JAKARTA – Akademisi yang tergabung dalam UI Watch dan puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan sekaligus mendesak agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. “Kami sependapat dengan khazanah berpikir Ketua DPD RI, bahwa bangsa ini telah jauh melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Untuk itu, kami meminta agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara,” kata Koordinator Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Rabu (4/10/2023). Slamet berharap ada upaya percepatan dengan mendesak MPR RI untuk segera mengagendakan agar bangsa ini melakukan koreksi sistem bernegara dengan cara kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Kami ingin agar bangsa ini kembali kepada trek yang benar,” tutur Slamet. Hal senada diungkapkan Prof Abdul Basith. Ia berharap bangsa ini kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jika bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Utamanya soal beberapa hal krusial yang memang belum diatur secara rinci, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian,” kata dia. Mayjen TNI (Purn) Soenarko menambahkan, kembali ke UUD 1945 naskah asli menjadi satu kewajiban dan penting untuk disegerakan. Dalam khazanah cakrawala berpikir lain, Soenarko menilai perpecahan bangsa ini semakin terlihat jika Pancasila tak lagi menjadi norma hukum tertinggi. “Dari analisa kami, perpecahan bangsa ini bisa saja terjadi. Peluang itu terbuka lebar. Salah satu solusinya, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar kembali rekat,” tutur Soenarko. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai memang sudah semestinya seluruh elemen bangsa melakukan kontrol atas arah perjalanan bangsa. Salah satu hal yang penting untuk dikoreksi adalah sistem bernegara yang sudah tak lagi sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. “Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih, gagasan yang terus saya gaungkan telah teresonansi dengan luas. Terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu kepada saya,” kata LaNyalla. Hanya saja, LaNyalla menegaskan pentingnya kesabaran dalam berjuang. Sebab, ikhtiar yang dilakukan adalah dalam kerangka yang lebih besar, yakni perbaikan bangsa. “Ini bukan soal hasrat pribadi. Ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kita ingin agar cita-cita nasional kita sebagaimana sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu bisa terwujud,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang memiliki keinginan senada agar bersatu padu menguatkan tekad dalam berjuang. “Kita harus membangun konsensus nasional. Terus resonansikan gagasan besar untuk perbaikan bangsa ini kedepan. Yakinkan hati bahwa apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Kedepankan akal, pikir dan zikir dalam berjuang serta istiqomah dalam berjuang,” kata LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang mendampingi Ketua DPD RI, menegaskan bahwa ikhtiar mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan mengoreksi sistem bernegara saat ini terus dilakukan. “Perjuangan ini Insyaallah membuahkan hasil. Kita harus melakukan koreksi sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa sebelum Pemilu 2024 digelar. Maka betul apa yang dikatakan Ketua DPD RI, mari kita bersatu membangun konsensus nasional,” tutur Ichsanuddin Noorsy. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian, serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari UI Watch dan Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat turut hadir Heru Purwanto, Suharto, Ansi Kosala, Zainul Arifin, Ahmad S Wijaya, M Irfan Adriansyah, Ahmad Ghufron, Inanda Murni, YN Adriyanto, Rukminiwati, Ayub, Heryani Saherufin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Artikel ini telah tayang di DETIKIndonesia.co.id dengan judul : Temui LaNyalla, “UI Watch” dan “Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat” Desak Percepatan Upaya Koreksi Sistem Bernegara Selengkapnya, silahkan klik link berikut ini : https://www.detikindonesia.co.id/temui-lanyalla-ui-watch-dan-kelompok-pancasila-berdaulat-bangsa-selamat-desak-percepatan-upaya-koreksi-sistem-bernegara/

