Dalam rangka memperingati Hari AntiKorupsi Sedunia (HAKORDIA), KPK menggelar sejumlah rangkaian acara pada 6-9 Desember 2025. Salah satu rangkaian inti yang digelar adalah Seminar Perempuan Antikorupsi dengan tema “Integritas Perempuan Sebagai Penyelenggara Negara dalam Melawan Korupsi” pada Senin (8/12/2025) di Pracasimana Kepatihan. Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan nilai. Nilai yang diartikan sebagai amanah, kejujuran, serta tanggung jawab terhadap rakyat dan keadilan sosial. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang menjadikan integritas sebagai nafas dalam setiap urusan. “Jabatan mungkin datang dan pergi, tetapi bangsa tidak akan pernah lupa siapa yang menjaga martabat kekuasaan dengan kejujuran,” tegasnya. Lebih lanjut, Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelenggaraan HAKORDIA 2025 bukan hanya sekedar seremoni tahunan, melainkan sebagai simbol penguatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Melalui tema ‘Satukan Aksi, Basmi Korupsi’, kami mengajak semua pihak untuk bersinergi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan berintegritas,” jelasnya. Memasuki pemaparan materi, peserta diajak memahami bagaimana nilai integritas dapat ditanamkan melalui lingkungan keluarga hingga birokrasi. Selain itu, dijelaskan juga hal-hal yang menjadi pendorong munculnya praktik korupsi. Seminar juga diisi dengan diskusi interaktif dengan peserta membahas tantangan yang dihadapi perempuan dalam memperjuangkan nilai-nilai antikorupsi. Beberapa peserta seminar juga berbagi pengalaman terkait inisiatif yang telah berjalan, seperti pengawasan layanan publik dan kampanye literasi antikorupsi. Selain menjadi rangkaian resmi HAKORDIA, pelaksanaan Seminar Perempuan Antikorupsi juga bertepatan dengan momen peringatan Hari Perempuan. Kegiatan ini diselenggarakan bukan hanya menyoroti isu integritas dalam pemerintahan, tetapi juga untuk mengapresiasi peran strategis perempuan dalam kehidupan publik. Melalui kegiatan Seminar Antikorupsi ini, Perempuan Penyelenggara Negara diharapkan dapat menjadi teladan dan bagian dalam gerakan antikorupsi di seluruh lini pemerintahan. Sumber : https://www.dprd-diy.go.id/integritas-perempuan-jadi-fokus-utama-seminar-antikorupsi-dalam-hakordia-2025/

Injourney Airports Bandara Internasional Lombok telah melaksanakan kegiatan penanaman 6.900 bibit pohon pada tanggal 13 Desember. Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Inisiatif ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan di sekitar wilayah operasional bandara. Penanaman bibit pohon dilakukan di dua lokasi utama. Sebanyak 200 bibit ditanam di area bandara itu sendiri. Sementara itu, 6.700 bibit pohon lainnya ditanam di kawasan Ekowisata Hutan Gunung Bongak, yang berlokasi di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut. General Manager Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian, menyatakan kegiatan ini adalah upaya nyata. Penanaman bibit pohon ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis jangka panjang. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung reforestasi Gunung Bongak secara signifikan. Injourney Airports Perkuat Komitmen Lingkungan Program penanaman bibit pohon ini merupakan bagian dari inisiatif besar Injourney Airports Alam Lestari. Program ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam memperkuat kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Nomor 8. Selain itu, kegiatan ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 15 BUMN yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Penanaman bibit pohon ini diawali dengan penyerahan simbolis 6.700 bibit. Jenis bibit yang ditanam meliputi Kelengkeng, Alpukat, Kemiri, dan Beringin. Aidhil Philip Julian menegaskan bahwa penanaman ribuan bibit pohon ini adalah langkah penting. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem daratan di sekitar wilayah operasional bandara. Kegiatan ini juga memperkuat ekosistem hijau di area tersebut. Manfaat ekologis jangka panjang menjadi fokus utama dari program ini. Terutama dalam menjaga tutupan hijau dan mendukung reforestasi Gunung Bongak. Injourney Airports berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dukungan Penuh dari Pemerintah dan Legislator Inisiatif Injourney Airports ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah, Lalu Sarkin, menyampaikan penghargaan. Ia mengapresiasi dukungan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu Sarkin menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat mendukung kegiatan ini. Penanaman pohon di Ekowisata Gunung Bongak memiliki potensi besar. Kawasan ini merupakan destinasi ekowisata yang menjanjikan. "Upaya reforestasi ini merupakan wujud nyata terhadap pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat," ujar Lalu Sarkin. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pelestarian alam dan pengembangan ekonomi lokal. Anggota DPD/MPR RI Provinsi NTB, Mirah Midadan Fahmid, juga turut menyampaikan dukungannya. "Saya sangat mengapresiasi program CSR Satu Juta Pohon dari Injourney Airports," katanya. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program ini. Program Berkelanjutan untuk Ekowisata dan Ekonomi Lokal Mirah Midadan Fahmid menambahkan bahwa gerakan penanaman pohon harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, perawatan terhadap pohon yang telah ditanam juga sangat penting. Hal ini karena mengandung nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang luar biasa. Kegiatan Injourney Airports Alam Lestari merupakan bagian integral dari rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) BIZAM. Program BIZAM ini akan berlanjut hingga tahun 2025. Fokus utamanya adalah perlindungan ekosistem secara menyeluruh. Selain perlindungan ekosistem, program ini juga berfokus pada pemberdayaan kelompok tani hutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Penguatan destinasi ekowisata lokal juga menjadi prioritas. Melalui program ini, Injourney Airports tidak hanya berupaya melestarikan lingkungan. Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar bandara. Ini adalah pendekatan holistik untuk pembangunan berkelanjutan. Sumber : https://www.merdeka.com/peristiwa/injourney-airports-gelar-penanaman-ribuan-pohon-di-area-bandara-lombok-dan-gunung-bongak-507669-mvk.html?page=4

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Festival Beasiswa Merah Putih, yang menjadi ajang pesta beasiswa rakyat Indonesia yang berlangsung selama dua hari berturut-turut, 10-11 Desember 2025. Kegiatan yang berjalan atas kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia ini menghadirkan banyak penyedia beasiswa baik dalam maupun luar negeri. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, saat membuka Festival Beasiswa Merah Putih mengungkapkan, kesempatan ini menjadi wujud kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Ia menambahkan, negara harus memastikan tiap warga negara memiliki hak yang sama dalam akses pendidikan, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. “Beasiswa bukan tentang siapa yang pergi, tapi siapa yang akan kembali untuk menentukan masa depan indonesia, dan sebagai salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan,” ucap Ketua DPD RI bersama para Wakil Ketua DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (10/12/2025). Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menyampaikan bahwa Festival Beasiswa yang akan berlangsung di lobi gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, akan menampilkan pameran lembaga beasiswa, workshop beasiswa (IELTS), hingga launching Katalog Beasiswa Indonesia (Edisi 2). “Kami dari Komite III DPD RI yang khusus membidangi pendidikan mengapresiasi semua pihak atas kerjasama dan kolaborasi penyelenggaraan Festival Beasiswa untuk rakyat ini. Di momen ini, akan hadir beragam penyedia beasiswa untuk secara terbuka memberikan informasi beasiswa dalam dan luar negeri, ini kesempatan yang sayang untuk masyarakat lewatkan,” kata Filep. “Jadi pengunjung bisa langsung mendapat informasi dan konsultasi seputar peluang beasiswa mulai dari schedule, persyaratan, sampai intake