Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi mulai melarang sampah organik dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung per 1 April 2026. TPA tersebut kini hanya menerima sampah anorganik atau residu. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi penanganan sampah berkelanjutan di Bali untuk mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di sisi lain, masyarakat Bali mengeluhkan kebijakan pemerintah Provinsi, karena tidak adanya solusi terkait kebijakan pembuangan sampah di Provinsi Bali. Sebelum dibuang, sampah harus dipilah terlebih dahulu, mana yang sampah organik dan mana yang non organik. Swakelola sampah yang biasa mengambil sampah warga Bali saat ini tidak menerima sampah organik. Karena susahnya membuang sampah, sebagian masyarakat Bali memilih untuk membakar sampah, karena tidak adanya tempat untuk membuang sampah. Hal ini juga memicu pencemaran lingkungan, dan bisa mengganggu kesehatan warga Bali. Salah satu senator DPD RI Arya Wedakarna (AWK) ikut bersuara terkait kebijakan sampah di Provinsi Bali. AWK berpendapat bahwa tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang membakar sampah. Seperti diketahui bahwa masyarakat Bali ini tidak semua yang memiliki tebe, tidak semua rumah-rumah di Bali berukuran besar. Ada yang cuman satu are kurang, malah ada yang tinggal di kos-kosan. Tentu mustahil bagi mereka untuk membuat tebe modern dan tyang jika mereka akhirnya tidak bisa membuang sampah di suwung, tidak bisa membuang di sungai, maupun di jalan tentunya, solusinya hanya dibakar. "Disinilah sebenarnya pemerintah lokal harus mengantisipasi dari awal, saya juga meminta kepada penyelenggara pemerintahan Executive untuk tidak terlalu keras juga kepada masyarakat," ujarnya. Ketidak becusan ini terjadi karena ketidakmampuan dari pemerintah lokal baik itu pemerintah dari kabupaten dan kota yang tidak mampu mengurus sampah di Provinsi Bali. Jadi saya minta dalam injured time ini sampai nantinya pemerintah pusat benar benar mengirimkan mesin insenerator. Saya minta agar jangan hanya menyalahkan warga, jangan hanya menghukum warga. Bahkan saya berpikir bahwa iuran sampah yang selama ini dibebankan masyarakat, jika memang tidak ada pelayanan pengangkutan sampah, sebaiknya iuran sampah nike dibatalkan atau di freeze jadi tidak dipungutkan seperti itu. Jadi kasihan masyarakat Bali, mau buang sampah di luar kena tegur, sekarang buang sampah juga tidak tau kemana karena suwung tutup, tyang berharap agar pemerintah bisa lebih bijaksana. Kami DPD RI tetap memantau dan juga mengawal agar mesin dan antara yang akan di kirimkan oleh pusat segera tiba di Bali. Astungkara tahun niki bereslah. Mudah mudahan pemerintah Bali segera melobi lobi lah ya, agar tetap ikuti arahan dari pusat sementara niki nggeh. Ini jujur bukan urusan pusat sebenarnya, ini adalah urusan Gubernur, Bupati, Walikota. Selain itu pemerintah Kabupaten Badung membuat sanksi tegas denda Rp25 juta atau kurungan 3 bulan bagi warga yang membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah dari rumah efektif mulai april 2026. Dengan dasar Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Sumber: https://www.jawapes.or.id/2026/04/ini-tanggapan-arya-wedakarna-terkait.html

Banyaknya aspirasi yang diterima terkait berbagai persoalan dan dinamika dalam bidang kemigrasian saat ini menginisiasi Komite I DPD RI untuk melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 63 Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut berbagai aspirasi tersebut, Komite I meninjau langsung persoalan-persoalan keimigrasian yang muncul di Provinsi Bali melalui kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali. Dalam kunjungan ini, para Senator yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Komite I Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua I Carel Simon Petrus, Wakil Ketua III Dr. Muhdi dan Senator Tuan Rumah Arya Wedakarna (AWK) disambut langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Felucia Sengky Ratna. Sementara para Senator lainnya yang hadir adalah Hj. Leni Haryati John Latief, H. Achmad Azran, Aanya Rina Casmayanti, H. MZ Amirul Tamim, Ian Ali Baal Masdar, Paul