DPC IWAPI Buleleng mengandeng Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Buleleng dan Anggota DPD RI melakukan sosialisasi pangan sehat mengingat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Makanan yang sehat, bergizi, dan bebas bahan kimia berlebih menjadi kunci dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Selain Ketua DPC IWAPI Kabupaten Buleleng Ni Luh Putu Gunatri hadir dalam sosialisasi, Minggu (14/12/2025) di Aula Distan Buleleng diantaranya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Gede Melandrat bersama Anggota DPD RI Provinsi Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik. Ketua IWAPI Buleleng Gunatri menegaskan, IWAPI Kabupaten Buleleng selama ini telah berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi dan lingkungan, termasuk melalui pendampingan pertanian ramah lingkungan dan program ternak keluarga. “Untuk membangun budaya hidup sehat, masyarakat perlu diperkenalkan pada sumberpangan yang aman, alami, dan diproduksi secara berkelanjutan,” ucapnya. Ketua IWAPI Buleleng Gunatri mengatakan, pertanian ramah lingkungan dan program ternak keluarga yang dilakukan IWAPI Buleleng merupakan program yang bertujuan membantu rumah tangga menghasilkan pangan sehat secara mandiri. “Bagaimana kita menyiapkan semuanya secara organik, mulai dari beras organik, sayuran tanpa pestisida sintetis, hingga protein hewani dari ternak kecil seperti ayam atau bebek. Upaya tersebut tidak hanya mendukung pendapatan keluarga, tetapi juga menyediakan sumber pangan yang lebih berkualitas dan mudah diakses,” ujarnya menegaskan. Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Gede Melandrat. Dimana Kementerian Pertanian RI menegaskan perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas generasi bangsa melalui konsumsi pangan yang sehat dan bergizi. “Sehingga melalui kegiatan Sosialisasi Pangan Sehat ini, kita ingin mengajak masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, untuk mendukung dan membangun ekosistem rantai pasokan pangan sehat mandiri dengan budaya konsumsi pangan sehat sehari-hari,” kata Melandrat. Kadistan Melandrat memastikan, gerakan hidup sehat dapat tumbuh dari lingkup keluarga, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan menciptakan masyarakat Buleleng yang lebih sehat dan mandiri. Sementara, Anggota DPD RI Provinsi Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik lebih banyak mengajak anggota IWAPI Buleleng untuk terus bergerak dan memberikan edukasi, secara khusus kepada organisasi wanita dan masyarakat Buleleng secara umum mengenai pentingnya konsumsi pangan sehat, bergizi, dan organik. “Tentunya kita semua harus melakukan advokasi terhadap program-program IWAPI Buleleng di bidang pangan sehat dan ketahanan pangan serta mempromosikan produk-produk organik lokal hasil pertanian dan UKM Kabupaten Buleleng, seperti beras organik maupun sayuran organik,” ucapnya. Mengakhiri kegiatan sosialisasi pangan sehat melalui pemaparan materi mengenai edukasi, advokasi kebijakan atau program-program ketahanan pangan dan promosi produk pangan sehat lokal serta sesi tanya jawab dan dialog terbuka antara narasumber dan peserta mengenai implementasi budaya sehat dengan mengkonsumsi pangan sehat dirangkaikan dengan pemberian beras sehat lokal kepada peserta sebagai simbol praktik konsumsi pangan sehat oleh anggota DPD RI, Ni Luh Djelantik. Sementara, sebagai tindak lanjut program sosialisasi pangan sehat itu, DPC IWAPI Buleleng bersama Pemkab Buleleng, khususnya Dinas Pertanian, terus menjalin koordinasi untuk pendampingan pertanian ramah lingkungan dan juga mendukung pengembangan pemasaran produk pangan sehat lokal di Etalase IWAPI sebagai buyer untuk keperluan dapur keluarga sehari-hari. Sumber: https://rri.co.id/bali/daerah/2041046/iwapi-buleleng-sosialisasi-pangan-sehat