di sejumlah kampus luar negeri juga. Bahkan nanti juga ada workshop khusus IELTS, jadi syarat kemampuan bahasa yang bisa menunjang untuk apply di sejumlah kampus, tentu dengan minimum score tertentu,” sambungnya. Lebih lanjut, Ketua ADRI Papua Barat itu menekankan bahwa pesta beasiswa rakyat ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk kemajuan pendidikan dan SDM Indonesia dengan memfasilitasi penyedia beasiswa dengan pejuang beasiswa. Sejumlah penyedia beasiswa luar negeri yang hadir dalam pameran ini antara lain AMINEF Indonesia – Fulbright Scholarship, Russian House – Russian Government Scholarship, Manaaki New Zealand Scholarship, Uni-Italia Indonesia, DAAD Indonesia, Campus Spain Indonesia, TETO- Taiwan Education Center, JASSO Indonesia, NUS, Sunway University dan lain sebagainya. “Untuk beasiswa dalam negeri juga hadir dari BAZNAS RI, PUSPENMA Kemenag RI, Great Edunesia Dompet Dhuafa, Yayasan Hasnur Centre, Yayasan Karya Salemba Empat, YBM BRIllian, ISRF Foundation, Kitabisa – Salam Sejahtera Foundation, ada juga dari Rumah Kepemimpinan, BAZMA Pertamina, kemudian Yayasan Alumni Peduli ITB dan banyak lagi. Jadi manfaatkan kesempatan ini, semoga jadi jalan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan dukungan beasiswa,” urai Filep. Ia lantas berpesan kepada putra-putri Indonesia untuk terus bersemangat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurutnya, saat ini semakin banyak kesempatan beasiswa dalam dan luar negeri yang harus disambut dengan pejuang beasiswa yang gigih dan bertekad kuat untuk meningkatkan kualitas diri dan menyiapkan banyak peluang di masa depan. “Jenjang pendidikan yang tinggi sangat penting untuk membentuk mindset progresif dan karakter pribadi yang kuat serta berkualitas. Maka mari generasi muda manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri dan ulet untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik,” katanya. Sumber : https://pakuanraya.com/dpd-ri-menggelar-pesta-beasiswa-rakyat-di-dalam-dan-luar-negeri/

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menginisiasi penyelenggaraan Festival Beasiswa sebagai upaya memperluas akses informasi pendidikan bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah. Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, mengatakan banyak informasi terkait beasiswa tidak sepenuhnya dipahami dan belum menjangkau publik secara merata. “Festival dan pameran pendidikan ini dirancang untuk menghadirkan informasi beasiswa secara komprehensif, sekaligus mempertemukan masyarakat dengan kampus dan berbagai penyedia layanan pendidikan,” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin sebelum membuka acara “Pesta Beasiswa Rakyat Indonesia”, yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Diakui Sultan, informasi beasiswa ini tidak semuanya dipahami dan belum semuanya sampai kepada publik, apalagi yang ada di daerah. Makanya dari itu, DPD RI berinisitif membuat acara festival pameran ini, untuk memastikan pengetahuan tentang pendidikan sampai kepada publik. Ia menambahkan, keterbatasan ruang dan media membuat sebagian masyarakat belum dapat mengikuti kegiatan perdana tersebut. Oleh sebab itu, DPD RI berencana menggelar acara serupa di sejumlah lokasi lain di Indonesia. “Tujuan kami hanya satu, agar masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan mendapatkan informasi maksimal. Termasuk kampus dan penyedia pendidikan kami hadirkan, sehingga kebutuhan masyarakat di dunia pendidikan bisa terpenuhi,” ujar Sultan. Festival Beasiswa ini diharapkan menjadi jembatan antara calon mahasiswa, lembaga pendidikan, serta penyedia beasiswa dari dalam dan luar negeri, sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sumber : https://www.waspada.id/pendidikan/dpd-ri-inisiasi-penyelenggaraan-festival-beasiswa/

