| Akibat keterbatasan anggaran, TPST Bondalem terpaksa menghentikan sementara kegiatan pengolahan sampah rumah tangga di desa tersebut. Sampah yang diangkut petugas TPST akhirnya diangkut lagi menunju TPS Kabupaten. | | -------- | | “Sampah yang ada di desa ini sekitar 3 ton per hari, kecuali hari raya volumenya lebih besar,” ujar Ketua BUMDes Bondalem Kecamatan Tejakula Buleleng Ketut Partha Yasa saat menerima Anggota DPD RI Dr. Made Mangku Pastika,M.M. yang melakukan kegiatan reses, Sabtu (17/12). | | Menurut Partha Yasa sebelumnya sampah yang diangkut petugas dari rumah tangga bisa diolah di TPST tersebut menjadi kompos dan dijual. Hasilnya untuk biaya operasional. Untuk operasional juga dibantu dana oleh sebuah yayasan. | | Namun belakangan kegiatan pengolahan sampah dihentikan karena pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional. Selain pemasaran, saat ini TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga terkendala biaya untuk tenaga kerja dan pengangkut sampah. | | Atas masukan dari pihak BUMDes, Mangku Pastika menegaskan problem sampah ini harus bisa segera dicarikan solusi. “Memang untuk solusi ini harus ada subsidi. Juga penting pemasarannya sehingga produk yang dihasilkan bisa terjual,” jelas Mangku Pastika yang dalam reses mengangkat tema “Peranan BUMDes dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah” didampingi Tim Ahli Nyoman Wiratmaja, Ketut Ngastawa dan Nyoman Baskara. | | Ditambahkan penanganan sampah ini sebenarnya soal sederhana. Kalau tidak dijadikan kompos, bisa dengan alat insinerator (dibakar). Dicontohkan Singapura yang luasnya seperempat Bali dengan jumlah penduduk 5,2 juta dan turis yang berkunjung rata-rata 37 juta pertahun bisa bersih, tak ada sampah. “Gak ada truk seliweran bawa sampah. Semua sampah diolah jadi listrik,” ujar Mangku Pastika. | | Menurutnya peran pemimpin sangat menentukan untuk menyukseskan program (pembangunan) sebab pemimpin itu memegang kekuasaan dan memiliki banyak kewenangan. “Jadi nanti cari pemimpin (bupati) yang bisa urusi sampah,” seloroh mantan Gubernur Bali dua periode ini. | | “Kalau mau maju kita harus tahu apa potensi dan keunggulan daerah. Kita harus bangun SDM. Jangan ikut-ikutan daerah lain yang tak sama potensinya. Karena itu saat jadi Gubernur saya bikin SMA Bali Mandara, saya ingin bangun SDM yang berkualitas untuk memajukan daerahnya,” tambahnya seraya mengingatkan sesuai UU sampah menjadi tanggung jawab bupati/walikota dan bisa kena sanksi di penjara kalau tidak mengurusnya. | | Sumber: http://www.baliekbis.com/reses-dr-mangku-pastika-m-m-terbatas-anggaran-sampah-di-tpst-bondalem-menumpuk/ |

Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd menerima Kunjungan Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Jumat, (23/12), di Kantor Bupati Buleleng. Dalam kesempatan itu, DPD RI, Arya Wedakarna menyampaikan beberapa program yang akan ditujukan kepada Bali dan Buleleng pada khususnya, antara lain, pada tahun 2023 mendatang Bali mendapat kucuran dana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp. 9 Triliun. Terkait itu pihaknya meminta Pemkab Buleleng melakukan koordinasi dengan pihak bank yang ada di Buleleng sehingga mampu menyedot nilai KUR lebih banyak untuk masyarakat Buleleng. Hal lainnya adalah menyarankan Buleleng untuk membangun Pasraman Hindu resmi. Pembangunan itu penting dilakukan, karena menurut Arya Wedakarna Pasraman Hindu yang resmi belum dibangun di Bali dan juga sebagai wadah bagi masyarakat Hindu untuk melestarikan adat, budaya dan kesakralan Agama Hindu. Terakhir, Putra Daerah ini juga meminta Pemkab Buleleng untuk menggelar event untuk mengenang Pahlawan Nasional Mr. I Ketut Pudja yang merupakan pejuang asli Buleleng. Menanggapi hal itu, Sekda Suyasa mengaku siap dan segera membuatkan laporan kepada Pj. Bupati Buleleng untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk penghormatan kepada Pahlawan Mr. I Ketut Pudja. Usai kunjungannya, Arya Wedakarna menyerahkan cinderamata kepada Sekda Suyasa berupa plakat kunjungan kerja dan pin kehormatan DPD RI. Turut hadir mendampingi Sekda Suyasa, Asisten II Setda Buleleng, Ni Made Rousmini dan Kepala Bappeda Buleleng, Ayu Rieka Nurhaeni. Sumber: [Facebook Pemkab Buleleng](https://www.facebook.com/pemkabbuleleng/) dan [Instagram Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/CmyEhHtr_a-/)

