PEMERINTAH mengagendakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau calon aparatur sipil negara (CASN) secara serentak pada 1 Oktober 2025. Sedangkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak diagendakan pada 1 Maret 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Widyantini Rini mengatakan penyesuaian pengangkatan CPNS itu bukan penundaan, melainkan upaya agar seluruh CPNS dapat diangkat secara bersamaan. Rini mengatakan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS itu dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan. Dia menyebutkan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu menuntaskan pengadaan CPNS begitu juga formasi, jabatan, dan penempatannya. “Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini melalui keterangan resmi kementerian pada Jumat, 7 Maret 2025. Dia mengungkapkan, selama ini, Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan CPNS tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut. Penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. DPD Desak Pemerintah Tak Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhdi mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan CPNS dan PPPK. “Penundaan pengangkatan ASN, PPPK khususnya, walaupun diumumkan dengan penyesuaian adalah pengingkaran atas komitmen kebijakan pemerintah sendiri dan UU ASN yang menegaskan tahun 2024 adalah batas akhir non-ASN bekerja di instansi pemerintah,” kata dia saat dikonfirmasi dari Semarang pada Senin, 10 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan berbagai alasan yang disampaikan sulit dipahami, kecuali alasan efisiensi sehingga kesulitan menyediakan anggaran. Sebab, kata dia, pengangkatan sebagian CPNS dan PPPK paruh waktu saja sudah membuat kecewa, apalagi ditambah pengangkatannya ditunda. “Apalagi yang usianya mendekati BUP (Batas Usia Pensiun). Bahkan, banyak yang usianya tinggal dua tahun dari BUP sehingga dengan ditundanya pengangkatan menjadi Maret 2026, tinggal satu tahun masa kerjanya," kata Anggota DPD dari Jawa Tengah itu. Muhdi mengatakan tidak dapat mengerti penundaan itu karena Komite I DPD baru saja menggelar rapat kerja dengan Kepala BKN yang dihadiri kepala, wakil kepala, dan jajaran pimpinan BKN pada 24 Februari 2025. Pada rapat kerja itu, kata dia, Kepala BKN melaporkan pengangkatan CPNS akan berjalan sesuai rencana. Bahkan, untuk peserta tahap I dari 676.482 CASN PPPK penuh waktu dan sebanyak 671.667 orang sudah mengisi daftar riwayat hidup (DRH), sedangkan seleksi tahap II untuk formasi ASN PPPK yang tersisa formasi 329.671 sudah masuk masa sanggah dan dijadwalkan Mei 2025 pengumuman, kemudian Juni 2025 pengisian DRH. Namun, 10 hari berikutnya, diumumkan penundaan dengan berbagai alasan. “Sulit dipercaya, dan kalau bukan atas kebijakan presiden atau sepengetahuannya, apalagi kalau tidak sepengetahuan Presiden, atau apa pun kenyataannya, maka kami mendesak agar Bapak Presiden Prabowo mencabut kebijakan penundaan atau penyesuaian pengangkatan ASN PPPK dan CPNS dengan mengembalikan pada kebijakan awal,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu. Kalaupun menunda, kata dia, cukup 1-2 bulan dan seandainya surat keputusan (SK) pengangkatan mau disamakan dengan tahap II untuk CASN PPPK, maka paling lambat Agustus 2025 sebagai hadiah Hari Ulang Tahun (HUT) RI. Dia mendapat aspirasi dan tangisan dari CASN Dapil Jateng dan semua daerah di Indonesia yang terpukul dengan keputusan pemerintah atas penundaan di tengah sebagian besar sedang menjalani ibadah puasa Ramadan menyongsong Idul Fitri, dengan sedikit senyum bahagia menanti SK sebagai ASN yang seharusnya segera diterima. “Karena itu, pengangkatan CASN PPPK dan PNS mesti segera dilakukan, dan kalau masih butuh penyesuaian bukan tahun depan untuk PPPK dan Oktober untuk PNS,” katanya. Jika penundaan tetap dilakukan, kata dia, tidak saja semakin memperpanjang penderitaan CASN, khususnya PPPK dari non-ASN yang sudah lama menderita bekerja dengan honor sekadarnya dan status tidak pasti, tetapi juga menyakiti dan memukul secara psikologis, yang bagi CASN guru di tengah siswanya mulai menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komisi II DPR Minta Pemerintah Lantik CPNS