| Senator H. Bambang Santoso, MA mengajak Pimpinan Komite II DPD RI, perwakilan dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Perangkat Desa bertatap muka langsung dengan masyarakat nelayan Desa Pengambengan, Jembrana. Berdialog bersama terkait pembahasan perpanjangan diskresi izin perahu tangkap serta didalamnya berisi rekomendasi BBM bersubsidi bertempat di Kantor Desa Pengambengan. | | -------- | | Dimana diskresi tersebut telah berakhir pada bulan Desember 2022 lalu dan akan kembali dibuatkan diskresi baru. Pihak nelayan Desa Pengambengan mengaku akan melaut biarpun tanpa izin dan mereka akan membeli BBM non subsidi. Selain itu nelayan juga menolak keras perahu dikecilkan menurut peraturan, hal tersebut akan mempengaruhi daya tangkap ikan. | | Masyarakat Desa Pengambengan 90% sangat bergantung pada hasil laut yang mayoritas bekerja sebagai nelayan memohon segera mungkin dikeluarkan surat diskresi tersebut agar tidak menjadi kendala bagi neyalan. | | Disini semua sudah tahu bahwa para nelayan butuh makan, bagaimanapun mereka tetapi harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Sementara itu, dari unsur Kementrian Kelautan dan Perikanan memberikan inforasi terkait dengan ukuran kapal dibawah GT 30 akan tetapi nelayan di Desa Pengambengan kapal tersebut berpasangan, pihaknya mempunyai aturan akumulasi. Akumulasi tersebut sebenarnya untuk mencegah jangan sampai kemampuannya cukup akan tetapi minta subsidi. | | Dikarenakan kapal disini berpasangan, kapal satunya sebagai penangkap ikan dan satunya sebagai pengangkut alat penangkap ikan maka perizinannya masing-masing, sehingga bisa diberikan rekomendasi mendapatkan BBM bersubsidi yang akan keluar pada bulan Maret. | | Sumber: [Facebook Bambang Santoso](https://www.facebook.com/bambangsantoso.id) |

BALI (Sabtu 21/01/2023). Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Kunjuangan Kerja di Provinsi Bali, dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Kunjungan kerja tersebut menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, SE., M.Si., dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali. Koordinator Tim Kunjungan Kerja, Drs. Made Mangku Pastika., M.M., menyambut baik kehadiran para Senator Komite IV DPD RI yang mengadakan kegiatan pengawasan atas Undang-Undang No.6 tahun 2021 tentang APBN tahun 2022, di Provinsi Bali. “Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Anggota Komite IV DPD RI yang melakukan Kunjungan Kerja di Provinsi Bali,” ucap Mantan Gubernur Bali tersebut. Mengawali kegiatan kunjungan kerja, Dra. Hj. Elviana, M.Si., Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa “APBN bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar terjadi peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” ujar Senator Provinsi Jambi tersebut. Dra. Hj. Elviana, M.Si., juga menyampaikan bahwa secara umum, struktur APBN dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Selain itu, APBN memiliki 6 (enam) fungsi, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Lebih jauh Dra. Hj. Elviana, M.Si. juga menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai upaya antara lain Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. “Dukungan Pemerintah untuk UMKM sebagai bagian dari program PC-PEN mencapai Rp. 157,7 triliun pada tahun 2020, Rp. 117,3 triliun pada tahun 2021, dan Rp. 64,68 triliun pada tahun 2022. Kondisi UMKM sempat mengalami penurunan pada awal pandemi pada tahun 2020 dengan kontribusi pada PDB hanya 37,3% dan serapan tenaga kerja 73%. Berkat stimulus dan dukungan pemerintah, kondisi UMKM dapat meningkat kembali di tahun 2021 hingga kontribusinya pada PDB menjadi 61,9% dengan serapan tenaga kerja mencapai sebesar 97%,” jelas Dra. Hj. Elviana, M.Si. Pemberdayaan UMKM diharapkan, dibangun tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif dari kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk membangun UMKM, perlu sinergi semua pihak dari swasta, pemerintah, termasuk Bank Indonesia (BI) yang selama ini telah secara aktif mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia, serta diperkuat dengan semangat dari UMKM itu sendiri yang akan saling melengkapi. Melalui kerja keras dan sinergi yang dilakukan, diharapkan tercipta ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM yang nantinya akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber: [Instagram DPD RI](https://www.instagram.com/p/CnuO88NvGx6/)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menggelar Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan di Kantor DPD RI Provinsi Bali (20/01/2025). Turut Hadir dan memberi sambutan dalam acara tersebut Yth. Anggota DPD RI Senator Bali Made Mangku Pastika, H. Bambang Santoso, serta Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. Hadir pula sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Wacana agar Undang-Undang Dasar 1945 kembali kepada naskah asli yang digagas Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terus bergulir. Menurut LaNyalla, setelah 20 tahun perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 berjalan, terjadi banyak paradoksal dan penyimpangan terhadap cita-cita nasional. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan krusial jika UUD 1945 kembali ke naskah asli, adalah tidak adanya sistem bikameral. Sehingga, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dipilih melalui pemilu tak lagi dikenal. Dalam orasinya saat mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan di Bali, LaNyalla mengupas secara tuntas hal tersebut. "Oleh karenanya, saya mengajak kita semua membangun konsensus nasional untuk melakukan penyempurnaan Undang-Undang Dasar Naskah Asli melalui amandemen dengan teknik adendum," tutur LaNyalla di hadapan mahasiswa, akademisi dan sejumlah tokoh masyarakat di Kantor DPD RI Perwakilan Daerah Bali, Jumat (20/1/2021). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, dalam sistem asli, MPR sebagai lembaga tertinggi merupakan penjelmaan rakyat hanya diisi melalui dua jalur. Yaitu melalui pemilu dan jalur yang diutus. Dengan begitu, MPR hanya berisi anggota DPR yang dipilih dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan yang diutus. "Saya mengusulkan agar DPR tak hanya diisi peserta pemilu dari unsur partai politik saja, tetapi juga peserta pemilu dari unsur perseorangan. Karena hakekatnya mereka sama-sama dipilih melalui pemilu," terang LaNyalla. Ditambahkannya, anggota DPR RI peserta pemilu dari perseorangan akan membawa dampak positif. Pertama, memperkuat mekanisme check and balances terhadap eksekutif. Kedua, mencegah koalisi besar partai politik dengan pemerintah yang merugikan kepentingan rakyat. Terakhir, sebagai penyeimbang dan penentu dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di DPR RI. Sementara Utusan Daerah tetap diisi oleh utusan-utusan daerah, yang idealnya dihuni oleh Raja dan Sultan Nusantara. Sementara Utusan Golongan diisi oleh utusan-utusan dari organisasi dan para profesional. Nantinya, Utusan Daerah dan Utusan Golongan harus diberi hak untuk memberikan pertimbangan yang wajib diterima oleh DPR RI dalam penyusunan undang-undang. Hal itu sekaligus sebagai penguatan fungsi Public Meaningful Participation. "Sehingga hasil akhirnya, kita memperkuat sistem bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, tanpa mengubah struktur atau konstruksi sistem bernegara, di mana penjelmaan rakyat harus berada di Lembaga Tertinggi Negara," tegas LaNyalla. Soal caranya, LaNyalla mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk membangun konsensus nasional, agar bangsa ini kembali kepada Pancasila. "Setelah kembali kepada UUD 1945 naskah asli, kemudian dilakukan amandemen dan disempurnakan kelemahannya dengan teknik addendum, tanpa mengubah sistem bernegaranya," ujarnya. Menurut LaNyalla, hal itu wajib dilakukan agar kita tidak memberi peluang praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Sumber: [Facebook Official DPD RI ](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Q7e4Tz4N4rAXRZ3anDAxJJNaP1Eq5wdSKYry3gt9qzeCtz9Yv3sa29nJZfiqJ7sxl&id=100064892161792&mibextid=qC1gEa/)

Senator Anak Agung Gde Agung menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI terkait inventarisasi materi penyusunan pandangan DPD RI terhadap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), Senin (16/01/2023) di Gedung DPD RI, Jakarta. Terkait RUU inisiatif DPR RI tersebut, Komite III DPD RI menyambut baik keberadaan RUU tersebut karena dapat menghasilkan solusi atas permasalahan ibu dan anak yang selama ini terjadi di Indonesia. "DPD RI memandang RUU ini harus dicermati secara serius mengingat banyak bidang lain yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan dan agama, sehingga diperlukan pondasi politik hukum untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak," ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim. Dalam RDPU tersebut, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Euis Sunarti mengatakan bahwa dalam RUU KIA, harus dapat mengatur mengenai perwujudan ketahanan keluarga. Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi dasar dalam perwujudan kesejahteraan ibu dan anak. “Menurut saya monggo saja kalau mau disusun (RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak), tetapi saya melihat pasal-pasalnya masih terlalu ber-spirit individual. Saat ini pasal-pasalnya hanya mengatur ibu dan anak. Seharusnya keluarga itu dilihat sebagai satu sistem dalam mewujudkan ketahanan keluarga,” ucap Euis yang juga Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Sementara itu, Anggota DPD RI dari Papua Barat Yance Samonsabra berharap agar RUU KIA dapat lebih mengatur mengenai hak-hak seorang ibu, seperti hak cuti melahirkan atau perolehan gaji ketika cuti melahirkan. Menurutnya selama ini hak tersebut kurang diterapkan oleh sektor swasta. “Banyak ibu yang ketika melahirkan, cuti, tetapi gajinya dipotong. Dalam RUU ini perlu ada ketentuan bahwa ini tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga pihak swasta. Jangan sampai UU ini tebang pilih,” ucapnya. Anggota DPD RI dari Jawa Barat Amang Syarifudin menilai bahwa RUU ini harus mengatur mengenai pendidikan di keluarga, terutama untuk anak. Adanya pendidikan, dapat membantu membangun ketahanan keluarga. “Dalam UU perlu ditekankan peran pendidikan dan kolaborasi kementerian terkait untuk membangun pendidikan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga,” kata Amang. Anggota DPD RI dari Bengkulu Eni Khaerani mengatakan bahwa masyarakat daerah mendukung agar RUU KIA segera dibahas dan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Banyak masyarakat daerah yang menaruh harapannya atas RUU KIA tersebut. “Mereka sangat senang dengan ini semua. Harapan mereka UU ini dibahas secara komprehensif. Karena RUU ini dianggap dapat memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Eni Sumber: Press Release DPD RI (https://www.facebook.com/dpdri)

Bersama Yayasan Himpunan Da'iyah dan Majlis Taklim Muslimat NU (Hidmat MNU) Wilayah Provinsi Bali menggelar kegiatan Penguatan Keluarga Sakinah dan Do'a Bersama Untuk Kemaslahatan Bangsa. Rumah tangga yang mendapat ridho dari Allah SWT adalah keinginan setiap insan dalam berkeluarga. Rumah tangga seperti itu akan bahagia, baik dunia maupun akhirat. Namun bukan hal mudah, jika ingin mencapai ridho Allah SWT dalam rumah tangga. Banyak rintangan, tetapi juga bukan hal yang sulit jika kita ingin mendapatkannya, semua tergantung pada niat dan keteguhan hati. ''Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) pada yang baik, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.'' (QS 9: 71). Berumah tangga harus kita jadikan sarana dakwah yang efektif. Baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, maupun antaranggota keluarga itu sendiri. Dakwah harus kita jadikan sebagai salah satu tujuan dalam keluarga. Sumber: [Instagram Pribadi Bambang Santoso](https:/www.instagram.com/p/CnRuxzDLO37//)

Senator DPD RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. yang biasa dipanggil dengan AWK menghadiri undangan acara Invest Madhya Pradest Global Investors Summit di Indore, India dan menjadi satu-satunya delegasi dari Indonesia pada tanggal 11 dan 12 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut Senator AWK memberikan apresiasinya kepada India sebagai negara yang sangat menghormati pulau Bali secara keseluruhan. Kedepan sesampainya di Indonesia, Senator AWK akan menindak lanjuti pertemuan dengan India ini untuk kesempatan terhadap Bali terutama bidang pariwisata. Diharapkan akan mendapatkan porsi *direct flight* dari New Delhi dan Mumbai yang langsung ke Bali. Beliau juga mengharapkan nantinya banyak turis India yang datang ke Bali dengan sikap hormat dengan budaya Bali. Semoga kita akan mendapatkan investasi bagi rakyat Bali dengan digalakkannya Invest Madhya Pradest sebagai Global Investors Summit yang merupakan beberapa acara yang akan digelar di India sebelum acara besar G20 di India tahun 2023 ini. Menilik dari Press Release Pemerintah India, Perdana Menteri, Shri Narendra Modi berpidato di Global Investors Summit di Indore, Madhya Pradesh melalui pesan video. Pertemuan Global ini akan memamerkan beragam peluang investasi di Madhya Pradesh. Berbicara pada pertemuan tersebut, Perdana Menteri menyampaikan sambutan hangat kepada semua investor dan pengusaha dan menyoroti peran Madhya Pradesh dalam membangun India yang maju. Dia berkata, “Dari keyakinan dan spiritualitas hingga pariwisata, dari pertanian hingga pendidikan dan pengembangan keterampilan, Madhya Pradesh adalah tujuan yang luar biasa.” Mengutip Morgan Stanley, Perdana Menteri mengatakan bahwa India sedang bergerak menuju ekonomi terbesar ketiga di dunia dalam 4-5 tahun ke depan. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa CEO McKinsey telah menyatakan bahwa bukan hanya dekade ini tetapi abad itu sendiri adalah milik India. “Lembaga dan suara kredibel yang melacak ekonomi global memiliki kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di India”, Perdana Menteri melanjutkan, “Investor global juga memiliki optimisme yang sama.” Lebih lanjut Perdana Menteri menginformasikan tentang survei yang dilakukan oleh bank internasional bergengsi yang menemukan bahwa mayoritas investor lebih memilih India sebagai tujuan investasi mereka. Sumber: [Instagram Pribadi Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/CnTqB3Tos_i/) dan [Press Information Bureau Government of India](https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1890224)

Badung (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengajak masyarakat mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa-desa di Bali sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan di desa setempat. "Mari tingkatkan kualitas SDM. Biasanya dengan kondisi alam yang 'enak' akan menjadi berkurangnya tantangan untuk berkembang," kata Pastika saat kegiatan reses DPD di Kantor Perbekel Desa Selat, Abiansemal, Kabupaten Badung, Senin. Pastika dalam kegiatan reses yang mengangkat tema Optimalisasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat tersebut diterima oleh Perbekel atau Kepala Desa Selat I Made Semawan beserta jajaran. "Selain itu, mereka (generasi muda) tidak berkiprah di sini saja, tetapi harus keluar juga sehingga SDM-nya harus disiapkan agar bisa bersaing," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu. Dalam kesempatan itu, Pastika juga mengajak generasi muda setempat dapat mencintai pertanian dalam arti luas. Terlebih memang potensi Desa Selat dominan di bidang pertanian. "Oleh karena itu, harus dikembangkan bagaimana bertani dengan menggunakan teknologi pertanian karena anak-anak muda kita tidak mau bertani yang kotor-kotor. Kalau pertanian tidak pakai lumpur dan panas, anak-anak kita pasti mau," ujarnya. Dengan penggunaan teknologi pertanian, sekaligus untuk menyiasati keberadaan lahan-lahan pertanian yang tidak begitu luas agar produktivitasnya tinggi. "Tempat atau desa ini bisa dikembangkan menjadi retirement village (desa bagi kaum pensiunan), karena di sini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas," kata Anggota Komite IV DPD RI ini. Apalagi, ujar Pastika, Desa Selat juga berdampingan dengan kawasan wisata Sangeh. Jadi bisa memanfaatkan posisinya itu, meskipun tidak harus sama. Mantan Kapolda Bali tersebut dalam acara resesnya juga bersyukur mendengar di Desa Selat tidak ada warga miskin yang ekstrem dan kaum lansia telantar. Dengan potensi yang dimiliki dan Dana Desa yang diperoleh, Pastika mengharapkan agar dapat dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi warga dan tidak ada ketimpangan. Sementara itu, I Made Semawan selaku Perbekel Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung mengatakan desa setempat merupakan pemekaran dari Desa Sangeh. Ia mengakui meskipun wilayahnya dilalui kegiatan rafting dari aliran Sungai Ayung, namun belum banyak yang berkiprah di bidang pariwisata. Desa dengan penduduk sebanyak 2.400 orang tersebut, mata pencahariannya dominan di bidang pertanian. Di samping juga ada yang bekerja di sektor swasta dan perkantoran. Desa Semawan saat ini terdiri atas empat banjar (dusun) dinas dan dua banjar adat. Pada tahun ini mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp1,1 miliar. Ia pun mengaku sangat gembira dengan kehadiran Pastika karena disebut sebagai pejabat negara yang pertama mengunjungi desa setempat sehingga ia berharap dapat memperoleh banyak masukan untuk pengembangan desa. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/303238/mangku-pastika-ajak-masyarakat-tingkatkan-kualitas-warga-desa

Komite II DPD RI Menilai RUU Perikanan Bisa Akomodir Nelayan Kecil JAKARTA-Komite II DPD RI kembali melakukan penyusunan RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. RUU ini dianggap penting dalam meningkatan kesejahteraan dan perekonomian nelayan kecil. “Revisi UU Perikanan ini diharapkan bisa mengakomodir nelayan kecil di daerah-daerah. Untuk itu kami meminta masukan yang komprehensif baik sisi akademik maupun sisi implementasi di lapangan dari pakar maupun praktisi, guna memperkaya substansi RUU yang sedang disusun,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen saat membuka RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/1). Lukky Semen menambahkan Komite II DPD RI telah mendata 12 isu pokok yang akan diatur di dalam