Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin, mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat. "Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1). "Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," lanjutnya, seperti dikutip dari detikcom. Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini. "Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia. "Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya. Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG. Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250115023814-20-1187204/ketua-dpd-ri-usul-program-makan-bergizi-gratis-dibiayai-dana-zakat.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah PSSI yang mempercayakan kursi kepelatihan Tim Nasional Indonesia kepada pelatih berkebangsaan Belanda Patrick Kluivert. Mantan ketua KONI Bengkulu itu mengaku sangat antusias dengan kedatangan Kluivert dan optimis performa timnas Indonesia akan semakin meningkat dan mengukir prestasi gemilang. Kendati demikian, Sultan meminta Kluivert untuk menjaga komunikasi antar pemain dan turut merekrut pemain lokal. "Timnas membutuhkan pelatih yang lebih memahami potensi pemain dan memiliki kemampuan dalam merekrut pemain. Harapannya beliau juga bisa memberikan perhatian pada potensi pemain lokal di daerah," kata Sultan dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 13 Januari 2025. "Kami percaya ini merupakan keputusan yang sangat tepat dan telah melalui kajian yang mendalam oleh PSSI. Kluivert sangat cocok untuk mengarsiteki potensi dan komposisi pemain timnas yang notabene bermain di liga Belanda," tambahnya. Lebih lanjut, Sultan juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada mantan pelatih timnas Shin Tae-yong (STY). Hal itu mengingat kontribusi dan capaian STY bagi Timnas patut kita tingkatkan. "Agar mimpi timnas Indonesia bermain di piala dunia dapat terwujud dalam kepelatihan Kluivert," tandasnya. Sumber : https://rmol.id/sepakbola/read/2025/01/13/652106/dpd-minta-kluivert-perhatikan-potensi-pemain-lokal

Seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fahira Idris angkat bicara mengenai Judi Online (Judol) yang dinilainya merusak sendi kehidupan bangsa. Menurut DPD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta itu, dampak buruk Judol juga menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga aspek moral dan sosial masyarakat. “Dengan segala ancaman yang ditimbulkannya, judol tidak hanya menjadi masalah individu tetapi juga ancaman kolektif yang merusak sendi kehidupan bangsa,” ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya, pada Senin (30/12/24). Parahnya lagi, menurut Fahira, Judol juga akan memicu terjadinya berbagai tindak pidana, mulai dari penggelapan dana, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan hingga ke pembunuhan terhadap anggota keluarga. “Judol harus dipandang bukan hanya sebagai masalah hukum tetapi juga ancaman kolektif yang merusak stabilitas bangsa. Oleh karena itu, harus benar-benar menjadi prioritas negara demi menyelamatkan bangsa ini,” ujarnya. Masih kata Fahira, aktivitas Judol melibatkan jaringan lintas negara, mempersulit upaya penindakan hukum. Dengan sifatnya yang anonim dan tersebar, judol menyusup ke ruang pribadi masyarakat, merusak stabilitas sosial dan menjadi tantangan besar bagi upaya menjaga keutuhan bangsa. Ia juga menekankan, bahwa pemerintah harus memperkuat pengawasan penggunaan teknologi melalui pengembangan kecerdasan buatan dan sistem deteksi otomatis supaya pelacakan aktivitas ilegal judol dapat berjalan cepat dan akurat. “Mari kita jadikan 2025 sebagai tahun ketika judol tidak lagi menjadi ancaman. Masa depan Indonesia adalah tanggung jawab bersama, dan hanya melalui komitmen tinggi dan tanpa kompromi serta kolaborasi, ancaman judi dapat kita dihilangkan sepenuhnya,” pungkasnya. Sumber : https://mistar.id/news/politik/anggota-dpd-ri-ini-angkat-bicara-soal-judol/

JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengecam dugaan adanya kewajiban pembelian wadah untuk program makan siang bergizi oleh orang tua, yang terjadi di sebuah sekolah. Kejadian itu sempat viral di beberapa sosial media. “Kami memahami betul, bahwa program makan siang bergizi ini harus benar-benar diawasi pelaksanaannya di daerah. Ada banyak celah dan lubang yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan dan pelanggaran dalam implementasinya di lapangan. Padahal program ini secara resmi akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025 mendatang,“ ujar Filep, Selasa (31/12/2024). Salah satu yang dikritisi oleh senator Papua Barat itu perihal anggaran yang dipatok sebesar sepuluh ribu rupiah per porsi dari lima belas ribu rupiah sebelumnya. Program ini bukan sekedar memberi makan gratis tetapi juga harus memperhatikan perihal gramasi gizi dari setiap menu dan cita rasa. Menurutnya, sulit untuk menebak menu yang akan disajikan senilai angka tersebut, mengingat inflasi, kenaikan harga termasuk pengaruh kenaikan PPN 12 persen di tahun 2025 mendatang. Untuk paket nasi, ayam dan sayur saja saat ini di setiap warung makan mematok minimal dua belas ribu rupiah. “Selain soal harga, soal siapa yang dapat membuat makanan itu juga perlu dipikirkan secara matang. Untuk wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dll mungkin tidak sulit untuk mencari vendor rumah makan atau warung makan, yang punya kemampuan untuk menyediakan ratusan porsi makanan dalam waktu serentak, tetapi tidak demikian untuk di daerah apalagi wilayah pedalaman seperti Papua Barat misalnya,” imbuh Filep lebih lanjut. Sebagaimana diketahui, program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini akan menyasar 4 target utama yakni Pertama, Peserta Didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren, baik negeri maupun swasta. Kedua, Balita. Ketiga, Ibu Hamil dan Keempat, Ibu Menyusui. Sasaran program itu dilakukan secara bertahap, fokus di awal adalah pada anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2025 pelaksanaannya akan ditargetkan mencapai empat puluh persen. Tahun 2026 menjadi delapan puluh persen target sasarannya dan pada tahun 2029 digenapkan target sasarannya menjadi seratus persen. “Jadi, karena program makan bergizi ini program yang sangat luar biasa, menyasar sekitar 19,47 juta orang. Pemerintah telah lokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan rinciannya Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen," ujarnya. Dikatakan bahwa program ini murni gratis – penerima manfaat tidak dibebankan kewajiban apapun. "Selain harus dipersiapkan secara matang program ini juga harus diawasi secara seksama.," katanya. "Oleh karena itu kami, masing-masing anggota Komite III DPD RI pada reses masa sidang II ini terjun ke lapangan ke daerah masing-masih untuk lakukan pengawasan atas persiapan dan ujicobanya agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” tegas Filep. Filep memastikan adanya agenda untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial RI dan beberapa pemangku kepentingan lain paska reses di Januari 2025 mendatang sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komite III DPD RI terhadap program makan bergizi. Sumber : https://www.tribunnews.com/nasional/2024/12/31/awasi-program-makan-bergizi-gratis-di-daerah-komite-iii-dpd-ri-pastikan-tidak-dipungut-biaya.

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama masa liburan. Dalam pernyataannya, Senator Mirah menekankan bahwa kebutuhan energi cenderung meningkat pada momen Nataru, terutama dengan tingginya mobilitas masyarakat. “Ketersediaan BBM dan pasokan listrik yang memadai harus menjadi prioritas utama selama Nataru. Liburan panjang sering kali menyebabkan lonjakan permintaan energi, terutama di daerah wisata seperti NTB. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan distribusi berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman,” ungkap Senator Mirah, Senin (23/12/2024). Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, NTB diperkirakan akan menerima lonjakan wisatawan domestik dan mancanegara selama Nataru. Senator Mirah mengingatkan bahwa distribusi energi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, harus dipastikan merata. “Lombok dan Sumbawa akan menjadi pusat perhatian wisatawan. Penting bagi Pertamina, PLN, dan stakeholder lainnya untuk memastikan ketersediaan energi tidak terganggu, baik di SPBU, jalur transportasi utama, maupun kawasan wisata,” tambahnya. Senator Mirah meminta adanya langkah antisipatif, termasuk cadangan pasokan energi yang memadai untuk mengatasi lonjakan konsumsi. Ia juga mendorong pemerintah daerah dan aparat untuk berkoordinasi dengan penyedia layanan energi guna meminimalisasi risiko kelangkaan. “Langkah antisipasi seperti penambahan stok BBM di SPBU dan kesiapan petugas PLN dalam menjaga stabilitas listrik sangat diperlukan. Pemerintah harus menjamin masyarakat dapat mengakses energi tanpa hambatan,” tegas Senator Mirah. Selain ketersediaan pasokan, Senator Mirah menyoroti pentingnya pengawasan terhadap harga energi. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momentum Nataru untuk menaikkan harga secara tidak wajar. “Jangan sampai masyarakat terbebani oleh kenaikan harga BBM atau listrik selama liburan. Pemerintah harus memastikan distribusi energi berjalan dengan baik, tanpa ada spekulasi harga yang merugikan masyarakat,” ujar Senator Mirah. Dalam upayanya untuk menjaga ketersediaan energi selama Nataru, Senator Mirah juga mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, BUMN, dan aparat keamanan. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan agar pelayanan energi kepada masyarakat berjalan optimal. “Saya yakin, dengan kolaborasi yang solid, kita dapat mengatasi tantangan distribusi energi selama Nataru. Pemerintah, BUMN, dan aparat keamanan memiliki peran besar untuk memastikan tidak ada kendala dalam penyediaan energi bagi masyarakat,” katanya. Di akhir pernyataannya, Senator Mirah mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak selama Nataru. Ia mengingatkan bahwa peran masyarakat juga penting dalam menjaga ketersediaan energi. “Gunakan energi dengan efisien dan bijak, baik itu BBM, listrik, maupun gas. Mari kita semua berkontribusi untuk memastikan momen Nataru berjalan lancar dan penuh kebahagiaan,” tutupnya. Sumber : https://www.suarainvestor.com/sambut-nataru-senator-ntb-mirah-midadan-pemerintah-harus-jaga-ketersediaan-energi/

MATARAM - Senator Muhammad Rifki Farabi hadir dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-66 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (17/12/2024). Putra sulung Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi ini nampak menggunakan pakaian adat Sasak, lengkap dengan balutan sapu' (ikat kepala). Farabi mengatakan di usia yang lebih dari setengah abad ini, NTB bisa menjadi daerah yang terus tumbuh melakukan pembangunan di berbagai sektor dengan dukungan dari DPD RI. "Dalam momentum peralihan kepemimpinan tentunya harapan besar kita NTB semakin melesat maju ke depan, kita siap menjadi mitra stakeholder didaerah untuk menyampaikan aspirasi dengan mitra di kementerian," kata Farabi, Selasa (17/12/2024). Farabi sebagai anggota komite III DPD RI, akan fokus membantu pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dia mengatakan, salah satu program prioritas jangka pendek saat ini mensukseskan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Kemarin sudah kita rapat dengan Wakil Menteri Kesehatan, mereka meminta dukungan kita untuk program itu," katanya. Sebagai senator dapil NTB, Farabi juga mengatensi jumlah kuota haji. Apalagi daftar tunggu haji NTB termasuk lama di samping minat yang juga tinggi. Dia mengatakan pembentukan badan haji di era Prabowo-Gibran dapat meningkatkan fokus pelayanan. "Tentu kita akan kawal dengan baik," pungkasnya. Sumber : https://lombok.tribunnews.com/2024/12/17/senator-rifki-farabi-harap-transisi-kepemimpinan-dapat-memacu-pembangunan-ntb.

Pj Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi melakukan silaturahmi bersama Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, pada Minggu (29/12) malam. Niqman Zahir sampaikan, ditengah tengah kesibukan Pj Gubri Rahman Hadi yang juga menjabat sebagai Sekjen DPD RI, namun tetap mampu mengawal proses Pilkada 2024 sehingga berjalan sukses. Maka dari itu, ia mengapresiasi kerja keras Pj Gubri untuk menunaikan tanggungjawab besar tersebut. "Ini merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan untuk kita bersama, dan alhamdulillah Pilkada di Riau tidak ada sengketa, bisa berjalan dengan baik. Sehingga jadwal jalannya Pilkada hingga pelantikan nanti dapat terlaksana dengan baik," ujarnya. "Pak Rahman Hadi sudah melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, iklim politik di Riau sangat kondusif, dan inshaallah suksesi kepemimpinan Pemprov Riau nanti bisa berjalan dengan baik," imbuhnya. Sementara Pj Gubri, Rahman Hadi menuturkan bahwa, sejak 15 Agustus 2024, ia mendapatkan penugasan dari Presiden RI untuk mengemban amanah sebagai Pj Gubernur Riau. Sebagai orang nomor satu di Riau, ia memiliki empat tugas pokok yang musti dijalankan. Tugas pokok pertama, memastikan tata kelola pemerintahan di tingkat Provinsi Riau. Tugas kedua, melaksanakan, mengawal, dan mengantarkan pemilihan kepala daerah 2024 secara langsung. "Tugas pertama adalah memastikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola ini