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menerima secara langsung penghargaan predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dari Komisioner Komisi Informasi Pusat. Acara tersebut disaksikan oleh berbagai pimpinan kementerian dan lembaga. Berdasarkan dokumen hasil penilaian yang dirilis, DPD RI menduduki peringkat ke-9 dari 10 besar Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan perolehan nilai 98,11. Peringkat ini berada di atas Badan Siber dan Sandi Negara (97,99) dan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (98,32). Posisi teratas diraih oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nilai 98,90. "Penghargaan kepada DPD RI adalah bukti komitmen yang tinggi dalam menjalankan UU KIP 14/2008. Hal ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu," ucap Mohammad Iqbal di Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Ia menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi tahunan oleh Komisi Informasi menunjukkan tren kenaikan dan progres positif yang berdampak pada peningkatan kinerja DPD RI dalam menyampaikan informasi ke publik. "Alhamdulillah, setiap tahun keterbukaan informasi DPD RI mengalami tren kenaikan, dari sebelumnya menuju Informatif dan tahun ini menjadi Informatif," tuturnya. Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma, turut menegaskan komitmen lembaganya. "Setiap tahun target dan pencapaian kami meningkat. Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel dan mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas akses informasi publik," kata Mahyu. DPD RI memperoleh nilai 98,11 dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, naik dari capaian tahun 2024. Penghargaan ini merupakan hasil dari rangkaian proses monitoring dan evaluasi yang meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner elektronik, visitasi, hingga presentasi uji publik. Sumber: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1868108-dpd-ri-masuk-10-besar-lembaga-negara-terbuka-informasi-nilainya-98-1#goog_rewarded

SEKRETARIS Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa transformasi digital di lembaganya bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh. Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi bertema “Transformasi Digital DPD RI: Membangun Sistem, Menyiapkan Manusia, Menjaga Nurani Institusi” yang digelar di Universitas Udayana, Bali, Kamis (11/12).). Temukan lebih banyak “Yang harus berubah pertama bukan perangkat, tetapi pola pikir,” kata Iqbal dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/12). Iqbal menambahkan bahwa lima tahun ke depan, DPD RI akan membangun arsitektur sistem parlemen yang terintegrasi, aman, dan andal. Seluruh proses kerja harus terkoneksi, data menjadi dasar keputusan, dan keamanan informasi menjadi budaya. Iqbal juga menyoroti pentingnya membangun SDM digital yang bernurani. “Kita tidak ingin aparatur yang hanya pandai mengoperasikan sistem, tetapi kehilangan empati. Kita butuh ASN yang cakap digital, tapi tetap beradab; tangguh teknologi, namun peka sosial,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Universitas Udayana. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Rahman Hadi., yang hadir sebagai narasumber, memaparkan capaian transformasi digital layanan ASN nasional. “Kami telah mengembangkan sistem seperti DATASENA untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang presisi,” jelasnya. Rahman Hadi menyebutkan bahwa profesionalisme ASN, adaptabilitas, penataan honorer, penguatan sistem merit, hingga digitalisasi manajemen merupakan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pasal 63 menegaskan bahwa digitalisasi dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan serta menyediakan layanan digital yang terintegrasi secara nasional. Selain rakor, acara ini diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Setjen DPD RI dan Universitas Udayana. Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menyambut baik kolaborasi ini. “Kolaborasi riset dan inovasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara seperti DPD RI adalah fondasi penting untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang efektif,” katanya. Rektor Udayana menawarkan sejumlah inovasi seperti smart aspiration system dan layanan ramah disabilitas untuk memperkuat fungsi perwakilan daerah. Menutup pernyataannya, Iqbal berharap kolaborasi ini dapat mempercepat terwujudnya parlemen modern yang responsif, berbasis data, dan tetap berakar pada nilai kebangsaan. “Kita tidak sedang membangun teknologi untuk terlihat hebat. Kita membangun sistem untuk melayani daerah dengan lebih adil dan lebih cepat,” pungkasnya. Dalam rakor ini, hadir juga Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin, dan para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/839410/dpd-ri-bangun-sistem-parlemen-modern-berbasis-data