JAKARTA - Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana pensiun empat BUMN, IDFood, PTPN, PT Angkasa Pura I, dan Perhutani. Seperti diketahui, dugaan kasus korupsi itu dilaporkan Menteri BUMN, Erick Thohir. Menurut Filep, BUMN hadir sebagai lokomatif, membangkitkan perekonomian hingga wadah mewujudkan tujuan bernegara. "Oleh sebab itu, perlu diusut tuntas, ditindak tegas tanpa pandang bulu untuk pemberantasan korupsi," katanya di Jakarta, Rabu (4/10) malam. Senator asal Papua Barat itu pun mengapresiasi langkah Erick Thohir yang melaporkan adanya dugaan permainan pada BUMN. Menurut Filep, sikap tersebut merupakan hal positif yang bisa menjadi pelajaran baik ke depannya. "Langkah yang dilakukan Menteri BUMN ini merupakan langkah yang bagi kita bahwa ini contoh dan teladan dalam hal partisipasi mendukung penberantasan korupsi di Indonesia," jelas Filep. Diketahui, Menteri BUMN, Erick Thohir, melaporkan 4 BUMN kepada Kejagung, Selasa (3/10), karena diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun. Modusnya disinyalir serupa dengan kasus PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung pun menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian negara dalam pengelolaan dana pensiun ke-4 BUMN itu. Berdasarkan hasil audit sementara, sebesar Rp 1,2 triliun dana pensiun pegawai diinvestasikan dan diduga tanpa tata kelola yang baik. Sumber : https://www.jpnn.com/news/dugaan-korupsi-dana-pensiun-4-bumn-dpd-ri-usut-tuntas

Jakarta – Jelang dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional I (Rakernas) pada tanggal 28-30 Oktober 2023, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) sambangi Gedung Nusantara III lakukan audience dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattaliti, Senin (2/10/2023) kemarin Kehadiran pengurus PJS yang dipimpin Mahmud Marhaba didampingi Kadiv Humas Muhammad Yasir, Wasekjen Dominikus, Ketua DPD PJS Riau Yanto Budiman, dan Wiwin Alfianto selaku Kadiv Pemberdayaan Perempuan ini disambut Kepala Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI, Mahyu Darma beserta staf lainnya. Dalam kesempatan itu, Mahyu Darma menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang berhalangan hadir lantaran ada agenda lainnya yang mendesak untuk disegerakan. Pun demikian, Mahyu meminta kepada Mahmud untuk menyampaikan pesan apa yang nanti akan disampaikan kepada LaNyalla. “Silakan pak Ketum, pesan apa yang hendak disampaikan. Biar nanti kami akan menyampaikannya kepada pak Ketua,” ucap Mahyu. Mahyu pun berharap kedepan akan ada kolaborasi antara PJS dengan DPD RI dalam hal pemberitaan pimpinan DPD RI maupun kegiatan dilingkungan DPD RI nanti. Mahmud pun lantas memaparkan visi PJS yang hendak disampaikan kepada LaNyalla. Dirinya pun berharap LaNyalla bisa membuka kegiatan Rakernas I PJS yang akan dilaksanakan pada Tanggal 28 Oktober 2023 mendatang di Jakarta. “Selain membuka, kita juga berharap pak LaNyalla menyampaikan orasi kebangsaan pada kegiatan tersebut,” ucap Mahmud. Secara garis besar Mahmud juga memaparkan soal PJS yang sudah terbentuk sejak dua tahun belakangan. Yang mana pada saat ini PJS sudah memiliki lebih kurang 1.000 anggota di seluruh Indonesia. "Keberadaan kita sudah ada di 28 provinsi. Dan usai Rakernas ini rencananya kita akan mendaftar ke dewan pers sebagai konstituen,” ujar Mahmud. PJS lahir atas keprihatinan banyaknya wartawan yang belum masuk ke organisasi wartawan. Dan mereka ini disebut sebagai wartawan tak jelas. Ekstrimnya, mereka dilabeli dengan sebutan wartawan Bodrex, wartawan Abal-abal, wartawan KJ dan sederet predikat negatif lainnya. “Harusnya mereka ini dibina, bukan dibiarkan berkembang tak tentu arah. Inilah tugas pokok PJS untuk menjadikan mereka wartawan berintegritas, kompeten dan profesional,” tukas Mahmud. Sumber : https://pristiwa.com/dpp-pjs-minta-ketua-dpd-ri-buka-rakernas-dan-beri-orasi-kebangsaan/

