetapi dari inner beauty istrinya. Suami harus jadi supporting system. Begitu juga kita semua di DPD RI, harus jadi sistem pendukung yang saling menguatkan,” tambahnya. Iqbal juga menekankan pentingnya meluangkan waktu bersama keluarga di tengah kesibukan pekerjaan. Ia mengingatkan bahwa kebersamaan bukan sekadar keberadaan fisik, melainkan kualitas interaksi yang dibangun. “Kita punya keluarga, tapi kalau tidak pernah bersama, asyik ke sana ke sini, tiba-tiba Yang Maha Kuasa memanggil. Waktu bersama itu penting, itulah investasi sejati dalam membentuk anak-anak yang saleh, penuh kasih, dan berkarakter,” ujarnya, seraya mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya mengejar materi, tetapi juga hadir secara utuh dalam kehidupan keluarga. Penasihat DWP Setjen DPD RI Rose Sultan, yang juga istri dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, secara resmi membuka kegiatan ini. Ia mengapresiasi dedikasi seluruh pengurus DWP yang telah menjaga eksistensi dan kontribusi nyata selama enam tahun terakhir. “Enam tahun perjalanan DWP DPD RI menunjukkan komitmen kuat dalam memperdayakan perempuan dan mempererat solidaritas sosial. Tema yang kita usung hari ini mengandung pesan penting: komunikasi jujur dan harmonis adalah fondasi keluarga dan masyarakat yang sehat,” ucap Rose Sultan. Turut hadir dalam kegiatan ini Penasihat DWP Setjen DPD RI Olga Olivia Yorrys, Desy Tamsil, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah. Seminar yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan narasumber utama Dr. Boyke Dian Nugraha dan diikuti oleh peserta dari berbagai instansi secara langsung maupun daring. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen DWP Setjen DPD RI dalam membina keharmonisan internal, memperkuat relasi antar-lembaga, serta menunjukkan peran strategis perempuan dalam menopang pembangunan keluarga dan negara. Sumber : https://www.viva.co.id/berita/nasional/1839230-hut-ke-6-dwp-setjen-dpd-ri-komunikasi-jadi-kunci-ketahanan-keluarga

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), M Iqbal, meresmikan Gedung Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur pada Jumat, 18 Juli 2025. Peresmian ini menandai sejarah baru karena gedung tersebut merupakan kantor perwakilan DPD RI pertama yang dibangun sepenuhnya melalui hibah tanah dan pembiayaan konstruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, M Iqbal menyebut bahwa peresmian gedung ini adalah bukti konkret dukungan pemerintah daerah terhadap kerja-kerja konstitusional DPD RI. “Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD RI, Sekretariat Jenderal dengan dukungan seluruh Anggota DPD RI berkomitmen menyediakan kantor DPD RI di daerah pemilihan. Hingga saat ini, kami telah memiliki kantor di 35 provinsi dengan berbagai status kepemilikan,” ujar M Iqbal saat peresmian berlangsung di Surabaya. Ia juga menjelaskan status kantor-kantor DPD RI yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dari 35 kantor yang ada, enam di antaranya berstatus milik sendiri, termasuk yang berada di Jawa Timur. Sementara itu, 17 kantor lainnya masih menggunakan skema pinjam pakai dari pemerintah daerah, 12 menyewa, dan tiga provinsi, Papua Barat Daya, Papua Tengah, serta Papua Selatan—masih dalam proses pengadaan. "Perjalanan pembangunan kantor ini dimulai dari penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 020/1371/203.5/2021 dan No. PL.02.04/03/DPDRI/II/2021 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPD RI pada 24 Februari 2021, yang menyerahkan lahan hibah seluas 2.000 meter persegi," tutur Iqbal. Proyek ini sempat mengalami keterlambatan akibat adanya moratorium pembangunan gedung kementerian dan lembaga oleh pemerintah pusat. Namun, inisiatif Ketua DPD RI periode 2019–2024, LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong pengajuan permohonan pendanaan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui skema hibah daerah. "Peresmian hari ini merupakan wujud nyata sinergi antara lembaga negara dengan pemerintah daerah, sekaligus komitmen bersama untuk memperkuat kehadiran DPD RI di daerah dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan representasi daerah," jelas M Iqbal lebih lanjut. Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah membantu proses hibah dan pembangunan gedung, termasuk pimpinan alat kelengkapan DPD RI, para anggota, serta masyarakat Jawa Timur. “Kami berharap gedung ini akan menjadi simbol pengabdian DPD RI kepada daerah dan memperkuat peran DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional,” tutupnya. Sumber : https://www.ntvnews.id/news/0156721/gedung-kantor-dpd-ri-di-jawa-timur-diresmikan-m-iqbal-bentuk-sinergi-nyata-lembaga-negara-dan-daerah#