Bertahap Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pengangkatan CPNS maupun PPPK tidak harus dilakukan secara serentak. Menurut dia, pengangkatan bisa dilakukan secara bertahap, khususnya untuk daerah atau instansi yang sudah siap. “Kalau memang yang sekarang prosesnya telah berjalan dan sudah hampir selesai, ya lakukan aja pengangkatan,” kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Zulfikar menilai keputusan pemerintah menunda jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK itu merupakan hasil dari kesalahpahaman dengan Komisi II DPR saat rapat pada 5 Maret lalu. “Beda pemahaman (bukan serentak). Batas akhirnya Oktober untuk CPNS dan Maret 2026 PPPK," ucapnya. Politikus Partai Golkar ini berharap agar Kementerian PANRB dan BKN mau mempertimbangkan pengangkatan secara bertahap tersebut. Sebab, menurut dia, kepastian pengangkatan itu bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat yang lolos seleksi. “Kalau mereka dapat kepastian, bekerjanya juga semangat," ucap Zulfikar. Sumber : https://www.tempo.co/politik/pemerintah-tunda-pengangkatan-cpns-ini-respons-dpd-dan-dpr-1217750

Perubahan kebijakan tata ruang pasca UU Cipta Kerja yang signifikan, membuat daerah mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian. Ditambah lagi regulasi pusat yang cenderung sentralistik, turut membatasi ruang gerak daerah dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sesuai potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Atas dasar tersebut, Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka monitoring terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terkait Kebijakan Daerah Mengenai RTRW. Hadir dalam RDP tersebut mitra kerja BULD DPD RI di pemerintahan di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KKP). “BULD DPD RI melihat masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kawasan lindung, Hak Guna Usaha (HGU) dan lahan masyarakat yang berujung ketidakpastian hukum dan konflik agraria,” kata Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N Liow di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Stefanus mengatakan Forum Penataan Ruang yang diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik dalam penyusunan RTRW, belum berfungsi optimal. “BULD DPD RI menganggap perlu mendapat penjelasan dan solusi dari Kementerian terkait atas persoalan-persoalan tersebut, sekaligus kami ingin meninjau apakah masih ada rencana kebijakan yang hingga saat ini belum terealisasi,” ujar Senator asal Sulawesi Utara tersebut. Menanggapi hal tersebut Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Edison Siagian menjelaskan, Permendagri nomor 15 tahun 2024 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan alokasi terkait penyelesaian integrasi atau revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. “Kemendagri telah memberi arahan kepada 32 Gubernur dan 147 Bupati/Walikota untuk percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) serta pengintegrasian kedalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk meningkatkan efisiensi,” ucap Edison. Sementara itu Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/ Bappenas, Medrilizam mengatakan, dalam rangka perbaikan pelaksanaan amanat UU Cipta Kerja perlu dilakukan penyempurnaan aturan teknis dan/atau pengaturan tambahan (kelengkapan) terkait mekanisme integrasi antarmatra ruang. “Upaya-upaya penyempurnaan tetap perlu dilanjutkan untuk menjamin sinkronisasi antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang serta keberlanjutan pembangunan,” ujarnya. Di sisi lain, Senator asal Kalimantan Utara, Marthin Billa mengharapkan agar segala persoalan konflik tata ruang yang menghambat akselarasi segera diselesaikan. Dirinya juga berharap agar kebijakan satu peta segera terealisasi. “Realisasi kebijakan satu peta akan mencegah tumpah tindih regulasi Kementerian. Kami juga mendorong diadakan evaluasi atas pelaksanaan self declaration izin berusaha Mikro dan Kecil dalam sistem OSS mengingat banyak penyalahgunaan izin tata ruang didalamnya,” pungkas Marthin yang juga merupakan Wakil Ketua BULD DPD RI. Menutup rapat, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas memandang UU Cipta Kerja malah membuat daerah tidak leluasa dalam mengelola potensi sumber dayanya UU Cipta Kerja justru berpotensi membuat daerah menjadi tidak mandiri karena desentralistik tersebut. “Tentunya masalah ini akan selalu menjadi sorotan tajam DPD RI. Untuk itu kami berharap agar pemerintah selalu bisa berdampingan dengan DPD RI untuk bersama menjembatani permasalahan ini, demi percepatan pembangunan daerah,” tegas Hemas. Sumber : https://www.balipuspanews.com/buld-dpd-ri-monitoring-kebijakan-rencana-tata-ruang-wilayah-daerah.html#google_vignette

