AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Senator Jakarta
Pimpinan DPD RI 2024-2029
Ondel-Ondel Budaya Betawi
Gelora Bung Karno
Jakarta International Stadium
Masjid Istiqlal
Gedung Parlemen Senayan
Kota Tua Jakarta
Serba-Serbi Bundaran Hotel Indonesia
Monumen Nasional - DKI Jakarta
13 April 2026 oleh jakarta
oleh jakarta
oleh jakarta
23 Januari 2026 oleh jakarta
23 Januari 2026 oleh jakarta
Jakarta, 12 April 2026 — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan apresiasi atas sukses dan meriahnya gelaran Lebaran Betawi 2026 yang berlangsung selama tiga hari (10-12 April 2026) di Lapangan Banteng, Jakarta. Antusiasme masyarakat yang tinggi, ragam atraksi budaya, serta keterlibatan pelaku UMKM dinilai menjadi bukti kuat bahwa Lebaran Betawi semakin relevan dan dicintai lintas generasi. “Lebaran Betawi tahun ini terasa semakin hidup, inklusif, dan membanggakan. Ini bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga ruang kebersamaan yang memperkuat identitas Jakarta sebagai kota yang berakar kuat pada tradisi. Dengan kolaborasi dan konsistensi, saya optimistis, dari sebuah hajatan lokal, Lebaran Betawi mampu menjadi produk wisata global,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Ahad (12/4). [image]WhatsApp Image 2026-04-13 at 07.54.15.jpeg[/image] Gelaran Lebaran Betawi 2026 menghadirkan berbagai kekayaan budaya mulai dari ondel-ondel, lenong, silat, hingga kuliner khas seperti kerak telor dan dodol Betawi, sekaligus menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda di tengah arus modernisasi. Menurut Senator Jakarta ini, keberhasilan penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum penting untuk membawa Lebaran Betawi naik kelas, tidak hanya sebagai hajatan lokal, tetapi sebagai produk wisata budaya berskala global. Dengan potensi yang dimiliki, sambung Fahira Idris, Lebaran Betawi sangat mungkin bertransformasi menjadi event kelas dunia, sejajar dengan Sapporo Snow Festival di Jepang, Holi Festival di India, Taiwan Lantern Festival, bahkan seperti Jember Fashion Carnaval yang sudah mendunia. [image]WhatsApp Image 2026-04-13 at 07.54.15 (1).jpeg[/image] Ketua Umum Bang Japar ini mengungkapkan, ada sejumlah alasan kuat mengapa Lebaran Betawi memiliki potensi global. Pertama, karakter budaya Betawi yang unik sebagai hasil akulturasi berbagai budaya dunia menjadikannya memiliki daya tarik yang berbeda dibanding festival lain. Kedua, kekayaan atraksi budaya yang tidak hanya atraktif secara visual, tetapi juga memiliki nilai filosofis kuat seperti tradisi hantaran, nyorog, hingga silaturahmi lintas generasi. Ketiga, Lebaran Betawi juga memiliki kekuatan sebagai etalase ekonomi kreatif, khususnya bagi UMKM kuliner dan produk budaya lokal yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. “Lebaran Betawi ini lengkap. Ada budaya, ada kuliner, ada nilai spiritual, ada kebersamaan. Ini adalah paket lengkap yang sangat potensial menjadi magnet wisata global jika dikelola dengan tepat,” ujarnya. [image]WhatsApp Image 2026-04-13 at 07.54.16.jpeg[/image] Untuk mewujudkan hal tersebut, Fahira Idris memaparkan sejumlah strategi kunci agar Lebaran Betawi mampu naik kelas menjadi festival internasional. Pertama, menetapkan kalender event yang pasti setiap tahun agar wisatawan mancanegara dapat merencanakan kunjungan sejak jauh hari. Kedua, memperkuat branding global dengan ikon yang kuat seperti ondel-ondel serta narasi budaya Betawi sebagai wajah Jakarta di mata dunia. Ketiga, meningkatkan kualitas pertunjukan budaya menjadi lebih atraktif dan berstandar internasional, termasuk pengemasan yang lebih teatrikal dan ramah bagi wisatawan asing. Keempat, menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung, seperti workshop budaya, wisata kuliner, hingga paket “Lebaran Betawi Experience”. Kelima, memperkuat promosi global melalui kolaborasi dengan kementerian, pelaku industri pariwisata, hingga influencer internasional. Keenam, memastikan dukungan infrastruktur dan fasilitas berstandar global, termasuk akses transportasi, informasi multibahasa, dan kenyamanan kawasan. Ketujuh, memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, komunitas budaya, dan swasta agar pengelolaan festival semakin profesional dan berkelanjutan. “Jakarta tidak hanya harus maju secara ekonomi, tetapi juga harus kuat secara identitas budaya. Lebaran Betawi adalah salah satu wajah Jakarta yang bisa kita tampilkan ke dunia,” ujarnya.
Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinkronisasi aspirasi daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, selaku Pimpinan DPD RI dalam keynote speech menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran strategis dan konstitusional dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, aspirasi daerah harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional. “Pertanyaannya bukan lagi apakah aspirasi daerah didengar, tetapi apakah aspirasi tersebut benar-benar masuk dan diolah dalam kebijakan nasional. Dokumen usulan RKP yang disusun DPD RI merupakan intisari dari puluhan ribu aspirasi masyarakat daerah yang dihimpun melalui kunjungan kerja dan masa reses Anggota DPD RI di seluruh Indonesia,” ujar Yorrys. Dalam kesempatan tersebut, DPD RI secara resmi menyerahkan Dokumen Aspirasi Daerah untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Penyerahan dokumen tersebut merupakan bentuk kontribusi DPD RI dalam memastikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKP. Rakernas dilanjutkan dengan pemaparan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alpyanto Ruddyard, terkait arah kebijakan pembangunan nasional serta mekanisme penyusunan RKP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. “Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan realitas pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan lebih searah, berdampak, dan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Febrian. Lebih lanjut, Febrian menjelaskan bahwa rancangan RKP akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional dan APBN, sehingga masukan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional. Rakernas ini diikuti oleh perwakilan Bappeda dari seluruh provinsi di Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta berbagai tantangan dalam perencanaan pembangunan di daerah masing-masing. Melalui kegiatan ini, DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat daerah agar dapat terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan nasional. DPD RI memandang bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (AGS)
Jakarta - Sekretariat Jenderal DPD RI meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). WBK itu diraih berkat upaya dalam memperkuat pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan sebagai fondasi utama perjuangan aspirasi daerah. "Predikat ini dipandang bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI," kata Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen. Pol.Mohammad Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026). Dia mengatakan bahwa birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat agar DPD RI mampu menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan daerah secara optimal. Menurutnya, kualitas pelayanan publik di Setjen DPD RI berkorelasi langsung dengan efektivitas penyerapan, pengelolaan, dan perjuangan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional. "Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini kami maknai sebagai penguatan fondasi kelembagaan. Pelayanan publik yang bersih dan akuntabel adalah kunci agar aspirasi daerah dapat disalurkan dan diperjuangkan secara kredibel oleh DPD RI," ucap Iqbal. Iqbal menambahkan bahwa Setjen DPD RI memiliki karakter pelayanan publik yang khas karena seluruh layanannya diarahkan untuk mendukung kerja keanggotaan DPD RI, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga penguatan hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus berdampak pada kualitas kerja kelembagaan. "Reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI harus terasa dampaknya, bukan hanya di internal organisasi, tetapi juga oleh masyarakat daerah yang aspirasinya diperjuangkan melalui DPD RI," ujar Mohammad Iqbal. Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa capaian WBK menjadi pijakan penting untuk mendorong konsistensi integritas di seluruh unit kerja Setjen DPD RI. Dia menilai tanpa sistem pelayanan yang profesional dan berintegritas, kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan daerah akan sulit dibangun secara berkelanjutan. "Kepercayaan publik terhadap DPD RI sangat ditentukan oleh kualitas dukungan kelembagaan. Karena itu, WBK bukan titik akhir, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan," tutup Iqbal. Sebagai informasi tambahan, Predikat Wilayah Bebas Korupsi tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan ZI dan SAKIP Award 2025 yang digelar di Aula Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (11/2). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan diterima oleh perwakilan Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu Kepala Biro Protokol Hubungan Masyarakat dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma. Predikat WBK merupakan yang pertama kali diraih oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi Setjen DPD RI dan diharapkan menjadi pengungkit bagi penguatan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menopang peran DPD RI sebagai penyalur aspirasi daerah di tingkat nasional. Sumber: (https://news.detik.com/berita/d-8351165/setjen-dpd-ri-raih-predikat-wilayah-bebas-korupsi-dari-kemenpan-rb)
Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinkronisasi aspirasi daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, selaku Pimpinan DPD RI dalam keynote speech menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran strategis dan konstitusional dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, aspirasi daerah harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional. “Pertanyaannya bukan lagi apakah aspirasi daerah didengar, tetapi apakah aspirasi tersebut benar-benar masuk dan diolah dalam kebijakan nasional. Dokumen usulan RKP yang disusun DPD RI merupakan intisari dari puluhan ribu aspirasi masyarakat daerah yang dihimpun melalui kunjungan kerja dan masa reses Anggota DPD RI di seluruh Indonesia,” ujar Yorrys. Dalam kesempatan tersebut, DPD RI secara resmi menyerahkan Dokumen Aspirasi Daerah untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Penyerahan dokumen tersebut merupakan bentuk kontribusi DPD RI dalam memastikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKP. Rakernas dilanjutkan dengan pemaparan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alpyanto Ruddyard, terkait arah kebijakan pembangunan nasional serta mekanisme penyusunan RKP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. “Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan realitas pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan lebih searah, berdampak, dan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Febrian. Lebih lanjut, Febrian menjelaskan bahwa rancangan RKP akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional dan APBN, sehingga masukan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional. Rakernas ini diikuti oleh perwakilan Bappeda dari seluruh provinsi di Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta berbagai tantangan dalam perencanaan pembangunan di daerah masing-masing. Melalui kegiatan ini, DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat daerah agar dapat terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan nasional. DPD RI memandang bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (AGS)
LAPOR SENATOR
Lapor Senator Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
WEBSITE SATELIT DPD RI