Finsen Mayor, Haji Uma Sudirman, Sopater, Fritz Tobo Wakasu, Syarif Mbuinga, Penrad Siagian, Muhammad Mursyid, M. Sum Indra, Jialyka Maharani, Abdul Hakim, Ismeth Abdullah, Kondang Kusumaning, Ade Yuliasih, TGH. Ibnu Halil, Abraham Lyanto, Maria Goreti, Muhammad Hidayattollah, Hasan Basri, Cherish Harriette, MZ Amirul Tamim, A. Ian Ali Ba al Masdar, Bisri As Shiddiq, Sultan Hidayat dan Paul Finsen Mayor. Senator Tuan Rumah Arya Wedakarna yang pertama didaulat memberikan sambutan, menegaskan kondisi Bali saat ini sebenarnya masih belum pulih sepenuhnya terkait dengan angka pariwisata. Namun demikian, Bali masih mampu menyumbangkan sekitar 7 (tujuh) juta wisatawan setiap tahunnya dan berperan besar dalam menambah devisa negara. Kedatangan Komite I karenanya menjadi sangat strategis untuk membahas aneka masalah dalam bidang keimigrasian, yang salah satunya adalah kebutuhan akan infrastruktur. Gedung yang ada saat ini masih menjadi satu dari tiga Kanwil yang ada. Bali membutuhkan Kantor Imigrasi yang menjadi prototipe secara internasional termasuk pula penguatan sumber daya manusianya. Oleh sebab itu perlu kita dukung bersama pembangunan kantor-kantor baru seperti di Kabupaten Gianyar dan di Nusa Penida. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung yang juga turut memberikan sambutan, menyampaikan bahwa DPD RI mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasan tersebut ke DPR untuk ditindaklanjuti. Dalam kesempatan ini DPD RI melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Keimigrasian. Dalam kaitan itu, DPD RI menerima berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan keimigrasian dan aspirasi ini menjadi menjadi bahan bagi kita sekalian dalam pertemuan ini. Aspirasi tersebut menunjukkan adanya berbagai masalah dan tantangan dalam bidang imigrasi. Karena itu, DPD RI mencoba untuk ikut berperan memberikan dukungan dan penguatan agar keimigrasian dapat berjalan lebih profesional dan akuntabel. Dalam pertemuan ini kami juga ingin mendapatkan gambaran yang utuh dari Kanwil mengenai pelaksanaan kebijakan keimigrasian di wilayah Bali sekaligus ingin mendengar masalah dan hambatan dari para pemangku kepentingan daerah, dan para Senator diharapkan dapat memberikan feedback positif atas masalah yang ada. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Felucia sangat menyambut baik kedatangan para Senator ke kantornya dan mengharapkan adanya dukungan dan masukan-masukan yang positif yang dapat menunjang peningkatan Kinerja Kantor Keimigrasian. Dalam paparannya Kepala Kanwil menyampaikan peta kerawanan di daerah Kantor Imigrasi Ngurai Rai, Kantor Imigrasi Denpasar, Kantor Imigrasi Singaraja, data orang asing yang masuk ke Bali. Sejauh ini, Paspor yang sudah diterbitkan sebanyak 29 ribu paspor lebih. Pihaknya juga berkomitmen untuk melayani sebaik-baiknya pengurusan izin tinggal dan penghapusan biaya overstay. Selain itu, “layanan di Bandara Ngurah Rai juga sudah diusahakan lebih baik dengan adanya pemanfaatan sistem pemeriksaaan keimigrasian otomatis berbasis biometrik yang disebut autogate dan sistem ini berhasil memangkas antrean Panjang di bandara”, tegasnya. Pemanfaatan Passanger Analysis Unit (PAU) juga dioptimalisasi untuk meningkatkan pemeriksaan, pengamanan dan mencegah potensi pelanggaran keimigrasian terkait proses keluar masuknya orang asing, sekaligus pembentukan unit reaksi cepat, patroli keimigrasian yang humanis sebagai unsur penunjangnya. Felucia melanjutkan, Kantor Imigrasi juga berkolaborasi dengan desa untuk memberikan edukasi mengenai bahaya dan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan membentuk desa binaan dan pengukuhan Petugas Imigasi Pembina Desa (PIMPASA). Diharapkan program ini mampu mencegah TPPO melalui pendekatan berbasis komunitas. “Sementara itu upaya digitalisasi juga terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat”, pungkasnya. Dalam kegiatan ini beberapa Senator juga menyampaikan pandangan dan masukannya. Sultan Hidayat misalnya, menanyakan bagaimana imigrasi Bali dalam menangani para turis, mengingat banyak juga kasus yang dilakukan para turis yang tidak etis dan bahkan tidak menghargai aparat penegak hukum. Sultan