Transformasi digital di lingkungan DPD RI bukan sekadar proyek teknologi, melainkan perubahan budaya kerja menyeluruh. Hal tersebut ditegaskan Sekjen DPD Mohammad Iqbal dalam rapat koordinasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi bertema “Transformasi Digital DPD RI: Membangun Sistem, Menyiapkan Manusia, Menjaga Nurani Institusi” di Universitas Udayana, Bali, Kamis, 11 Desember 2025. “Yang harus berubah pertama bukan perangkat, tetapi pola pikir,” tegas Iqbal di hadapan para pejabat dan peserta rakor. Iqbal menyebut dalam lima tahun ke depan, DPD akan membangun arsitektur sistem parlemen yang terintegrasi, aman, dan andal. Seluruh proses kerja harus terkoneksi, data menjadi dasar keputusan, dan keamanan informasi menjadi budaya. Iqbal juga menyoroti pentingnya membangun SDM digital yang bernurani. “Kita tidak ingin aparatur yang hanya pandai mengoperasikan sistem, tetapi kehilangan empati. Kita butuh ASN yang cakap digital, tapi tetap beradab, tangguh teknologi, namun peka sosial,” lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Universitas Udayana. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Rahman Hadi yang hadir sebagai narasumber, memaparkan capaian transformasi digital layanan ASN nasional. ASN yang profesional, adaptif, penataan honorer, penguatan sistem merit, kesejahteraan, dan digitalisasi manajemen merupakan amanat UU 20/2023. Di mana dalam Pasal 63 (1) Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN serta mewujudkan ekosistem penyelenggaraan secara menyeluruh. Lalu Pasal 63 (2) Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional. “Kami telah mengembangkan sistem seperti DATASENA untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang presisi,” jelas Rahman Hadi. Sumber : https://rmol.id/politik/read/2025/12/11/689991/sekjen-dpd-tekankan-transformasi-digital-sebagai-perubahan-budaya-kerja

Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dalam rangka konsultasi publik, pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda), Kamis (20/11/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kemitraan pusat–daerah dalam memperkuat kualitas legislasi daerah. Ia menilai kehadiran BULD tidak sekadar agenda rutin, tetapi bentuk komitmen untuk memastikan regulasi di daerah benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Wagub Jihan turut menyinggung tantangan regulasi di Lampung, mulai dari harmonisasi aturan dengan kebijakan nasional hingga keterbatasan kapasitas perancang regulasi di daerah. Menurutnya, dinamika itu menuntut proses penyusunan perda yang lebih hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Wagub juga menjelaskan bahwa ketersediaan data yang belum sepenuhnya terintegrasi turut memengaruhi kualitas naskah akademik dan analisis kebijakan. Karena itu, Pemprov Lampung terus berupaya memperkuat basis data untuk mendukung proses legislasi yang berbasis bukti. Di bidang fiskal, Wagub memaparkan kondisi ruang anggaran daerah yang masih sempit. Ia mencontohkan defisit anggaran sebesar Rp1,8 triliun pada awal masa jabatan serta keterbatasan APBD yang pada 2026 hanya berkisar Rp7,6 triliun. Kondisi ini membuat pemerintah harus menyusun regulasi secara realistis dan menghindari kebijakan populis yang berpotensi membebani keuangan daerah. Sumber : https://sinarlampung.co/2025/12/09/pemprov-lampung-terima-kunjungan-buld-dpd-ri-bahas-penguatan-kualitas-regulasi-daerah/

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Anggota DPD RI Provinsi NTB Mirah Midadan Fahmid memberikan perhatian khusus terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTB yang tengah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi potensi bencana di kawasan wisata. Menurutnya, NTB sebagai salah satu destinasi unggulan nasional harus memastikan setiap elemen kesiapsiagaan berjalan maksimal, terutama menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026. Senator Mirah menegaskan bahwa penyusunan rencana kontingensi dalam waktu satu minggu, sebagaimana diarahkan Pemprov NTB, merupakan langkah strategis yang perlu dikawal agar benar-benar mengakomodasi seluruh skenario risiko. “Seluruh kawasan, mulai dari kawasan wisata, baik yang ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, harus memiliki sistem perlindungan dan mitigasi yang jelas mulai dari jalur evakuasi, kesiapan