KOTA BIMA - Anggota DPD RI Evi Apita Maya mendorong agar pemerintah Provinsi NTB memperkuat berbagai instrumen dalam meningkatkan nilai investasi. Ia mengatakan salah satu penggerak kemajuan yang paling utama adalah investasi. Ia berharap ada keinginan kuat Pemprov NTB untuk mulai berbenah. "Salah satu kekuatan penggerak kemajuan daerah di NTB adalah investasi. Namun, meski mudah diucapkan investasi dan penanaman modal di daerah tentu tidak mudah," tegasnya dalam keterangannya Rabu (5/2/2025). Beberapa instrumen perlu lebih matang disiapkan seperti aspek regulasi yang memadai sehingga memberikan jaminan dan kepastian usaha. "Aspek sumber daya manusia yang kompeten dan dapat diandalkan lalu nfrastruktur yang terkoneksi dan jaminan stabilitas keamanan daerah. Kelima. Inovasi dan kemudahan akses usaha," ucapnya. Ia menilai saat ini NTB memiliki komoditas unggulan dari hasil pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata dan tambang. Namun, jika syarat-syarat pendukung investasi tersebut tidak matang disiapkan, investor pasti enggan berinvestasi di NTB. "Mereka akan pilih daerah lain seperti Bali yang dianggap lebih prospek dan memberikan keuntungan berinvestasi. Kita bahu membahu bekerjasama memajukan NTB," tandasnya. Sumber : https://lombok.tribunnews.com/2025/02/06/anggota-dpd-ri-evi-apita-maya-dorong-provinsi-ntb-perkuat-instrumen-peningkatan-investasi

Bencana alam yang terus terjadi secara beruntun di berbagai wilayah Provinsi NTB, dinilai tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang semakin rusak parah. Salah satu penyebab utama adalah alih fungsi lahan yang masif, terutama di kawasan hutan yang kini sudah gundul. Baru-baru ini, bencana banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, pada Minggu, 2 Februari 2025. Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah warga hanyut, dan sebanyak delapan orang dilaporkan hilang, diduga terbawa arus banjir atau tertimbun longsoran tanah. Kondisi ini memicu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan NTB, Mirah Midadan Fahmid, untuk angkat bicara. Ia menilai bahwa bencana alam yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang telah terjadi secara sistematis. “Fenomena ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan memperluas luas lahan kritis. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Mirah Midadan, Senin, 3 Februari 2025. Mirah Midadan menjelaskan, bencana alam yang terjadi saat ini tidak bisa hanya dipandang sebagai dampak cuaca ekstrem semata. Kerusakan lingkungan yang telah parah, khususnya di Pulau Sumbawa, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi tersebut. “Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, khususnya di kawasan hutan, telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem di Pulau Sumbawa. Jika kerusakan ini dibiarkan, bencana alam yang akan datang bisa semakin parah, dan kerugian yang dialami masyarakat serta pemerintah akan jauh lebih besar,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan. “Kita tidak bisa membiarkan ekosistem hutan di NTB terus terdegradasi. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya. Sebagai anggota DPD RI dari Dapil NTB, Mirah Midadan meminta pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten, untuk mulai menangani kerusakan lingkungan dengan fokus pada pengawasan alih fungsi lahan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan. “Saya meminta agar pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap kondisi hutan dan segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan alih fungsi lahan, demi memastikan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. Sumber : https://suarantb.com/2025/02/05/mirah-midadan-prihatin-kerusakan-lingkungan-di-ntb-semakin-parah/

