Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Ibnu Halil, melaksanakan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Lesehan 33 Praya, Lombok Tengah, Rabu (23/4/2025). Dalam sambutannya, TGH Ibnu Halil menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan amanah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). "Saya sebagai anggota MPR RI berkewajiban untuk terus mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Ini adalah bagian dari mandat konstitusi yang harus kami jalankan," ujarnya. Tuan Guru Ibnu Halil menjelaskan, Empat Pilar Kebangsaan tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional. Ia menekankan pentingnya terus menghidupkan nilai-nilai empat pilar ini di tengah masyarakat, mengingat tantangan terhadap keutuhan NKRI bisa datang kapan saja, baik dari faktor internal maupun eksternal. "Walaupun sudah sering kita dengar dan kaji, sosialisasi ini tetap harus dilakukan karena bangsa kita akan terus menghadapi tantangan, cobaan, dan ancaman yang bisa meretakkan persatuan," tegasnya. Ia menekankan pentingnya terus menghidupkan nilai-nilai empat pilar ini di tengah masyarakat, mengingat tantangan terhadap keutuhan NKRI bisa datang kapan saja, baik dari faktor internal maupun eksternal. "Walaupun sudah sering kita dengar dan kaji, sosialisasi ini tetap harus dilakukan karena bangsa kita akan terus menghadapi tantangan, cobaan, dan ancaman yang bisa meretakkan persatuan," tegasnya. Sumber : https://www.metrontb.com/politik/81815030789/tgh-ibnu-halil-sosialisasikan-empat-pilar-kebangsaan-di-lombok-tengah

Anggota DPD RI Dapil NTB, Muhammad Rifki Farabi mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di NTB dan NTT. Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah event empat tahunan ini harus secara bersama-sama memperjuangkannya. Mengingat, momentum ini tidak akan datang dua kali. Di sisi lain, momentum ini sangat besar implikasinya untuk pergerakan ekonomi, prestasi dari atlet, dan sebagainya. “Secara pribadi sangat mendukung. Potensi untuk NTB menjadi tuan rumah harus diperjuangkan oleh semua,” ujar Senator Farabi, Kamis, 24 April 2025. Putra TGB HM Zainul Majdi ini mengaku, kemarin sudah bertemu Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dalam pertemuan itu, salah satu pembahasannya terkait kepastian NTB menjadi tuan rumah PON 2028. “Kemarin sudah bertemu dengan Pak Lalu Hadrian, kita juga membahas terkait persoalan tersebut (NTB tuan rumah PON 2028),” ungkap Farabi. Ia menyampaikan, pada tanggal 5 Mei 2025 nanti, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian akan mengundang Kementerian Olahraga sebagai mitranya untuk membahas persoalan tersebut. “Harapannya, mudah-mudahan NTB diperjuangkan menjadi tuan rumah PON 2028. Karena ini juga harus diikhtiarkan oleh semua, bagi eksekutif di daerah maupun dari pejabat di pemerintah pusat,” bebernya. Sumber : https://ntbsatu.com/2025/04/24/senator-muda-farabi-dukung-ntb-jadi-tuan-rumah-pon-2028-momentum-ini-tidak-datang-dua-kali.html

