Menyikapi temuan mengejutkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait sembilan produk makanan yang mengandung unsur babi, tujuh di antaranya bersertifikat halal, Prof. Dailami Firdaus Wakil Ketua Komite III DPD RI menyampaikan keprihatinannya yang mendalam. Ia menilai bahwa insiden ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dalam proses sertifikasi dan distribusi produk halal di Indonesia. Menurut Dailami, temuan tersebut menjadi sebuah alarm keras mengenai ketidakberesan dalam proses jaminan halal, yang seharusnya memberikan rasa aman bagi konsumen Muslim. “Sertifikasi halal harusnya menjadi jaminan bahwa produk tersebut aman bagi umat Islam. Ketika produk halal justru mengandung unsur haram, ini jelas merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” ujar Dailami dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025). Dailami mengimbau agar BPJPH segera melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Ia juga mendesak agar lembaga tersebut memperketat akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang berperan penting dalam proses verifikasi produk. “Kami berharap BPJPH membuka hasil investigasi secara transparan. Kita memerlukan ketegasan hukum serta keterbukaan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” tambahnya. Tak hanya itu, Dailami juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat Islam (ormas) dalam proses pengawasan produk halal secara independen. “Pengawasan yang lebih aktif dari masyarakat dan ormas Islam sangat diperlukan untuk memastikan produk yang beredar benar-benar halal dan aman untuk dikonsumsi,” pungkasnya. Merujuk Lampiran Siaran Pers Nomor 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 Tanggal 21 April 2025 yang dibagikan melalui laman resmi BPJPH, berikut daftar produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Tujuh di antaranya telah memiliki sertifikat halal, sementara dua produk memang tidak bersertifikasi halal. 1. Corniche Fluffy Jelly produk asal Filipina, memiliki sertifikat halal 2. Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy produk asal Filipina, memiliki sertifikat halal. 3. ChompChomp Car Mallow (bentuk mobil) produk asal China, memiliki sertifikat halal. 4. ChompChomp Flower Mallow (bentuk bunga) produk asal China, memiliki sertifikat halal. 5. ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow) produk asal China, memiliki sertifikat halal. 6. Hakiki Gelatin, memiliki sertifikat halal. 7. Larbee – TYL Marshmallow Isi Selai Vanila produksi China, memiliki sertifikat halal 8. AAA Marshmallow Rasa Jeruk produk asal China, tanpa sertifikat halal. 9. SWEETIME Marshmallow Rasa Coklat produk asal China, tanpa sertifikat halal.

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti sebagai Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mendorong ditingkatkannya perlindungan anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Pembahasan Hasil Penyerapan Aspirasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah Sub Wilayah Barat II, Senin (14/4), di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ia menyampaikan, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perlindungan sosial dan hukum. Mereka adalah kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Menurut Agita, di berbagai daerah terdapat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak disabilitas, termasuk di Jabar. Hal ini berdasarkan pengamatan langsung dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam kunjungan reses yang dilakukannya ke sejumlah tempat dalam beberapa waktu terakhir ini. “Untuk anak-anak normal saja seringkali sulit mendapatkan keadilan, apalagi untuk anak-anak dengan disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan menyampaikan pengalaman traumatis mereka,” ujarnya. Ia mencontohkan, salah satu kasus tragis di Jabar melibatkan seorang anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual oleh lebih dari sembilan pelaku. Saat ini korban tengah hamil enam bulan, namun para pelaku belum juga ditangkap. “Ini menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum serta kurangnya mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban disabilitas,” tegas Agita Ia juga menyayangkan, di banyak area publik di berbagai daerah, fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas dirasa masih sangat minim. “Karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap ruang dan layanan publik,” harap Agita. Sumber : https://harianbhirawa.co.id/anggota-komite-iii-dpd-ri-agita-dorong-perlindungan-anak-perempuan-dan-penyandang-disabilitas/

