Rahmijati Jahja Himpun Aspirasi Warga Pulubala untuk Perbaikan Infrastruktur dan Dukungan Pertanian

04 Agustus 2026 oleh admin

Gorontalo, dpd.go.id– Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Hj. Rahmijati Jahja, menghimpun aspirasi masyarakat Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dalam kegiatan reses pada Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas, di antaranya perbaikan jalan, pembangunan jembatan, serta bantuan bibit jagung untuk mendukung produktivitas pertanian.

Kegiatan reses berlangsung dihadiri oleh Kepala Desa Alimin Momiyo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, dan puluhan warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayahnya.

Rahmijati Jahja menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui fungsi representasi DPD RI.

“Reses merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami inventarisasi dan teruskan kepada kementerian maupun lembaga terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya," ujar Rahmijati Jahja.

Menurut warga, kondisi sejumlah ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan telah menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian. Selain itu, petani juga berharap adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan bibit jagung yang berkualitas guna meningkatkan hasil panen.

Menanggapi hal tersebut, Rahmijati Jahja menilai bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian harus berjalan secara beriringan karena keduanya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Saya akan mengawal aspirasi ini agar menjadi perhatian pemerintah. Infrastruktur yang baik akan memperlancar aktivitas masyarakat, sementara dukungan terhadap sektor pertanian akan memperkuat perekonomian warga," tambahnya.

Melalui kegiatan reses ini, DPD RI terus berkomitmen memperkuat fungsi penyerapan dan pengawalan aspirasi daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada kepentingan masyarakat.