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komjen Mohammad Iqbal, menyampaikan bahwa DPD RI menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip good governance dan tata kelola anggaran yang transparan serta akuntabel. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (21/7), yang membahas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2024 untuk lingkungan Sekretariat Jenderal DPD. “Alhamdulillah, kita diminta memaparkan realisasi anggaran tahun anggaran 2024. Kita diberikan apresiasi karena penyerapan mencapai 98,2 persen. Itu bagus. Pencapaian DPD juga banyak,” ujar Iqbal. Iqbal menegaskan bahwa DPD RI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 18 kali berturut-turut. Selain itu, penilaian indikator lainnya juga dinilai sangat baik oleh lembaga pemeriksa. “Nilai-nilai lainnya hampir 100, AA, istimewa, dan lain-lain,” katanya. Meski demikian, Iqbal mengakui adanya beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat administratif dan satu temuan terkait kesalahan perhitungan anggaran. Namun, ia memastikan bahwa seluruh temuan itu sedang dan akan terus ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja terkait. “Tim DPD sudah menindaklanjuti ke masing-masing satkernya. Ada satuan kerja yang segera mengembalikan, dan sudah dilakukan pengembalian. Insyaallah paling lambat Agustus 2025 sudah tuntas,” jelasnya. Guna menghindari terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran ke depan, Iqbal menekankan pentingnya konsolidasi internal serta penerapan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sesuai regulasi. “Sebagai pengguna anggaran, saya sampaikan prinsip-prinsip regulasi manajemen anggaran harus dilakukan dengan cermat. Tidak boleh 0,01 persen pun menyimpang,” ujarnya. Iqbal menambahkan, setiap rupiah anggaran harus berdampak langsung pada kinerja dan pelayanan. “Intinya kontrol dan quality control itu penting. Saya tidak ingin ada hal yang berkonsekuensi hukum. Semua harus berbasis kinerja,” tegasnya. Terkait alokasi anggaran, Iqbal menjelaskan bahwa pembahasan mengenai penambahan anggaran telah dilakukan beberapa waktu lalu dalam rapat terpisah. Dalam forum itu, DPD RI mengajukan strategi permintaan anggaran tambahan belanja (ABT) dan mendapatkan dukungan dari Komisi XIII DPR RI. Selain soal anggaran, Iqbal juga menjelaskan bahwa DPD RI terus mendorong pembangunan kantor perwakilan di berbagai provinsi sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi. Menurutnya, kehadiran fisik DPD di daerah sangat penting untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. “Itu amanat konstitusi, bahwa anggota DPD RI harus berdomisili di daerah pemilihannya. Kami berupaya mendirikan gedung-gedung perwakilan, meski baru lima provinsi yang sudah memiliki gedung milik sendiri,” katanya. Beberapa kantor perwakilan DPD saat ini dibangun dengan skema hibah, pinjam pakai, hingga sewa. Iqbal berharap ke depan, minimal satu hingga dua kantor perwakilan bisa dibangun setiap tahunnya untuk memperkuat sistem aspirasi di daerah. “Aspirasi itu penting untuk kita naikkan ke atas. Maka, fasilitas dan infrastruktur di daerah menjadi prioritas,” ujarnya. Sumber : https://www.jpnn.com/news/rapat-dengan-komisi-xiii-sekjen-dpd-tegaskan-komitmen-tata-kelola-yang-baik-dan-transparan

Ketua DPD RI Sultan Najamudin meresmikan kantor perwakilan DPD Jawa Timur. Sultan mengatakan kantor tersebut akan difungsikan sebagai rumah aspirasi. "Ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol penguatan peran DPD RI dalam menyuarakan aspirasi daerah secara konstitusional," kata Sultan kepada wartawan, Sabtu (19/7/2025). Sultan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas hibah lahan seluas 2.000 meter persegi untuk pembangunan kantor tersebut. Dia berharap sinergi tersebut dapat terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi daerah. Dalam peresmian itu, hadir pula mantan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sultan mengatakan LaNyalla merupakan sosok yang membuka jalur komunikasi dengan Pemprov Jatim, sehingga pembangunan kantor tersebut dapat terealisasi. "Tanpa ikhtiar Bapak LaNyalla, proses yang kita saksikan hari ini mungkin tidak akan berjalan sebaik ini. Beliau telah meletakkan fondasi strategis yang sangat penting untuk ditiru dan dilanjutkan oleh Anggota DPD RI dari provinsi lainnya," ujarnya. LaNyalla mengatakan hibah pembangunan kantor perwakilan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemprov Jatim terhadap DPD RI. Dia mengatakan keberadaan kantor itu akan meningkatkan efektivitas kerja DPD RI. "Dengan adanya kantor yang lebih representatif, tentu kami, anggota DPD RI dari Dapil Jawa Timur, berkewajiban untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam menjalankan tugas-tugas sebagai perwakilan daerah, khususnya dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat di daerah," ungkap LaNyalla. Sementara itu, Sekjen DPD RI, Komjen M Iqbal, mengatakan pembangunan kantor tersebut diselesaikan dalam waktu kurang lebih enam bulan. Dia mengatakan bangunan kantor terdiri atas 2,5 lantai dengan luas 1.714,6 meter persegi. "Gedung ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dialog publik dan rapat kerja, tetapi juga sebagai sarana titik temu antara negara dan rakyat di daerah," tuturnya. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-8019714/ketua-dpd-resmikan-kantor-perwakilan-di-jatim-kuatkan-peran-di-daerah.