Provinsi NTB memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk menarik minat investor, seperti komoditas unggulan di sektor pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan. Namun, meski memiliki berbagai potensi tersebut, NTB belum mampu secara optimal menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut disampaikan oleh Evi Apita Maya, anggota DPD RI dari Dapil NTB, yang menilai bahwa meski NTB memiliki banyak komoditas unggulan, pemerintah daerah belum sepenuhnya mengoptimalkan upaya untuk memenuhi syarat-syarat yang dapat menarik investasi. “Kita memiliki komoditas unggulan seperti hasil pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, dan tambang. Namun, jika syarat-syarat pendukung investasi tidak dipersiapkan dengan matang, investor akan lebih memilih daerah lain seperti Bali yang dianggap lebih prospektif dan memberikan keuntungan lebih besar,” ungkap Evi pada Sabtu, 1 Februari 2025. Evi menambahkan bahwa investasi merupakan salah satu penggerak utama dalam kemajuan ekonomi daerah. Dengan adanya investasi, roda perekonomian daerah akan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. “Investasi memang kunci kemajuan NTB, namun implementasinya tentu tidak mudah,” jelasnya. Evi mengungkapkan bahwa masih banyak kendala yang menghambat minat investor, di antaranya adalah belum optimalnya beberapa instrumen yang diperlukan untuk menarik investasi. Ada lima aspek utama yang perlu diperbaiki, yakni regulasi yang memadai untuk memberikan kepastian usaha, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang terhubung dengan baik, jaminan stabilitas keamanan daerah, serta inovasi dan kemudahan dalam akses usaha. “Mari kita bekerja sama untuk memajukan NTB,” tegasnya. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB saat ini masih menunggu angka resmi dari Kementerian Investasi terkait besaran investasi yang masuk ke NTB selama 2024. Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Wahyu Hidayat, menyebutkan bahwa hingga triwulan III 2024, NTB berhasil mencatatkan investasi sebesar Rp36,9 triliun, atau 137% dari target yang ditetapkan. “Pada triwulan III 2024, kita sudah mencapai Rp36,9 triliun dari target Rp26,5 triliun. Kami optimis angka ini akan terus bertambah, meski kami masih menunggu rilis resmi dari Kementerian Investasi,” kata Wahyu kepada Suara NTB pada Selasa, 14 Januari 2025. Wahyu menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), khususnya pertambangan, menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi investasi di NTB. Namun, Pemprov NTB terus mendorong agar investasi di sektor non-tambang juga terus berkembang. Sejak 2024, Pemprov NTB mulai fokus pada investasi di sektor non-tambang, seperti sektor UMKM, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat meski nilai investasinya masih kecil. “Meskipun angkanya kecil, sektor non-tambang seperti UMKM memberi dampak langsung pada masyarakat,” tambahnya. Untuk mendukung pengembangan investasi sektor non-tambang, Pemprov NTB telah menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Mulai 2025, DPMPTSP akan menyusun data dasar mengenai potensi yang ada di KSP tersebut. “Kami tetap optimis, meskipun target investasi yang diberikan pemerintah harus relevan dengan kondisi daerah. Kami terus mendorong sektor non-tambang melalui KSP, meski pemerintah pusat tetap lebih fokus pada sektor kewilayahan,” pungkas Wahyu. Selain itu, DPMPTSP juga telah menyusun peta potensi investasi untuk tahun 2025, dengan sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama. Pemprov NTB berencana untuk menggandeng mitra untuk menawarkan investasi di sektor ini. Sumber : https://suarantb.com/2025/02/03/tarik-investasi-dunia-senator-ntb-minta-pemprov-benahi-pelayanan-penanaman-modal/