tenaga lapangan, SOP darurat, hingga ketersediaan informasi cuaca real-time bagi pengunjung,” ujar Anggota Komite II DPD RI tersebut, Minggu (7/12/2025). Lebih lanjut, Senator Mirah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memperkuat sistem peringatan dini. Ia mengapresiasi langkah untuk mengaktifkan command center BPBD NTB dan memastikan keterhubungan dengan BPBD kabupaten/kota. Pemanfaatan jaringan Babinsa untuk suplai informasi early warning juga menjadi bagian penting agar deteksi dini potensi bencana dapat dilakukan secara cepat dan akurat. “Keterlambatan informasi sekecil apa pun bisa berdampak besar. Maka seluruh simpul data, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan lembaga kebencanaan, harus terintegrasi dengan baik,” ujarnya. Senator Mirah juga menyampaikan empati atas musibah yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia mendukung langkah Pemprov NTB yang tengah menyiapkan mekanisme donasi resmi dalam beberapa hari ke depan serta mendorong masyarakat tetap menunjukkan solidaritas antarwilayah. Gelaran NTB Bermunajat pada 17 Desember 2025, menurutnya, menjadi momentum untuk memperkuat rasa syukur dan kepedulian sosial di tengah ujian bencana yang terjadi di berbagai daerah. Dalam kesempatan tersebut, Senator Mirah mengingatkan bahwa di tengah upaya membantu saudara-saudara di Sumatera, NTB juga harus memperkuat antisipasi bencana di wilayah sendiri.”Perubahan iklim, curah hujan ekstrem, dan mobilitas wisatawan jelang libur panjang membuat risiko semakin meningkat. Karena itu, saya menekankan perlunya penyiapan logistik kebencanaan, pemetaan daerah rawan, peningkatan kapasitas relawan lokal, serta simulasi kebencanaan di kawasan wisata sebagai bagian penting dari mitigasi,” kata Senator Mirah. Senator Mirah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan wisatawan harus menjadi prioritas utama. Ia berharap rencana kontingensi yang disusun Pemprov NTB tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi benar-benar diterapkan secara operasional untuk memastikan NTB siap, sigap, dan tangguh menghadapi potensi bencana di momentum libur akhir tahun. Untuk memperkuat mitigasi dan keselamatan masyarakat, Senator Mirah juga menyerukan pentingnya memantau informasi cuaca dari BMKG secara berkala, terutama menjelang puncak musim hujan dan periode libur Nataru yang rawan cuaca ekstrem. Ia menegaskan bahwa informasi resmi dari BMKG seperti peringatan dini gelombang tinggi, potensi hujan lebat, hingga analisis dinamika atmosfer harus menjadi rujukan utama masyarakat, pelaku wisata, aparat daerah, serta pengelola destinasi.”Dengan keterhubungan informasi yang cepat dan akurat, masyarakat dapat mengantisipasi aktivitas luar ruang, sementara pemerintah daerah dapat melakukan langkah responsif untuk mengurangi risiko bencana,” ujar Mirah. Anggota Komite II DPD RI tersebut juga menjelaskan bahwa contoh informasi visual yang disampaikan BMKG melalui kanal resmi, termasuk media sosial, menjadi sarana penting agar publik lebih waspada, tidak panik, dan mampu mengambil keputusan yang tepat di tengah perubahan cuaca yang semakin dinamis.“Kesiapsiagaan adalah kunci. NTB harus menjadi contoh daerah wisata yang aman, responsif, dan bertanggung jawab,” tutupnya. Sumber : https://www.suarainvestor.com/senator-mirah-dorong-penguatan-kesiapsiagaan-ntb-hadapi-cuaca-ekstrem-jelang-nataru/

Transfer ke daerah NTB di tahun 2026 turun hingga Rp1 triliun. Kondisi ini menyebabkan Pemprov NTB harus memaksimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena NTB termasuk salah satu daerah yang masih bergantung pada dana transfer. Menanggapi hal ini, Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya mengatakan, masih ada peluang Pemprov NTB untuk mendapat transfer tambahan ke NTB. Asalkan Pemprov mampu memaksimalkan potensi daerah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2026. “Kalau memang dalam triwulan pertama itu bagus, pasti akan dikucurkan lebih besar. Jadi dia punya tugas khusus mencapai target 8 persen pertumbuhan ekonomi itu tidaklah mudah karena