Komite IV DPD RI Bahas Realisasi dan Problematika KUR Serta Inklusi Keuangan Di Jambi

16 April 2026 oleh admin

dpd.go.id Jambi — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka membahas realisasi dan permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta inklusi keuangan di Provinsi Jambi. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi dengan melibatkan pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun nonbank, sebagai mitra kerja Komite IV.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Hj. Elviana, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan anggaran negara, khususnya dalam penyaluran KUR. Ia menekankan pentingnya memperoleh gambaran menyeluruh terkait penyaluran KUR kepada UMKM dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi), termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di daerah.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana penyerapan KUR di Provinsi Jambi, baik dari sisi cakupan maupun efektivitasnya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih strategis, solutif, dan sesuai kebutuhan masyarakat daerah,” ujarnya.

Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, memaparkan bahwa hingga triwulan I 2026, penyaluran KUR menunjukkan peningkatan signifikan secara tahunan (year on year/yoy), mencapai 109,74 persen. Peningkatan tersebut didominasi oleh kredit Ultra Mikro yang tumbuh sebesar 178,31 persen.

Ia menambahkan, pada Maret 2026, penyaluran KUR didominasi oleh KUR Mikro sebesar 54,07 persen. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan pada dua skema kredit, yakni Ultra Mikro sebesar 2.401,11 persen dan KUR Mikro sebesar 133,15 persen.

“OJK berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk LPS dan BPS, dapat mengidentifikasi wilayah yang masih memerlukan peningkatan inklusi keuangan,” kata Yan.

Dari sisi perbankan daerah, perwakilan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi menyampaikan bahwa total plafon penyaluran KUR mencapai Rp1,68 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 12.733 orang. Penyaluran tersebut didominasi sektor pertanian dan perkebunan.

Sementara itu, perwakilan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Area Jambi mengungkapkan bahwa kredit komersial didominasi sektor pertanian sebesar 43,33 persen dan perdagangan 43,22 persen. Adapun untuk KUR, sektor pertanian mendominasi sebesar 65,68 persen, diikuti perdagangan 30,95 persen, serta sektor lainnya seperti penyediaan akomodasi dan aktivitas rumah tangga.

Perwakilan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Jambi menyampaikan sejumlah kendala dalam penyaluran KUR, di antaranya terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta rendahnya literasi keuangan masyarakat.

“Kami terus melakukan edukasi agar masyarakat yang membutuhkan dapat memahami dan mengakses fasilitas KUR secara optimal,” ujarnya. Menutup kegiatan tersebut, Dr. Hj. Elviana, M.Si., menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.

Ia juga mendorong OJK dan industri perbankan untuk lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat layanan keuangan.

“Inklusi keuangan di Provinsi Jambi harus terus ditingkatkan karena memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.