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menerima kedatangan anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat Mirah Midada Fahmid di Ruang Kerja Wakil Bupati Lobar, Kamis (24/04/2025). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah H.Ilham, Asisten l H.Fauzan Husniadi, Asisten ll Suparlan dan Perwakilan dari Bappeda Lobar. Dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati menyampaikan terima kasih atas kedatangan Anggota DPD RI dapil NTB Mirah Midada Fahmid ke Lombok Barat. Menurutnya hal ini menjadi sangat penting dan menjadi kesempatan daerah untuk menyampaikan aspirasi kepada DPD RI Dapil NTB untuk dapat diperjuangkan di tingkat nasional. Menurut Wabup Nurul Adha Sektor Pertanian menjadi salah satu sektor yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini karena akan sangat berpengaruh pada ketahanan pangan nasional. "Saya berpesan agar sektor Pertanian diperhatikan khusus karena menjadi faktor utama ketahanan pangan. Petani di Lobar butuh bantuan alat produksi pertanian seperti Kombain, traktor dan khususnya pupuk bagi petani."ujarnya. Hj. Nurul Adha mengatakan persoalan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat adalah terkait dengan penangaan stunting, pelestarian lingkungan alam, pengembangan pariwisata dan bidang lainnya. Menurutnya Pemerintah Daerah akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan anggota DPD RI dalam pembangunan daerah. Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangan oleh anggota DPD RI dalam rapat rapat di gedung DPD. "Kami akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan Lombok Barat Maju, mandiri dan berkeadilan," tegasnya. Sementara itu Anggota DPD RI Dapil NTB Mirah Midada Fahmid menjelaskan maksud dan tujuannya berkunjung ke kabupaten lombok barat antara lain ingin bersilaturahmi dengan wakil bupati yang baru dilantik. Selain itu ia ingin menyerap berbagai aspirasi dan permasalahan yang ada di Lombok Barat. Berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan ini nantinya menjadi bahan atau usulan yang akan diperjuangkan. Ia berharap agar Pemerintah Daerah dapat memberikan berbagai masukan dan saran serta aspirasi agar dapat diperjuangan. "Kami datang untuk bersilaturahmi dan menyerap berbagai aspirasi yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebagai bahan rumusan kami yang akan dibahas nantinya". ujarnya Ia berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat memberikan aspirasi dan masukan mengenai berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pembangunan di Lobar. Ia berharap agar berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rapat rapat di DPD RI. "Kami berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat kami perjuangkan dan dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat. Tentunya ini semua untuk mendukung berbagai program pembangunan di Lobar, "kami berharap agar aspirasi aspirasi yang disamapikan dapat menjadi bahan dan rumusan yang akan kami perjuangkan sehingga dapat membantu pemerintah daerah. Tentunya kami ingin bersinergi bersama untuk membangun Lobar." ujarnya Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Wakil Bupati bersama Anggota DPD RI terlihat cukup akrab dan dekat. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan dan menggalakan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Sumber : https://www.postkotantb.com/2025/04/serap-aspirasi-dpd-ri-wabup-nurul-adha.html

Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2025, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, mengajak seluruh generasi muda untuk menjadikan pendidikan sebagai bekal utama dalam membangun masa depan yang berdaya saing, berkualitas, dan berintegritas. Dalam pernyataannya, Senator Mirah menekankan pentingnya transformasi pendidikan yang inklusif, adaptif terhadap zaman, serta relevan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar momentum seremoni, tetapi juga saat untuk merefleksikan tantangan dan peluang dunia pendidikan, terutama di NTB yang masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah, serta kualitas infrastruktur sekolah yang belum merata. “Pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan kurikulum, tetapi bagaimana kita menyiapkan generasi muda NTB menjadi SDM unggul yang siap menghadapi perubahan global. Tantangan di depan semakin kompleks, oleh karena itu, generasi muda harus dibekali keterampilan abad 21 yaitu kritis, kolaboratif, dan kreatif,” ujar Senator Mirah, dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (3/5/2025). Ia juga menyoroti pentingnya kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah NTB. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah di NTB masih berada di angka 7,74 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa banyak anak di usia produktif belum menyelesaikan pendidikan menengah. Senator Mirah menilai hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merancang kebijakan pendidikan yang inklusif dan afirmatif, terutama bagi kelompok marjinal dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan memperkuat ekosistem pendidikan di NTB, mulai dari penguatan SDM guru, fasilitas belajar, hingga digitalisasi sekolah. Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan tidak hanya dapat diakses oleh semua, tetapi juga memberikan kualitas yang setara di setiap wilayah,” tambahnya. Dalam konteks nasional, Mirah mendukung transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka dan peningkatan anggaran pendidikan untuk wilayah dengan IPM rendah. Ia juga berharap agar pendidikan vokasional dan keterampilan berbasis potensi lokal seperti pertanian, peternakan, kelautan, hingga pariwisata di NTB dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis pendidikan. “Anak-anak NTB punya potensi luar biasa. Tugas kita adalah memastikan mereka punya akses, motivasi, dan fasilitas untuk berkembang. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Senator muda ini. Sebagai penutup, Senator Mirah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan semangat Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, dalam mendidik anak-anak Indonesia dengan hati, akal, dan keteladanan. “Mari kita rayakan Hari Pendidikan Nasional ini dengan semangat perubahan. Karena pendidikan adalah cahaya, dan tugas kita bersama adalah menjaga nyalanya terus hidup.” Pungkasnya. Sumber : https://beritabuana.co/2025/05/03/semangat-hari-pendidikan-nasional-senator-mirah-ajak-generasi-muda-ntb-wujudkan-masa-depan-berkualitas/

Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Johannesburg dan Cape Town, Afrika Selatan, dalam rangka mempelajari material maju, khususnya pertambangan, pada 27-30 April. Delegasi yang terdiri dari 17 orang itu dipimpin Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai dan Ketua Komite II Dr. Badikkenita BR Sitepu. Kedatangan mereka disambut Duta Besar RI Saud Purwanto Krisnawan dalam sebuah acara pada Ahad (27/4), menurut keterangan pers KBRI Pretoria pada Rabu. Dalam sambutannya, Yorrys mengatakan bahwa selama kunjungan tersebut, ada enam isu strategis yang ingin diraih oleh delegasi. "Pertama, perencanaan pengembangan material maju di Afrika Selatan. Kedua, pengembangan material maju sebelum dan sesudah penerapan hilirisasi. Ketiga, menjaga dan meningkatkan nilai material maju dengan menerapkan aspek lingkungan hidup," ujar Yorrys. Keempat, kata dia, adalah upaya meminimalisir ketimpangan ekonomi di daerah pertambangan; kelima, sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengembangan material maju; dan yang terakhir, nilai strategis dalam pengembangan material maju. Menurut Yorrys, Afsel dipilih sebagai tujuan studi referensi karena negara itu memiliki sumber daya mineral yang melimpah dan dianggap telah mampu memanfaatkan material maju dengan teknologi dan regulasi yang baik. Hasil kunjungan akan menjadi bahan referensi bagi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komite II Tahun 2025 tentang Material Maju. Selama kunjungan, delegasi DPD RI akan menemui pejabat Departemen Mineral, Sumber Daya dan Energy Afsel, akademisi Universitas Pretoria, dan eksekutif Ndalamo Resources Pty, perusahaan swasta setempat yang mengembangkan material maju. Material maju adalah material yang mempunyai sifat unggul tertentu secara fisik, kimia, mekanik dan sifat lainnya, serta menjadi kebutuhan utama berbagai industri maju. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/4805797/delegasi-dpd-ri-kunjungi-afsel-pelajari-material-maju

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi memperkuat komitmen perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia dalam Rapat Kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pada rapat yang berlangsung di Jakarta, Rabu (23/4/2025), Menteri PPPA bersama Komite III DPD RI membahas secara mendalam pandangan strategis terhadap materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pemaparan rencana kerja prioritas Kemen PPPA tahun 2025 yang akan diterapkan di seluruh provinsi. “Tindakan perlindungan anak dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa. Namun demikian, data statistik dan fakta menunjukkan masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak,” ujar Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Selasa (29/4). Lebih lanjut, Menteri PPPA menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah tingginya angka kekerasan. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024, 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya. “Di sisi lain, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terungkap atau terlaporkan melalui kanal pengaduan masih sedikit jika dibandingkan angka prevalensi, atau hanya sekitar 0,01 persen yang melapor, walaupun pelaporan kasus sepanjang tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan,” tutur Menteri PPPA. Menurut Menteri PPPA, pihaknya telah melakukan berbagai program dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, diantaranya inisiasi Gerakan Ramadan Ramah Anak bersama 6 (enam) Kementerian/Lembaga dan Organisasi Keagamaan Perempuan; peluncuran dan advokasi hasil SNPHAR dan Profil Anak Indonesia; percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan; mempertegas sinergi melalui penandatangan nota kesepahaman dengan menteri, kepala negara, lembaga masyarakat, dan pemerintah daerah; serta melanjutkan berbagai praktek baik lainnya. “Kita tentu sepakat bahwa bila anak Indonesia terpenuhi haknya dan bila mereka hidup aman, nyaman, bebas dari kekerasan, serta tumbuh dan berkembang optimal, dapat kita pastikan dua dekade lagi akan hadir generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap mewujudkan Indonesia 2045,” kata Menteri PPPA. Lebih lanjut, Menteri PPPA menjelaskan, pada 2025, Kemen PPPA memiliki program prioritas, diantaranya pengembangan Ruang Bersama Indonesia, perluasan fungsi call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129; ketersediaan satu data perempuan dan anak berbasis desa; layanan perempuan korban kekerasan; layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus; serta pemenuhan hak anak melalui pelaksaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan evaluasinya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua III Komite III DPD RI, Erni Daryanti mengatakan, Komite III DPD RI dan Kemen PPPA akan meningkatkan perluasan sosialisasi dan optimalisasi terhadap penggunaan kanal pengaduan SAPA 129 dan larangan perkawinan anak, termasuk penguatan penegakan hukum terkait isu ini. Selain itu, kedua pihak juga akan memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu pemenuhan hak dan perlindungan anak, seperti penyediaan data disabilitas, ketahanan keluarga, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Erni menyebutkan, pihaknya mendorong agar salah satu pelaksanaan program prioritas Kemen PPPA, yaitu satu data perempuan dan anak yang berbasis desa dapat disinkronisasikan dengan Data Terpatu Sosial Ekonomi Nasional agar program kegiatan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak dapat tepat sasaran. “Terkait implementasi program prioritas Kemen PPPA tahun 2025, Komite III DPD RI akan memastikan kesinambungan dan percepatan pelaksanaan program tersebut di seluruh provinsi. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan sinergi, kerja sama, dan pelibatan Komite III DPD RI dalam pelaksanaan dan pengawasan program dimaksud,” pungkas Erni. Sumber : https://wartaekonomi.co.id/read565356/menteri-pppa-ungkap-banyak-tantangan-dalam-perlindungan-anak