kondisi kita saat ini,” ujarnya, setelah melakukan sosialisasi empat pilar berbasis komunitas kerja sama MPR RI dengan lembaga forum perlindungan pahlawan devisa Lombok, Rabu, 3 Desember 2025. Menyinggung NTB yang sempat mengalami kontraksi selama dua triwulan beruntun. Evi mengaku minusnya pertumbuhan ekonomi NTB itu akibat larangan ekspor konsentrat. Jika dilihat dari luar sektor tambang, ekonomi NTB malah bertumbuh hingga 3 persen lebih. Di tahun 2026, dia optimis ekonomi NTB akan semakin bertumbuh. Apalagi serapan daerah ini menempati posisi ke empat terbesar di Indonesia. “Kalau dikeluarkan itu sesungguhnya pertumbuhan ekonomi kita bagus, tidak rendah. Berkisar antara 3 persen lebih. Dengan seiring waktu perekononian NTB akan baik karena serapan anggaran kita nomor 4 terbesar di indonesia,” jelasnya. NTB juga, lanjutnya sebagai penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) kedua terbesar di Indonesia juga berperan dalam meningkatkan devisa negara. Hal ini juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekonomi daerah. **Penguatan Nilai Pancasila terhadap PMI NTB Selaku Pahlawan Devisa Negara** Untuk memastikan kontribusi PMI terhadap perekonomian daerah, dia mengaku perlu adanya penguatan rasa cinta terhadap tanah air. Salah satunya lewat penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi yang berpotensi mengikis jati diri bangsa. Ia menilai, derasnya arus informasi saat ini dapat perlahan menggerus tatanan kebangsaan Indonesia apabila tidak dibentengi dengan pemahaman yang kuat tentang dasar negara. Khususnya terhadap para PMI yang jauh dari negeri. “Dengan adanya informasi dan globalisasi ini, lama-lama semua yang menjadi tatanan Indonesia ini terkuras. Untuk itu, kami yang menjadi anggota MPR RI memberikan sosialisasi ini agar masyarakat Indonesia, terutama di NTB dan saya sebagai perwakilan NTB, memastikan bahwa kecintaan kita terhadap tanah air benar-benar tertanam di setiap individu,” katanya. Menurutnya, ketika kecintaan terhadap tanah air dan dasar-dasar negara telah tertanam kuat, berbagai bentuk perbedaan, pertengkaran, hingga potensi konflik dapat diminimalkan. “Karena dari dulu saya fokus karena NTB nomor dua terbesar PMI. Kecintaan terhadap tanah air harus ditanamkan sebelum keluar karena dia membawa dirinya sebagai bangsa Indonesia,” pungkasnya. Sumber : https://suarantb.com/2025/12/04/transfer-ke-ntb-turun-rp1-triliun-dpd-ri-sebut-masih-ada-peluang-tambahan-dana-pusat/

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan terus digencarkan MPR RI melalui kegiatan berbasis komunitas, dengan menggandeng Forum Perlindungan Pahlawan Devisa Lombok, berlangsung di Mataram, Rabu (3/12). Anggota DPD RI Evi Apita Maya menegaskan pentingnya menanamkan kembali pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Nilai-nilai dalam butir-butir Pancasila harus dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu adalah identitas bangsa yang kini mulai tergerus oleh derasnya arus globalisasi,” terangnya. Sebagai perwakilan NTB di DPD RI, Evi menekankan pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air, khususnya bagi masyarakat Bumi Gora. Rasa cinta terhadap negara, menurutnya, menjadi fondasi dalam menjaga persatuan dan mengendalikan berbagai potensi perpecahan. Evi juga menekankan pentingnya sosialisasi empat pilar bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI), mengingat NTB merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengiriman PMI terbesar ke luar negeri. Para PMI, katanya, membawa nama baik negara sehingga penting bagi mereka untuk memiliki bekal nilai kebangsaan. “PMI tidak hanya membawa identitas pribadi, tetapi juga citra bangsa Indonesia di mata dunia. Penerapan nilai-nilai Pancasila selama berada di luar negeri menjadi wujud nyata integritas bangsa,” tegasnya. Sehingga pemahaman empat pilar mendorong para pahlawan devisa, menjadi duta Bangsa yang mampu menjaga nama baik Indonesia melalui etos kerja, sikap, dan integritas. Nilai-nilai persatuan yang mereka pegang juga memperkuat solidaritas sesama PMI, sehingga