MANOKWARI - Senator Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD), M Sanusi Rahaningmas buka suara di momen syukuran 19 tahun Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pada acara syukuran 19 tahun ini, Sanusi Rahaningmas, berharap masyarakat dan pemerintah daerah tidak memandang DPD RI sebagai lembaga yang 'tidur'. "Kalau boleh jujur, saya katakan bahwa kami sudah banyak berbuat, hanya saja jarang dipublis," kata Rahaningmas kepada wartawan di sela-sela syukuran yang digelar sederhana di kantor DPD RI perwakilan Papua Barat di Manokwari, Senin (2/10) petang kemarin. Sejak mengabdi sebagai Senator, kata Rahaningmas, ia mengakui bahwa cukup banyak menerima celoteh publik tentang kinerja DPD RI yang tidak nampak. Padahal, sebut Rahaningmas, DPD RI secara kontinyu dan dengan gigih terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di pusat. "Sesungguhnya, kami sudah banyak berbuat untuk kepentingan daerah, dan itu kami kerjakan sesuai dengan slogan DPD RI yakni, dari daerah untuk Indonesia," ujarnya. Karena kami bekerja independen atas kepercayaan dan pilihan masyarakat di daerah bukan bekerja dibawah kepentingan elit birokrat tertentu. Kesempatan itu, Rahaningmas memohon doa dan dukungan masyarakat Papua Barat-PBD agar lembaga DPD RI diberikan kewenangan yang sejajar dengan DPR RI. "Kami harus punya kewenangan yang sejajar dalam rangka membahas berbagai persoalan krusial yang terkait dengan Rancangan Undang-undang APBN dan lainnya yang merupakan kewenangan bersama," katanya berharap. Sumber : https://papuabarat.tribunnews.com/2023/10/03/sering-dianggap-lembaga-tidur-begini-curhat-senator-rahaningmas-di-momen-19-tahun-dpd-ri

Empat tahun sudah SEVIMA turut andil dalam memajukan pendidikan melalui Beasiswa SEMESTA. Beasiswa SEMESTA merupakan beasiswa program sarjana yang diadakan secara rutin oleh SEVIMA untuk membantu para lulusan SMA/SMK yang berprestasi khususnya di bidang teknologi namun terkendala dengan ekonomi. Untuk itu, SEVIMA memberikan fasilitas kepada mereka dengan memberikan uang saku, biaya pendidikan hingga lulus S1 nanti. Tak hanya itu penerima beasiswa juga akan mendapatkan kesempatan emas bekerja di SEVIMA. Dengan demikian, para penerima beasiswa tak hanya mendapatkan kesempatan berkuliah saja, namun juga mendapatkan pengalaman kerja sekaligus. Beasiswa SEMESTA di Tahun 2022, akan menganugerahkan beasiswa kepada 50 (Lima puluh) putra-putri terbaik bangsa. Berikut, sambutan Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti dalam Peluncuran Beasiswa SEMESTA. “Selamat kepada SEVIMA atas peluncuran beasiswa SEMESTA. Program ini merupakan program yang luar biasa yang ditujukan kepada siswa yang kurang mampu di bidang IT. Beasiswa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena akan membantu meningkatkan SDM unggul di Indonesia,” tutur La Nyalla Mattalitti. Beasiswa ini juga menjadi salah satu event tahunan yang ditunggu-tunggu dunia pendidikan Indonesia, seiring dengan pendaftar pada tahun lalu yang mencapai 3.000 orang dan diluncurkan bersama berbagai menteri dan pejabat tinggi negara. "Beasiswa SEMESTA adalah event tahunan yang sangat ditunggu dunia pendidikan, dan bisa diikuti seluruh siswa lulusan SMA/SMK/sederajat di seluruh Indonesia. Para talenta terpilih nantinya akan mendapatkan full scholarship S1 sekaligus untuk peserta terbaik akan program mentoring skill dari SEVIMA selama 4 tahun dan digaji setiap bulannya," kata Chief Executive Officer (CEO) SEVIMA Sugianto Halim, M.M.T dalam keterangan pers, Selasa (18/4/2023). Berikut video Ketua DPD RI Luncurkan Beasiswa SEMESTA: https://www.youtube.com/watch?v=kRqGWWf8viI Sumber : https://kumparan.com/komunitas-sevima/ketua-dpd-ri-luncurkan-beasiswa-semesta-dari-sevima-21Ih39KXXgS