Program pemerintah pusat terkait pembangunan sekolah rakyat untuk anak Indonesia yang kurang mampu didukung penuh Anggota DPD RI Dapil NTB Muhammad Rifky Farabi. “Sebagai perwakilan daerah yang independent, kami juga diharapkan bisa menyosialisasikan program ini kepada masyarakat,” ungkap Farabi, Minggu (27/4). Sebagai anggota Komite III DPD RI, pihaknya bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Kata dia, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa pemerintah pusat berjuang menjalankan program ini sebaik-baiknya. Ia mengimbau pemerintah kabupaten/kota/provinsi bisa segera mengambil peluang tersebut. Bila nantinya ada satu dan lain hal yang perlu dikolaborasikan dengan DPD RI, ia siap dilibatkan. “Kami tentu siap ya untuk berkolaborasi,” imbuhnya. Terkait pilihan membangun gedung baru atau memanfaatkan gedung lama yang sudah ada, menurutnya stakeholder di daerah yang mampu memotret kebutuhannya. “Tidak bisa juga kita sama ratakan kebutuhan setiap kabupaten/kota. Apakah butuh gedung baru atau maksimalkan yang sudah ada,” terang dia. Sebelumnya, Pemerintah Lombok Tengah (Loteng) bersama Kementerian Sosial RI telah meninjau lokasi pembangunan di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata. Sekolah Rakyat diperkirakan butuh lahan seluas 10 hektare (Ha). Walau lahan itu milik pemda, selama ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk ditanami singkong, ubi jalar, cabai, dan sebagainya. Meski yang berada di lokasi lahan hanya empat kepala keluarga (KK) perlu turut dipikirkan tali asih untuk mereka. “Yang tinggal disini kan orang Lombok Tengah maka perlu juga kita berikan perhatian nantinya sebelum ini dibangun,” cetus Bupati Loteng HL Pathul Bahri. Sumber : https://lombokpost.jawapos.com/praya/1505937234/soal-sekolah-rakyat-dpd-ri-ntb-siap-berkolaborasi

Kota Bima : Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE didampingi Asisten III menerima kunjungan silaturahmi dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Mirah Midadan Fahmid beserta rombongan, di ruang kerjanya. Jumat, 25 April 2025. Pertemuan yang berlangsung hangat itu diawali dengan paparan singkat Wali Kota mengenai program pembangunan Kota Bima, meliputi peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan kawasan pesisir, penanganan sampah, serta progres pembangunan sarana kesehatan berupa RSUD Kota Bima. "Kami berkomitmen mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur dasar dan memperluas akses layanan publik. Dukungan DPD RI akan sangat berarti dalam menjembatani aspirasi masyarakat Kota Bima ke level nasional," ujar Wali Kota. Wali Kota Bima berharap agar silaturahmi ini tidak hanya menjadi ajang tukar pikiran, tetapi juga menghasilkan langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, Mirah Midadan Fahmid menyampaikan bahwa DPD RI siap menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mengawal alokasi anggaran pusat maupun memberi masukan legislasi yang berpihak pada daerah. "Silaturahmi ini menjadi wadah penting untuk mendengar langsung kebutuhan daerah. DPD akan memperjuangkan usulan-usulan konstruktif, baik di bidang pariwisata, kesehatan, maupun ekonomi kreatif, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sampai tingkat paling bawah," kata Mirah. Sumber : https://www.rri.co.id/mataram/daerah/1474467/wali-kota-bima-terima-kunjungan-anggota-dpd-ri-bahas-ini

