| Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Arya Wedakarna (AWK) menilai kasus dugaan korupsi dana SPI yang menimpa Unud terkesan bias atau tidak murni. Hal ini terlebih dirinya mengaku pernah ditelepon oleh salah satu oknum di Unud yang ingin meminta dukungan menjadi Rektor dengan menjatuhkan Prof Gde Antara. | | -------- | | "Artinya benar bahwa kasus (dugaan Korupsi SPI yang menimpa Rektor Unud) ini tidak murni. Saya juga sudah ketemu dengan inspektorat dan bertanya apakah ada temuan (korupsi) katanya aman kok nggak ada temuan," tegas Arya Weda Karna di Denpasar, Jumat (17/03/2023). | |Untuk itulah AWK mendukung pihak Universitas Udayana (Unud) melakukan praperadilan atas penetapan Rektor Unud I Nyoman Gde Antara sebagai tersangka, beserta tiga pejabat lainya, dalam perkara dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) seleksi penerimaan mahasiswa Unud jalur mandiri.| |Menurut AWK, upaya praperadilan dalam kasus dugaan dana SPI Unud ini dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan serta dapat menghindari adanya fitnah dan tuduhan bermacam-macam. Bahkan dalam kasus ini AWK pun menyatakan siap menjadi saksi untuk Unud. | |"Saya sarankan kepada Prof Antara untuk praperadilan. Akan kita dudukan masalah ini dengan jernih dan justru saya akan mendukung praperadilan. Di praperadilan nanti dibuka ini semua," ungkapnya.| |Menurut AWK kasus korupsi SPI ini telah menyebabkan citra Unud di mata masyarakat menjadi turun. Padahal, dirinya berharap perguruan tinggi yang diresmikan oleh Bung Karno ini dapat masuk sepuluh besar universitas terbaik di Indonesia. | |Seperti diberitakan, pada Senin (13/03/2023) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan Rektor Unud Prof Nyoman Gde Antara sebagai tersangka dugaan korupsi dana SPI dalam seleksi mandiri mahasiswa baru Unud tahun 2018 sampai 2022, bersama 3 pejabat Unud lainya yang telah lebih dulu ditetapkan tersangka.| |Kejati Bali menjerat Prof Gde Antara dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).| |Dari hasil penghitungan penyidik mengindikasikan korupsi dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Unud kurun 2018 sampai 2022 menyebabkan kerugian keuangan negara Rp 109,33 miliar dan merugikan perekonomian negara Rp 334,57 miliar.| |Sumber: https://www.baliberkarya.com/read/siap-bersaksi-bela-unud-awk-saya-pernah-ditelepon-untuk-jatuhkan-prof-antara|

| Denpasar (ANTARA) - Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengapresiasi perhatian Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali dalam memajukan UMKM dan mendorong perekonomian daerah setempat. | | -------- | | "BI perhatiannya luar biasa pada perkembangan ekonomi Bali dan khususnya lagi pada pertanian," kata Pastika saat mengadakan reses ke Kantor KPwBI Provinsi Bali bertajuk Peran Bank Indonesia dalam Pemberdayaan UMKM di Denpasar, Selasa. Pastika dalam agenda resesnya diterima Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho dan juga dihadiri perwakilan UMKM dampingan KPwBI Bali.| |"Bali harus berkembang terus dan tumbuh menghadapi situasi apapun. Dengan data-data yang telah disampaikan BI ini, akan sangat berguna untuk menentukan arah pembangunan ke depan," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu. Terlebih, kata Pastika, Bali dari sisi potensi maupun kelemahannya juga telah digambarkan secara jelas melalui data-data yang disajikan dan berbagai upaya konkret telah dilakukan BI untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali. "Kepala BI itu perhatiannya pada Bali, cintanya pada Bali luar biasa sehingga bicara apa adanya. Kami harapkan pemerintah daerah dapat merespons dan memberikan atensi," ucapnya.| |Pastika dalam kesempatan tersebut mendengarkan penjelasan dari Kepala KPwBI Bali terkait ekonomi Bali dari sisi perkembangan inflasi dan kontribusi berbagai sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Bali. Selain itu pertumbuhan ekonomi Bali dalam 10 tahun terakhir dan proyeksi 2023 hingga berbagai upaya strategis BI Bali. Selanjutnya disampaikan sejumlah upaya pendampingan yang dilakukan kepada UMKM yang mendukung ketahanan pangan, pengendalian inflasi juga yang berorientasi ekspor.| |Mencermati data yang disampaikan BI, Pastika juga sependapat bahwa sektor pertanian dalam arti luas sangat penting untuk ketahanan ekonomi Bali. "Kita telah memiliki brand Bali yang sudah hebat, tinggal kita semua membuat lebih hebat lagi," ucap Pastika.