juga sangat menghargai pelestarian dan penegakan hukum dan masyarakat adat dalam berbagai bidang kehidupan termasuk di dalam bidang keimigrasian. Tapi hal ini juga menurutnya harus pula dibarengi dengan upaya penegakan hukum negara (nasional) yang tegas terhadap para turis yang melanggar. Dilain pihak, Senator Jiyalika Maharani menyoroti fenomena salah satu talenta Bali yang Bernama Norman Karmelita yang menjadi artis idol K-Pop. Norman ini memegang paspor hijau (Indonesia). Tapi muncul indikasi seperti kurang menghargai paspor tersebut. “Bagaimana agar kita dapat memberikan penguatan terhadap ranking paspor Indonesia”, katanya. Sementara itu, Senator Abraham Liyanto mempertanyakan bagaimana upaya imigrasi Bali untuk menyesuaikan diri dengan kondisi geopolitik sekarang ini dikaitkan dengan pelayanan keimigrasian yang cepat, aman, tertib dan transparan namun juga ketat yang mampu mencegah penyelundupan narkoba. Kemudian, Senator Carel Simon Petrus menanyakan lebih lanjut paparan dari Kakanwil mengenai pembebasan biaya overstay, bagaimana teknis pembebasan ini? Senator Dr. Muhdi menambahkan mengenai perlunya penambahan kewenangan dari Imigrasi karena memang bidang kerjanya yang begitu luas. Dengan demikian, imigrasi dapat lebih efektif di dalam menjalankan tugasnya. Sebagai perbandingan misalnya, di Amerika bahkan ada yang disebut immigration court. Kenapa imigrasi kita juga tidak diberikan juga kewenangan seperti itu untuk mengadili kasus-kasus keimigrasian sebagaimana halnya pengadilan pajak yang menangani kasus pajak. Selanjutnya, Senator KH Mursyid lebih menyoroti menurunnya tingkat kebersihan dan juga pola pembayaran biaya masuk turis asing ke Bali yang dipungut sebesar 150 ribu. Mursyid mengingatkan agar pembayaran tersebut terintegrasi dan tidak manual. Dalam perspektif yang lain lagi, Senator Penrad Siagian menyoroti masih adanya pungli atau celah-celah korupsi dalam ruang-ruang keimigrasian, seperti misalnya kondisi overstay yang dapat dijadikan ajang korupsi/pungli oleh pihak imigrasi. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Selain itu, aktivitas lembaga pemberi jasa tenaga kerja asing juga agar diperketat oleh imigrasi dan memberikan izin-izin terkait. Terakhir, Senator Amirul Tamim menanyakan terkait pajak-pajak WNA itu apa saja yang dapat dikontribusikan bagi daerah, dan bagaimana pula kemitraan strategis antara Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan Kantor Imigrasi, hal ini penting untuk percepatan pembangunan infrastruktur seperti kantor baru, rumah dinas baru dan sebagainya. Terkait dengan respon para Senator, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali menyampaikan bahwa beberapa WNA yang masih ada di rumah detensi, mereka memang tidak memiliki biaya untuk kembali ke negaranya. Pihak imigrasi sudah berkomunikasi dengan negaranya dan dijawab WNA tersebut melakukan perbuatan yang sudah berada di luar tanggung jawab negara asal. Adapula WNA yang tidak bisa kembali (dideportasi) karena negara asalnya sedang konflik. Isu ini sudah kami sampaikan ke Dirjen Imigrasi untuk melakukan Langkah strategis untuk mencapai kepastian hukum. Perihal Tindakan tegas terhadap para turis WNA sejauh ini sudah dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan iklim investasi dan juga pertimbangan kebijakan Pemprov Bali. Terkait dengan memperkuat ranking paspor RI, pihaknya juga sudah melakukan upaya untuk meningkatkan paspor Indonesia di tingkat internasional dengan memperkuat fitur-fitur security-nya. Dalam desain paspor yang baru sudah ditingkatkan berbagai aspek pengamanan, tapi kebijakan ini kemudian terbentur oleh efisiensi anggaran oleh pemerintah. Terkait dengan pengetatan masuknya orang asing juga sudah dilakukan berbagai penguatan melalui optimalisasi autogate di area bandara dengan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi orang asing yang mau masuk. Pembebasan biaya overstay dilakukan hanya sementara karena adanya konflik di timur tengah. Pembebasan ini juga harus dilengkapi dengan berbagai syarat administrasi, jadi tidak serta merta dapat diberikan. Untuk usulan penambahan kewenangan imigrasi, sebaiknya penguatan lebih dipusatkan pada