Pimpinan Lembaga DPR, MPR, DPD RI dan 33 Legislator serta 6 Pimpinan Mitra Kerja DPR-DPD RI terpilih memperoleh KWP Award 2023. Keterpilihan mereka mendapat penghargaan yang diselenggarakan di Gedung DPR Jakarta Senin (2/10) atas penilaian Tim Juri Wartawan Parlemen yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), para Akademisi dan diketuai oleh Pengamat Politik Ujang Komaruddin. Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H terpilih mendapat KWP Award dengan mendapat predikat dari Tim Juri sebagai Legislator Aspiratif dan Humanis. Ketua MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.BA terpilih dengan predikat Pimpinan Lembaga Peduli Konstitusi. Ketua DPD RI, Ir. H. AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, M.HP terpilih sebagai Pimpinan Lembaga Peduli Pembangunan Daerah. Bahkan Legislator pendatang baru Dapil Sumut Anggota Komisi II DPR RI, Dr. Ir. Ongku Parmonangan Hasibuan, M.M terpilih dengan predikat Peduli Kesejahteraan Rakyat. Ketua KWP Dr Ariawan SH, MH mengatakan, acara KWP Award 2023 ini sebagai bentuk apresiasi wartawan parlemen terhadap para anggota dewan dan juga sejumlah mitra wartawan seperti institusi Polri, Kementerian dan juga pengamat politik. “Tentu ini menjadi titik, di mana bahwa teman-teman wartawan, yang selalu meliput di DPR, kita ingin memberikan penilaian secara objektif, bahwa kita melihat anggota anggota dewan para senator memang betul bekerja,”ungkap Ariawan. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Rachmat Gobel yang dinilai sebagai Legislator Pro Kemajuan Ekonomi Nasional. Wakil Ketua DPR RI, Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F Paulus sebagai Legislator Peduli Stabilitas Politik & Keamanan Siber. Wakil Ketua DPR RI, Dr. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si sebagai Legislator Peduli Perekonomian & Kesejahteraan Masyarakat Desa. Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, M.M., M.BA sebagai Legislator Peduli Pertahanan & Kesejahteraan Masyarakat. Kategori penilaian Tim Juri kata Ujang Komaruddin sesuai dengan bidangnya. Legislator Lifetime Achievement, Anggota Komisi VII DPR RI, Herman Herry. Legislator Peduli Hukum dan HAM – Anggota Komisi III DPR RI, Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si. Pr.M. Legislator Peduli Usaha Mikro Kecil dan Menengah – Anggota Komisi VI DPR RI Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si. Legislator Pro Rakyat Kecil & Pedesaan – Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.A.P. Legislator Pro Pembangunan Infrastruktur & Transportasi – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, S.Sos., M.Si. Legislator Tervokal – Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, S.H. Legislator Peduli UMKM & Kesejahteraan Masyarakat Desa – Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc. Legislator Peduli Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Dapil – Anggota Komisi V DPR RI, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. Legislator Perekat Persatuan Bangsa – Anggota Komisi I DPR RI, Dr. H. Jazuli Juwaini, L.c., M.A, Legislator Pro Pemberdayaan Perempuan – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Intan Fauzi, S.H., L.L.M. serta para legislator yang terpilih lainnya. Senator yang terpilih dengan predikat Senator Kritis dan Pro Demokrasi, Wakil Ketua DPD RI H. Sultan Bachtiar Najamudin, S.Sos., M.Si. Sedangkan mitra kerjaDPR RI/DPD RI yang mendapat KWP Award 2023 sebagai Mitra Parlemen Peduli Kedaulatan NKRI, Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto. Mitra Parlemen Peduli Kemajuan Olahraga Nasional – Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H. Mitra Parlemen Peduli Perubahan Iklim – Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. Mitra Parlemen Peduli Kebhinekaan – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. Mitra Parlemen Peduli Penegakan Hukum – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan Mitra Parlemen Peduli Industri Kreatif & UMKM Menteri BUMN RI, Dr. H. Erick Thohir, B.A., M.BA. Sumber : https://www.waspada.id/nusantara/pimpinan-dpr-mpr-dpd-ri-legislator-dan-pimpinan-mitra-kerja-terima-kwp-award-2023/