| |Sementara itu, Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan tekanan inflasi di Bali sejauh ini terutama masih bersumber dari kelompok volatile food khususnya komoditas beras, cabai rawit dan cabai merah. Pada Januari 2023, inflasi Bali tercatat masih tinggi yakni sebesar 0,66 persen (mtm), 0,66 persen (ytd) dan 5,81 persen (yoy).| |"Meskipun kebutuhan cabai di Bali tinggi, namun sampai sekarang belum ada lokasi penanaman cabai yang luas di Bali. Cabai untuk kebutuhan Bali, masih banyak dipenuhi dari luar Bali," kata Trisno. Demikian pula dengan ketersediaan gabah dan beras di Bali masih kurang karena selain untuk kebutuhan penduduk Bali, juga untuk memenuhi kebutuhan wisman dan wisdom. Selain keberadaan beras lokal yang pasarnya masih kalah jejaring dengan pasar sejumlah beras premium bermerek lainnya.| |"Walaupun pertumbuhan ekonomi Bali sudah positif yakni 4,84 persen pada 2022. Namun, belum sepenuhnya pulih dibandingkan sebelum COVID-19, bahkan inflasi Bali masih tinggi," katanya. Trisno mengatakan sudah berkomunikasi berkali-kali pada enam pemerintah daerah di Bali (di luar Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar) agar fokus mengembangkan sektor pertanian karena memang kontribusi pertanian pada PDB yang terbesar.| |Ada tiga perwakilan UMKM yang menyampaikan testimoni betapa usahanya makin berkembang berkat pendampingan dari KPwBI Bali yakni mereka Luh Putu Heryana dengan usaha keripik talas "Krilazz", I Made Nistra dari KTT Sari Pertiwi dengan usaha cabai dan bawang merah, serta Hermin Sri Rejeki dari PT Arya Paramita dengan usaha pengolahan jahe. I Made Nistra menceritakan kelompoknya telah mendapatkan pendampingan BI sejak 2016. "Utamanya kami mendapatkan bimbingan untuk peningkatan SDM dan juga penggunaan teknologi sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan hasil. Bahkan hingga berpameran ke luar negeri," ucapnya. Sementara Hermin Sri Rejeki menyampaikan produk olahan jahe, kunyit dan temulawak sampai di ekspor ke Canada dan produknya juga disuguhkan saat KTT G20 pada 2022. Sedangkan Luh Heryana mengatakan pasar kripik talasnya telah berkembang luas berkat bantuan dari BI.| |Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/309423/pastika-apresiasi-kepedulian-bi-pada-umkm-dan-perekonomian-bali|

|Konjen Jepang Rayakan Ulang Tahun Kaisar Naruhito di Bali| |--------| |Senator DPD RI H. Bambang Santoso, MA menghadiri perayaan ulang tahun ke-63 Kaisar Jepang Naruhito di Bali. Naruhito merupakan Kaisar Jepang ke-126 dinobatkan sebagai kaisar sejak 22 Oktober 2019. Konsulat Jenderal Jepang untuk Indonesia menyampaikan harapan dari sang Kaisar untuk Indonesia dan dunia. 'Kaisar Jepang telah banyak meningkatkan aktivitas publik mereka. Berharap masyarakat Indonesia dan dunia tahun baru yang damai dan sejahtera'. Jepang dan Indonesia sudah bekerja sama dengan sangat dekat. Di kesempatan ini, H. Bambang Santoso, MA merasa terhormat dan berterima kasih sebagai Anggota DPD/MPR RI akan menjaga hubungan dengan Kedutaan Jepang dan juga ucapkan selamat kepada Kaisar Jepang.| |Untuk Indonesia, Jepang selalu menjadi rekan yang penting dalam berbagai isu, baik bilateral dan regional. Hubungan ini bisa dijadikan sebagai kontribusi positif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia. Perayaan yang menjadi hari nasional negeri Sakura ini dipadati sejumlah tamu undangan. Penampilan tabuh genderang yang dikenal sebagai tradisi Taiko membuka acara.| |Sumber: [Instagram HBS](https://www.instagram.com/p/CpHc4kHrXDi/)|

|Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar Innovation Festival 2023 yang diharapkan menjadi momentum penting dalam merayakan inovasi yang telah dicapai, sekaligus memperkuat komitmen untuk terus mendorong inovasi di masa depan.| |--------| |“Sebagai bagian dari lembaga legislatif, kami sadar bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sangatlah kompleks. Untuk itu memerlukan solusi inovatif dari berbagai pihak,” kata Plh Sekretaris Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahirdi Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis.Lalu Niqman Zahir mengatakan Setjen DPD RI juga telah menyelenggarakan pencanangan transformasi digital pada 2021. Semenjak pencanangan tersebut, kata dia berbagai inovasi digital terus digalakkan.