Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan publik. "Dia memastikan peran pengawasan DPR terhadap pemerintah berjalan cair dan guyub, jauh dari nuansa rivalitas," ujarnya pada Ahad, 29 Juni 2025. Konsolidasi elite dan publik, Tamsil melanjutkan, mesti dijaga baik-baik agar menciptakan produktivitas optimal menghadapi tantangan besar ke depan. "Saya kira Dasco merupakan sosok kunci dari terciptanya kondisi itu, sehingga kita bisa fokus bekerja," kata dia. Menurut Tamsil, perlu sosok yang mampu meretas problem komunikasi kedua cabang kekuasaan tersebut. Dasco, lanjut dia, mampu meredam potensi konflik politik atau kebuntuan antara eksekutif dan legislatif, dan menjadikannya sebagai solidarity maker dalam situasi krusial. Terhadap kepentingan publik, Dasco tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga katalisator yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan legislatif dan eksekutif. Dasco, kata dia, memastikan aspirasi publik terserap dalam kebijakan, menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia dengan tetap memberikan ruang bagi dinamika yang sehat. Dalam politik nasional, menurut Tamsil, Dasco memiliki peran unik yang signifikan. Sebagai Pimpinan DPR RI, dia berperan dalam mengkoordinasikan legislasi, pengawasan, dan anggaran. Di sisi lain, sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto, dia menjelma sebagai figur menonjol kepercayaan presiden, sehingga memberikan dimensi eksekutif yang kuat pada peran-perannya. Tamsil juga menilai Dasco cermat dalam menyeimbangkan peran legislatif dan eksekutif, terutama dalam menangani isu sensitif, seperti polemik distribusi LPG 3 kilogram, penunjukan penjabat kepala daerah, isu pertambangan di kawasan konservasi Raja Ampat, hingga soal sengketa empat pulau di Aceh dengan Sumatera Utara. "Kiprahnya cenderung memberikan manfaat besar, meski ada kritik. Namun, ia mampu menjawab kritik dengan kinerja meyakinkan, mengorkestrasi kebijakan pemerintah dan memperkuat posisi Gerindra sebagai partai utama di eksekutif," ujar politisi asal Sulawesi Selatan, ini. Ketika Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin menyebut bahwa DPD bakal berperan aktif memberikan masukan untuk paket Undang-Undang Omnibus Law Politik, tak menunggu lama, Dasco membuat pernyataan bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pimpinan DPD dan melakukan pengkajian bersama terhadap undang-undang dimaksud. "Itu artinya, Dasco menyesuaikan diri dengan kebutuhan lapangan. Ketika dia membaca ada inisiatif kuat dari DPD untuk bersama DPR membahas undang-undang tertentu, dia tak menunggu lama. Dia menyambut hangat dan menyatakan secara terbuka. Sikap kolaboratif ini saya apresiasi," kata dia. Itu sebabnya, dia menilai, Dasco memperkuat corak demokrasi di Indonesia yang khas. "Dia memajukan demokrasi melalui pendekatan open-minded dan inklusif, merangkul elemen masyarakat dari berbagai komponen yang heterogen, dan meramu keputusan secara kolaboratif," kata Tamsil. "Dia menjadi jembatan politik, misalnya dengan merealisasikan pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri, dan Surya Paloh. Dasco sosok yang piawai meredam fragmentasi elite." Kemampuan komunikasinya menciptakan nuansa informasi pemerintah-masyarakat yang lebih cair dan dua arah. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik pada kebijakan pemerintah, serta penting dalam menjaga stabilitas dinamika demokrasi yang sehat. "Dia responsif, solutif, dan peka terhadap isu-isu yang mengancam kepentingan rakyat. Ia mampu mengkomunikasikan masalah di lapangan langsung ke Presiden Prabowo dan pembantu presiden," ujarnya. Dengan jaringan pergaulan luas dan kemampuan lobi yang mumpuni, Tamsil menambahkan, Dasco mampu meredam kegaduhan politik dan menangani isu sensitif secara aspiratif dan luwes, baik di kalangan elite maupun masyarakat. Sumber : https://www.tempo.co/info-tempo/wakil-ketua-dpd-ri-sufmi-dasco-menjadi-jembatan-komunikasi-antara-legislatif-eksekutif-publik-1845267