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong bangsa ini kembali mengimplementasikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan Pancasila. LaNyalla dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-19 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Minggu (1/10/2023), mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. “DPD RI menawarkan gagasan untuk memperkuat sistem bernegara Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan masa depan dunia yang lebih kompleks,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dalam perjalanannya hingga tahun 2023 ini, DPD RI selalu berusaha maksimal memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara melalui tugas utamanya, yaitu memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. “Meskipun dengan keterbatasan wewenang yang ada, DPD RI terus mencari terobosan dalam upaya memaksimalkan peran sebagai wakil daerah,” tutur LaNyalla. LaNyalla menyebut DPD RI juga selalu berusaha untuk berperan sebagai lembaga yang memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Karena DPD RI sejatinya adalah wakil dari setiap provinsi yang tidak berbasis dari kelompok politik atau partai politik. Oleh karena itu, DPD RI terus bergerak menawarkan gagasan besar berupa inisiatif kenegaraan dalam rangka membangun kesadaran kolektif bangsa untuk kembali menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat. “Hal ini dilakukan agar kedaulatan rakyat yang hakiki dan cita-cita serta tujuan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud secara cepat dan nyata demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur,” tegas LaNyalla. LaNyalla berharap cita-cita yang tengah digagas demi perbaikan bangsa dan negara ini dapat menemukan momentum di usia ke-19 DPD RI. “Dengan demikian, dalam dua dekade perjalanannya, DPD RI mampu menghasilkan _legacy_ yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, khususnya bagi generasi masa depan,” kata LaNyalla. Sebagaimana diketahui, DPD RI tengah mendorong konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Ada lima proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI. Diantaranya adalah mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, pembatasan masa jabatan presiden, menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM, serta penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara dengan tetap menggunakan azas Demokrasi Pancasila. Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua III DPD RI Sultan B Najamudin, Senator Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), Fahira Idris (DKI Jakarta), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol, dan Kabiro PHM DPD RI Mahyu Darma, serta pejabat lainnya. Hadir pula Pejabat Eselon I MPR RI, Kepala Cabang Bank BNI, BRI dan Mandiri serta seluruh tamu undangan lainnya. Sumber : https://duta.co/hut-ke-19-dpd-ri-lanyalla-tegaskan-komitmen-upaya-penguatan-kedaulatan-rakyat-berdasarkan-pancasila

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa dari 64 perguruan tinggi di Universitas Teknokrat Indonesia (UTI). Mahasiswa tersebut merupakan peserta pertukaran mahasiswa merdeka (PMM) batch 3 inbound UTI. Mahasiswa PMM tersebut berasal dari lima pulau yakni Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan Maluku. Pendidikan politik tersebut digelar dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2023/2024, di Gelanggang Mahasiswa kampus setempat. Kegiatan juga diikuti mahasiswa baru dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada Kamis hingga Sabtu (21-23/9). Bustami mengajak mahasiswa untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Ia menjelaskan Indonesia adalah negara heterogen sehingga membutuhkan peran semua pihak dalam merawat kebhinekaan. "Merawat dan menjaga stabilitas di negara ini bukan hal mudah. Negara yang heterogen ini harus diisi SDM berkualitas," kata mantan Bupati Way Kanan itu. Menurut dia, keberadaan mahasiswa, termasuk mahasiswa UTI, berperan amat penting bagi masa depan bangsa ini. "Mahasiswa UTI akan mengisi simpul-simpul kehidupan baik di politik hingga ekonomi di negara ini," kata dia. Senator asal Lampung itu juga mengatakan sumbangsih dan segenap pengabdiannya, UTI