revisi UU tentang Perikanan ini. Salah satu isu pokok itu yaitu wilayah pengelolaan perikanan, pengelolaan perikanan, serta usaha perikanan. “Isu-isu pokok tersebut bisa saja bertambah berdasarkan hasil diskusi Komite II DPD RI dengan para pakar maupun praktisi di lapangan,” paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Bambang Santoso berharap revisi UU Perikanan tidak memiliki celah 10 hingga 20 tahun ke depan. Selain itu, RUU ini juga diharapkan bisa menjawab persoalan yang terjadi kepada nelayan kecil. “Saya berharap RUU ini bisa menjadi detektor 20 tahun ke depan karena saat ini teknologi kita sudah terlambat dan illegal fishing merajalela. Maka dengan RUU ini kita menaruh harapan besar agar tidak kecolongan lagi di laut kita,” ujarnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy menjelaskan bahwa 90 persen nelayan di Indonesia dalam kategori kecil, maka revisi UU diharapkan ada klausul khusus yang memperhatikannya. “Kita tahu 90 persen adalah nelayan kecil. Maka perlu ada klausul khususnya yang mengatur para nelayan,” imbuhnya. Vice President Rare Indonesia Taufiq Alimi mengatakan bahwa dalam revisi UU Perikanan perlu memperhatikan perlindungan nelayan kecil. Perlindungan ini harus bisa memastikan nelayan kecil mampu mendapatkan manfaat dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab. “Hal yang paling esensial untuk dilindungi, yaitu akses area nelayan kecil terhadap sumber daya perikanan dengan syarat kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,” imbuhnya. Pakar Perikanan dari Institut Pertanian Bogor Akhmad Solihin menyarankan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil tidak perlu dimuat lagi dalam RUU Perikanan, karena sudah dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2016. Namun yang menjadi poin penting yaitu diperlukan pasal mengenai kerjasama internasional. “Pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil sebenarnya sudah ada, namun terpenting adanya pasal secara khusus pada kerjasama internasional,” pungkasnya. Sumber: [Facebook DPD RI](https://www.facebook.com/100064892161792/posts/pfbid022ATo5E3TDfiXwJD6QBFrt3DQjAfVv8yNiQfaSASzSYVDwqZFuqMp7QpDWb2rCeCCl/?mibextid=cr9u03)

JAKARTA - Mengawali tahun 2023, DPD RI menyoroti berbagai kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah. Salah satunya kenaikan BBM non subsidi, penghapusan subsidi listrik untuk golongan 450 hingga 900 volt ampere, dan kenaikan harga bahan pokok. "Memasuki tahun 2023 ini, kita perlu terus mencermati kenaikan harga BBM non subsidi, listrik, dan bahan pokok agar tidak memberikan efek negatif pertumbuhan ekonomi serta menambah beban masyarakat," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/1). Nono Sampono meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan sosialisasi kebijakan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga perlu memikirkan pengembangan sumber energi alternatif serta pemerataan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. "Perlu dilakukan pengembangan sumber energi alternatif untuk mengurangi beban ekonomi akibat pencabutan subsidi listrik yang dilakukan," ujarnya. Selain itu, DPD RI juga menghimbau pemerintah untuk melakukan operasi pasar secara berkala dalam mengendalikan harga-harga bahan pokok serta mengendalikan stabilitas pasokan barang di tengah masyarakat terutama pasca Natal dan Tahun Baru (NATARU). "Untuk itu Pimpinan DPD RI menugaskan Komite II melakukan koordinasi dengan kementerian terkait khususnya bencana alam dan stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat," terang senator asal Maluku itu. Pada (30/12/2022) lalu, lanjut Nono Sampono, pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19. Keputusan tersebut tentunya diambil oleh pemerintah setelah melakukan kajian mendalam serta mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali. "Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, DPD RI mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan dalam menghadapi dampak Covid-19," harapnya. Laporan Reses Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori berharap DPD RI memperjuangkan dana desa agar bisa digunakan secara mandiri baik itu untuk kepala desa atau nagari. Lantaran berdasarkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tidak lagi ke kepala desa sehingga tidak bisa dikelola secara maksimal. "Saat ini 40 persen digunakan untuk sosial, 20 persen untuk peternakan, pertanian, dan perikanan, 8 persen untuk Covid-19, dan sisanya baru dikelola kepala desa. Ini mengakibatkan terganggunya efektifitas desa," paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Jihan