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan aksesibilitas di Pulau Enggano, Bengkulu. Penandatanganan Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Pembangunan pulau tersebut menjadi bukti negara hadir. Mantan wakil gubernur Bengkulu itu mengatakan , telah memberikan perhatian dan pengawasan khusus terhadap penyelesaian masalah aksesibilitas yang diakibatkan oleh pendangkalan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. "Atas nama masyarakat Bengkulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Keputusan strategis yang diambil secara cepat terhadap kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Enggano merupakan bukti kehadiran negara di tengah-tengah rakyatnya di Pulau terluar dan terdepan NKRI," ujar Sultan, Rabu (25/6/2025). Langkah cepat Presiden Prabowo, kata Sultan, menjadi angin segar dan harapan ribuan masyarakat Pulau Enggano yang terisolasi sejak awal tahun ini. Sultan juga mengapresiasi perhatian dari pimpinan DPR terhadap daerah kami. "Ini tentang nasib dan kehidupan masyarakat Enggano yang sehari-hari sangat bergantung pada alat transportasi laut sebagai urat nadi perekonomian. Potensi pertanian terutama Pisang, perikanan dan peternakan sapi Enggano adalah sumber pangan yang penting bagi Bengkulu," tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Sultan yang sebelumnya menjadi wakil ketua DPD RI mengaku pernah beberapa kali berkunjung ke Pulau Enggano. Sultan mengaku sangat memahami urgensi dan pentingnya infrastruktur pelabuhan dan kapal angkutan umum bagi masyarakat di daerah kepulauan. "Masih banyak Enggano Enggano lainnya di banyak wilayah yang perlu kita perhatikan bersama. Oleh karena itu DPD RI secara kelembagaan terus berupaya menyelesaikan RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mendorong pelayanan publik di Pulau-pulau terluar dan terdepan," tutupnya. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani Inpres percepatan pembangunan di Enggano, Bengkulu. Prabowo menegaskan, pemerintah komitmen mendorong pembangunan di kawasan tersebut. “Sekarang ini saya tanda tangan, Inpres untuk mempercepat pelancaran pembangunan di enggano. Bismillahirrahmanirrahim,” kata Prabowo, Selasa, 24 Juni 2025. Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1584719/12/ketua-dpd-ri-apresiasi-presiden-teken-inpres-percepatan-pembangunan-pulau-enggano-1750831614

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diakselerasi. Pasalnya, ia menilai program itu diyakini menjadi pilar strategis pembangunan nasional berbasis daerah. Ia menyampaikan MBG tdak hanya memastikan keadilan gizi bagi masyarakat rentan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, menggerakkan ekonomi lokal, hingga untuk percepatan agenda kesejahteraan. Hal itu diutarakan Tamsil Linrung saat meninjau Dapur MBG di SPPG Pesantren Mandiri Makassar, Unit Lau. "MBG adalah langkah nyata mendorong pembangunan daerah yang inklusif, memenuhi kebutuhan gizi rakyat sekaligus membangun fondasi sosial yang tangguh di seluruh pelosok Indonesia," kata Tamsil dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025). Dalam kunjungannya, Tamsil mengaku menyaksikan langsung operasional dapur MBG, mulai dari pengolahan bahan pangan lokal hingga distribusi makanan bergizi. Ia menyoroti dampak MBG dalam pemberdayaan ekonomi daerah melalui pendekatan padat karya. Menurutnya, MBG melibatkan tenaga kerja lokal, petani, dan pelaku UMKM sebagai rantai pasok, sehingga menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. "MBG tidak hanya menyuplai nutrisi, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kuat. Menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan sektor riil seperti pertanian dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ini adalah katalis pembangunan ekonomi daerah yang sustainable, memperkuat kemandirian lokal," katanya. Lebih lanjut, Tamsil mengapresiasi semangat gotong royong dalam implementasi MBG. Program ini, menurutnya, menggambarkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mengentaskan kerentanan sosial dari akar rumput. "MBG adalah cerminan nilai luhur bangsa, di mana kita bahu-membahu memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Saya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo menjadikan ini prioritas nasional," tegasnya. Politisi asal Sulawesi Selatan ini juga menegaskan komitmen DPD RI dalam mendorong keberhasilan program MBG di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan dalam memenuhi gizi masyarakat miskin. “Sebagai wakil daerah, saya memandang program ini sangat relevan. Tidak hanya mengurangi beban hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat basis ketahanan pangan lokal melalui dapur komunitas seperti ini,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya pelibatan lembaga pendidikan dan pesantren dalam pelaksanaan MBG, karena menurutnya, lembaga keagamaan memiliki infrastruktur sosial dan kepercayaan masyarakat yang kuat. "Pesantren bukan hanya tempat belajar agama. Ia pusat keteladanan sosial. Ketika dapur MBG hadir di pesantren, maka kita sedang mengintegrasikan keimanan dengan kerja-kerja kerakyatan. Ini penting dalam memperkuat basis kredibilitas program pemerintah," pungkasnya. Sumber : https://www.suara.com/news/2025/06/20/212633/bisa-ikut-bangun-daerah-pimpinan-dpd-ri-dorong-program-mbg-prabowo-diakselerasi?page=2