Anggota DPD RI Provinsi NTB Muhammad Rifky Farabi menyalurkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Praya, Lombok Tengah (Loteng). “Ini menjadi salah satu tugas tanggung jawab kami anggota DPD RI, selain serap aspirasi juga menyerahkan program dari mitra Kemendikti yaitu, beasiswa KIP Kuliah bagi calon mahasiswa untuk kuliah,” ucap Farabi sapaannya, usai menyerahkan beasiswa KIP Kuliah di Yayasan Madrasah Al Hannaniyah NWDI Panjisari, Praya, Loteng, Kamis (24/4). Ia menuturkan, kuota pendistribusian beasiswa KIP Kuliah ini masih terbatas. Namun dirinya terus perjuangkan agar ada penambahan kuantitas beasiswa. Sehingga semakin banyak masyarakat NTB dapat menikmati program KIP Kuliah ini. “Semoga dalam waktu dekat ada kabar baik, sehingga jumlah siswa-siswi yang mengikuti program ini semakin banyak,” ucap putra sulung TGB HM Zainul Majdi ini. Diakui, dalam pendistribusian program ini masih terfokus kepada siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren (ponpes). Jika kuota KIP semakin bertambah tidak menutup kemungkinan diberikan juga kepada siswa-siswi di lembaga pendidikan pemerintahan se-NTB. “Beasiswa ini kita berikan berupa bantuan pembayaran biaya semester kuliah, dari awal masuk kuliah hingga lulus selama empat tahun. Termasuk pemberian uang saku per bulan. Sedangkan PIP (Program Indonesia Pintar) berupa biaya sekolah,” bebernya. Pada kesempatan itu, dirinya juga menyerap sejumlah aspirasi dari masyarakat Loteng. Mulai dari perhatian kepada guru PPPK di madrasah. Mereka berharap kesejahteraan untuk mereka bisa merata. “Yang jelas ada komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini, apalagi persoalan ini dialami di seluruh Indonesia. Sedang dicarikan solusinya,” tutup Farabi. Sumber : https://lombokpost.jawapos.com/praya/1505922967/anggota-dpd-ri-ntb-farabi-serahkan-beasiswa-kip-kuliah-untuk-siswa-kurang-mampu-di-lombok-tengah

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin optimistis dengan adanya lembaga keuangan mikro Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan BPI Danantara akan mengatasi deindustrialisasi di Indonesia. Sultan menilai capaian kontribusi industri pengolahan Indonesia terhadap PDB akan terus tumbuh jika setiap program-program pemerintah yang padat modal seperti Kopdes Merah Putih dapat diterjemahkan sebagai koperasi produksi di setiap desa. "Deindustrialisasi dan ancaman praktek lintah darat serta pinjaman online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Kita patut bersyukur dan harus mendukung kebijakan ekonomi Pemerintahan presiden Prabowo dan Gibran yang bertaruh dengan tantangan geopolitik dan geoekonomi saat ini melalui pendekatan kebijakan yang tidak populis," ujar Sultan dalam keterangan, Rabu (23/4/2025). Sultan menilai kebijakan efisiensi anggaran dan pengalokasian anggaran pada sektor keuangan dan investasi menyebabkan terjadinya shock culture birokrasi sekaligus shock absorber secara ekonomi. Menurutnya, ada penyesuaian kebijakan pemerintah dari yang sebelumnya sangat government spending pada barang konsumtif menuju kebijakan yang lebih sistematis dan produktif. "Dampak dari kebijakan yang sistematis tentunya akan sedikit terasa lebih lama, namun sangat kuat secara fundamental dalam jangka panjang. Karena itu wajar jika terjadi perubahan mood sosial dan ekonomi masyarakat juga keputusan investasi pasar," katanya. Meski demikian, Sultan mengaku optimistis bahwa di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan ruang fiskal, pemerintah mampu melihat peluang dan keuntungan secara ekonomi. "Dengan modal sumber daya manusia, bonus demografi, sumber daya komoditas dan infrastruktur yang ada, industrialisasi Indonesia akan segera bangkit. Ke depan kita akan menyaksikan ada koperasi pengolahan kelapa, koperasi pengolahan kopi, koperasi perikanan dan jenis koperasi produksi lainnya di desa-desa kita," tutupnya. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7883027/ketua-dpd-ri-optimis-kopdes-merah-putih-dorong-industrialisasi-di-desa.