JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna ke-15 untuk mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil pengawasan legislasi, dan keputusan DPD RI. “Sidang Paripurna Ke-15 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kali ini mengambil agenda pokok Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Penyampaian Laporan Kinerja Alkel DPD RI,” ucap Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, saat membuka sidang bersama Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025). Pada kesempatan pertama, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, melaporkan perkembangan tugas Komite I dalam penyusunan RUU tentang Perkotaan. Selain itu, Komite I juga melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU Desa dan UU tentang Penataan Ruang. Komite I juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang baru-baru ini diputuskan, terkait pemisahan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah. “Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu yang baru-baru ini diputuskan, Komite I akan memprioritaskan pembahasan dan melakukan kajian lebih lanjut,” ujar Muhdi. Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, dalam laporannya mengatakan bahwa Komite II telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Material Maju sebagai usul inisiatif DPD RI. Beberapa isu yang diangkat antara lain penyediaan payung hukum untuk mendukung pengembangan industri material maju nasional, serta penguatan kedaulatan negara di bidang ekonomi dan pertahanan melalui pemenuhan kebutuhan material maju untuk industri manufaktur dan industri pertahanan. “Komite II DPD RI meminta pengesahan RUU tentang Material Maju ini kepada sidang dewan yang mulia,” ucap Senator asal Sumatera Utara tersebut. Di kesempatan lain, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite III, yakni penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta hasil pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. “Hasil pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini, Komite III mengusulkan perlunya penambahan petugas haji yang profesional serta solusi terhadap permasalahan dalam perusahaan penyedia layanan haji,” tukas Filep. Selanjutnya, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Annakota, juga melaporkan pelaksanaan fungsi legislasi, yakni progres penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hasil pertimbangan DPD RI terhadap IHPS II Tahun 2024 BPK RI, serta pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2026. “Ada beberapa isu yang menjadi perhatian serius Komite IV dalam KEMPPKF 2026, salah satunya adalah penurunan yang cukup signifikan pada dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah,” tutur Novita. Menutup sidang, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi hasil laporan kinerja alat kelengkapan DPD RI. Ia berharap laporan kinerja 2024–2025 tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus dasar dalam penyusunan program kerja Tahun Sidang Tahun 2025–2026. “Pimpinan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seluruh alat kelengkapan yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana program prioritas yang telah ditetapkan pada Tahun Sidang ini,” pungkas Sultan. Sumber : https://transpublik.co.id/beberapa-ruu-dan-laporan-kinerja-alat-kelengkapan-disahkan-dpd-ri-pada-sidang-paripurna-ke-15/

Jakarta - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan harapannya atas ajang pencarian polisi teladan Hoegeng Awards 2025. Sultan berharap semangat keteladanan seperti ini juga menular ke institusi lainnya. Awalnya, Sultan mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR yang juga Dewan Pakar Hoegeng Awards, Habiburokhman. Pencarian terhadap para nominator peraih Hoegeng Awards 2025 tidaklah mudah. "Seperti disampaikan oleh dewan pakar, dewan juri tadi, terakhir yang disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa memilih nominator-nominator peraih Hoegeng Awards itu tidak gampang," kata Sultan dalam malam puncak Hoegeng Awards 2025 di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025). "Karena kita sendiri menyaksikan polisi-polisi 'beyond', jadi melampaui tugas," sambungnya. Sultan mengatakan bahwa ajang ini sangat menginspirasi. Ajang ini bisa menginspirasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. "Dan ini buat kita semua menginspirasi untuk berlomba-lomba. Kalau dalam agama berlomba-lomba dalam kebaikan," katanya. Dia berharap semangat Hoegeng Awards 2025 tak hanya di kepolisian tetapi juga menular ke institusi lain. "Nah ini saya pikir nantinya bukan hanya di polisi tapi menular di semua institusi," ujarnya. Dia juga berharap polisi lain di luar sana bisa melakukan hal yang sama. Meskipun kecil, semangat ini begitu luar biasa. "Kalau yang ditampilkan malam ini bisa, artinya ratusan atau puluhan ribu polisi di luar sana pasti bisa melakukan hal yang sama. Meskipun kecil tapi luar biasa," ungkapnya. Adapun Hoegeng Awards merupakan program yang kolaborasi detikcom dengan Polri untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Dalam acara ini, ada lima polisi yang bakal menerima Hoegeng Awards 2025. Kelima polisi teladan ini dipilih Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 dari ribuan usulan nama anggota Polri yang masuk. Anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 ini terdiri dari mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. Ada lima kategori dalam Hoegeng Awards 2025, yakni Polisi Berintegritas, Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-8015018/ketua-dpd-ri-harap-semangat-hoegeng-awards-2025-menular-ke-institusi-lain.

