AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
22 September 2023 oleh ntb
Terpilihnya Lalu Gita Ariadi menjadi Pejabat Gubernur Nusa Tanggara Barat (Pj Gubernur NTB) diharapkan bisa meneruskan cita-cita pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.
“Mudah-mudahannya adanya Pj Gubernur bisa meneruskan dalam rangka meneruskan pembangunan di NTB,” katanya Ketua PPUU DPD RI, Dedi Iskandar Batubara saat rapat Pemaparan terkait Pemantauan dan peninjauan U Nomor 03 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Gedung Sangkarean Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (21/09).
Selain itu, DPD RI juga mengingatkan kasus korupsi masih banyak terjadi di lingkup pemerintahan, data dari periode 2004 hingga 2022 terdapat 1.315 kasus tindak pidana korupsi (TPK) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Banyaknya kasus koruspsi ini menbuat para pengangku kebijakan cukup khawatir dalam membuat kebijakan, terutama terkait pengelolaan anggaran.
“Meskipun hal itu bertujuan untuk pembangunan, pemberdayaan, atau pelayanan. Akibatnya pertumbuhan realisasi anggaran menjadi lambat,” kata Dedi.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada masyarakat, juga menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara oleh pejabat pemerintahan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik KKN.