Sultan B Najamudin Ketua DPD RI menegaskan bahwa Festival Beasiswa Merah Putih digelar untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat mengenai peluang beasiswa dalam dan luar negeri. Hal itu ia sampaikan usai membuka acara Pesta Beasiswa Rakyat Indonesia di Lobby DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Acara yang diinisiasi Komite III DPD RI tersebut menghadirkan berbagai kampus dan penyedia beasiswa untuk langsung memberikan informasi kepada publik. Sultan mengatakan banyak informasi beasiswa selama ini tidak tersampaikan dengan baik, terutama kepada masyarakat di daerah. “DPD, Komite III menginisiasi acara ini karena memang informasi tentang beasiswa ini tidak semuanya dipahami, tidak semuanya sampai kepada publik, apalagi yang ada di daerah. Makanya kita buat acara atau event, festival, pameran,” ujar Sultan. Menurutnya, festival beasiswa seperti ini penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Dengan menghadirkan langsung pihak kampus dan lembaga penyedia beasiswa, masyarakat bisa mendapat penjelasan mendalam mengenai syarat dan peluang yang tersedia. “Ini penting sekali untuk mengetahui semua informasi tentang pendidikan, beasiswa itu sampai kepada publik,” jelasnya. Sultan mengakui bahwa festival kali ini belum dapat menampung seluruh peserta karena keterbatasan lokasi. Ia menyebut antusiasme publik cukup besar, sehingga DPD RI berencana menggelar acara serupa di berbagai daerah. “Hanya saja kan ini acara tidak semuanya masuk. Harusnya jumlahnya lebih besar lagi, tapi karena tempatnya terbatas. Makanya nanti DPD akan mengadakan acara ini di beberapa tempat,” tuturnya. Ia menegaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan akses informasi maksimal bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan, termasuk di luar negeri. “Tujuannya satu, agar masyarakat Indonesia yang mau sekolah di luar negeri, yang mau mendapatkan beasiswa, mendapatkan informasi yang maksimal. Termasuk kampus dan penyedia pendidikan itu dihadirkan sehingga langsung ditanya apa yang dibutuhkan. Masyarakat di dunia pendidikan bisa terpenuhi,” kata Sultan. Festival Beasiswa Merah Putih diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan pendidikan masyarakat dan peluang beasiswa yang tersedia, sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber: https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/ketua-dpd-ri-festival-beasiswa-merah-putih-dibuat-agar-informasi-beasiswa-makin-mudah-diakses-publik/

Desakan agar pemerintah pusat menetapkan bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera sebagai Bencana Nasional, semakin menguat. Meski jumlah korban terus bertambah dan sejumlah wilayah masih terisolasi, penanganan pasca bencana dinilai belum optimal. Dorongan tersebut kembali disampaikan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Irman Gusman, usai bertemu Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2025, di Kantor Gubernur Sumbar. Keduanya menyatakan pandangan yang sama terkait urgensi penanganan bencana di Sumatera. "Bencana di Sumatera harus segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional," tegas Irman Gusman setelah pertemuan tersebut, melalui keterangan resmi yang diterima pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025. Irman Gusman menyebutkan bahwa banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar, telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Ribuan warga masih terisolasi akibat akses jalan yang terputus, ratusan rumah hilang tersapu banjir, serta banyak wilayah terdampak yang belum dapat dijangkau tim evakuasi. "Ini bukan lagi bencana biasa. Kerusakan infrastruktur, pemukiman, dan kehidupan masyarakat sudah sangat luas. Bahkan ada kampung yang hilang ditelan bencana," ujarnya. Menurutnya, situasi ini menuntut intervensi penuh