daerah-daerah perbatasan tradisional, karena daerah ini menjadi jalur keluar masuknya WNA-WNI sehingga memang seharusnya lebih banyak mendapatkan perhatian pengamanan. Dengan demikian, penguatan kewenangan imigrasi di wilayah perbatasan yang idealnya dilakukan. Mengenai adanya pungli di dalam keimigrasian, pihaknya berjanji untuk melakukan pembenahan. Sejauh ini, upaya-upaya penindakan tegas juga sudah mulai dilakukan seperti pencabutan semua fasilitas negara hingga usulan pemecatan terhadap oknum pegawai yang melakukan pelanggaran. Kegiatan Kunjungan Kerja Komite I DPD RI dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Provinsi Bali ini dimulai pukul 11:00 WITA dan selesai pada 13:00 WITA.

Senator RI, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau yang lebih dikenal dengan Ni Luh Djelantik melakukan kunjungan kerja sekaligus kegiatan simakrama (pertemuan) ke Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, beberapa Waktu lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Peguyangan Kangin sebagai bagian dari agenda kunjungan daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan simakrama ini dihadiri oleh Perbekel Desa Peguyangan Kangin, Ketua BPD beserta jajaran, LPM, Bendesa Adat, para Kelihan Banjar, Kepala Dusun, serta perwakilan swakelola sampah se-Desa Peguyangan Kangin. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog terbuka antara masyarakat desa dengan Niluh Djelantik. [image]222.png[/image] Dalam kesempatan tersebut, berbagai aspirasi dan masukan disampaikan, terutama terkait penguatan pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta berbagai aspirasi lainnya. Kunjungan ini menjadi wadah penting untuk mempererat komunikasi antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan perwakilan daerah di tingkat nasional. Perbekel Desa Peguyangan Kangin menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Niluh Djelantik kepada masyarakat Desa Peguyangan Kangin. Diharapkan melalui simakrama ini, aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat pusat. Sumber: Instagram @peguyangankangin

Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE (M.Tru), M.Si (AWK) melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali pada Senin 9 Maret 2026 di Denpasar. Pertemuan tersebut membahas penguatan penanganan serta pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Bali. Pertemuan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan komitmen jajaran Imigrasi Bali untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pengawasan dan penanganan keberadaan WNA di Bali. Felucia menegaskan bahwa Imigrasi Bali akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan pengawasan terhadap WNA berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian secara maksimal, baik dalam pelayanan maupun pengawasan terhadap warga negara asing, sehingga dapat mendukung terciptanya ketertiban serta kepastian hukum,” ujar Sengky. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kondusivitas Bali sebagai destinasi internasional yang dikunjungi banyak wisatawan mancanegara. Sementara itu, Arya Wedakarna menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi Bali dalam meningkatkan pengawasan serta penanganan WNA di wilayah Bali. Menurutnya, pengawasan yang baik akan mendukung keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Melalui pertemuan ini diharapkan sinergi antara Imigrasi dan para pemangku kepentingan dapat terus diperkuat, sehingga pengawasan terhadap keberadaan WNA di Bali dapat berjalan secara optimal sekaligus mendukung pelayanan keimigrasian yang profesional dan berkualitas. Sumber:https://rri.co.id/denpasar/hukum/hukum/2250443/imigrasi-bali-komitmen-tangani-wna