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bali untuk melakukan transformasi digital agar tetap dapat bertahan atau eksis di tengah ketatnya persaingan. "Selama ini bank-bank umum cenderung mengambil pangsa pasarnya BPR, sehingga ke depan ini BPR cenderung makin berat. Kecuali mereka segera bertransformasi digital," kata Pastika saat mengadakan reses ke Kantor OJK Regional 8 Bali Nusra di Denpasar, Rabu (21/12). Pastika menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan resesnya bertajuk Implementasi Relaksasi Kredit dalam Upaya Pemulihan Ekonomi, yang diterima oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusra Giri Tribroto didampingi jajarannya. Ia menanggapi pentingnya BPR segera bertransformasi digital terkait dengan pernyataan dari Giri Tribroto bahwa mayoritas BPR di Bali belum siap untuk bertransformasi digital. Menurut mantan Gubernur Bali dua periode ini, persaingan BPR yang akan berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat tersebut karena juga harus "berebut" pangsa pasar dengan bank-bank umum. "Selama ini belum ada aturannya, sehingga masih sampai sekarang bank-bank umum juga cenderung mengambil pangsa pasarnya BPR," ujar Pastika yang sebelumnya juga pernah menjabat Kepala Satuan Penyidik Perbankan di Mabes Polri ini. BPR, lanjut dia, juga dihadapkan pada persaingan dengan fintech peer to peer (P2P) lending. Untuk di Bali saja yang legal sudah tercatat sebanyak 102 unit. "Jadi, satu-satunya jalan untuk BPR tetap hidup yakni dengan bertransformasi ke digital atau mungkin BPR-BPR bergabung agar lebih kuat . Tidak ada jalan lain. Kalau tidak mau berubah seperti itu maka BPR secara alamiah bisa mati," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini. Di sisi lain, Mangku Pastika juga mengatakan banyak pihak yang berkepentingan dengan Bali meski wilayahnya kecil. Adanya relaksasi dan perpanjangan lagi setahun hingga Maret 2024 dinilai sangat membantu dunia usaha yang terpuruk karena pandemi COVID-19. "Coba kalau tak ada relaksasi, hampir Rp30 triliun aset pengusaha Bali yang menjadi agunan di bank bisa disita. Saya dengar sudah banyak yang siap-siap mengambilnya," katanya. Pastika ke depannya ingin Bali jangan hanya terkenal karena pariwisatanya, namun juga bisa berkembang dalam industri keuangan perbankan. Sementara itu, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Giri Tribroto mengawali pemaparannya mengatakan ekonomi Bali telah menunjukkan pemulihan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 8,09 persen (yoy) pada triwulan III 2022. Pertumbuhan ini melebihi nasional yang sebesar 5,72 persen. Sedangkan dilihat dari peta industri jasa keuangan di Bali terdapat 51 bank umum, 133 BPR, 16 perusahaan efek, 82 asuransi, 50 perusahaan pembiayaan dan lain sebagainya. Industri jasa keuangan masih dominan berada di Bali Selatan karena hal ini mengikuti pertumbuhan ekonomi. Diharapkan banyaknya infrastruktur di Bali Utara ke depannya akan membawa pemerataan pergerakan ekonomi. Terkait kinerja perbankan, dijelaskan pertumbuhan kredit maupun DPK (Dana Pihak Ketiga) terus naik. Demikian pula pasar modal yang naik pesat di saat pandemi. Hingga Oktober 2022 tercatat kinerja kredit tumbuh 3,45 persen (yoy) dan DPK tumbuh 20,11 persen. Untuk risiko kredit perbankan NPL gross 4,09 persen dan LAR 33,94 persen. Untuk restrukturisasi kredit COVID-19 mengalami penurunan. Perkembangan restrukturisasi menurun dari Rp45,80 triliun pada Desember 2020 menjadi Rp35,54 triliun atau turun sebesar 22,39 persen pada September 2022. "Penurunan ini di bawah nasional dari Rp829 triliun menjadi Rp519 triliun (turun 37 persen)," ujarnya. Giri menambahkan bahwa sejumlah bank-bank umum di saat