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung langkah pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) buntut kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Sultan mewanti-wanti kebijakan tarif itu berdampak pada gangguan pasar global yang lebih luas. "Sebagai sahabat, kita harus menghormati kebijakan Presiden Donald Trump sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap situasi ekonomi negaranya dan bahkan dunia. Kepentingan Amerika Serikat adalah sama pentingnya dengan kepentingan dunia yang lebih luas," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025). Sultan mewanti-wanti kebijakan Trump berdampak pada pasar global yang lebih luas dan berefek domino ke RI. Dia menilai kebijakan timbal balik tarif ini berpotensi berdampak pada ekspor Indonesia ke AS, termasuk sektor-sektor utama, seperti pakaian, alas kaki, dan komoditas lainnya. "Selain upaya negosiasi, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai potensi dampak dari gangguan perdagangan global yang lebih luas akibat tarif AS. Beruntungnya Presiden Prabowo sejak awal pemerintahan telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global melalui beberapa pendekatan kebijakan," ujarnya. Sultan menilai salah satu hal yang paling penting ialah melakukan verifikasi dan validasi data ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebagai langkah negosiasi kebijakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia. Menurutnya, perbedaan data ekspor dan impor antara Jakarta dan Washington perlu diperhatikan kedua pihak. Lebih lanjut, Sultan mendukung pemerintah RI melalui kebijakan hilirisasi komoditas dan bergabung dalam organisasi multilateral BRICS serta perjanjian dagang lainnya. Dia menilai hal itu menjadi pilihan kebijakan yang penting dalam melindungi kepentingan Indonesia dalam hubungan dagang global. Sultan juga meminta pemerintah perlu terus konsisten menjaga daya beli masyarakat dengan mendorong desentralisasi fiskal ke daerah dan desa melalui kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih. "Bagi kami, Program MBG dan Koperasi Merah Putih serta lembaga investasi Danantara adalah instrumen kebijakan strategis bagi pemerintah yang perlu didukung oleh semua pihak agar dampak dari kebijakan dan ketidakpastian global dapat kita antisipasi sejak dini," katanya. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7856306/ketua-dpd-dukung-ri-utus-negosiator-ke-as-wanti-wanti-gangguan-pasar-global.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman (AAS), disebut sebagai calon terkuat Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dalam Musyawarah Besar (Mubes) KKSS ke-12 yang akan digelar 9–11 April 2025 di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Amran. Dukungan ini merupakan respons atas aspirasi berbagai tokoh dan elemen masyarakat Sulawesi Selatan, baik di tanah air maupun di perantauan. "Meski banyak tokoh KKSS meminta saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, saya memilih fokus memperjuangkan aspirasi daerah di parlemen, sebagai bagian dari pilar pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," tegas Tamsil, Senin (7/4/2025). Sebagai gantinya, ia menyebut Amran sebagai sosok yang paling tepat untuk memimpin KKSS lima tahun ke depan. "Beliau memiliki kapasitas, jejaring luas, dan komitmen kuat dalam mengonsolidasikan potensi warga Sulawesi Selatan di mana pun berada. Saya mendukung penuh kepemimpinan beliau demi kemajuan KKSS dan kontribusi warga Sulsel dalam pembangunan nasional," tambahnya. Dukungan Tamsil kepada Amran juga telah ia sampaikan secara langsung dalam acara ramah tamah bersama para kepala daerah terpilih asal Sulsel, 19 Februari lalu. Bahkan, jauh sebelum Ramadan, Tamsil telah menyampaikan dukungan tersebut kepada Ketua Umum Majelis Pertimbangan KKSS. "KKSS adalah rumah besar yang merepresentasikan semangat kolektif warga Sulawesi Selatan untuk terus memberi kontribusi nyata di berbagai bidang," tutupnya. Sumber : https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/04/08/tamsil-linrung-dukung-amran-sulaiman-pimpin-kkss/

Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kenaikan harga tiket jelang Lebaran 2025. Diantaranya menambah frekuensi penerbangan dan rute baru. Sampai pemberian subsidi atau insentif bagi maskapai hingga penguatan infrastruktur bandara di daerah seperti NTB, Sulawesi, dan Kalimantan untuk menarik lebih banyak maskapai beroperasi. Mirah berharap, pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan lonjakan harga tiket jelang Lebaran 2025. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Pemerintah, maskapai, dan semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik," tegas ekonom asal Bima ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan melaporkan jika ada indikasi kenaikan harga tiket yang tidak wajar. "Kita akan terus memperjuangkan kebijakan transportasi yang adil dan merata. Mudik harus menjadi hak semua orang, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar tiket mahal," pungkasnya. Sumber : https://www.pojoksatu.id/news/1085733576/anggota-dpd-ri-mirah-midadan-dukung-penurunan-harga-tiket-pesawat-domestik-jelang-lebaran-2025?page=2