Menyambut semester baru, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Primakara University menyelenggarakan Kuliah Perdana. Berlokasi di Aula Lt. 4 Primakara University, acara ini secara khusus mengangkat tema "Start Young, Grow Rich: Strategi Investasi Emas untuk Gen Z". Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk membangun semangat serta wawasan mahasiswa, terutama para mahasiswa baru FEB, dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. FEB Primakara University berkolaborasi dengan PT Pegadaian pada acara yang berlangsung pada 23 Februari 2026 tersebut menghadirkan edukasi investasi yang komprehensif. Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Denpasar 2, I Gst. Agung Bagus Sutyatmika, hadir secara langsung memberikan pemaparan mengenai strategi investasi emas yang sesuai dengan karakteristik Gen Z. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan dasar mahasiswa dan mendorong kebiasaan finansial yang sehat, seperti menabung dan menyusun anggaran (budgeting). Edukasi ini juga menyoroti emas sebagai instrumen yang familiar, mudah diakses, serta dapat menjadi pintu masuk investasi yang aman dan berkelanjutan di era digital. Kuliah perdana ini semakin istimewa dengan kehadiran Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., selaku Anggota Komite III DPD RI. Rai Mantra membawakan materi seminar bertajuk "Revolusi Pemuda", di mana ia menekankan pentingnya peran strategis generasi muda sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi maupun sosial bangsa. Sebagai wujud dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, Rai Mantra turut menyosialisasikan berbagai program beasiswa mulai dari jenjang S1, S2, hingga S3. Penyelenggaraan Kuliah Perdana ini menjadi bukti komitmen FEB Primakara University dalam menghadirkan sistem pembelajaran yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri dan peluang investasi saat ini. Melalui penguatan jejaring kolaborasi dengan mitra strategis, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas generasi muda agar dapat melangkah ke masa depan dengan lebih mandiri, berdaya saing, serta bertanggung jawab secara finansial. Sumber: https://rri.co.id/denpasar/berita-lain/2236856/rai-mantra-tekankan-peran-generasi-muda-sebagai-agen-perubahan

Konflik Israel-AS versus Iran mulai berdampak pada pariwisata Bali. Sejumlah penerbangan dari dan ke beberapa negara di Timur Tengah terganggu. Di Bandara I Gusti Ngurah Rai, kemarin (2/3), sejumlah penumpang terlihat kebingungan akibat pembatalan jadwal penerbangan. Maskapai tujuan Timur Tengah seperti Qatar Airways membuka layanan customer service desk untuk melayani penumpang yang terdampak pembatalan. Dampak konflik tersebut juga dirasakan pelaku pariwisata, karena sudah banyak pembatalan pemesanan akomodasi mulai terjadi. Ketua Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), I Kadek Adnyana, mengungkapkan sejak konflik bergulir tingkat pembatalan yang tercatat dari anggota mencapai sekitar 30 persen. “Sementara ini villa management dan villa rental melaporkan pembatalan sekitar 20 sampai 30 persen,” ujarnya. Menurut Adnyana, pembatalan dipicu penutupan jalur penerbangan di sejumlah negara akibat perang. Dampaknya terutama terasa dari pasar Eropa dan Timur Tengah. Anggota Komite III DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menilai pemerintah perlu menunjukkan empati kepada wisatawan yang terdampak dan masih berada di Bali. Ketidakpastian jadwal penerbangan, kata dia, berpotensi menimbulkan keresahan. Dia mengusulkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama pemerintah daerah membentuk satuan tugas (satgas) pelayanan. “Satgas ini penting agar wisatawan yang belum bisa kembali tetap mendapat informasi dan pelayanan yang jelas. Ini bukan sekadar soal citra, tetapi bagian dari komitmen kita sebagai destinasi pariwisata budaya,” ujar mantan Wali Kota Denpasar tersebut. Putra mantan Gubernur Bali sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk India, Ida Bagus Mantra itu mengingatkan, saat Perang Teluk 1991 terjadi pembatalan massal kunjungan wisatawan. Konflik Israel-AS dengan Iran, lanjutnya, sulit diprediksi kapan akan berakhir. Karena itu, seluruh komponen pariwisata di Bali diminta bersiap menghadapi berbagai kemungkinan. Termasuk memikirkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang jumlahnya cukup banyak di kawasan Timur Tengah."Semua harus diantisipasi sejak dini,” tandasnya. Sumber: https://radarbali.jawapos.com/pariwisata/707262899/ngeri-imbas-perang-as-israel-vs-iran-penumpang-tujuan-timur-tengah-kebingungan-okupansi-villa-merosot-begini-kata-rai-mantra#goog_rewarded