pandemi COVID-19, justru produk andalannya adalah kredit usaha rakyat (KUR) sehingga menggerogoti segmen atau pangsa pasar BPR. Selain itu, kata dia, banyak BPR yang belum siap dengan transformasi digital. Bahkan berdasarkan hasil survei, dari sampling 20 BPR, hanya satu diantaranya yang siap untuk bertransformasi digital. "Masih banyak BPR yang untuk memberikan kredit misalnya, melakukan kajian secara manual. Oleh karena itu, kami mendorong BPR agar bertransformasi maupun bisa berkolaborasi dengan fintech P2P lending," ucapnya. Persoalan yang dihadapkan BPR juga dari sisi akses permodalan yang terbatas dan berpatokan dari modal pemilik. Di samping tantangan internal dari sisi pengelolaan dan pola pikir tenaga eksekutifnya untuk mau mentransformasi produknya agar bisa berdaya saing. Ia mengatakan pihak Kementerian Keuangan juga telah menyetujui satu BPR di Bali sebagai penyalur KUR senilai sekitar Rp7 miliar. "Ini yang pertama kali ada BPR (BPR Indra Candra) sebagai penyalur KUR," katanya. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/303477/pastika-dorong-bpr-di-bali-lakukan-transformasi-digital

Senator RI, Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Prov. Bali dan NTB ((BPTD Wilayah XII (Bali & NTB)) di Terminal Mengwi terkait dengan Dermaga Jeti Nusa Penida Klungkung yg rontok dlm masa perawatan. Proyek senilai RP 55 Milyar ini akan diperiksa Tim Hukum Negara. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan BPTD, perwakilan dari Kejari Klungkung dan Polres Klungkung. terkait dugaan kerugian negara. Silahkan diproses agar Nawa Cita Jokowi bidang Hukum tegak dibumi Klungkung. Dalam kesempatan yang sama BPTD Wilayah XII (Bali & NTB) mengapresiasi perhatian Senator RI, Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. dan menjadi kehormatan bagi BPTD Wilayah XII (Bali & NTB) atas waktu dan kesempatan Bapak Senator telah mengunjungi kantor serta melaksanakan diskusi bersama yg dapat dihadiri juga oleh perwakilan dari Kejaksan Negeri Klungkung dan Kepolisian Resor Klungkung. Pimpinan BPTD menjelaskan Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan di Nusa Penida, Jeti/Dermaga Banjar Nyuh di Nusa Penida bukan aset/milik BPTD Wil. XII (Bali & NTB), Pelabuhan di wilayah Nusa Penida yang menjadi aset/milik kami yaitu Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan yaitu gugusan dari Pelabuhan Segitiga Emas di Bali. Sumber: [Instagram Pribadi Arya Wedakarna dan Konfirmasi BPTD Wilayah XII (Bali & NTB)](https://www.instagram.com/p/CmsWozmyOO-/)

Senator RI Dr. Made Mangku Pastika mengharapkan pengelolaan dana desa dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sehingga memberi manfaat dalam mendorong perekonomian masyarakat. Dampak penggunaan dana desa yang dapat dilihat masyarakat secara langsung adalah dengan adanya pembangunan fisik dan bantuan sosial. Namun, dengan kesatuan kebijakan, dapat dilihat usaha pemerintah dalam memberikan masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi desa. “Agar dana desa yang nilainya cukup besar ini bisa optimal maka perlu tata kelola yang baik dan pengawasan secara kontinyu,” kata Mangku Pastika saat reses dengan BPKP Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (14/12). Dalam reses yang mengangkat tema “Optimalisasi Dana Desa: Dampak Konkret pada Masyarakat Desa”, Mangku Pastika didampingi Tim Ahli Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja. Sedangkan dari BPKP hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur beserta staf. Mantan Gubernur Bali dua periode ini melihat pemanfaatan dana desa yang rata-rata Rp1 miliar setiap tahunnya ini masih ada yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena kendala faktor SDM, fasilitas, pengawasan serta aturan yang sering berubah. Padahal, sanksinya cukup besar. “Karena itu saya ingatkan agar NSPK dilaksanakan dengan baik. Kalau NSPK ini dipatuhi saya yakin tidak akan ada masalah hukum dalam penggunaan dana desa,” ujar Mangku Pastika. Mangku Pastika menjelaskan ke depan perlu integrasi pemikiran sehingga kebijakan tidak sampai tumpang tindih. “Seringkali tata kelola yang tidak bertata kelola. Pelaksanaannya tumpang tindih. Jangan sampai judulnya otonomi daerah, tetapi semua diatur pusat,” ujar Mangku Pastika sembari mengingatkan pemimpin bukan hanya kharismatik tapi harus bisa sebagai manajer karena mengelola sumber daya dan memiliki banyak kewenangan. Mangku Pastika juga akan mengunjungi desa yang paling baik mengelola dana desa, begitu juga yang masih buruk mengelola dana desa. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur mengatakan, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menjadi prioritas. Khususnya dalam mencegah adanya kesalahan dan penyalahgunaan anggaran. “BPKP selama ini berpedoman pada NSPK. Ini yang kita lakukan sehari-hari,” ujarnya. Di awal paparannya, Masykur menjelaskan di Bali ada 636 desa yang menerima dana desa. Penyaluran dan pendistribusiannya berjalan baik. Dalam pengelolaan dana desa sudah menggunakan Siskeudes (Sistem Informasi Keuangan Desa) secara online sehingga mudah diketahui. Sedangkan Aplikasi Siswaskeudes diperuntukan untuk membantu pengawasan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ditambahkan, dari tahun 2019 pendapatan asli desa terus meningkat. Juga alokasi dana desa naik. Bantuan kab/kota juga naik. BPKP Provinsi Bali juga menyoroti pengelolaan Bumdes yang bermasalah, di Bali ada sembilan yang bermasalah dari 592 Bumdes. Selain itu, pihaknya menyoroti 27 penyelewengan dana LPD dari 1.493 desa adat. Hambatan pengelolaan keuangan Desa yakni Kurangnya kapasitas perangkat desa, Kurangnya peran pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Peralatan/ infrastruktur, Kurangnya sarana-prasarana operasional berupa peralatan komputer/laptop termasuk metode atau langkah-langkah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Peraturan pelaksanaan berubah-ubah. Sumber: https://atnews.id/portal/news/16402

Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika berharap PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) sebagai lembaga penjamin kredit masyarakat supaya dapat terus membantu UMKM di Provinsi Bali tetap eksis. Pastika saat mengadakan reses di PT Askrindo Kanwil V Denpasar, di Denpasar, Selasa mengatakan UMKM di Pulau Dewata telah terbukti mampu bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19. "Tetap kita perlukan usaha perekonomian rakyat yang tahan terhadap permasalahan pariwisata. Agar UMKM tetap bisa berjalan, tentu perlu modal," ujarnya pada acara reses yang bertajuk Peranan Askrindo sebagai Lembaga Penjaminan dalam Meningkatkan Perekonomian tersebut Pastika bersama para tim ahlinya diterima oleh Pemimpin Wilayah V Askrindo I Putu Apriyanto dan Pemimpin Cabang Denpasar Azhari Nur Kusumo. Menurut dia, keberadaan Askrindo sebagai lembaga penjaminan kredit, fungsinya dalam meningkatkan perekonomian sangat penting. Terlebih bagi pinjaman kredit yang nilainya cukup besar. "Kalau untuk lingkup daerah biasanya penjaminan oleh Jamkrida. Sedangkan Askrindo itu secara nasional dan biasanya proyek-proyek besar itu Askrindo yang menjamin. Termasuk pula kredit usaha rakyat (KUR). Dengan demikian, Askrindo bisa menggerakkan perekonomian rakyat," ucapnya. Dalam kesempatan itu, Pastika juga menceritakan perannya ketika menjadi Gubernur Bali 2008-2018 untuk mendukung kegiatan yang bisa menumbuhkan perekonomian. Diantaranya melalui program Jaminan Kesehatan Bali Mandara, membangun RSBM (Rumah Sakit Bali Mandara) dan Simantri untuk mendukung usaha petani. "Untuk membantu UKM mendapat kredit, saya juga bentuk Jamkrida Bali Mandara. Jadi pelaku usaha kecil yang sulit dapat akses bank di-back-up sama Jamkrida agar bisa dapat kredit,” tambahnya. Sementara itu Pemimpin Wilayah V Askrindo Putu Apriyanto menjelaskan komitmennya sebagai lembaga penjaminan dalam meningkatkan perekonomian dengan mendukung perbankan penyalur KUR. Ia mengemukakan, dalam hal penjaminan KUR, calon debitur mengajukan permohonan ke Bank Penyalur KUR. Bank penyalur melakukan pengecekan data