tercipta dukungan dan perlindungan di antara mereka. Tidak kalah penting, penguatan empat pilar memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air meskipun mereka berada jauh dari Indonesia. Ia berharap penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat karakter kebangsaan para PMI serta menjaga kehormatan Indonesia di manapun mereka berada. “Jika butir-butir Pancasila diterapkan dengan baik, Insyaallah para PMI dapat bekerja dengan baik dan tetap memegang teguh nilai dasar bangsa,” tandasnya. Sumber : https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1506911636/sosialisasi-empat-pilar-di-ntb-fokus-penguatan-jati-diri-pahlawan-devisa#google_vignette

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan kerja (Kunker) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (21/11/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya penyelesaian konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah Sumut. Dalam sambutannya, Wagub Surya menilai kehadiran BAP sebagai bentuk perhatian negara untuk memastikan hak masyarakat atas tanah terlindungi, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. “Atas nama Pemerintah Provinsi Sumut, kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh anggota BAP DPD RI dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional untuk memastikan hadirnya negara dalam penyelesaian permasalahan publik, khususnya terkait konflik agraria,” kata Surya. Ia menjelaskan, lanskap agraria Sumut sangat kompleks, terdiri atas kawasan hutan dengan berbagai fungsi, perkebunan skala besar milik negara maupun swasta, tanah adat dan ulayat, hingga tanah garapan yang dikelola masyarakat secara turun-temurun. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah kasus konflik agraria masih bergulir. Di Asahan, persoalan melibatkan FORMAPP terkait Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Reforma Agraria. Di Pematangsiantar, sengketa Hak Guna Usaha (HGU) dengan FUTASI telah melalui proses hukum panjang. Di Padanglawas Utara muncul tuntutan GAKOPTAS mengenai klarifikasi dan penanganan oleh ATR/BPN. Sementara di Deliserdang, Forum Tani Lauchi memperjuangkan penyelesaian konflik tanah ulayat. Adapun Kelompok Tani Simpang Gambus di Batubara menyoroti dugaan kelebihan luasan HGU serta penggusuran masyarakat. Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mendukung penyelesaian konflik tersebut melalui penyediaan dokumen dan data, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemprov juga memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota sebagai garda depan penyelesaian sengketa, sekaligus melakukan konsolidasi data pertanahan yang lebih mutakhir agar tumpang tindih status kawasan tidak terus berulang. Ia menekankan penyelesaian harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum. Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI, Adriana Dondokambey, menyampaikan bahwa keberadaan BAP di daerah merupakan implementasi Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur fungsi lembaga tersebut dalam menampung serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait korupsi, maladministrasi, dan isu pertanahan. “Masalah pertanahan telah menjadi episentrum konflik sosial dan ketidakadilan. Yang diperjuangkan bukan sekadar sepetak tanah, tetapi hak untuk hidup layak dan mewariskan masa depan yang lebih baik,” ujarnya. Ia mengungkapkan BAP telah menerima sejumlah surat pengaduan dari berbagai kelompok, termasuk Forum Kaum Tani Lauchi, Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus, FUTASI, dan FORMAPP. “Kami memposisikan diri sebagai muara dari segala curahan aspirasi rakyat Indonesia. Kami akan mentransformasikannya menjadi rekomendasi konkret, pengawasan yang efektif, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegas Adriana, seraya menyatakan komitmen BAP untuk memastikan tanah menjadi pangkuan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat konstitusi Sumber : https://sentralberita.com/2025/11/21/wagub-sumut-terima-kunjungan-bap-dpd-ri-bahas-penyelesaian-konflik-agraria-di-sumut/