adalah menyangkut pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Indikatornya adalah seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, serapan anggaran maksimal, dan komplain atas layanan minim," jelasnya. "Untuk Pilkada di Riau seperti yang disampaikan tadi, tidak ada sengketa, maka kita bisa menjalankan proses pelantikan kepala daerah nanti sesuai jadwalnya," imbuhnya. Tugas ketiga, adalah mengendalikan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat inflasi Provinsi Riau secara year on year sampai dengan November 2024 sebesar 0,87 persen. "Inflasi di Riau secara year on year sampai dengan November 2024 ini, kita berada di posisi 0,87. Hasil ini masuk dalam kategori baik dan terkendali. Sehingga pada tataran inflasi, Riau terkendali," ujarnya. Lalu, tugas keempat adalah pengentasan kemiskinan ekstrem. Adapun tingkat kemiskinan ekstrem di Riau pada 2024 ini sebesar 0,43 persen dan persentase penduduk miskin Riau sebesar 6,67 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian nasional, yaitu sebesar 9,04 persen. "Kemiskinan ekstrem itu bisa terjadi beberapa penyebabnya karena PHK dan bencana alam yang mengakibatkan kemampuan masyarakat turun drastis," sebutnya. "Alhamdulillah kita bisa mengatasi ini, dan sampai kemarin November akhir, kita menetapkan UPH provinsi naik tiga tingkatan yaitu 6,5 persen, upah minimun sektor perkebunan 7 persen dan sektor pertambangan 7,5 persen," tutupnya. Sumber : https://mediacenter.riau.go.id/read/89482/bertemu-deputi-administrasi-setjen-dpd-ri-pj-.html

Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan pemerintah menunda kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Demikian disampaikan Ketua DPD, Sultan B. Najamuddin, di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Senin (23/12/2024). Menurut dia, harus diakui bahwa pajak yang dianggap terlampau tinggi merupakan persoalan sosial ekonomi yang harus diwaspadai. "Karena itu kami mengusulkan sebaiknya kebijakan ini ditunda sampai kondisi pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat pulih," ujarnya. Di satu sisi, Sultan menilai keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberlakukan PPN 12 persen pada 2025 sudah tepat. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah sudah melakukan pendekatan yang lebih ramah kepada masyarakat. "Jika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dijalankan, tentu menjadi preseden buruk bagi kewajiban konstitusional Presiden sebagai kepala pemerintahan," ucapnya. Jika masih ada keberatan, Sultan mengimbau segera ajukan judicial review (JR) terhadap undang-undang tersebut. Menurut dia, pengajuan JR ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan solusi konstitusional yang adil. "Sehingga kita nantinya tidak hanya menyalahkan pemerintah," ujarnya. Sumber : https://rri.co.id/nasional/1210268/dpd-usul-pemerintah-tunda-kebijakan-ppn-12-persen

Menyikapi janji-janji Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan, Senator Filep Wamafma memberikan pandangannya. Menurutnya, janji Presiden patut diapresiasi namun tetap harus diawasi dalam realisasinya. “Kita semua pasti sudah kenyang dengan janji. Secara pribadi dan sekaligus Ketua Komite III DPD RI yang membidangi masalah pendidikan, saya mengapresiasi janji Pak Presiden, misalnya akan memberikan TV canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Maka saya berharap agar program ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Filep pada awak media, Kamis (19/12/2024). “Saya berharap bisa dilaksanakan karena faktor-faktor lain juga harus diperhitungkan misalnya kondisi geografis setiap daerah, aksesibilitas jaringan internet, sumber daya listrik dan lain sebagainya. Itu semua bukan hal mudah,” katanya. Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto, pada peringatan Hari Guru di Velodrome, Jakarta Timur, ingin menempatkan televisi canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia untuk mendistribusikan siaran ilmu-ilmu pelajaran. Dia menyebut TV canggih ini akan dipasang di seluruh sekolah di Indonesia sekitar 4 bulan ke depan. Filep lantas menyinggung survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masih belum tersentuh internet pada 2024 ada sebanyak 57 juta jiwa. Selain itu, sekitar 8 persen wilayah di Indonesia belum teraliri listrik PLN. “Misalnya saja dari data itu, kita tahu Tanah Papua mendominasi wilayah yang belum teraliri listrik PLN tersebut. Bangunan kebutuhan dasar itu harus disiapkan