turut menjadi bagian dari sejarah kemajuan bangsa. "Kita harus punya kesamaan visi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik," ujarnya. Menurut Bustami, para mahasiswa UTI sudah tepat memilih kampus yang baik untuk menimba ilmu. "Memilih kampus tidak boleh sembarangan. Mahasiswa UTI sudah tahu jurusan yang akan diambil dan menata masa depan, mengeksplorasi kemampuan," kata dia. Bustami optimistis bahwa lulusan UTI menjadi enterpreneur dan pimpinan baik yang baik di masa depan, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta. Ia mengimbau mahasiswa untuk memperbanyak ruang diskusi untuk memiliki pengetahuan luas setelah lulus dalam memilih bidang pekerjaan yang akan digeluti, misalnya dalam bidang politik. Bustami menjelaskan metode rekrutmen elit politik saat ini sudah semakin baik. "Kalian adalah masa depan bangsa. Jika Anda ingin melihat masa lalu, lihatlah Anda hari ini. Hari ini saya bisa jadi Wakil Ketua Komite II DPD RI karena di masa lalu saya bekerja keras," kata dia. Ia memotivasi mahasiswa UTI untuk giat belajar demi masa depan yang gemilang. "Mahasiswa harus mengisi waktu dengan hal penting. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Jadilah manusia yang berpikir untuk masa depan," kata dia. Bustami menegaskan bahwa disiplin menjadi keharusan, kesetiaan adalah kebanggaan, dan kehormatan adalah segalanya. Ia mengisahkan perjuangannya menjadi insan politik sejak mahasiswa sudah belajar dan bergabung di berbagai organisasi internal dan ekstrenal kampus. "Organisasi internal ada BEM, dan eksternal ada banyak pilihan di luar sana," ujarnya. Bustami mengklaim sukses menjadi bupati hingga senator tanpa menggunakan money politic. "Banyaklah bergaul, bangunlah jejaring," kata dia. Menurut dia, kampus tidak boleh dipakai untuk politik praktis. Tetapi, mahasiswa tidak boleh buta politik. "Silahkan mahasiswa memilih dari 16 partai politik yang ada. Jadi setelah lulus kuliah, kalian bisa memilih apakah ingin menjadi orang partai politik atau orang independen seperti saya. Semua ada panggungnya," kata dia. Pada sesi tanya jawab, para mahasiswa antusias bertanya tentang berbagai hal antara lain mengenai pemerataan fasilitas pendidikan, capaian yang sudah dilakukan, hingga tantangan pemerataan infrastruktur di pelosok daerah. Guna memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat, UTI telah membuka Program Kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dua tahun. Pendaftarannya masih dibuka hingga akhir bulan September 2023, dan sudah terakreditasi A dan B. Sumber : https://www.lampost.co/berita-anggota-dpd-ri-beri-pendidikan-politik-mahasiswa-di-universitas-teknokrat-indonesia.html

Terpilihnya Lalu Gita Ariadi menjadi Pejabat Gubernur Nusa Tanggara Barat (Pj Gubernur NTB) diharapkan bisa meneruskan cita-cita pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. “Mudah-mudahannya adanya Pj Gubernur bisa meneruskan dalam rangka meneruskan pembangunan di NTB,” katanya Ketua PPUU DPD RI, Dedi Iskandar Batubara saat rapat Pemaparan terkait Pemantauan dan peninjauan U Nomor 03 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Gedung Sangkarean Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (21/09). Selain itu, DPD RI juga mengingatkan kasus korupsi masih banyak terjadi di lingkup pemerintahan, data dari periode 2004 hingga 2022 terdapat 1.315 kasus tindak pidana korupsi (TPK) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyaknya kasus koruspsi ini menbuat para pengangku kebijakan cukup khawatir dalam membuat kebijakan, terutama terkait pengelolaan anggaran. “Meskipun hal itu bertujuan untuk pembangunan, pemberdayaan, atau pelayanan. Akibatnya pertumbuhan realisasi anggaran menjadi lambat,” kata Dedi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada masyarakat, juga menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara oleh pejabat pemerintahan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik KKN. Sumber : https://mandalika.pikiran-rakyat.com/ntb/pr-2777149280/dpd-ri-pj-gubernur-ntb-diharapkan-bisa-meneruskan-cita-cita-pembangunan