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya meminta dukungan kepada Senat Spanyol terkait rencana pembentukan Forum Senat ASEAN saat menerima kunjungan Wakil Ketua Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6). "Kami tadi mintakan kepada mereka supaya melalui Spanyol, dia bisa announce (umumkan) juga ke negara-negara di Eropa sana agar bisa mendukung program ini. Itu mungkin salah satu yang menjadi poin penting yang kita bicarakan," kata Yorrys ditemui usai pertemuan. Dia berharap Spanyol dapat memberikan dorongan bagi negara-negara anggota Eropa lainnya dalam mendukung terbentuknya Forum Senat ASEAN tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman saat pertemuan berlangsung. "Kami meminta tadi melalui Ketua BKSP supaya bisa kepada beliau, untuk beliau juga memberikan dukungan, dorongan juga, dan juga bisa mengimbau para negara-negara Eropa yang ingin bersama-sama mendukung program ini," katanya. Senator itu menuturkan bahwa forum regional tersebut rencananya akan diluncurkan dalam waktu dekat pada 5 Agustus mendatang, yakni bertepatan dengan hari kelahiran Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. "Kami di ASEAN ini sudah sepakat untuk membentuk Forum Senat ASEAN yang kami akan segera launching di saat nanti senior Hun Sen, (Presiden Senat) Kamboja akan ulang tahun," ujarnya. Dia menyebut pembentukan forum senat yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Thailand itu menjadi topik lain yang dibahas dengan delegasi senat Spanyol di samping isu terkait ekonomi hingga budaya. "Poin yang lain seperti ekonomi, budaya, dan lainnya, pariwisata itu secara umum dibicarakan juga," ucapnya. Dia lantas berkata, "Kemudian saling memberikan masukan, pengalaman. Kan kita (Indonesia) sama Spanyol ini (menjalin kerja sama) bukan baru ya, sudah cukup panjang." Dalam rilis resmi yang diterima, Yorrys juga memandang Indonesia perlu membangun hubungan bilateral dengan negara lain, termasuk dengan Spanyol, dalam rangka menjaga stabilitas pada berbagai sektor di tengah kondisi konflik global saat ini, seperti perang antara Rusia-Ukraina dan Israel-Iran. Menurut dia, tantangan yang dihadapi bersama negara-negara di dunia saat ini adalah masih sulitnya menghentikan konflik-konflik regional yang terjadi sehingga turut mempengaruhi arus investasi dan perdagangan. "Sementara tatanan global pun semakin terguncang, bahkan perang Rusia-Ukraina belum selesai, perang Israel-Palestina berkobar, lantas sekarang perang Israel-Iran semakin memanas pula. Negara-negara besar, bahkan PBB pun belum bisa menemukan solusinya,” ujarnya saat pertemuan berlangsung. Dia menambahkan bahwa hubungan bilateral perlu ditingkatkan dan diperluas pada bidang-bidang yang kurang tersentuh selama ini, termasuk menjalin hubungan bisnis, investasi, perdagangan, dan budaya antara 50 provinsi di Spanyol dengan 38 provinsi di Indonesia. “Kalau saja 50 provinsi di Spanyol dan 38 provinsi di Indonesia bisa menjalin hubungan sister province dengan memanfaatkan potensi sumber daya kedua negara maka kami yakin hubungan kedua negara akan meningkat pesat dan meluas ke berbagai bidang,” kata dia. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/4915289/dpd-ri-minta-senat-spanyol-dukung-pembentukan-forum-senat-asean