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan visi NTB Makmur Mendunia dalam pertemuan dengan anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan (dapil) NTB di Pendopo Gubernur NTB, Senin (24/3/2025). Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTB serta putra-putri NTB yang berkiprah di berbagai kementerian di Pemerintah Pusat. Gubernur Iqbal menegaskan tiga prioritas utama kepemimpinan Iqbal-Dinda di Pemerintahan Provinsi NTB. Ketiga prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, serta menjadikan NTB sebagai destinasi kelas dunia. Untuk mendukung sektor pariwisata, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya promosi MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Events) guna meningkatkan jumlah kunjungan ke NTB. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah mulai melakukan promosi kepada kementerian-kementerian agar lebih banyak kegiatan pemerintah pusat digelar di NTB. “Karena hanya dengan cara itu load factor di penerbangan akan naik sehingga lebih banyak yang terbang ke NTB dan harga akan menurun. Kira-kira pendekatannya seperti itu,” jelas Gubernur Iqbal. Para legislator dan senator menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pusat. Anggota DPR RI yang juga mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB ke-9, Dr. Nanang Sammodra, menyampaikan bahwa wacana penyelarasan program ini telah lama direncanakan, namun baru dapat terealisasi saat ini. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Senator NTB dua periode, Evi Apita Maya. “Kami sudah berencana lama dengan Pak Sekda. Alhamdulillah hari ini rencana ini terlaksana,” ujar Evi. Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Kegiatan ini dirangkai dengan buka puasa bersama di Pendopo tengah Gubernur NTB. Sumber : https://www.rri.co.id/mataram/daerah/1415445/gubernur-beberkan-visi-ntb-makmur-mendunia-dihadapan-dpr-dan-dpd-ri

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk kembali menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan penerima subsidi pupuk. Sultan menilai sawit merupakan salah satu komoditas yang perlu dikembangkan intensif. Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu saat melakukan kunjungan kerja reses di Desa Kembang Mumpo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Minggu (23/3/2025). "Sawit adalah komoditas perkebunan unggulan yang perlu dikembangkan secara intensif. Terdapat hampir 7 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya," kata Sultan. Sultan berharap Peraturan Menteri (Permen) Pertanian terkait pupuk subsidi dapat dievaluasi untuk memberikan rasa keadilan bagi ratusan ribu masyarakat petani kelapa sawit di daerah. "Penghapusan komoditas kelapa sawit dalam peraturan menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 cukup memberatkan petani sawit mandiri. Terutama bagi petani dengan luas lahan di bawah 1-3 hektar," ujarnya. Diketahui kelapa sawit tidak termasuk dalam 9 komoditas yang diberikan insentif subsidi pupuk dalam peraturan menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Selain itu, kata Sultan, penghapusan subsidi pupuk juga sangat berpengaruh pada penurunan produktivitas dan nilai tukar petani sawit. Tak heran jika rata-rata Produktivitas sawit kita kurang dari 4 ton per hektare, kalah dibandingkan Malaysia. "Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada pelaku industri kelapa sawit secara menyeluruh khususnya petani sawit swadaya. Tidak hanya pada produktivitas, tapi juga soal riset, promosi, tata kelola, hilirisasi, dan pengolahan sawit dalam satu atap", tutupnya. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7840026/ketua-dpd-minta-pemerintah-beri-subsidi-pupuk-ke-petani-kelapa-sawit-mandiri.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Tamsil Linrung menegaskan pentingnya mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya sebatas program sosial, tetapi juga strategi fundamental dalam mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warobbun ghafur, negara yang makmur dan mendapat keberkahan. Hal itu disampaikan Tamsil dalam tausiyah subuh di masjid Ikhtiar Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin, Makassar (22/3). Tamsil mencontohkan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil menyejahterakan rakyatnya. Dimana distribusi kemakmuran berjalan adil hingga tidak ada lagi rakyat yang berhak menerima zakat karena kesejahteraan telah merata. Tamsil menilai, upaya Presiden mewujudkan kemakmuran ditempuh secara komprehensif dengan berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Termasuk kebijakan kenaikan upah buruh, penghapusan utang petani dan UMKM, serta yang terbaru diwujudkan dengan membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi merah putih. “Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, seharusnya ini menjadi modal utama untuk menyejahterakan rakyat. Jika dikelola dengan amanah, Indonesia bisa mencapai kemakmuran sebagaimana yang terjadi di era Umar bin Abdul Aziz,” ujarnya. Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR ini menekankan, bahwa program makan gratis harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat luas. Kebijakan ini, katanya, bukan sekadar bantuan jangka pendek, tetapi investasi bagi masa depan generasi bangsa. “Anak-anak yang terpenuhi gizinya akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan siap membangun Indonesia. Ini adalah investasi yang hasilnya akan kita tuai di masa depan,” tambahnya. Sebagai penutup, ia berharap program makan gratis ini tidak hanya berjalan di masa pemerintahan Prabowo, tetapi juga menjadi fondasi kebijakan yang terus dikembangkan hingga Indonesia benar-benar mencapai kesejahteraan yang hakiki. “Jika kita ingin negeri ini benar-benar menjadi baldatun thayyibatun warobbun ghafur, maka pemenuhan kebutuhan dasar rakyat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. Sumber : https://harianbhirawa.co.id/wakil-ketua-dpd-ri-tamsil-linrung-puji-strategi-kemakmuran-ala-presiden-prabowo/