| |“Kami percaya inovasi adalah kunci untuk mencapai kemajuan. Inovasi memungkinkan untuk menciptakan hal-hal baru, memperbaiki yang sudah ada, dan mengatasi tantangan yang dihadapi,” kata dia. Setjen DPD RI sebagai supporting system memiliki tanggung jawab untuk mendorong inovasi di seluruh aspek kegiatan, mulai dari cara pengelolaan administrasi dan data, hingga cara melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat.| |“Kami perlu terus mencari cara-cara baru dan lebih efektif untuk meningkatkan kinerja,” katanya. Dia juga menilai Innovation Festival Setjen DPD RI di 2023 ini merupakan wadah yang tepat bagi unit kerja untuk berkolaborasi dan saling berbagi ide, serta pengalaman dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. “Dalam acara ini, kami akan berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan menunjukkan karya-karya inovatif yang telah dihasilkan,” kata dia.| |Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPD RI Fitriani mengatakan Innovation Festival Setjen DPD RI 2023 diselenggarakan selama dua hari pada 2-3 Maret 2023. Selain itu, festival juga dilakukan secara hibrid dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai baik di pusat maupun seluruh kantor DPD RI di provinsi. “Kegiatan ini merupakan pameran layanan unggulan dari unit-unit eselon II Setjen DPD RI, dan merupakan kegiatan yang pertama kali diselenggarakan dengan format pameran seperti ini,” cetusnya.| |Fitriani menambahkan tujuan penyelenggaraan Innovation Festival adalah memperkenalkan hasil kinerja dan layanan dari masing-masing unit eselon II kepada seluruh pegawai Setjen DPD RI dan pihak terkait. Selain itu, acara tersebut juga sebagai ajang peningkatan budaya kerja dalam rangka memacu semangat seluruh unit eselon II untuk saling berbaur dan berkolaborasi.| |Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3421932/setjen-dpd-ri-gelar-innovation-festival-2023|

|Eks Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mengapresiasi keberhasilan Gubernur Wayan Koster dalam melakukan penataan Perlindungan Kawasan Suci Besakih.| |--------| |Apresiasi tersebut disampaikan Mangku Pastika kepada WARTA BALI, saat ditemui usai menghadiri upacara pemelaspasan fasilitas bangunan Perlindungan Kawasan Suci Besakih, di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem, Senin (6/3/2023) siang. “Luar Biasa. Saya sangat mengapresiasinya karena Pak Koster sudah bisa melakukan penataan Kawasan Suci Besakih dengan bangunan yang sangat megah. Ini cita-cita saya dan Pak Koster melanjutkan cita-cita itu dengan eksekusi yang sangat sempurna,” ucap Mangku Pastika.| |Pembangunan fasilitas Perlindungan Kawasan Suci Besakih, kata Mangku Pastika, menjadi kebanggaan masyarakat Bali, karena itu dia berpesan agar masyarakat Bali bisa merawat fasilitas yang sangat megah itu dengan baik. “Saya betul-betul merasa bangga Pemerintah (Pak Koster) berhasil mewujudkan fasilitas Perlindungan Kawasan Suci Besakih dengan sangat bagus, saya harap masyarakat harus bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya,” imbau Mangku Pastika. |Selepas dia sebagai Gubernur Bali, lanjut Mangku Pastika, banyak program pembangunan tentang Bali yang dia titipkan kepada Wayan Koster. Dia berharap semua program pembangunan itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga Bali benar-benar bisa menjadi Bali, sesuai tatanan yang ada. “Saya sangat mendukung Pak Koster untuk melanjutkan cita-cita saya dalam membangun Bali dengan estetika dan filosofi yang ada. Keberhasilan mewujudkan pembangunan fasilitas Perlindungan Kawasan Suci Besakih menjadi bukti, bahwa beliau tulus dan fokus dalam membangun peradaban Bali Era Baru,” pungkas Mangku Pastika.| |Sumber: https://wartabalionline.com/2023/03/06/mangku-pastika-apresiasi-keberhasilan-koster-wujudkan-perlindungan-kawasan-suci-besakih/|