Komite III DPD RI menilai permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. “Permasalahan pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2/2025). Filep menjelaskan ada beberapa permasalahan di dunia pendidikan Indonesia, seperti adanya kesenjangan akses pendidikan akibat kurangnya sekolah, tenaga pendidik, dan keterbatasan infrastruktur. Tidak hanya itu, masih terjadi kesenjangan kesejahteraan antara guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN atau honorer, baik di sekolah negeri dan swasta serta standar kompetensi mengajar yang belum memadai. Permasalahan lain juga ada, seperti pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Jumlah guru honorer di Indonesia yaitu 700 ribuan, dimana terdapat rekrutmen pada tahun 2024 sebanyak 300 ribuan formasi P3K, sehingga masih tersisa sekitar 400 ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K,” papar senator asal Papua Barat itu. Filep juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang. Pada tingkat teknis pelaksanaan maupun kebijakan, Program MBG masih ditemui beberapa permasalahan. “Pada tingkat teknis, terdapat temuan di beberapa daerah, sejumlah siswa mengeluhkan soal sayuran yang rasanya tidak sesuai dengan lidah anak-anak. Ada pula yang kecewa karena tak dapat susu seperti yang dijanjikan,” tuturnya. Filep menambahkan baru-baru ini juga telah terjadi peristiwa keracunan sejumlah siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Sukoharjo pada menu makanan program MBG. Bahkan, beberapa sekolah terlambat sampai dua jam menerima makanan bergizi gratis. “Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui Dinas Pendidikan di setiap provinsi untuk berperan aktif, serta bersinergi dengan Pemda dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia pendidikan serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional RI,” paparnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengaku bahwa pihaknya saat ini sangat konsen terhadap guru-guru honor yang diangkat P3K. Menurutnya, rekrutmen guru P3K dibutuhkan untuk memastikan layanan pendidikan terus berjalan dan memenuhi standar mutu di seluruh Indonesia. “Kita saat ini konsen terhadap guru-guru honor yang diangkat P3K untuk memenuhi standar mutu pendidikan di seluruh Indonesia,” tegasnya. Abdul Mu’ti juga menjelaskan untuk program MBG koordinatornya yaitu Badan Gizi Nasional RI. Pihaknya mengakui bahwa sekolah hanya objek untuk program tersebut. “Anggaran ada di Badan Gizi Nasional, kami hanya pelengkap atau peserta saja dimana sekolah merupakan objek. Untuk permasalahan MBG kami belum memiliki data-datanya, dan sekolah mana saja yang menjadi sasaran MBG,” bebernya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Provinsi asal Papua Barat Daya Hartono menilai bahwa saat ini tenaga pendidik atau guru honorer yang diangkat P3K menimbulkan permasalahan baru yang mengakibatkan sekolah-sekolah swasta kekurangan guru pengajar setelah pengangkatan P3K. “Kita telah menerima aspirasi masyarakat bahwa kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta, karena guru yang diangkat P3K sekarang pindah mengajar di sekolah negeri. Maka ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk bisa mengatasinya,” imbuhnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Papua David Harol Waromi meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan kemudahan akses anak-anak di Papua menuju ke sekolah. Lantaran, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk ke sekolah. “Maka dalam kesempatan ini kami meminta Pak Menteri bisa memberikan bis sekolah untuk anak-anak Papua menuju ke sekolah. Kasian pak, anak-anak harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh ke sekolah,” ujarnya. Sumber : https://www.balipuspanews.com/raker-dengan-mendikdasmen-komite-iii-dpd-ri-soroti-kesenjangan-di-dunia-pendidikan.html

Salah satu korban penembakan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), Andry Ramadhana, kini diminta untuk menjadi saksi kunci di balik peristiwa yang terjadi di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Dari enam orang korban yang terkena tembakan, Andry adalah salah satunya. Dia mengalami luka tembak pada bagian lengan. Pada saat kejadian, Andry meloloskan diri dengan sejumlah WNI lainnya. Dia bahkan sempat bersembunyi karena ketakutan. Saat berada di tempat persembunyian itu, Andry tiba-tiba dihubungi oleh anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma. Dari bari balik sambungan telepon, Andry kemudian berani buka suara setelah dibujuk dan dijamin akan keselamatannya. Haji Uma