Jakarta: Forum Komunikasi Staf Anggota DPD RI (FOKUS) menggelar acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim pada Selasa, 11 Maret 2025, bertajuk "Hilangkan Perbedaan, Rajut Kebersamaan dan Jalin Ukhuwah Insaniyah." Acara yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri oleh ratusan staf ahli dan staf administrasi DPD RI, serta jajaran Kesetjenan DPD RI. Ketua Umum FOKUS DPD RI, Adlan Nawawi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim ini memiliki makna yang mendalam, khususnya dengan kehadiran jajaran Kesetjenan DPD RI. Menurut Adlan, kerjasama yang terjalin antara berbagai pihak sangat penting untuk meningkatkan kinerja staf anggota DPD RI. “Peningkatan kinerja Staf Anggota DPD RI tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya dengan Kesetjenan DPD RI,” ungkap Adlan. Lebih lanjut, Adlan berharap bahwa kegiatan ini dapat mempererat hubungan sesama manusia dan antarlembaga. Ia juga menekankan bahwa bulan Ramadan merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan, yang pada akhirnya akan mendukung kinerja kelembagaan DPD RI. “Ramadan adalah momen terbaik untuk mengharmonisasi relasi antarsesama manusia. Penguatan itu akan berdampak positif bagi kinerja kelembagaan yang berbasis kemanusiaan dan sumber daya manusia,” kata Adlan. Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir, menyampaikan harapan besar kepada FOKUS DPD RI untuk terus mendukung kerja-kerja kelembagaan DPD RI, terutama dalam hal penguatan legislasi dan pengawasan. Lalu mengingatkan bahwa DPD RI saat ini telah memperoleh kepercayaan publik yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah, dan kepercayaan tersebut harus dijaga serta ditingkatkan melalui peran staf anggota DPD RI. “Saya berharap Staf Anggota DPD RI menjadi salah satu garda terdepan penjaga kinerja DPD RI agar tetap konsisten mendapatkan kepercayaan tinggi dari rakyat,” tegas Lalu. Acara ini juga melibatkan Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk menyediakan layanan kesehatan gratis. Ratusan staf dan jajaran Kesetjenan DPD RI mengikuti pengecekan kesehatan, seperti gula darah, asam urat, dan kolesterol, guna memastikan kualitas kesehatan mereka tetap terjaga. Acara diakhiri dengan siraman ruhani mengenai hikmah puasa Ramadan dan penampilan lagu-lagu religi yang dibawakan oleh beberapa staf anggota DPD RI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan internal, tetapi juga mendukung peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia di DPD RI. Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4GVG-keharmonisan-dan-kerjasama-fokus-dpd-ri-di-acara-ramadan

Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, bertemu dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, di lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pembahasan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yang saat ini tengah berkembang pesat. Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan, To Lam sebelumnya mantan presiden, dan sekarang menjadi pemimpin tertinggi di Vietnam. “Tentu ini kunjungan yang sangat istimewa, sangat baik karena kita tahu semua bahwa kemarin juga beliau diterima langsung oleh Presiden Prabowo dan sudah menyepakati beberapa hal. Kami sendiri kemarin dua malam yang lalu sudah bertemu dan dilanjutkan hari ini dengan DPD, MPR, dan DPR,” ujar Sultan Najamudin usai pertemuan dengan To Lam, Selasa (11/3/2025). “Vietnam memang salah satu negara ASEAN yang sangat pesat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Ini penting bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN,” tambah Sultan. Sultan menegaskan bahwa sejak pertemuan tersebut, sudah ada banyak kesepakatan yang dicapai antara kedua negara. Bahkan, Presiden Indonesia juga sudah mengumumkan rencananya untuk mengunjungi Vietnam guna menandatangani beberapa kesepakatan penting. “Dengan perkembangan Vietnam yang pesat, kami melihat bahwa parlemen Vietnam juga mendukung hubungan yang baik ini. Kami juga punya BKSP (Badan Kerja Sama Parlemen), yang mana beliau tadi mengundang untuk menindaklanjuti kerja sama di tingkat parlemen,” ujarnya. Sultan menegaskan kalau visi bersama antara Indonesia dan Vietnam berlandaskan semangat antiimperialis dan perjuangan mengusir penjajah. “Sebagai negara pejuang yang memiliki visi sama, Indonesia dan Vietnam yakin dapat menjadi negara maju,” tutupnya. Sumber : https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/ketua-dpd-ri-tegaskan-pentingnya-kerja-sama-indonesia-vietnam-hadapi-era-globalisasi/