AA Gde Agung secara resmi pensiun dari panggung politik setelah ia tidak mencalonkan diri lagi sebagai calon anggota DPD RI di Pemilu 2024 mendatang. Praktis Panglingsir Puri Ageng Mengwi ini tinggal menyelesaikan sisa jabatannya saja. Meski demikian, dia tetap aktif memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya dalam bentuk paket bahan kebutuhan pokok. “Hari ini saya serahkan 300 paket sembako untuk warga Desa Gulingan Tengah, terutama yang lansia, disabilitas dan pemangku,” jelas AA Gde Agung di sela penyerahan bantuan di Balai Serbaguna, Gulingan Tengah, Mengwi, Sabtu (4/3/2023). Bupati Badung (2005-2015) itu memastikan, tidak ada muatan politik atas bantuannya tersebut. Hal serupa telah ia lakukan hampir ke seluruh Bali. Apalagi saat Pandemi Covid-19 merajalela, bantuan yang ia berikan termasuk alat-alat kesehatan dan pelindung diri. “Saya sudah tidak ikut kontestasi lagi. Ada yang bilang ke saya ‘Pak Agung, kalau orang lain mungkin tidur aja. Buat apa turun ke masyarakat lagi’. Tapi saya hanya senyum. Saya tidak berharap pamrih apapun,” tegasnya. Di hadapan ratusan warga dan prajuru Gulingan Tengah, AA Gde Agung memasrahkan dirinya. “Ida dane (bapak/ibu) yang memiliki saya. Saya serahkan diri saya sekarang,” ujarnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan sekilas jejak perjuangannya sebagai perwakilan Bali dari 2019 hingga 2024 mendatang. Banyak hal di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan pariwisata telah diperjuangkan dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite III. Yang sedang getol diperjuangkan adalah pengangkatan guru bahasa daerah sebagai PPPK, mengingat selama ini tidak ada guru bahasa daerah secara spesifik. Ia berharap, bantuan yang diberikan bermanfaat, setidaknya untuk bertahan seminggu ke depan. Ia memastikan, saat tidak berstatus pejabat negara lagi, hidupnya didedikasikan untuk krama. Bendesa Adat Gulingan, Ida Bagus Gangga, mengaku senang atas keputusan AA Gde Agung pensiun dari dunia politik. “Kami senang karena beliau harus berada di puri sebagai Cokorda. Sebagai panglingsir,” kata Ida Bagus Gangga. Di usia sepuhnya, ia juga ingin AA Gde Agung beristirahat sembari fokus pada kegiatan ada keagamaan sesuai tupoksinya sebagai pamucuk puri. Sementara itu, Perbekel Gulingan I Ketut Winarya mengucapkan terima kasih kepada AA Gde Agung atas bantuan yang diberikan. “Bantuan ini adalah wujud kepedulian beliau sebagai Panglingsir kami. Matur suksema,” kata Winarya pada kegiatan yang turut melibatkan mahasiswa KKN Universitas Mahasaraswati di Gulingan. Sumber: https://diaribali.com/pensiun-dari-panggung-politik-aa-gde-agung-tetap-gelontor-ratusan-sembako/

Senator RI Made Mangku Pastika mendorong PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) pada 2023 ini dapat memaksimalkan penjaminan pada proyek-proyek pemerintah sehingga sekaligus dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). "Kalau proyek-proyek pemerintah bisa mendapatkan penjaminan dari Jamkrida, maka Jamkrida bisa semakin besar, dan uang akan balik lagi ke APBD," kata Pastika saat mengadakan reses di PT JBM di Denpasar, Jumat. Ia menyampaikan hal tersebut setelah mendapatkan informasi dari pihak PT JBM bahwa total nilai proyek pemerintah di Bali pada 2023 mencapai Rp7,16 triliun lebih dengan total 59.126 proyek. Menurut mantan Gubernur Bali dua periode ini, menjadi sangat bagus jika Jamkrida sebagai perusahaan perseroan daerah (Perseroda) mendapatkan dukungan dari pemda agar bisa lebih besar memberikan penjaminan pada proyek-proyek pemerintah. "Karena ujungnya juga untuk kepentingan masyarakat Bali dalam meningkatkan PAD, daripada repot-repot mencari asuransi lain. Istilahnya keluar dari kantong kiri, masuk ke kantong kanan. Ini bisnis gede yang sudah pasti untung," ucap Pastika pada kegiatan reses bertajuk Peranan Jamkrida dalam Pemulihan Ekonomi Rakyat. Pastika pun mengapresiasi PT JBM/Jamkrida yang telah berdiri sejak 2011 saat dia menjabat Gubernur Bali itu telah banyak berkontribusi dan membantu kesempatan berusaha UMKM yang kesulitan permodalan. "Dengan mendapatkan penjaminan dari Jamkrida, UMKM yang kesulitan permodalan dan tidak bankable menjadi dapat berkembang lebih besar, selain juga untuk memajukan ekonomi Bali," ujarnya. Pastika pun berharap pemerintah daerah, baik Pemprov Bali dan pemerintah daerah di sembilan kabupaten/kota dapat menambah modal pemerintah daerah di PT JBM. "Pemprov Bali setidaknya bisa menambah saham lagi Rp100 miliar, keren itu. Apalagi PAD Pemprov Bali sumbernya dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga mau ada COVID-19 atau nggak, sesungguhnya tidak ada masalah karena masyarakat pasti akan membayar pajak," kata mantan Kapolda Bali ini. Sementara itu, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Widiana Karya menyampaikan saham PT Jamkrida dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. Total modal yang telah