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, angkat bicara terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengembalikan empat pulau ke wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sultan mengatakan, Selain bertujuan mengakhiri polemik yang berkembang, keputusan tersebut sudah dilakukan dengan proses musyawarah antar pihak terkait secara objektif dalam suasana kekeluargaan dan kebesaran jiwa. karena pada dasarnya ke-empat Pulau tersebut adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami tentunya sangat mengapresiasi upaya presiden Prabowo yang meskipun dalam kesibukannya melakukan lawatan ke luar negeri tetap memberikan atensi serius untuk menyelesaikan silang sengketa kepemilikan 4 Pulau antara Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu, 18 Juni 2025. Mantan aktivis KNPI itu menjelaskan sejak awal pihaknya melalui para Senator (anggota DPD) asal Aceh sudah memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Meski demikian DPD RI juga sangat menghormati tugas dan kewenangan pemerintah melalui kementerian Dalam Negeri dalam melakukan kajian dan menetapkan batas atau pembaharuan wilayah administratif terhadap suatu daerah dengan memperhatikan kepentingan pembangunan nasional dan efektifitas pelayanan publik di daerah. "Yang paling penting adalah bahwa kesalahpahaman ini telah selesai dan ke depan kita ingin pengembangan potensi, terutama potensi pariwisata dari keempat Pulau ini dapat dioptimalkan oleh pemerintah DI Aceh. Kami melihat ada potensi wisata berskala internasional yang tidak kalah indahnya dengan Maladewa di Pulau-pulau tersebut ", tegasnya. Sultan mengungkapkan, pada prinsipnya kedua provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung tetap akan memiliki kepentingan terhadap keempat Pulau itu. Karena jika potensi wisata ini dikembangkan secara serius saya kira Provinsi Sumatera Utara pun akan memperoleh dampak yang signifikan. "Tidak penting status dan kepemilikan 4 Pulau tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah Daerah baik Singkil (Aceh) maupun Tapanuli Tengah (Sumut) dapat mengkapitalisasi peluang bisnis dan perdagangan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar Pulau-pulau tersebut", tutupnya. Sumber : https://www.viva.co.id/berita/nasional/1832221-ketua-dpd-ri-soroti-peluang-wisata-daerah-usai-pengembalian-4-pulau-ke-aceh#google_vignette

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas apresiasi potensi budidaya bawang merah di Gunungkidul. Tercatat, seluas 211 hektar lahan di wilayah ini dapat ditanami bawang merah. Menurunnya, masyarakat punya kemauan yang tinggi untuk mengembangan tanaman bawang merah. “Ini adalah wujud nyata dari para petani dalam menjaga ketahanan pangan sebagaimana arahan Presiden,” lanjutnya, Senin (16/6/2025). Anggota DPD RI, R.A Yashinta Sekarwangi Mega menambahkan, pertanian bawang merah di Gunungkidul berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kendati begitu, ia menyampaikan perlunya dukungan kelembagaan untuk memperkuat posisi petani. “Bawang merah bukan hanya komoditas pangan, tapi penggerak ekonomi. Gunungkidul ini daerah agraris dengan luas lahan potensial,” katanya. Yasinta menyiroti masih adanya sejumlah wilayah di Gunungkidul yang masih dalam kategori rentan pangan. Menurutnya, perlu ada penguatan melalui koperasi seperti adanya Koperasi Desa Merah Putih. Dengan adanya kelembagaan, hasil panen petani menurutnya dapat ditampung. Sementaa itu, Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyampaikan bahwa ketangguhan diperlihatkan oleh para petani di Bumi Handayani. Ia menyebut sejumlah tantangan dihadapi oleh para petani mulai dari permodalan, iklim, hingga harga pasar yang tidak menentu. Joko menyebut tantangan tersebut bisa diantisipasi dengan melakukan dialog yang aspiratif. “Dialog aspiratif perlu dilakukan agar lahir kebijakan yang memihak dan tepat sasaran,” katanya. Berbagai upaya terus didorong oleh Pemkab Gunungkidul untuk menciptakan inovasi di sektor pertanian. “Harapannya, desa-desa seperti Klayar tak hanya menjadi lumbung pangan, tapi juga pusat ekonomi berbasis potensi lokal,” imbuh Joko. Sumber : https://kabarterdepan.com/dpd-ri-apresiasi-potensi-bawang-merah-gunungkidul/