Senator RI, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau yang akrab disapa NiLuh Djelantik menghadiri acara Puncak Festival Literasi Ke-6 Kota Denpasar Tahun 2026 pada Kamis (05/03) di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar. Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi terhadap kegiatan Puncak Festival Literasi Denpasar ke-6 tahun 2026 tersebut. Kegiatan tersebut merupakan wahana positif dalam merangsang anak muda untuk berkreativitas dalam literasi. Turut hadir pada Puncak Festival Literasi Denpasar ke-6 ini Bunda Literasi Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Swandewi Eddy Mulya, dan tamu undangan lainnya untuk mengikuti acara tersebut. Saat membacakan sambutan tertulis Walikota Denpasar, Wawali Arya Wibawa mengatakan, saat ini, dunia tengah berpacu melahirkan inovasi. Kemajuan inovasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui dedikasi panjang pada penguatan literasi sejak dini. Di tengah perubahan global tersebut, Denpasar melangkah menuju kota literasi berbasis budaya, dengan menghadirkan perpustakaan, pojok baca, serta ruang-ruang kreatif di ruang publik. Denpasar menegaskan komitmennya membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dikatakannya, literasi hari ini bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kecakapan memahami informasi, memilah kebenaran, serta mengubah pengetahuan menjadi inovasi. Dari ruang-ruang literasi inilah akan tumbuh ide-ide besar, lahir kreativitas, dan terbentuk sumber daya manusia unggul yang siap membawa denpasar bersaing di tingkat nasional maupun global. Arya Wibawa menjelaskan, keberadaan perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan budaya gemar membaca dan semangat long life learning. Sejalan dengan visi perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan tidak hanya dimaknai sebagai menghadirkan pendidikan berkualitas, tetapi juga membangun ekosistem yang mendorong pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan keterampilan dan Kompetensi, penguatan karakter dan moral, serta menghadirkan ruang pemberdayaan bagi masyarakat. “Keberadaan perpustakaan juga perlu didukung oleh berbagai inovasi pengembangan literasi berbasis masyarakat dan juga dalam lingkup sekolah,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, gerakan pembudayaan gemar membaca dan literasi di Kota Denpasar saat ini sudah semakin diminati oleh masyarakat. Karenanya, perlu ada upaya kolaboratif yang semakin masif dan konsisten agar misi gerakan ini dapat dijalankan secara berkesinambungan. Duta Literasi Denpasar Jemima Mulyandari dalam laporannya mengatakan, Festival Literasi Denpasar tahun ini sudah menginjak tahun ke 6. Sebuah umur yang menunjukkan bukan usia balita lagi. Dalam perkembangannya, kegiatan Festival Literasi Denpasar juga selalu meningkat partisipasi pesertanya dari tahun ke tahun. Di tahun ke 6 ini, Festival Literasi Denpasar diikuti oleh 161 sekolah dengan total 10.150 peserta terdiri atas 9.306 siswa dan 844 guru. Dikatakannya, pada pelaksanaan tahun ini, Festival ini dengan bangga mempersembahkan 10.150 karya puisi, cerita pengalaman pribadi, cerpen dan esai menjadi kebanggaan bagi denpasar. Semua sudah dibukukan menjadi legacy abadi yang tak terbantahkan bahwa 10 ribu lebih siswa dan guru di Kota Denpasar berani berkarya membangun bangsa dalam bentuk tulisan-tulisan yang mencerdaskan bangsa. Lebih lanjut ditambahkan, keberadaan Festival Literasi Denpasar harus bisa menginspirası para siswa dan guru untuk berani menulis, berkarya dan menyuarakan nilai-nilai lokal lewat media kreatif baik buku, digital maupun seni. Karena itulah, tahun ini Nyalanesia tanpa ragu menambah kategori perlombaannya yaitu Nyalakreasi yang adalah lomba video kreasi pertunjukan seni, Nyalagames yang adalah lomba olimpiade literasi numerasi, dan lomba Website Literasi Tingkat kota. Ketiga kategori baru ini nanti akan kita saksikan juga penganugerahan juaranya. Sumber: https://www.baliviralnews.com/wawali-arya-wibawa-hadiri-puncak-festival-literasi-ke-6-kota-denpasar-tahun-2026/