disetor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali hingga saat ini sebesar Rp149,02 miliar. Penyertaan modal yang tertinggi oleh Pemprov Bali sebesar Rp135 miliar (90,59 persen). Akumulasi nilai penjaminan dari sejak berdiri di 2011 hingga Desember 2022 mencapai Rp23,32 triliun dari total plafon penjaminan senilai Rp35,19 triliun. Sedangkan akumulasi jumlah yang terjamin sebanyak 479.882 debitur. Produk penjaminan yang diberikan PT Jamkrida diantaranya kredit multiguna, kredit mikro kecil, konstruksi pengadaan barang dan jasa, KUR dan sebagainya. Aset Jamkrida juga tumbuh signifikan dari awal berdiri tahun 2011 sebesar Rp54 miliar kini di usianya menjelang 12 tahun sudah mencapai Rp381 miliar. “"Memang kinerja sempat turun karena pandemi COVID-19, tapi kini sudah mulai pulih," ujar Widiana. Terkait dengan upaya Jamkrida agar mendapat porsi yang lebih besar untuk penjaminan proyek-proyek pemerintah, Widiana mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali dan Bupati/Wali Kota se-Bali. "Pemerintah daerah mendukung dan juga sudah diterbitkan surat edaran. Tugas kami lebih lanjut untuk mendekati organisasi perangkat daerah yang ada proyek-proyeknya tersebut dan rekanan pemenang. Bagus kalau bisa semuanya," ucapnya. Pada tahun 2022, menurut Widiana, PT JBM telah menjamin sekitar 20 persen dari total nilai proyek pemerintah yang sebesar Rp4 triliun. Meskipun potensi proyek pemerintah di Bali cukup besar dan sudah ada UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Widiana mengaku pihaknya masih menghadapi tantangan semacam berebut lahan dengan asuransi-asuransi yang ada "Kami memang berharap sebagian besar proyek APBD supaya Jamkrida yang menjamin karena akan menjadi pendapatan Jamkrida yang otomatis juga menjadi pendapatan asli daerah di provinsi dan kabupaten," katanya. Widiana menyampaikan nilai potensi proyek pemerintah di Bali pada 2023 mencapai Rp7,16 triliun lebih dengan total 59.126 proyek. Sumber: [Antara News](https://bali.antaranews.com/berita/309027/pastika-dorong-jamkrida-bali-optimalkan-penjaminan-proyek-pemerintah)

Anggota DPD RI Dapil Bali Made Mangku Pastika merasa kaget mendengar keluhan Pengurus Desa Adat Sanur setelah Pelabuhan Sanur rampung berdiri. Ironisnya Pelabuhan Sanur yang baru rampung justru membuat anjlok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Adat Sanur mencapai 50 persen lebih. Padahal rencana awal pembangunan itu justru diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta penataan pelabuhan yang lebih berstandar. Namun pengelolaan Pelabuhan Sanur hingga kini belum diketahui secara pasti siapa yang akan ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Selama ini, Pelabuhan Sanur yang sudah beroperasi sejak diresmikan Presiden Jokowi Tahun 2022, dioperasikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Namun masyarakat Desa Adat setempat belum dilibatkan, meskipun telah menyampaikan aspirasi itu kepada Pemerintah Daerah (Kota Denpasar), Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan RI. Padahal sebelum Pelabuhan Sanur itu berdiri. Desa Adat Sanur telah melakukan pelayanan secara tradisional kepada masyarakat atau wisatawan yang mau menyebrang ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Keluhan dan permasalahan itu disampaikan langsung oleh Bendesa Adat Sanur IB Paramartha dan Ketua Sabha Desa Adat Sanur, Ida Bagus Alit Sudewa dan Ketua Kerta Desa Adat Ida Bagus Kiana yang juga DPRD Kota Denpasar di Denpasar, Kamis (2/2). Hal itu disampaikan ketika Kudapil Rombongan Anggota DPD RI Mangku Pastika yang mengusung tema "Peranan Bupda dalam Meningkatkan Masyarakat Desa". Mangku Pastika didampingi Tim Ahli Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja. Seharusnya Pelabuhan Sanur dapat mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat setempat semaksimal mungkin, sehingga kehadiran pembangunan itu berdampak terhadap rakyat. Hal tersebut merupakan tujuan suatu pembangunan yang diperuntukkan kepada masyarakat. Dimungkinkan prospek Pelabuhan Sanur yang menjanjikan sehingga penunjukkan BUP masih tarik ulur. Sebelumnya, Mangku Pastika mengira masyarakat Sanur semakin hebat dan sejahtera setelah ada perbaikan Pelabuhan Sanur. Nampak jalanan makin macet, banyak orang yang berlalu-lalang. "Saya kira Sanur makin hebat. Kok justru terjadi sebaliknya," ujar Mangku Pastika. Mengingat perjuangan agar terwujudnya Pelabuhan