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik kesepakatan perdagangan bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Dia menilai hal ini menunjukkan kemampuan RI dalam memperluas kemitraan strategis. "Kesepakatan ini merupakan langkah penting yang mencerminkan efektivitas diplomasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global, capaian ini menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memperluas kemitraan strategis secara konstruktif," ujar Sultan kepada wartawan, Selasa (15/7/2025). Sultan menyebut pendekatan diplomasi lintas kawasan yang dilakukan Prabowo itu tidak hanya bertujuan memperluas pasar ekspor. Tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global. "Di era ketidakpastian global, kepemimpinan yang mampu menjalin hubungan internasional dengan percaya diri dan berorientasi pada kepentingan nasional adalah bentuk nyata dari kekuatan soft power. Presiden Prabowo telah menunjukkan hal tersebut dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi," jelasnya. Secara ekonomi, lanjut Sultan, pasar Uni Eropa menurutnya memiliki potensi besar untuk produk-produk unggulan Indonesia. Meski demikian, regulasi seperti Renewable Energy Directive II (RED II) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menurutnya tetap menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Lebih lanjut, dia berharap kesepakatan ini bisa membuka peluang investasi baru yang bisa mendukung transformasi ekonomi nasional. "Dengan penandatanganan IEU-CEPA, kami berharap berbagai hambatan teknis dalam perdagangan dapat diminimalkan. Kesepakatan ini juga membuka peluang bagi peningkatan investasi dan alih teknologi yang mendukung transformasi ekonomi nasional," katanya. Sebelumnya, Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam hubungan Indonesia-Uni Eropa. Pertemuan berlangsung Minggu (13/7) di Gedung Europa, Brussel, Belgia. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut secara resmi oleh Costa. Hubungan Indonesia-Uni Eropa, menjadi penting dalam pertemuan ini dengan ditandai tercapainya kemajuan signifikan dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Prabowo mengatakan kesepakatan ini sebagai langkah strategis menuju masa depan kemitraan global yang lebih setara dan saling menguntungkan. "Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi saya. Setelah 10 tahun proses negosiasi yang kadang berlangsung cukup alot, hari ini kita berhasil mencapai sebuah terobosan," kata Prabowo disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (14/7). Menurut Prabowo, kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan kepercayaan bersama antara dua kekuatan besar dunia dalam membangun kerja sama ekonomi yang inklusif dan berbasis nilai. Prabowo menekankan Indonesia dan Eropa memiliki keterkaitan yang saling mengisi dalam bidang teknologi, energi, hingga pangan dan mineral penting. "Kami memandang Eropa sebagai kawasan yang sangat penting dan berharap Eropa dapat terus memainkan peran sentral dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Dunia saat ini secara nyata sedang bergerak menuju tatanan multipolar," imbuh Presiden Prabowo. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-8013450/ketua-dpd-harap-kesepakatan-ieu-cepa-buka-peluang-peningkatan-investasi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berpihak pada agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan paradigma dalam penataan ruang, dengan menekankan kemudahan perizinan berbasis risiko melalui penyederhanaan regulasi,” ujar Sultan di Jakarta, Senin. Sultan menjadi pembicara kunci dalam diseminasi Ranperda RTRW terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang diselenggarakan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bersama sejumlah kepala daerah di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI. Menurutnya, perubahan tersebut berdampak luas terhadap berbagai aspek tata ruang, mulai dari sistem perizinan, koordinasi pusat dan daerah, proses penyusunan RTRW, hingga pengawasan dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta. “Semangat deregulasi dan debirokratisasi yang dibawa UU Cipta Kerja perlu diimbangi dengan pengawasan yang inklusif dan saksama, agar iklim investasi yang dibangun tidak memicu konflik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adat,” tambah mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan. Fungsi ini, menurutnya, penting untuk memastikan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. “Agenda diseminasi ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kewenangan daerah, melainkan penegasan fungsi legislasi DPD RI dalam menjembatani kepentingan nasional dan daerah,” ujarnya. Ia juga menekankan dukungan DPD RI terhadap percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai program nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), ketahanan pangan, dan penyediaan tiga juta rumah di daerah. “Kami berharap agar kewenangan dan partisipasi daerah tidak diabaikan. Perda RTRW harus mencerminkan semangat pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” tutup Sultan. Sumber : https://megapolitan.antaranews.com/berita/411525/ketua-dpd-ri-perda-tata-ruang-harus-berorientasi-pada-ekonomi-berkelanjutan

Menurutnya, peran media sangat penting untuk mendukung target penurunan angka kemiskinan di NTB, termasuk menghapus kemiskinan ekstrem, dengan target angka kemiskinan di bawah 10 persen. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan berbagai potensi besar yang dimiliki NTB. Di sektor pertambangan, misalnya, Pulau Sumbawa memiliki cadangan emas yang disebutnya melebihi potensi emas di Afrika Selatan. Di sektor kelautan, NTB memiliki komoditas unggulan seperti udang vaname, cakalang, hingga tuna sirip biru yang memiliki nilai ekspor tinggi. Tak hanya itu, sektor pertanian dan ketahanan pangan juga menjadi fokus pembangunan. Dengan dukungan penuh dari Presiden RI, Prabowo Subianto, NTB tengah mengoptimalkan lahan produktif dan merevitalisasi jaringan irigasi. “Tahun lalu produksi jagung kami mencapai 1,2 juta ton, dan tahun ini kemungkinan akan meningkat menjadi 1,5 juta ton. Sementara produksi beras tahun lalu 1,1 juta ton, dan ditargetkan naik menjadi 1,3 juta ton,” jelasnya. Gubernur Iqbal juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem pariwisata NTB berbasis Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Pihaknya menargetkan minimal dua event besar digelar setiap bulan agar industri pariwisata tetap bergerak dan tidak bergantung pada kunjungan musiman. Acara dengan tema “Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media Dalam Mendukung Pembangunan Daerah” ini turut dihadiri Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto; Anggota MPR RI, I Dewa Gede Agung Widiarsana; Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah; Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Usman Kasong; serta Ketua Koordinator Wartawan Parlemen, Ariawan. Sumber : https://rri.co.id/mataram/daerah/1644145/gubernur-ajak-media-parlemen-promosikan-potensi-ntb

Mataram – Anggota DPD RI Dapil NTB H.Muhammad Rifki Farabi menyalurkan kebutuhan pokok kepada korban banjir di Kota Mataram. Bantuan mencakup sembako, biskuit, telur, alas tidur, dan keperluan lainnnya langsung dikirim ke rumah yang terdampak banjir. Melalui tim daerahnya, senator yang populer disapa Ustadz Farabi ini berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak. “Musibah ini adalah ujian yang tidak ringan. Kita hadir bukan hanya membawa bantuan, tapi juga untuk memastikan bahwa negara tidak abai terhadap masyarakat yang sedang dalam kesulitan,” ungkap Farabi dalam keterangannya pada Senin, 7 Juli 2025. Dalam kesempatan tersebut, Farabi mengajak semua pihak untuk bersatu, saling menguatkan, serta terus menjaga semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. “Mari bergandengan tangan membantu saudara kita yang terdampak,” sambung wakil ketua PURT DPD RI tersebut. Senator Farabi juga mengapresiasi kerja cepat tim relawan, aparat, dan warga yang sejak awal berjibaku membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan. “Apresiasi untuk semua pihak yang turut hadir membantu (Korban Banjir),” tutup Farabi. Banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Mataram terjadi pada Minggu (6/7), terjadi akibat hujan deras yang berlangsung sepanjang hari dan menyebabkan meluapnya air di beberapa aliran kali, termasuk Kali Ancar yang melintasi kota. Akibatnya, sejumlah wilayah di Kota Mataram mengalami banjir. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi air mulai surut. Sebagian warga telah kembali ke rumah masing-masing, meskipun beberapa masih memilih bertahan di lokasi pengungsian sambil menunggu situasi benar-benar aman. Sumber : https://kabarbaru.co/anggota-dpd-ri-dapil-ntb-rifki-farabi-kirim-bantuan-ke-korban-banjir-mataram/

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memfasilitasi kunjungan kerja Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI ke Jepang pada 2-4 Juli 2025. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mempelajari dari dekat penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu yang efektif dan ramah lingkungan di Jepang. Dalam kunjungan ini, BULD DPR RI melakukan pertemuan dengan berbagai mitra di Jepang. Di antaranya Tokyo Metropolitan Government, Kota Osaki (Kagoshima), Kota Kawasaki, dan National Institute for Environmental Studies. Selain melakukan berbagai kunjungan, dalam rangkaian kegiatan ini BULD DPD RI berkesempatan berdiskusi dengan Environmental Policy Division Osaki Town, yang diwakili oleh Shizuto Takehara dan, peneliti dari Japan Society Material of Cycle and Waste Management Kosuke Kawai. Diskusi ini digelar di KBRI Tokyo. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Ketua DPD RI bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Gusti Kanjeng Ratu Hemas; Ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow; Wakil Ketua BULD DPD RI, Marthin Billa dan Abdul Hamid, serta sejumlah Aggota DPD RI. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Tokyo, Maria Renata Hutagalung menjelaskan, Jepang adalah salah satu negara maju yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang sangat baik, serta teknologi yang mampu melestarikan lingkungan hidup. "Di Jepang tidak ada tempat sampah. Di manapun kita jalan atau berkunjung, sulit menemukan tempat sampah umum," ujarnya. Ia menuturkan, di Jepang sampah menjadi urusan pribadi. Sampah-sampah kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah setempat (kota dan daerah) untuk mengelola sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan di tingkat nasional. “Kami berharap kegiatan ini dapat berkontribusi pada upaya untuk memajukan Indonesia. Khususnya, dalam meningkatkan tata kelola lingkungan hidup, dan manajemen sampah di Indonesia,” kata. Sementara, BULD DPD RI menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh KBRI Tokyo dalam rangkaian kegiatan ini. Diharapkan melalui kunjungan kerja ini dapat dilakukan kerja sama dengan Jepang guna mendorong perumusan legislasi yang lebih adaptif terhadap isu lingkungan. Serta, memperkuat kapasitas kelembagaan daerah di Indonesia dalam pengelolaan sampah secara kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Selain berdiskusi di KBRI Tokyo, BULD DPD RI juga mengunjungi Tokyo Metropolitan Government dan National Institute for Environmental Studies dan Osaki Town. Delegasi BULD DPD RI juga berkesempatan melihat dari dekat incinerator di Kawasaki. Incinerator adalah alat yang dirancang untuk membakar limbah padat, cair, atau gas dengan cara mengontrol emisi dan minimalkan dampak lingkungan. Sumber : https://www.rri.co.id/nasional/1634880/kbri-tokyo-fasilitasi-kunjungan-kerja-dpd-di-jepang