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Bali disambangi salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Senin (23/2/2026). Bertempat di Ruang Kepala Kanwil Kemenhaj Bali, senator Daerah Pemilihan Provinsi Bali tersebut mengingatkan tentang efek media sosial dalam menjalankan roda pemerintahan. Walau hanya dalam durasi kurang dari 30 menit, kunjungan yang tidak diagendakan sebelumnya itu banyak membincangkan tentang dinamika pemanfaatan media sosial, khususnya yang bersinggungan dengan perjalanan lembaga eksekutif. ”Kebetulan saya ada agenda di dekat sini, sekalian mampir mengucapkan selamat atas terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah di Provinsi Bali,” ujarnya membuka diskusi. Menurut Rai Mantra, sapaannya, dunia media sosial itu ibarat berlayar di tengah samudera yang tanpa layar, artinya harus siap terombang-ambing mengikuti arah gelombang dalam lautan. Bila tidak siap berlayar tanpa layar di samudera, maka tidaklah patut untuk menggunakan media sosial dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun disisi lain, pemanfaatan media social bagi instansi pemerintahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mempercepat informasi sekaligus memudahkan distribusi pengetahuan terkait tugas dan fungsi yang sedang diemban. ”PR kita adalah berhati-hati memanfaatkan ruang digital pada medsos, jangan sampai salah ucap atau salah berbuat. Apalagi sampai viral yang konotasinya negatif,” ingat Rai Mantra. Terkait hal tersebut, Rai Mantra kemudian mencontohkan beberapa dinamika instansi pemerintahan yang saat ini sedang viral di tengah-tengah masyarakat, yang secara tidak langsung mengganggu kinerja instansi sekaligus mempengaruhi citra lembaga di tengah masyarakat. Menurutnya, sikap kehati-hatian sangat dibutuhkan oleh pejabat Kemenhaj Bali selaku pejabat publik. H. Mahmudi, Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Bali, yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, H. Muhammad Nasihuddin, dan Ketua Tim Kerja Bina Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus, Hj. Aminah, membenarkan hal yang disampaikan senator asal Provinsi Bali. Menurutnya, saat ini Kemenhaj Bali sedang belajar sekaligus bertahap membangun media informasi dan media sosial yang dapat dimanfaatkan menunjang tusi. ”Terima kasih kami sampaikan atas kunjungan Pak Senator ke ruangan kami untuk mengingatkan kami sekaligus memberi support lembaga kami yang terbilang sangat baru ini,” ujar H. Mahmudi memberikan apresiasi. Ke depan, Kanwil Kemenhaj Bali berharap dapat terus berkomunikasi dan bersinergi dengan para senator yang ada di Bali untuk memudahkan pelaksanaan tusi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Sumber:https://bali.haji.go.id/berita/disambangi-dpd-ri-kemenhaj-bali-diingatkan-efek-medsos-1771892537661

Setelah terbentuk di beberapa wilayah di Bali dan Indonesia, widyalaya akhirnya terbentuk di Denpasar. Berlokasi di Desat Adat Panjer, Widyalaya Tingkat Pratama (TK) menjadi sekolah formal berbasis Hindu pertama di Denpasar. Kedepan pembentukan widyalaya terus didorong yang menekanan basis desa adat. Sementara itu, anggota DPD RI Komite III Perwakilan Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (Rai Mantra)mengatakan, di Denpasar sebenarnya sudah terbentuk 2 widyalaya, satu diantaranya adalah widyalaya inklusif. Rai Mantra menjelaskan sejak awal pihaknya mendorong konsep widyalaya berbasis desa adat. “Kita mengkondisikan widyalaya itu berbasis desa adat, karena kita lihat desa adat itu rata-rata punya tanah, rata-rata punya likuiditas dan rata-rata punya TK. Itu menjadi modal awal untuk membangun Widyalaya dari akar,” ujarnya. Rai Mantra menambahkan, Desa Adat yang memiliki likuiditas baik sangat memungkinkan membentuk yayasan pendidikan mulai jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Model ini, kata dia, telah banyak diterapkan lembaga pendidikan berbasis yayasan di daerah lain, bahkan dipadukan dengan kurikulum internasional. “Kalau Desa Adat siap dan mampu, bisa membangun dari TK sampai SMA. Itu sangat memungkinkan,” jelasnya. Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa saat acara serah terima izin Pendirian dan Operasional Widyalaya Kumara Loka, Rabu (25/2) mengatakan, keberadaan widyalaya sesuai dengan misi Pemerintah Kota Denpasar dalam penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya Bali. “Yang mana dalam budaya Bali itu ada adat, agama, seni dan budaya. Ini yang kita perkuat, oleh karena itu di dalam widyalaya ini sangat penting,” katanya. Terlebih dalam pendidikan widyalaya bertujuan membentuk SDM yang berkualitas bukan sekedar kuantitas. Demikian widyalaya didorong bisa terbentuk di wilayah lainnya di Denpasar. Saat ini Arya Wibawa mengatakan Pemerintah Kota Denpasar tengah mendata potensi-potensi wilayah yang bisa mewujudkan konsep pendidikan widyalaya tersebut. “Dan satu hal yang kami tekankan, karena ini akan berkolaborasi dan berbasis desa adat. Nah ini mungkin yang akan menjadi pembeda kami, Widyalaya nantinya bebasis desa adat,” katanya. Lebih lanjut dijelaskan, Widyalaya merupakan sekolah berbasis nilai dan tradisi, dengan komposisi pembelajaran sekitar 40 persen penguatan nilai, norma, dan keimanan, serta 60 persen pembelajaran umum sesuai standar nasional bahkan internasional. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu mengejar kemajuan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan arah dan pengendalian diri. Sumber: https://www.balipost.com/news/2026/02/25/530747/Widyalaya-Pertama-di-Denpasar-Didirikan,...html

Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE (M.Tru), M.Si melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Gerokgak II, Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng pada (04/02). Kegiatan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pelayanan kesehatan, khususnya terkait permasalahan penggunaan ambulans puskesmas untuk mengantar jenazah yang sebelumnya sempat menimbulkan kesalahpahaman. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Puskesmas Gerokgak II dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dr. I Dewa Putu Merta Suteja, M.A.P., Perbekel Pejarakan Made Astawa, NL.P., CPM, Kepala Puskesmas Gerokgak II dr. Nyoman Suardiatma beserta seluruh staf, serta Bhabinkamtibmas Desa Pejarakan AIPTU I Wayan Sudarma. Dari unsur Trantib dan Pol PP Kecamatan Gerokgak hadir Fungsional Umum selaku Danru I IB Baruna bersama satu orang anggota. Kepala Puskesmas Gerokgak II menjelaskan bahwa permasalahan berawal dari miskomunikasi terkait prosedur penggunaan ambulans untuk mengangkut jenazah pada awal Januari 2026. Ambulans yang tersedia di Puskesmas Gerokgak II merupakan ambulans gawat darurat medis, bukan ambulans jenazah. Sesuai standar operasional prosedur, ambulans medis tidak diperkenankan mengangkut jenazah demi menjaga sterilitas bagi pasien kritis berikutnya. Pihak puskesmas pada saat itu telah berupaya mencarikan bantuan ambulans jenazah dari Puskesmas Gerokgak I, namun keluarga pasien terlanjur emosi sehingga terjadi insiden. [image]4.jpeg[/image] Dalam arahannya, Senator DPD RI menegaskan bahwa pelayanan prima kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kejadian tersebut diharapkan menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali. Beliau juga mendorong agar ke depan Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil jenazah di setiap puskesmas, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif, manusiawi, dan menghindari potensi konflik. Selain itu, Senator DPD RI mengharapkan para kepala puskesmas untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan seluruh pegawai bekerja secara profesional sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Beliau juga menyampaikan rencana untuk melakukan koordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali terkait pola permasalahan pelayanan kesehatan yang serupa di beberapa wilayah. Setelah pertemuan, Komite I DPD RI melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi ruangan, sarana prasarana, mobilitas ambulans, serta ketersediaan dan kondisi alat medis di Puskesmas Gerokgak II. Kegiatan kunjungan berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif, serta diharapkan dapat menjadi langkah awal peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Gerokgak. Sumber: https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/83_anggota-trantib-dan-pol-pp-kecamatan-gerokgak-atensi-kunjungan-komite-i-dpd-ri-di-puskesmas-gerokgak-ii?