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL), yang dinilai berhasil mendorong kemajuan sektor pertanian. Hal ini disampaikannya saat melakukan monitoring pertanaman padi musim tanam II di Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sabtu (14/6/2025). Dalam kunjungan tersebut, Tamsil didampingi langsung oleh Bupati MYL, Kepala Dinas Pertanian Andi Sadda, para penyuluh pertanian, serta sejumlah kelompok tani. Rombongan meninjau langsung hamparan sawah yang tengah memasuki fase pertumbuhan. Kegiatan monitoring tersebut juga diisi dengan diskusi langsung antara Tamsil Linrung, Bupati MYL, para penyuluh pertanian, dan petani. Dalam perbincangan itu, sejumlah persoalan dan harapan petani disampaikan secara terbuka. Tamsil mengaku terkesan melihat luasnya lahan pertanian di Pangkep serta potensi produksi padi yang bisa mencapai tiga kali panen dalam setahun. Ia menilai capaian tersebut sangat mendukung agenda nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada. “Saya kira, ini aman untuk ketahanan pangan nasional. Tentu ini akan kami sampaikan ke Menteri Pertanian dan Presiden yang saat ini sangat fokus pada isu ketahanan pangan dan energi, ” ujarnya. Tamsil juga menyampaikan apresiasi atas peran Bupati MYL yang dinilai aktif menjamin ketersediaan lahan produktif serta memberi ruang pengembangan diri bagi para petani. Ia menyebut, kebijakan pro-rakyat semacam ini layak dijadikan contoh untuk daerah lain. “Apresiasi untuk Pak Bupati, yang tidak hanya mendukung pertanian tapi juga sektor lainnya. Ini bentuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, ” tegasnya. Sementara itu, Bupati Pangkep Dr H Muhammad Yusran Lalogau , memaparkan bahwa pada musim tanam tahun ini, pihaknya menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 200 hingga seluas 14 ribu hektar. Ia optimistis target itu dapat tercapai, bahkan melampaui, karena didukung oleh kondisi cuaca yang bersahabat serta bantuan sarana produksi seperti pompa dan sistem irigasi dari Kementerian Pertanian. “Tahun lalu, luasnya hanya 12 ribu hektar. Sekarang meningkat menjadi 14 ribu hektar dari total 16 ribu hektar lahan pertanian. Sisanya ditanami palawija, ” jelas Andi Sadda. Muh Yusran berkata bahwa pada musim tanam kedua ini, sebanyak 14 ribu hektar ditanami padi jenis Inpari 32 yang dibagikan kepada sekitar 900 kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pangkep. Benih padi tersebut merupakan bantuan dari APBN, sebanyak 275 ton yang didistribusikan dengan perhitungan 25 kg per hektar sesuai luas lahan masing-masing kelompok tani. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani dalam memperkuat sektor pertanian demi kemandirian pangan. Pangkep pun kini menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan dalam peta produksi pangan Sulawesi Selatan. Bupati MYL menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi petani, meningkatkan akses terhadap teknologi dan pasar, serta memperluas bantuan yang bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tani. Sumber : https://pangkep.indonesiasatu.co.id/tamsil-linrung-apresiasi-kepemimpinan-myl-dukung-ketahanan-pangan-dari-pangkep-48693

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin optimistis kenaikan gaji hakim sejalan dengan tumbuhnya kualitas putusan. Kinerja hakim diprediksi akan terkerek. "Kami optimistis Mahkamah Agung dan semua lembaga peradilan di bawahnya akan terus menunjukkan kualitas keputusan yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap kasus hukum," kata Sultan melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Juni 2025. Menurut dia, penaikan gaji akan menjaga integritas dan meningkatkan inovasi lembaga peradilan yang imparsial dan independen. Dengan begitu, lanjut Sultan, kepercayaan publik meningkat terkait penegakan hukum. Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Menurut dia, Presiden memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan demokrasi terutama pada aspek supremasi hukum. "Kami melihat ada harapan yang besar dari Presiden Prabowo kepada para hakim dan lembaga peradilan," kata Sultan. Keputusan Presiden menaikkan gaji hakim, lanjut dia, merupakan wujud kepekaan. Pasalnya, para hakim memiliki tanggung jawab dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. "Harus kita akui bahwa aspek penegakan hukum pada lembaga peradilan yang imparsial dan independen menjadi faktor penting. Artinya, Presiden Prabowo telah menunjukkan keberpihakannya pada supremasi hukum," kata dia. Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/KRXCd930-gaji-naik-ketua-dpd-optimistis-kualitas-hakim-terkerek