mengatakan, Andry dapat menjadi saksi kunci atas peristiwa penembakan tersebut. Dialah yang memberikan semua informasi tentang kejadian di lapangan. "Si Andry Ramadan ini dia tidak pergi ke rumah sakit, dia meloloskan diri seperti beberapa penumpang lainnya. Jadi penumpang ini sudah belarian meloloskan diri, berpencar," kata Haji Uma saat dihubungi via telepon, Selasa (28/1/2025). Menurut Haji Uma, usai kejadian itu tidak ada satu orang pun yang bisa diambil keterangan sebagai saksi karena mereka sudah berpencar. Namun, setelah menerima informasi tentang adanya warga Aceh, Andry Ramadhana, yang ikut menjadi korban, Haji Uma berinisiatif untuk mencari nomor handphonenya. "Saya bujuk dia, karena dia sedang berada dipersembunyian akibat ketakutan. Setelah saya bujuk, video call dia, saya mengatakan akan menjamin keselamatannya," tutur Haji Uma. Tidak lama setelah itu, Haji Uma kemudian langsung berkonsultasi dengan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu, Juda Nugraha. Kemudian, sebut Haji Uma, mereka bertiga berkomunikasi secara bersamaan lewat sambungan telepon, dan meminta bantuan untuk memberikan perlindungan kepada Andry. "Alhamdulillah pagi kemarin, Andry Ramadan sudah didatangi oleh anggota KBRI Malaysia untuk memberikan perlindungan," ungkapnya. Menurut pengakuan Andry, kata Haji Uma, mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan. Hanya saja kapal mereka dikejar oleh dua unit armada milik APMM. Pengejaran itu berlangsung sekitar pukul 03.00 WIB. Mereka berlayar di pinggiran laut Banting, Selangor. Para WNI ini dikejar hingga ke perbatasan pelayaran kapal (jalur kapal-kapal besar). "Jadi kapal para WNI ini disalip dari depan, sebelum itu APMM melakukan penembakan dari jarak sekitar 20 meter dari belakang. Jadi itu seperti dibrondong lah," ucapnya sesuai penjelasan Andry. Di tengah pengejaran itu, akhirnya boat yang ditumpangi WNI ini berhasil meloloskan diri masuk ke hutan bakau yang ada di Banting, Selangor. Sedangkan APMM tidak lagi melakukan pengejaran karena sudah hilang jejak. "Jadi mereka itu (APMM) ketika boat WNI bersandar di hutan bakau, mereka melakukan pengecekan, kemudian diketahuilah ada penumpang tertembus peluru dan satu di antaranya meninggal dunia," pungkas Haji Uma. Sumber ; https://regional.kompas.com/read/2025/01/28/130033878/anggota-dpd-ri-bujuk-pmi-korban-penembakan-aparat-malaysia-agar-buka-suara.

KOTA BIMA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil NTB Muhammad Rifki Farabi meminta agar dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar daerah-daerah terpencil. "Lokasi dapur makanan bergizi ini, jangan sampai terlalu jauh dengan sekolah-sekolah di NTB, terutama di daerah-daerah terpencil,” ungkap senator asal NTB itu, Selasa (21/1/2025). Wakil Ketua II PURT DPD RI tersebut mencontohkan fakta keberadaan Pulau Moyo di Sumbawa atau Pulau Maringkik di Lombok Timur yang berada di daerah terpencil dan terluar. "Ini kita harapkan supaya di daerah ujung NTB seperti Baturotok, Tepal, Pulau Moyo, Maringkik dan tempat lain pendistribusian makanan bergizi gratis tersebut tepat waktu," ucapnya. Farabi menilai, pemilihan lokasi untuk dapur MBG harus menjadi perhatian semua pihak. Menurutnya, salah satu hal penting dalam berjalannya program MBG ini adalah aksesibilitas dari dapur ke titik penerima. "Mudah-mudahan program makanan bergizi gratis ini mempunyai implikasi panjang dalam meningkatkan kualitas siswa-siswi Indonesia," jelasnya. Pemuda Desa Baturotok Sumbawa, Ardian, mengapresiasi anggota DPD RI Rifki Farabi. Menurutnya apa yang disampaikan Farabi terkait lokasi dapur umum benar benar menjadi keluhan masyarakat. "Penerima makanan bergizi di sini cukup banyak, tidak memungkinkan dapur umumnya di kota, sementara akses ke kota sangat jauh," ungkapnya. Dia berharap, daerah-daerah terpencil seperti Baturotok memiliki dapur umum khusus dalam program makanan bergizi gratis. Sumber : https://lombok.tribunnews.com/2025/01/22/anggota-dpd-ri-farabi-ingin-dapur-mbg-dekat-dengan-daerah-terpencil-dan-terluar-di-ntb.