dari pemerintah pusat agar proses evakuasi, penanganan medis, bantuan logistik, hingga rehabilitasi dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Sebelumnya, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, telah menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,82 triliun. Nilai tersebut menggambarkan tingkat kerusakan yang sangat besar, dan memerlukan dukungan menyeluruh dari pemerintah pusat. Irman Gusman menilai bahwa penetapan status Bencana Nasional, akan menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga untuk pemulihan jangka panjang. "Jika kekayaan alam Sumatera adalah kekayaan nasional, maka bencananya pun harus menjadi tanggung jawab nasional," ucap Anggota Komite I DPD RI itu. Sumber: https://www.detiksumsel.com/advertorial/97416383300/desakan-penetapan-bencana-nasional-di-sumatera-meningkat-irman-gusman-dan-gubernur-sumbar-satu-suara

Dengan tekad yang melampaui batas kenyamanan, Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, menempuh perjalanan laut 22 jam tanpa henti dari Pelabuhan Lampulo menuju Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara. Minggu pekan lalu menjadi awal dari perjalanan panjangnya untuk memastikan bantuan benar-benar menyentuh warga di pesisir timur Aceh yang paling parah terdampak banjir dan longsor. Hingga kini, wilayah tersebut masih terisolasi. Jalur darat terputus, listrik belum stabil, dan sinyal komunikasi masih tersendat. Di tengah keterbatasan ini, ribuan warga menunggu uluran tangan. Dan Azhari Cage memilih untuk hadir langsung, bukan dari jauh, bukan dari panggung seremonial. Sepekan lebih terakhir, Azhari Cage berada di garis depan bencana. Datang bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan komitmen nyata berupa bantuan logistik besar: 250 sak beras 15 kg, 270 kotak mie instan, 50 kotak minyak goreng, dan 15 kotak ikan sarden. Semua ini bersumber dari dana pribadi, tambahan dari Ketua dan anggota DPD RI, serta dukungan Baitulmal Sorong senilai Rp 25 juta. Tidak sampai di situ, ia juga membawa: 1.000 paket bantuan dari Kemensos RI (Berupa beras 5 kg, minyak 1 kg, dan 5 bungkus mie instan per paket), dan 100 paket bantuan dari BNPB (Obat-obatan, handuk, perlengkapan bayi). Dari Senin hingga Jumat, Azhari bergerak dari satu posko ke posko lain di Aceh Utara dan Lhokseumawe, menyaksikan sendiri betapa berat kondisi warga. “Keadaan warga sungguh memprihatinkan,” ujarnya lirih. Proses penyaluran bantuan dipandu langsung oleh Bupati Aceh Utara agar tepat sasaran. Selesai di Aceh Utara, Azhari Cage bersama tim melanjutkan misi kemanusiaan ke Aceh Timur, ditemani Bupati Aceh Timur. Bantuan kembali dibagikan secara merata, terutama bagi keluarga yang rumahnya hancur akibat banjir. Kini, Azhari sudah berada di Langsa dan bersiap bergerak menuju Aceh Tamiang, memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dari perhatian. “Total bantuan yang disalurkan 13 ton. Kita tambah lagi 15 ton. Dua kapal mengangkut seluruh bantuan ini,” ungkapnya. “Kali Ini Mirip Tsunami”: Infrastruktur Lumpuh Total Saat meninjau langsung wilayah terdampak, Azhari tak dapat menutupi kejutannya. “Musibah banjir kali ini seperti tsunami. Jalan dan jembatan rusak, pertanian, perikanan, peternakan, hingga usaha masyarakat lumpuh total. Rumah-rumah banyak yang hancur dan hilang,” katanya. Kesedihan masyarakat Aceh dirasakannya kuat, terutama karena bencana ini melumpuhkan sumber penghidupan warga. Menurut Azhari Cage, skala kerusakan ini tidak mungkin ditangani hanya dengan kemampuan daerah. Ia mendesak pemerintah pusat untuk: Membangun kembali infrastruktur yang rusak, Membangun Rumah Rakyat yang hilang atau hancur, Memulihkan usaha dan ekonomi warga yang terganggu, dan Memastikan intervensi cepat dan strategis agar Aceh tidak tersandera bencana berkepanjangan. “Musibah ini adalah duka Aceh, dan Aceh tidak boleh berjalan sendiri,” tegasnya. Aksi Azhari Cage bukan sekadar kunjungan politik, melainkan wujud empati dalam bentuk nyata: perjalanan panjang, bantuan besar, dan komitmen tanpa jeda. Di tengah bencana yang merenggut harapan banyak keluarga, langkahnya menjadi bukti bahwa kehadiran seorang pemimpin di masa krisis selalu berarti lebih dari seribu kata. Musibah boleh menguji, namun solidaritas selalu memberi jalan untuk bangkit. Semoga setiap langkah kecil yang dibawa dari hati mampu menyalakan harapan besar bagi Aceh. Karena ketika kepedulian hadir, tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada perjalanan yang terlalu panjang, dan tidak ada bantuan yang pernah sia-sia. Sumber: https://ondtrack.com/insight/senator-azhari-cage-tempuh-22-jam-laut-demi-bantu-korban-banjir-aceh-musibah-kali-ini-seperti-tsunami/