Nurlela menyoroti penangkapan ikan di laut lepas penggunaan kapal motor 30 GT. Menurutnya hal tersebut sangat merugikan para nelayan kecil dalam mencari ikan di laut. "Kami menyoroti penangkapan ikan di laut lepas dan penggunaan kapal motor 30 GT karena merugikan nelayan kecil," imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Muhammad Gazali menjelaskan bahwa kepala desa di Riau meminta pengelolaan dana desa yang lebih fleksibel. Karena selama ini masih banyak kepala desa yang masih bingung dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal. "Selama ini sangat sulit dalam penggunaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan dalam membantu desa. Jadi kepala desa meminta DPD RI agar pengelolaan dana desa bisa lebih fleksibel," harapnya. Sumber: SIARAN PERS BAGIAN PEMBERITAAN DAN MEDIA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA https://www.instagram.com/p/CnMq3o9LdGv/

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali kembali memperoleh penghargaan Gold pada ajang penganugerahan BUMN CSR Award Provinsi Bali yang diinisiasi oleh Forum BUMN CSR di Denpasar, Jumat, karena dinilai konsisten dalam memberdayakan masyarakat. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Bali, Krisantus H. Setyawan mengatakan sejak digelar pada 2018, selama empat tahun berturut-turut, PLN UID Bali tak pernah absen dalam meraih penghargaan di kategori Gold yang merupakan wujud konsistensi PLN untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat Bali dengan pemberdayaan berkelanjutan yang berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). “Selama lima tahun ikut serta dalam ajang ini, PLN tidak pernah absen memperoleh penghargaan Gold dan tahun ini masuk tiga terbaik dari 21 BUMN yang dinilai. Ini menjadi bukti konsistensi PLN dalam memberdayakan masyarakat dengan menerapkan Creating Shared Value (CSV) dalam setiap program CSR,” kata Krisantus. Menurutnya, sebagai salah satu perusahaan BUMN, PLN dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, namun di sisi lain juga memiliki tanggung jawab untuk turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui program CSR. Pencapaian ini, kata Krisantus, merupakan bentuk apresiasi atas komitmen PLN dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan dengan menekankan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dia menyebutkan program TJSL PLN UID Bali pada tahun 2022, tersusun atas empat program prioritas antara lain program prioritas pendidikan, program prioritas pengembangan UMK, program prioritas lingkungan dan program electrifiying agriculture/marine. Ketua Tim Dewan Juri Bali CSR Award, Dr. A.A. Elik Astari, S.E, M.M mengatakan bahwa terdapat peningkatan kualitas, efektifitas, inovasi dari program-program CSR dari seluruh BUMN di Bali. Penilaian BUMN CSR Award menggunakan enam indikator penilaian yaitu tingkat keberlanjutan program, efektivitas program, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, pemberdayaan SDM dan partisipasi masyarakat, respon peningkatan ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program, dan respon perbaikan lingkungan dari program yang dijalankan. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MW Suyasa mengatakan bahwa dengan semangat Nawacita Presiden Jokowi, Bali sudah menjadi contoh sehingga dalam hal ini harus didukung oleh kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari semua BUMN di Bali. Dia mengutarakan harapannya agar ajang penghargaan ini nantinya mampu memberikan motivasi bagi pimpinan BUMN agar semakin bersemangat dalam memberikan perhatian kepada masyarakat melalui program-program CSR. Arya Wedakarna juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan PLN dalam mempertahankan penghargaan yang diperoleh. “Selamat kepada PLN atas prestasinya yang telah konsisten meraih Gold dalam BUMN CSR Award lima tahun berturut-turut, terus maju dan menjadi teladan di Indonesia,” katanya. Ajang BUMN CSR Award yang penyelenggaraannya memasuki tahun kelima ini, memberikan penilaian kepada 21 perusahaan BUMN yang melaksanakan kegiatan CSR di provinsi Bali. Secara khusus tim penilai telah melaksanakan visitasi untuk memperoleh konfirmasi dari masing-masing BUMN atas program yang dilaksanakannya sejak 29 November 2022 lalu. Adapun kategori yang dinilai memiliki enam indikator, yakni ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, media sosial, dan hospitality (keramahtamahan). Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/304149/pln-bali-raih-gold-bumn-award-2022-karena-konsisten-berdayakan-masyarakat