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin saat menerima kunjungan Kepala BGN, Dadan Hidayana di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta, Selasa (21/1). "Kami mengapresiasi kerja keras BGN dalam menyiapkan dan memulai program MBG sesuai arahan Prabowo, " ujar Sultan. Ketua DPD RI Ke 6 itu melanjutkan, dirinya jamin 152 anggota DPD RI siap berkontribusi dan mensukseskan program MBG sebagai mitra BGN. Semakin banyak yang terlibat akan semakin cepat proses distribusi MBG ke semua daerah. "Kami optimistis, jika semua pihak terkait terutama pemerintah daerah, lembaga ZIS, bahkan tokoh masyarakat, seperti anggota DPD dan DPR terlibat langsung dalam program ini, target penyaluran program MBG akan terjadi lebih cepat sebelum akhir tahun 2025", tegasnya. Lebih lanjut mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong agar alokasi anggaran program MBG perlu dilakukan dengan mekanisme yang khusus oleh Pemerintah. Jangan sampai ada yang terkesan menghambat proses pembiayaan program yang masih dilaksanakan secara bertahap ini. "Kinerja BGN dalam program MBG harus didukung, tidak boleh dihambat dengan teknis alokasi keuangan yang politis. Jangan sampai muncul rasa ketidakadilan masyarakat karena masih banyak anak yang perlu diberikan MBG," tutupnya Sumber : https://rm.id/baca-berita/parlemen/251496/bertemu-kepala-bgn-sultan-jamin-dpd-siap-sukseskan-program-mbg-di-daerah

Wakil Ketua III DPD RI, Muhdi, mengungkapkan kekagumannya atas solusi yang ditawarkan Pemprov Jabar dalam menangani 27 ribu tenaga Non-ASN di wilayah tersebut. Ia menyebut bahwa komitmen Pemda Provinsi Jabar sangat kuat dalam memastikan para Non-ASN yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Pak Sekda Jabar sudah memiliki solusi yang sangat baik. Artinya, komitmennya sangat jelas untuk memastikan seluruh Non-ASN Jabar yang terdaftar di database BKN akan diangkat menjadi PPPK,” ujar Muhdi saat ditemui di Gedung Sate, Senin (20/1/2025). Muhdi menjelaskan, pihaknya memilih Jawa Barat sebagai lokasi kunjungan karena jumlah tenaga Non-ASN di provinsi ini terbilang besar. Namun, ia memuji Pemda Provinsi Jabar atas komitmen kuatnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara optimal. Menurut Muhdi, Pemprov Jabar tengah mengupayakan agar jumlah formasi PPPK yang dibuka dapat menyesuaikan dengan jumlah Non-ASN yang terdaftar di database BKN. Meski begitu, langkah tersebut tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. “Pak Sekda Jabar akan menghitung ulang formasi PPPK agar seluruh Non-ASN dapat diangkat, namun tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal yang ada,” jelas Muhdi. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, memastikan bahwa proses penataan Non-ASN di Jabar dilakukan selaras dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan BKN. “Penataan Non-ASN di Jabar tegak lurus dengan kebijakan Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses ini sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Herman. Dari total 27 ribu tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, sebanyak 4 ribu orang telah terserap dalam seleksi PPPK tahap pertama tahun 2024. Sisanya, sekitar 23 ribu tenaga Non-ASN, akan diakomodasi pada tahun 2025. “Kami akan memastikan seluruh tenaga Non-ASN tersisa diakomodasi. Namun, implementasinya tetap akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki,” ujar Herman. Herman menjelaskan saat ini belanja pegawai di Jabar menyerap sekitar 24 persen dari total anggaran. Jika digabungkan dengan anggaran untuk outsourcing, angka tersebut meningkat menjadi 29 persen. Pemda Provinsi Jabar kini tengah mengkaji celah fiskal untuk menentukan langkah yang paling efektif. “Anggaran belanja pegawai saat ini berada di angka 24 persen. Namun, jika ditambah dengan outsourcing, angkanya menjadi 29 persen. Kami sedang mengkaji secara mendalam untuk menentukan alokasi yang ideal,” katanya. Keputusan final terkait anggaran dan pembukaan formasi PPPK akan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Herman mengatakan pentingnya kesabaran dan kepercayaan dari seluruh pihak dalam proses ini. “Pada akhirnya, seluruh Non-ASN yang terdaftar dalam database maupun Dapodik akan terselesaikan. Kuncinya adalah kesabaran dan saling percaya,” kata Herman. Sumber : https://www.rri.co.id/daerah/1267561/dpd-ri-apresiasi-pemprov-jabar-tangani-non-asn