Segi Tiga Emas memakan waktu dan proses yang panjang, dan itu tidak mudah. Sembari Mangku Pastika menuturkan perhatiannya kepada masyarakat Nusa Penida ketika menjabat sebagai Gubernur Bali (2008-2018) dengan memberikan bantuan sembako, memfasilitasi saluran air bersih termasuk mendirikan Rumah Sakit Pratama yang kini dikelola oleh Pemkab. Klungkung. Mangku Pastika mengungkapkan, terwujudnya Pelabuhan Sanur bagian dari percepatan konektivitas Kawasan Segi Tiga Emas ketika sebagai Gubernur Bali, yang kini benar-benar terwujud pada masa kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Hal itu sebagai tindak lanjut hasil kerja rapat 12 kementerian Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo di atas Kapal Bounty Cruise yang melakukan perjalanan dari Pelabuhan Benoa ke Nusa Penida, Sabtu (26/11/2016). Adapun 12 kementerian yang hadir dalam rapat itu yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perekonomian dan Industri, dan Kementerian Desa. Pada kesempatan itu, Made Mangku Pastika selaku Gubernur Bali yang memimpin rapat dari 12 kementerian yang dihadiri oleh pejabat setingkat deputi dan direktur. Maka dari itu, jasa Owner Bounty Crouise Gede Wirata sungguh mulia yang berkenan menyiapkan tempat rapat kabinet di atas kapal hingga mengubah kursi-kursi penumpang menjadi tempat yang layak melakukan pertemuan. Selain Desa Adat Sanur belum dilibatkan, Mangku Pastika juga menerima sulitnya akses informasi terkait jumlah kedatangan penumpang di Pelabuhan Sanur. Mendengar keluhan itu, Mangku Pastika semakin serius memberikan perhatian. Oleh karena Pelabuhan Sanur dibangun dengan menggunakan anggaran APBN Proyek Srategis di Bali 2022 realisasi 100 persen, Rp1. 272.055.580.903 dipergunakan untuk Pembangunan Pelabuhan Sanur Rp152, 05 M, Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan Rp42, 49 M. "Itu milik publik siapapun boleh tahu. Jangan sampai nanti ada orang bawa bom ke Sanur nanti Pecalang disalahkan," tegas Mangku Pastika yang juga Kapolda Bali (2003-2005) dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) (2005-2008). Dengan demikian, pihaknya meminta Pengurus Desa Adat Sanur segera membentuk Tim dalam menyampaikan permalasahan dan keinginan Krama Desa Adat Sanur secara tertulis agar disampaikan langsung kepada Walikota Denpasar, Gubernur Bali dan ditembuskan kepada Presiden RI. "Saya yakin masyarakat Sanur sudah cerdas-cerdas, ahli dalam bidang hukum. Masalah ini perlu dikawal dengan baik dengan mengkuti aturan yang ada," ujar Mangku Pastika. Apalagi Desa Adat telah memiliki payung hukum Perda Nomor 4 Tahun 2019 pada masa kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Sekarang momentum dalam menguji Perda No. 4 Tahun 2019 tersebut. Jika masalah Desa Adat Sanur tersebut diketahui oleh Gubernur Wayan Koster, diyakini akan diperjuangkan demi kepentingan adat. "Bagi Desa Adat, saya kira Pelabuhan Sanur bawa berkah tapi bawa masalah. Apalahi kalau masyarakat marah kita bisa repot. Apa yang dibangga-banggakan justru belum memberikan dampak signifikan kepada masyarakat setempat," imbuh Mangku Pastika. Sedangkan, Bendesa Adat Sanur IB Paramartha mengatakan dengan meningkatnya wisatawan yang menyeberang, perlu ada pengelolaan angkutan yang masuk agar tidak macet. Saat ini masih satu jalur, namun memungkinkan dibuatkan dua jalur dan melingkar menuju Kesiman. Kebijakan respon cepat ini memang diperlukan agar kemacetan menuju Pelabuhan Sanur segera diatasi. Permasalahan itu telah disampaikan pula ketika Reses Mangku Pastika ke Pelabuhan Sanur, Desember tahun lalu. Beruntung ada agenda tersebut, sehingga pihaknya bisa diberikan akses masuk. Biasanya pihak sulit bisa masuk. Disamping itu, pihaknya juga tengah melakukan penanganan sampah. Saat ini sudah dilakukan oleh Bupda Desa Adat Sanur. Sementara itu, Ketua Sabha Desa Adat Sanur, Ida Bagus Alit Sudewa pihaknya hingga saat ini belum dilibatkan. "Kami sudah lakukan komunikasi dan pendekatan kepada Pemerintah Daerah (Kota Denpasar), Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan RI," ujarnya. Padahal pihaknya mendukung pembangunan Pelabuhan Sanur agar bisa meningkatkan kesejahteraan krama Desa Adat. Namun saat ini justru sebaliknya dan sungguh mengkhawatirkan dengan kondisi PAD yang anjlok. Memang pemasukan Desa Adat masih diperoleh dari parkir yang kerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar, sewa