secara memadai lebih dulu, baru janji-janji itu bisa ditepati,” tegas Filep. Lebih lanjut, Pace Jas Merah itu kemudian meminta ada evaluasi lebih dulu sebelum menjalankan program baru. Menurutnya hasil evaluasi diperlukan untuk mendapat informasi terbaru guna menentukan proyeksi sebagai langkah kebijakan yang taktis dan strategis. “Kita tahu bahwa dalam setiap pergantian rezim kepemimpinan, pasti ada kebijakan baru. Maka sesungguhnya menurut saya Menteri dan jajarannya terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan sebelumnya. Hal ini mutlak dilakukan karena perubahan konsep dan kebijakan pendidikan tentu berdampak terhadap kemampuan siswa-siswi, tenaga pengajar dan kesiapan infrastruktur,” kata Filep. “Di ranah implementasi, kesiapan dinas-dinas yang secara teknis hadir di daerah, juga sangat diperlukan. Maka sekali lagi, tugas pertama dan utama kementerian pendidikan adalah mengevaluasi manajemen tata kelola pendidikan secara keseluruhan. Dilihat lagi bagaimana efisiensi, efektivitasnya, penerimaan di kalangan sivitas akademika dan para pelaku pendidikan”, tegas Filep lagi. Di kesempatan yang sama, Ketua Komite III ini meminta agar program-program yang sudah berhasil dapat dilanjutkan. “Beberapa program utama misalnya KIP, PIP, atau program lain yang sangat menyentuh kebutuhan dasar pendidikan, harus dilanjutkan. Setelah itu baru mulai menerapkan program baru dengan tujuan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan”, pungkas Filep. Sumber : https://harianbhirawa.co.id/prabowo-janji-pasang-tv-canggih-di-semua-sekolah-ketua-komite-iii-dpd-ri-tekankan-hal-ini/

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, memberikan apresiasi terhadap pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai perlunya evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Sultan menilai bahwa Pilkada langsung selama ini memakan biaya negara yang sangat besar, sehingga pernyataan tersebut layak mendapatkan perhatian serius. Dalam pandangan Sultan, biaya yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk menyelenggarakan Pilkada langsung seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih mendesak. “Anggaran yang besar itu sebaiknya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan ekonomi rakyat,” ujar Sultan dalam pernyataannya, di Ballroom Hotel Two K Azana Style, Bengkulu, Selasa (18/12/2024). Sultan menambahkan bahwa sistem Pilkada langsung memang memiliki keunggulan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Namun, tingginya biaya yang harus ditanggung negara menimbulkan dilema, terutama dalam situasi di mana masih banyak kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk segera dipenuhi. Menurutnya, optimalisasi anggaran negara menjadi kunci dalam mendorong kemajuan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Sultan menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait mengkaji kembali mekanisme Pilkada yang selama ini berlaku. Evaluasi yang menyeluruh, menurutnya, diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak hanya demokratis tetapi juga efisien dalam penggunaan anggaran. “Evaluasi ini bukan berarti mengabaikan prinsip demokrasi, tetapi justru bertujuan untuk memperkuatnya dengan cara yang lebih efektif dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat,” tegas Sultan. Sementara itu, Sultan juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Pilkada. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang digunakan dalam setiap tahap Pilkada adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sultan mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menyempurnakan mekanisme Pilkada ke depan. Pernyataan Sultan ini sejalan dengan langkah Presiden Prabowo yang ingin mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Presiden menyebutkan bahwa sistem Pilkada yang ada saat ini perlu ditinjau ulang agar tidak menjadi beban yang terlalu berat bagi keuangan negara. Dukungan Sultan atas gagasan ini menambah dorongan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam meninjau mekanisme Pilkada. Dengan evaluasi yang matang, Sultan berharap anggaran negara dapat lebih dioptimalkan untuk program-program pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Hal ini, menurutnya, akan menjadi langkah strategis dalam mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Sumber : https://www.beritamerdekaonline.com/2024/12/ketua-dpd-ri-sultan-pilkada-langsung-perlu-dievaluasi-khususnya-pada-anggaran/