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan duka cita mendalam atas syahidnya Direktur RS Indonesia Gaza Marwan Al Sultan bersama keluarga di Gaza. Menurutnya, tindakan Israel yang menargetkan Marwan dan keluarganya merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa Yang merupakan prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional. Di mana perlindungan terhadap petugas kesehatan, rumah sakit, dan pasien selama konflik bersenjata adalah sebuah hukum yang wajib dipatuhi "Atas nama lembaga DPD RI kami mengutuk keras serangan militer Israel terhadap Direktur RS Indonesia di Gaza. Bagi kami serangan tersebut secara tidak langsung juga menyasar marwah dan komitmen Bangsa Indonesia dalam upaya wujudkan perdamaian di dunia," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (03/07). Mantan aktivis KNPI itu mendorong agar Pemerintah Indonesia segera merespon tindakan militer zionis Israel dengan menyampaikan nota protes kepada Dewan Keamanan PBB. "Indonesia harus mendesak PBB melalui Dewan Keamanan dan World health organization (WHO) untuk menghimpun dukungan Internasional guna menekan Israel agar menghentikan agresi militernya terhadapa warga Sipil Gaza," tegasnya. Sumber : https://www.rri.co.id/internasional/1627470/dpd-ri-kecam-serangan-israel-ke-rs-gaza

Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China untuk bertemu dengan sejumlah mitra serta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Beijing dan sekitarnya, termasuk para mahasiswa. "Saat ini di mana-mana orang belajar bahasa Mandarin, jadi kesempatan untuk belajar di sini dapat dipergunakan dengan tekun, termasuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologinya, mengasah kemampuan lalu tentu bisa pulang untuk bangun negara kita," kata Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin saat pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing pada Senin (30/6) malam. Selain Sultan Najamudin, ikut dalam delegasi tersebut yaitu Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai serta para anggota DPD seperti Lis Tabuni, Amaliah, Almira Nabila Fauzi, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Daud Yordan, Angelius Wake Kako, Larasati Moriska, Maya Rumantir dan Abdullah Manaray. Kunjungan tersebut berlangsung pada 29 Juni - 5 Juli 2025. Dalam pertemuan dengan WNI di KBRI Beijing, hadir Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Wakil Kepala Perwakilan RI Beijing Parulian Silalahi, staf dan pegawai KBRI serta sekitar 50 orang mahasiswa maupun WNI yang bekerja di Beijing. "Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang tidak suka politik Indonesia butuh waktu untuk paham, tapi sistem keparlemenan di Indonesia salah satu yang unik di dunia. Memang yang sering terdengar DPR dan MPR, tapi ada juga DPD yang lebih mewakili daerah masing-masing dan independen, bukan dari partai," ungkap Sultan Najamudin. Ia mengakui usia DPD masih muda yaitu sejak 2004 berdasarkan semangat Reformasi 1998. "DPD bekerja kolaboratif untuk memastikan program eksekutif tidak mandek, karena program eksekutif kita sekarang cepat karena hampir tidak ada hambatan, jadi kita 'on the track'," ujarnya. Dalam diskusi tersebut, sejumlah mahasiswa juga sempat mengajukan pertanyaan, salah satunya adalah Louis, mahasiswa jurusan Hukum di Peking University yang bertanya soal bagaimana mengatasi baik konflik kepentingan maupun praktik korupsi di Indonesia. Menjawab hal tersebut, Sultan Najamudin mengatakan "check and balance" tetap penting tapi korupsi juga tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam praktik. "Korupsi tidak mungkin dihilangkan sampai nol, tapi yang bisa dilakukan adalah mengurangi atau mengantisipasi dengan membuat sistem termasuk fungsi DPD yaitu pengawasan parlemen yang memungkinkan praktik-praktik konflik kepentingan tidak dilakukan," ungkapnya. Ia pun menyebut dengan maraknya media sosial maka masyarakat dapat dengan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pejabat publik. "Termasuk dari media kita juga dapat melihat Indonesia semakin hari semakin diperhitungkan sebagai suatu negara walau tentu kita juga tetap dapat belajar dari China yang memiliki 1,4 miliar orang, berarti perlu menyiapkan setidaknya 4,5 miliar porsi makan setiap harinya tapi tetap bisa melakukan ekspor pertanian. Itu juga kita harus