Komite II DPD RI berdiskusi dengan PT Freeport Indonesia untuk mencari solusi terkait persoalan pengelolaan tailing. Pengelolaan tailing tersebut dikeluhkan masyarakat di tiga distrik di Papua Tengah karena disebut telah mencemari habitat sungai, kematian ekosistem sungai, pengendapan sungai dan bahkan pesisir laut. “Jadi rapat kerja hari ini untuk menindaklanjuti pertemuan yang dilaksanakan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada tanggal 9 Juni 2023 lalu,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat di Gedung GBHN Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (11/9). “Jadi kehadiran Komite II DPD RI untuk mencari solusi bukan menjadi pemantik,” tegasnya. Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Fahira idris menyarankan persoalan limbah itu harus bisa segera diselesaikan secepatnya. Menurutnya, jangan sampai persoalan ini berlarut-larut karena akan berdampak negatif bagi masyarakat. “Seharusnya persoalan limbah ini segera diselesaikan, karena berdampak buruk kepada masyarakat dan ekosistem,” terangnya. Di kesempatan yang sama, anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Emma Yohanna mengatakan, PT Freeport Indonesia diminta memiliki pendekatan program sesuai dengan budaya yang ada. “Jadi PT Freeport bisa menyesuaikan program sesuai dengan budaya yang ada. Jangan hanya proyek-proyek saja,” terangnya. Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk menjelaskan pihaknya telah bertindak cepat terkait dugaan pencemaran dari tailing PT Freeport Indonesia di beberapa distrik. Pihaknya juga telah membentuk tim khusus di tingkat provinsi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “Persoalan ini memang sudah cukup lama. Jadi hasil dari tim kami, bahwa sampel kami di lapangan sudah di uji coba laboratorium. Jadi tinggal menunggu hasil lab dari PT Freeport Indonesia seperti apa,” lontarnya. Di tempat yang sama, Plt. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Suswantono menjelaskan PT Freeport Indonesia telah melaksanakan pemanfaatan tailing untuk pembuatan batako dan paving block. Kemudian batako dan paving block itu dimanfaatkan dalam pembangunan rumah ibadah dan konstruksi jalan untuk masyarakat sekitar dan juga di Sorong, Papua Barat. “PT Freeport Indonesia masih on track dalam pengelolaan tailing sesuai dengan Roadmap Pengelolaan Tailing sampai dengan saat ini. Ini dibuktikan dengan pemantauan kualitas air di titik pemantauan Sungai Banti yaitu Kelapa Lima dan Pandan Lima,” tegasnya. Selain itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan pihaknya telah menerbitkan izin pemanfaatan tailing. Pemanfaatan tailing ini mendapat dukungan dari Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR melalui surat keputusan bersama Menteri LHK, Menteri PUPR dan Menteri BUMN No.SK.780/Menlhk/Setjen/PLB.3/10/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Kebijakan Pemanfaatan Tailing PT. Freeport Indonesia. “Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan tailing tersebut, Dirjen PSLB3 telah menerbitkan peraturan Dirjen PSLB3 No. P.1/PSLB3/Set/Kum.1/1/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tailing PTFI tanggal 6 Januari 2020,” ujarnya. Menanggapi pernyataan dari DPD RI, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas mengatakan, pihaknya memiliki dokumen AMDAL 300 K Tahun 1997 yang sudah memprediksi terjadinya pendangkalan di Muara Ajkwa. Pendangkalan itu disebabkan faktor alami akibat tingginya tingkat sedimentasi di wilayah selatan Pulau Papua. "Material sisa dari hasil pengolahan yang dihasilkan oleh tailing. Tailing tidak memiliki kandungan racun atau mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia secara jangka pendek maupun jangka panjang. Didasarkan pada hasil penelitian dan analisa laboratorium (Test Karakteristik, TCLP, LD50, LC50 Sub Kronik)," ujar Clayton. Sumber : https://kumparan.com/kumparannews/komite-ii-dpd-ri-diskusi-dengan-freeport-cari-solusi-persoalan-tailing-21AWUNjBNDl/full