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, meminta pemerintah menetapkan banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Dorongan tersebut disampaikan karena skala bencana dinilai sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Menurut Sultan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa akses darat menuju sejumlah wilayah banjir terputus sehingga menghambat distribusi bantuan. "Kita mengetahui bahwa hampir Semua akses darat ke lokasi banjir lumpuh total. Akibatnya Bantuan kemanusiaan sulit didistribusikan secara baik," jelasnya, seperti tertulis dalam keterangan di laman DPD RI, Senin (1/12/2025). Ia menilai pemerintah daerah yang terdampak kesulitan melakukan upaya penanganan, baik dari sisi struktur pemerintahan maupun ketersediaan anggaran. "Sangat sulit mengharapkan Keuangan pemerintah daerah untuk menangani bencana dengan skala yang masif seperti ini,” tuturnya. Sultan menambahkan bahwa kepala daerah juga mengalami tekanan fiskal pasca-kebijakan efisiensi APBD. “Kami dapat merasakan bahwa para Kepala Daerah pasti mengalami kebuntuan anggaran pasca-kebijakan efisiensi APBD," imbuhnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Sultan menilai seluruh indikator penetapan status bencana nasional telah terpenuhi. "Saya kira semua indikator penetapan status Bencana Nasional telah cukup, baik dari variabel jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan," ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa DPD RI menerima berbagai masukan dari senator serta pemerintah daerah di tiga provinsi yang meminta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. "Kami percaya Dan mengapresiasi Pemerintah melalui Kementerian dan lembaga telah bekerja keras mengirimkan semua yang dibutuhkan korban di daerah. Presiden Prabowo bahkan terus memantau langsung perkembangan dari kejadian bencana ini Dari waktu ke waktu," ujar Sultan pada Minggu (30/11). Sumber: https://toraja.tribunnews.com/nasional/31073/ketua-dpd-ri-desak-pemerintah-tetapkan-banjir-di-sumatra-jadi-bencana-nasional?page=2

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat serahkan berbagai macam bantuan kepada korban terdampak banjir bandang maupun tanah longsor di berbagai daerah di provinsi setempat. Senator Cerint Irraloza Tasya langsung mengunjungi korban banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di Nagari Ulakan. Selain melihat langsung dan memberikan semangat kepada warga yang terkena dampak banjir bandang atau galodo ini, Cerint Irraloza Tasya juga menyerahkan bantuan berupa beras, telor, mi isntan dan kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di posko pengungsian. “Semoga bencana ini cepat berakhir dan masyarakat dapat berkegiatan normal Kembali. Kita doakan Sumatera Barat dijauhkan dari bencana ke depannya dan kita berharap bencana kita kali ini dapat melatih kita menjadi lebih sabar lagi,” ungkapnya. Senada dengan, Senator Cerint, Anggota DPD RI lainnya yakni Muslim M Yatim juga telah menyerahkan berbagai macam bantuan seperti beras, minyak, telor, mie instan. Muslim juga menyalurkan air bersih ke masyarakat Kota Padang, mengingat sudah hamper 3 hari PDAM tidak berfungsi akibat hantaman banjir bandang di berbagai unit layanan PDAM Kota Padang. Sementara di tempat terpisah, Senator Jelita Donal atau dikenal juga dengan juga dikenal dengan nama Buya Jel Fathullah ini juga telah menyerahkan bantuan ke berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Diwakili timnya, Senator Jelita Donal telah menyerahkan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk tahap pertama di Pauh Kambar, Padang Pariaman dan sekitarnya kepada Masyarakat