belajar," tambahnya. Sedangkan Veldesen Yaputra, mahasiswa jurusan arsitektur di Tsinghua University meminta dukungan untuk proyek perpustakaan komunitas di Papua Barat Daya sebagai salah satu proyek CSR yang sedang ia kerjakan. "Bagaimana caranya agar mahasiswa-mahasiswa Papua Barat Daya yang sedang belajar di Tiongkok dapat berkontribusi di masyarakat termasuk untuk perpustakaan komunitas ini, kami juga meminta dukungan dari anggota DPD asal Papua untuk mendukung proyek ini," kata Veldesen. Wakil Ketua DPD RI Yorris Raweyai yang mewakili Papua Tengah mengatakan bahwa pemerintah memberikan dana otonomi khusus (otsus) yang memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah-pemerintah daerah di Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. "Dana otsus digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kearifan lokal dan membuka isolasi. Semua dana otsus sudah terprogram tinggal bagaimana mendistribusikan ke masyarakat melalui pemerintah daerah maupun saluran lain," jawab Yorrys. Yorrys pun menjelaskan bahwa mahasiswa-mahasiswa Papua yang bersekolah keluar daerah atas biaya pemerintah diwajibkan untuk kembali ke provinsi asalnya dan hal itu sudah jamak terjadi. "Jadi yang penting adalah bagaimana mahasiswa Papua itu terus bersekolah, bermimpi untuk 50 tahun ke depan, kemudian kembali ke tanah Papua, mengabdi dan membangun bangsa," ungkap Yorrys. Selain mengunjungi KBRI Beijing, delegasi DPD juga bertemu dengan Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC), Kongres Rakyat Nasional China (NPC). Agenda lain adalah bertemu dengan Asosiasi Perikanan Tiongkok, peternakan akuakultur Xinnong Tianli, China Media Group (CMG), Xiaomi Automobiles, China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance (CAPPMA) yaitu aliansi pengolahan dan pemasaran produk perikanan China, serta kunjungan ke lokasi lainnya. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/4935397/dialog-dengan-mahasiswa-di-beijing-ketua-dpd-pesan-jangan-lupa-pulang

Ketua DPD RI apresiasi kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2025 demikian Sultan B Najamudin mengatakan pada wartawan, Senin (30/6) di Jakarta. Menurutnya secara keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji kali ini sudah cukup baik, meskipun pihaknya melalui tim Pengawas Haji DPD RI menemukan beberapa catatan yang relatif biasa terjadi saban musim haji seperti akomodasi dan lambatnya layanan transportasi akibat kurangnya petugas haji. "Alhamdulillah tahun ini Indonesia mendapatkan kuota ibadah haji paling tinggi di antara negara anggota OKI. 241 ribu jama'ah haji bukan jumlah yang kecil untuk di-manage di tengah penyesuaian-penyesuaian sistem penyelenggaraan ibadah haji secara internasional di tengah dinamika global yang memanas." Sehingga, banyaknya persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji kali ini lebih disebabkan oleh beberapa penyesuaian sistem haji. DPD RI secara kelembagaan mendorong agar UU terkait Haji dan Umroh segera direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji saat ini. "Dengan keterbatasan petugas haji, kinerja Kementerian Agama sebagai penyelenggara Haji harus diapresiasi. Kami percaya dengan inovasi penyelenggaraan dan diplomasi yang baik Kuota haji Indonesia akan terus ditambah sehingga memperpendek masa tunggu masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji." Dalam kesempatan Ketua DPD RI mengusulkan agar ke depan Pemerintah perlu memperbanyak petugas haji. Selain itu, syarat dan kemampuan calon jama'ah haji secara medis dan usia harus diseleksi secara lebih ketat, agar dapat menekan kasus kematian jama'ah haji saat di tanah suci. "Bahwa semua calon jama'ah berhak diberangkatkan ke tanah suci, tapi Seleksi kesehatan dan usia adalah mutlak dilakukan. Sehingga Pemerintah secara tidak langsung dapat memperpendek masa tunggu haji bagi jama'ah lainnya", tutur Sultan B Najamudin. Sumber : https://www.medanposonline.com/nasional/12779/ketua-dpd-ri-apresiasi-kinerja-pemerintah-dalam-penyelenggaraan-ibadah-haji-2025/