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menyembelih langsung sapi kurban saat agenda pemotongan hewan kurban di lingkungan DPD RI dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di kompleks parlemen, Jakarta, Sabtu. Dia menyembelih langsung sambil dibantu oleh panitia kurban DPD RI di area parkiran Gedung DPD RI. Adapun tahun ini, DPD RI mendapatkan delapan sapi kurban yang berasal dari sejumlah pejabat untuk dipotong dan didistribusikan kepada masyarakat. "Tiap tahun tuh saya biasa potong langsung. Nikmat betul itu memotong, saya kemarin potong juga," kata Sultan saat memberikan kata sambutan sebelum penyembelihan. Menurut dia, Idul Adha memiliki makna agar setiap orang berkorban dengan patuh dan ikhlas, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Nilai-nilai itu, kata dia, bisa diterapkan oleh setiap orang dalam pekerjaannya masing-masing, dengan sepenuh hati bekerja untuk lembaga. "Kita bekerja sepenuh hati, ikhlas dan rela berkorban. Rela mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga, mengorbankan semua yang ada," katanya. Selain itu, menurut dia, pengorbanan juga bisa dilakukan di lingkup yang paling kecil mulai dari level keluarga bahkan hingga rela berkorban demi bangsa dan negara. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal mengungkapkan bahwa delapan sapi kurban itu berasal dari Ketua DPD RI, para Wakil Ketua DPD RI, para deputi, hingga kepala biro. Menurut dia, nantinya daging kurban tersebut didistribusikan kepada seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI hingga tenaga pendukung, mulai dari petugas kebersihan, keamanan, taman, ekspedisi, hingga teknisi gedung dan jaringan. "Selain itu juga daging kurban akan didistribusikan kepada beberapa yayasan sosial, dan warga yang membutuhkan di sekitar yang telah didata oleh seluruh panitia," kata dia. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/4884477/ketua-dpd-ri-sembelih-langsung-sapi-kurban-dalam-rangka-idul-adha

Pengelolaan sampah secara sirkular di Banyuwangi mendapat perhatian banyak pihak. Salah satunya, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berkunjung melihat praktek pengelolaan sampah Banyuwangi untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan persampahan nasional. Dijelaskan Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choiruddin, bahwa Banyuwangi dinilai berhasil mengelola persampahan bahkan dikelola dan bernilai ekonomis. Menurut Oni, Banyuwangi merupakan contoh penanganan sampah yang dilakukan secara kolaboratif dan mendapat dukungan masyarakat dan pihak swasta. “Praktik baik dari Banyuwangi ini layak menjadi contoh bagi daerah lain. Inilah pertimbangan kami menggelar FGD di sini untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait tata kelola persampahan,” ujar Oni dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan persampahan saat di Banyuwangi, Rabu (11/6/2025). Hasil dari FGD ini, kata dia, akan dibawa ke sidang untuk dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan persampahan secara nasional. "Praktek-praktek yang ada di Banyuwangi akan kami laporkan ke pimpinan dan akan dibahas pada masa sidang berikutnya,” kata Oni. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menjelaskan, pemkab telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan. Karenanya penanganan sampah di Banyuwangi cukup komprehensif, dari hulu ke hilir. Banyuwangi saat ini memiliki sejumlah program persampahan mulai pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat. “Kami membuat regulasi persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga Surat Edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, seperti Norwegia, Austria dan Uni Emirat Arab,” urainya. Mujiono menjelaskan program pengelolaan sampah telah berjalan selama enam tahun terakhir. Diawali program Project Stop pada tahun 2018 yang kini telah berhasil mendirikan dua TPS 3R (reduce, reuse, recycle) di Muncar tersebut yang masing-masing berkapasitas 8 dan 10 ton perhari dan menjangkau 10 desa. "TPS 3R di Tembokrejo Muncar ini bahkan diapresiasi Kementerian LHK dengan meraih Plakat Adipura sebagai TPS 3R Terbaik Nasional," kata Mujiono. Selain itu, di Banyuwangi juga ada TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon yang berkapasitas 84 ton/hari dan menjangkau 46 desa dari 7 kecamatan sekitarnya. "Saat ini tengah dibangun TPS 3R di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo yang akan menjangkau 37 desa dengan kapasitas 160 ton per hari. Selain juga akan dibangun dua terminal sampah Stasiun Peralihan Antara (SPA)," tutup Mujiono. Sumber : https://jatim-timur.tribunnews.com/2025/06/11/dpd-ri-kaji-sistem-pengelolaan-sampah-sirkular-banyuwangi-jadi-acuan-kebijakan-nasional.