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memperjuangkan aspirasi terkait masalah yang dihadapi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang sudah diangkat maupun sedang dalam proses pengangkatan. Komite I DPD RI berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPANRB untuk memperjuankan aspirasi PPPK. "Kami Komite I DPD RI terus berkoordinasi dengan MenpanRB, BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan tahun 2025. Dari 1 juta 17 ribu formasi ASN PPPK, pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025, kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan ASN PPPK paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi. Hal itu disampaikannya seusai melangsungkan pertemuan konsultasi langsung dengan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7). Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu pun mengaku masih banyak mendapati masalah di daerah sampai Juli 2025, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya. "Di antaranya adalah relokasi/mutasi guru ASN PPPK formasi 2021, 2022; pengangkatan ASN PPPK formasi 2024; termasuk menyangkut pengangkatan PPPK paruh waktu; dan pencantuman gelar," ucapnya. DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer tidak mendapatkan formasi menjadi PPPK Paruh Waktu bisa selesai Oktober 2025. "Kami mendorong agar yang paruh waktu diupayakan selesai Oktober 2025 juga, setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, paling tidak tetap di 2025. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK (surat keputusan)." Adapun berdasarkan pertemuan yang dilakukannya dengan Forum Relokasi PPPK Guru (FRPG) Jawa Tengah dari Formasi tahun 2021 dan 2022, dia menyebut adanya dorongan aspirasi untuk meminta kejelasan realisasi kebijakan relokasi sekitar 600 guru ASN PPPK guru SMAN/SMKN Jawa Tengah yang telah diajukan hingga tahun ajaran, tetapi belum kunjung terealisasi. Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa permasalahan relokasi ASN PPPK merupakan kewenangan sepenuhnya pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini kepala daerah sepanjang dalam wilayah kewenangannya. Hal tersebut, kata dia, merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen ASN bahwa mutasi dan promosi menjadi kewenangan PPK. Dia menjelaskan ASN PPPK setelah ditetapkan oleh BKN RI dalam satu instansi maka kewenangan remapping dan redistribusi menjadi kewenangan PPK untuk selanjutnya melapor kepada MenpanRB dan BKN melalui sistem E-Mutasi. Dia menuturkan dengan melapor menggunakan E-Mutasi maka sistem akan membaca apakah relokasi memenuhi syarat, misalnya menyangkut wilayah kewenangannya hingga formasi kekurangan tenaga pendidik pada mata pelajaran atau bidang di sekolah lain tujuan relokasi. "Prinsipnya kan mutasi promosi itu menjadi kewenangan PPK melalui prosedur/sistem E-Mutasi. Tidak perlu melalui surat menyurat lagi ke BKN, MenpanRB, maupun Mendikdasmen," kata Zudan usai pertemuan. Bahkan, lanjut dia, BKN memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemendikdasamen bahwa pemindahan guru, pengawas dan kepala sekolah dilakukan dan dilaporkan melalui sistem e-Mutasi dan otomasi. "Jadi Pak Muhdi kalau perlu saya akan datang ke Jawat Tengah menjelaskan langsung ke daerah," katanya. Zudan lantas mengingatkan pula soal pencantuman gelar bagi ASN yang telah menyelesaikan pendidikan, baik akademik maupun vokasi, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang pencantuman gelar. "Gelar akademik, vokasi, bahkan profesi, sertifikasi, keuangan, agar dicantumkan dalam data ASN karena sesuai arahan presiden diperlukan profil ASN yang lengkap," katanya. Sehingga, lanjut dia, apabila dibutuhkan ASN dengan kompetensi tertentu untuk ditempatkan pada posisi dengan spesifikasi tertentu maka dapat melihat data yang ada. Untuk itu, lanjut dia, setiap ASN yang memiliki gelar dapat melakukan pembaharuan data diri secara mandiri ke dalam sistem My ASN BKN, termasuk pencantuman gelar profesi. Muhdi pun berharap Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kemudahan tersebut sehingga data ASN termasuk PPPK lengkap sebagaimana yang dimiliki oleh ASN tersebut. Sumber : https://jabar.jpnn.com/jabar-terkini/25825/ada-info-penting-untuk-pppk-paruh-waktu-setelah-pertemuan-dpd-ri-dengan-kepala-bkn