stand kepada beberapa operator boat. Namun warung-warung UMKM omsetnya telah turun hampir 90 persen setelah posisi Pelabuhan Sanur dipindah. Meskipun nampak Pelabuhan Sanur ramai, sejatinya penumpang minim berbelanja, diduga kondisi pelabuhan yang krodit. Ia juga mengharapkan Mangku Pastika ikut memperjuangkan agar tempat sosial budaya untuk umat Hindu bisa dipertahankan baik untuk melasti maupun upacara Pitra Yadnya. Oleh karena, sebelum ada penataan Pelabuhan Sanur, kawasan itu digunakan secara rutin oleh umat Hindu untuk upakara. Mereka tidak saja dari Denpasar namun ada dari Gianyar dan Badung. Kebutuhan vital tersebut agar benar - benar dipertahankan, termasuk keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung pengelolaan Pelabuhan Sanur. Dikarenakan pendapatan Desa Adat ketika Pelabuhan Sanur masih tradisional setiap tahun mencapai Rp4 miliar. Namun ketika pendapatan tersebut berpotensi hilang, tentu dikhawatirkan ada gejolak dari masyarakat. Mengingat dana yang diperoleh desa adat digunakan untuk Yadnya, subsidi kepada banjar maupun apresiasi kepada Pengurus Desa Adat. IB Alit Sudewa pun mengaku akan segera membentuk Tim dalam menangani masalah tersebut. Sumber: https://atnews.id/portal/news/16941

JAKARTA-DPD RI menggelar sidang paripurna ke-8 masa sidang III tahun 2022-2023. Agenda sidang paripurna kali ini yaitu pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW), laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan pada akhir masa sidang III tahun sidang 2022-2023. Saat memimpin jalannya sidang, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menghimbau bahwa mendekati bulan Ramadhan harga-harga bahan pokok akan melonjak naik secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentunya hal ini akan memberatkan beban masyarakat. “Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang hampir rutin terjadi setiap menjelang bulan Ramadhan, perlu dipantau dan dikendalikan. Kejadian yang terus berulang menunjukan tata kelola pangan di Indonesia masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” ucap Mahyudin di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (17/2). Pimpinan DPD RI, sambungnya, meminta kepada Komite II DPD RI untuk dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG dan instansi terkait. Ia juga meminta seluruh Anggota DPD RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga bahan pokok. “Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait, stabilitas harga kebutuhan pokok tersebut dapat tewujud khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini,” tutur Mahyudin. Di sisi lain, DPD RI mengecam dan mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan Swedia. Tindakan keji ini jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia, untuk itu DPD RI mendorong otoritas Swedia agar mengambil tindakan tegas atas aksi nyata Islamofobia ini. “Aksi rasis dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, jangan karena alasan kebebasan berekspresi, tindakan menghina dan melecehkan agama dibiarkan,” kata senator asal Kalimantan Timur ini. Pada laporan alat kelengkapan, Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Hussein mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun pandangan DPD RI terhadap delapan RUU Provinsi. Pada masa sidang III Tahun Sidang 2022-2023, Komite I DPD RI telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. “Komite I dalam sidang hari ini meminta pengesahan atas pandangan terhadap RUU sebagaimana dimaksud menjadi Keputusan DPD RI,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menjelaskan pada masa sidang ini pihaknya telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Rekomendasi Pengawasan ini adalah DPD RI mendesak optimasi dan harmonisasi penyelenggaraan perkebunan secara menyeluruh dan integral dalam semua komponen baik dalam pengelolaan sumber daya alamnya, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, hingga pada aspek pemasaran. “Kami mohon kepada sidang dewan yang terhormat ini dapat mengesahkan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,” harapnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim menyampaikan bahwa Komite III DPD RI telah menyelesaikan dua hasil pengawasan atas pelaksanaan UU. Pertama hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. “Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan produk Komite III dimaksud. Maka pada sidang ini, kami meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk dapat memutuskan dan mengesahkan dua produk kami,” ujarnya. Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan, pada masa sidang ini pihaknya telah melaksanakan tugas konstitusional. Pelaksanaan fungsi legislasi tersebut yaitu penyusunan dan pengesahan naskah akademik dan RUU perubahan atas UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. “Rangkaian kegiatan selanjutnya terkait dengan penyempurnaan penyusunan naskah akademik dan draf RUU perubahan UU Penjaminan ini akan dilakukan pada masa sidang mendatang,” tegasnya. Sumber: [Facebook DPD RI](https://www.facebook.com/100064892161792/posts/pfbid0WEv9JBn7YfK2NrJqaFCWUqpCixfnpmexoFDbNQK66L1Wie87SRnqutLFxMdxsCNEl/?mibextid=cr9u03)

Senator RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika meminta komunitas eco-enzyme di Bali yang tergabung dalam Yayasan Bali Tresna Sujati dapat bersinergi dengan pemerintah ketika melakukan berbagai upaya penyelamatan lingkungan. "Komunikasi ini penting. Kalau tidak ada komunikasi, bisa saja terjadi kesalahpahaman karena terkadang pemerintah takut kalau pekerjaan atau programnya diambil," kata Pastika saat diundang oleh Yayasan Bali Tresna Sujati di Taman Jepun Denpasar, Rabu (01/02) Mantan Gubernur Bali periode 2008-2018 ini mengapresiasi berbagai bentuk program kepedulian yang dilakukan komunitas eco-enzyme untuk penyelamatan lingkungan di Bali. Yayasan Bali Tresna Sujati (BTS) dengan gerakan mengubah sisa buah dan sayuran menjadi cairan eco-enzyme telah menuangkan larutan fermentasi tersebut ke Danau Batur dan sejumlah sungai-sungai di Bali untuk mengurangi dampak pencemaran. Menurut Pastika, melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait, maka upaya penyelamatan lingkungan akan menjadi lebih optimal dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. "Jadi silakan dibicarakan dan saya dengan senang hati akan menyambungkan," ujar anggota Komite IV DPD ini dalam rangkaian agenda kunjungan daerah pemilihan (kudapil) tersebut. Yayasan BTS selain bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota, kata Pastika, juga bisa bersinergi dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara. P3E sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu salah satu tugasnya selama ini melakukan penelitian dan pengukuran mengenai tingkat pencemaran air maupun udara. Kemudian, kata Pastika, penuangan eco-enzyme pada danau dan sungai juga berkesesuaian dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menjadi visi Pemprov Bali saat ini. "Isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat penting bagi Bali yang menggantungkan ekonomi dari sisi pariwisata," ucapnya. Menurut dia, untuk hidup sehat itu selain dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan rajin berolahraga juga harus didukung lingkungan dan udara yang baik. "Intinya kita harus hidup selaras dan harmonis dengan alam," katanya. Sementara itu Dr Nining selaku perwakilan dari Yayasan Bali Tresna Sujati mengatakan meskipun komunitasnya bergerak dengan niat tulus untuk upaya penyelamatan lingkungan, tak serta merta mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Bahkan, tidak jarang ada penolakan-penolakan dari sejumlah kepala lingkungan ketika para penggiat lingkungan ini ingin berbuat. "Kami berharap ada dukungan dari pemerintah. Semestinya tidak boleh ada friksi-friksi soal kepedulian terhadap lingkungan," katanya. Ani Pratiwi, perwakilan BTS lainnya mengatakan komunitas eco-enzyme selama ini juga telah berkolaborasi dengan para pengelola bank sampah. "Intinya kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kegiatan terkait pelestarian lingkungan. Apalagi di Kota Denpasar yang banyak ditemukan pencemaran lingkungannya," ucapnya. Dalam kesempatan tersebut juga didemonstrasikan cara membuat larutan eco-enzyme dengan mencampurkan 3 kilogram kulit buah-buahan dan sayuran dengan 1 kilogram gula merah dan 10 liter air. Bahan yang telah dicampurkan tersebut kemudian ditaruh di dalam wadah tertutup selama tiga bulan. Cairan eco-enzyme selain bermanfaat untuk mengurangi pencemaran juga bermanfaat untuk terapi kesehatan, bahkan untuk disinfektan dan diolah menjadi sabun. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/306711/pastika-dorong-komunitas-eco-enzyme-di-bali-sinergi-dengan-pemerintah