CKG Harus Menjangkau Seluruh Desa di Kalimantan Tengah, Erni Daryanti Soroti Nakes, Fasilitas, dan Alkes

07 Oktober 2026 oleh admin

Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite III DPD RI, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed., menyoroti pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Tengah dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada 6 Oktober 2026. Perhatian utamanya meliputi pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemenuhan tenaga kesehatan melalui skema PPPK, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan.

Erni mengingatkan bahwa tantangan Kalimantan Tengah tidak berhenti pada tersedianya program. Kondisi geografis, jarak antarpemukiman, transportasi, dan keterbatasan sumber daya kesehatan dapat membuat warga di wilayah terpencil lebih sulit memperoleh layanan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah mengidentifikasi hambatan akses layanan primer di daerah terpencil yang berkaitan dengan geografi, transportasi, komunikasi, dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Karena itu, Erni mendorong agar CKG menjangkau masyarakat hingga wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan, termasuk melalui penguatan layanan primer dan pelayanan jemput bola. Pemeriksaan perlu terhubung dengan tindak lanjut yang jelas—mulai dari edukasi dan pengobatan awal hingga rujukan bila diperlukan. Kementerian Kesehatan menyebut CKG bertujuan mengidentifikasi risiko penyakit, mendeteksi penyakit sejak dini, dan membantu masyarakat memahami pola hidup sehat.

Erni juga menekankan kesiapan sarana dan prasarana kesehatan sebagai penopang pelaksanaan CKG dan layanan rutin. Puskesmas serta fasilitas kesehatan di wilayah terpencil perlu didukung ruang layanan yang memadai, alat kesehatan sesuai kebutuhan, ketersediaan bahan pemeriksaan, serta pemeliharaan dan kalibrasi alat agar dapat digunakan dengan baik. Distribusi alat kesehatan, menurutnya, perlu mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan fasilitas dalam mengoperasikan serta merawatnya.

Selain itu, Erni menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas layanan, terutama puskesmas yang melayani wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Ia mendorong Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah memetakan kekurangan tenaga secara rinci dan memastikan formasi PPPK tenaga kesehatan diarahkan sesuai kebutuhan lapangan.

Pemenuhan tenaga kesehatan perlu disertai upaya mempertahankan mereka agar bersedia bertugas di daerah yang membutuhkan. Dukungan penempatan, kepastian status kerja, fasilitas dasar, serta insentif yang sesuai perlu menjadi bagian dari kebijakan pemerataan tenaga kesehatan.

Erni berharap hasil rapat kerja tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi konkret antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan dukungan tenaga kesehatan, fasilitas, dan alat kesehatan yang memadai, manfaat CKG dan layanan kesehatan dasar diharapkan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Kalimantan Tengah, termasuk warga di desa dan wilayah terpencil.