terdampak bencana banjir bandang. Bantuan diberikan berupa mi instan, beras, telor dan barang kebutuhan lainnya. Sementara itu, Senator Irman Gusman melalui timnya juga telah menyerahkan bantuan ke berbagai daerah. Bantuan berupa pemberian nasi bungkus, beras, mi instan, telor dan kebutuhan lainnya. Selain itu, melalui timnya, Senator Irman Gusman juga telah melakukan pembukaan dapur umum untuk korban bencana banjir ini di daerah Salareh Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Penyerahan bantuan ini diharapkan dapat menguatkan masyarakat Sumatera Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Selain itu, pemberian bantuan ini merupakan Program DPD RI Peduli memakai Dana Task Force dari DPD RI yang merupakan dana bantuan untuk bencana, di samping tambahan dana dari masing-masing Anggota DPD RI daerah Pemilihan Sumatera Barat. Sumber: https://www.mjnews.id/berita/m-145639/para-senator-serahkan-berbagai-macam-bantuan-ke-berbagai-daerah-di-sumbar/?doing_wp_cron=1765255297.2428948879241943359375

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang diajukan atas inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah rampung. Kini, pembahasan rancangan tersebut tinggal menanti penerbitan Surat Presiden (Surpres). Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan, penyusunan RUU ini bertujuan mengubah orientasi pembangunan nasional yang selama ini lebih fokus pada wilayah daratan. Menurutnya, status Indonesia sebagai negara maritim dengan kepulauan terbanyak di dunia harus tercermin dalam kebijakan pembangunan. "Indonesia tidak boleh terus berpikir daratan di atas fakta bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keadilan fiskal harus berlayar hingga ke pulau-pulau terjauh," kata Sultan seperti dilansir Antara, Selasa (2/12/2025), di gedung parlemen Jakarta. Sultan menjelaskan, RUU ini dirancang sebagai regulasi khusus (lex specialis) yang mampu mengakomodasi kebutuhan wilayah kepulauan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga pulau-pulau terluar dan tertinggal. "Kami meyakini dalam waktu dekat Surpres akan terbit. Ini payung hukum yang dibutuhkan seluruh wilayah kepulauan," ujarnya seperti dikutip dari Antara. Dia menegaskan, selama ini daerah kepulauan masih menggunakan regulasi umum seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, meski kondisi geografisnya sangat berbeda dan membutuhkan perlakuan tersendiri. "RUU ini bukan untuk kami semata, tetapi untuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukti afirmasi negara," katanya. Guna mempercepat proses pembahasan RUU tersebut, DPD RI mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPUU DPD RI pada Selasa kemarin. Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta beberapa kepala daerah. Baca selengkapnya di: https://towa.co.id/postingan/draf-ruu-daerah-kepulauan-rampung-dpd-tunggu-surat-presiden

Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Bali, Shri I Gusti Arya Wedakarna MWS III mengadakan rapat kerja dengan Kajati bali, Kemkumham Bali dan notaris pada Selasa, 11 November 2025. Rapat yang berlangsung di Aula Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali tersebut berfokus pada dua agenda utama: pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peningkatan peran notaris dalam penegakan hukum agraria. [image]awk 2.jpeg[/image] Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh DPD RI Provinsi Bali, Anggota Komite I, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan. Ia menekankan pentingnya integritas profesi notaris untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kehadiran Kejati Bali dalam rapat kerja ini menunjukkan sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait di Bali. Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Bali dan organisasi notaris. Kolaborasi ini dipandang krusial untuk memperkuat tata kelola hukum di bidang pertanahan dan agraria. Diskusi dalam rapat tersebut menggali berbagai tantangan dalam implementasi Undang-Undang Pokok Agraria dan pentingnya peran notaris dalam menjamin kepastian hukum atas hak tanah. Sumber: https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/berita/detail/2560