calon debitur di SIKP (Sistem Informasi Kredit Program). Selanjutnya bila hasil analisa bank dianggap layak, maka bank penyalur KUR mengajukan permohonan penjaminan ke PT Askrindo yang kemudian akan menerbitkan sertifikat penjaminan atas permohonan yang diajukan. Bank Penyalur menginput dan melakukan pengkinian data debitur di SIKP dan selanjutnya subsidi bunga dibayarkan melalui KPA. Askrindo melalui program pendampingan UMKM memiliki fungsi dan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan pemasaran dan kewirausahaan bagi UMKM sehingga kinerja penjualannya akan terus meningkat. "Harapan kami dengan keberadaan Askrindo di Bali ini maka perbankan dapat percaya diri dalam menyalurkan kredit karena kami siap mem-back up di belakangnya. Apalagi karena pandemi, Bali paling terdampak," katanya. Seringkali UMKM ketika ingin mengakses kredit terkendala agunan, tetapi dengan keberadaan Askrindo maka akan tetap terpenuhi syarat agunan tersebut. Terkait kinerja penjaminan KUR Nasional, untuk wilayah Bali Nusra saja, jumlah debitur UMKM sebanyak 147.171 orang, dengan menyerap tenaga kerja 200.671 orang. Kemudian mengenai bank yang menjadi penyalur KUR di Provinsi Bali ini yakni BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, BPD Bali dan pihak swasta. “Askrindo memiliki jaringan kantor cabang di semua provinsi (59 kota) siap mendukung pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM. Askrindo juga mendukung pembiayaan bank untuk sektor ekspor dan non ekspor seperti perdagangan domestik, infrastruktur dan transportasi yang mendukung pembangunan daerah khususnya Provinsi Bali," kata Apriyanto. Sumber: [Antara News](https://www.antaranews.com/berita/3302851/mangku-pastika-berharap-askrindo-bantu-umkm-bali-tetap-eksis)

| Senator DPD RI H. Bambang Santoso, MA sebagai Komite II melaksanakan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. | | -------- | | Sebagai negara kepulauan, kita memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar, dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Senator H. Bambang Santoso, MA mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan fasilitas ketersediaan benih ikan yang sering dikeluhkan pembudidaya ikan karena akan berpengaruh pada keuntungan berusaha jika harus membeli benih ikan. | | Keluhan terhadap persoalan kesejahteraan nelayan yang masih kurang sampai saat ini, tampaknya menjadi salah satu persoalan yang harus diatasi dan juga diperhatikan oleh semua daerah. Ini oleh sebab pendapatan bulanan yang mereka masih di bawah UMR, sehingga hidup dalam ketidakpastian masih menghantui sebagian besar nelayan-nelayan kita, di Indonesia. | | Ketidakpastian karena sumber daya nelayan Indonesia kalah dengan kapal-kapal asing dalam hal teknologi dan juga tentu kemampuan teknis mereka. Terkait dengan perintah harus memperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan dan pembudidaya ikan. Pemerintah daerah harus mendukung dan memberi fasilitas dalam upaya membentuk kelompok, dan kemudian memberdayakan mereka dalam mengakses bantuan-bantuan bagi para nelayan dan pembudidaya ikan. | | Bantuan pemerintah (Pusat dan Daerah) yang berkaitan langsung dengan fasilitasi dan juga bantuan di sektor perikanan harus tepat sasaran. Entah itu berkaitan dengan fasilitas dan sarana usaha (kapal misalnya) atau sarana Pelabuhan Penangkapan Ikan. Atau bisa jadi juga penyediaan bibit ikan atau benih ikan dan atau fasilitasi kelompok nelayan untuk mengakses bantuan pemerintah melalui connecting ke bank dan sumber pinjaman KUR. | | Perikanan sebagai salah satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Namun faktanya produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya Indonesia, masih berada di bawah negara-negara yang tidak memiliki potensi sumber daya ikan dan bahkan keanekaragaman hayati sebesar Indonesia. | | Produksi perikanan tangkap Indonesia berada di bawah Cina, Bangladesh, India, Myanmar, Uganda, dan Kamboja. Sedangkan potensi perikanan budi daya Indonesia, masih di bawah Cina, India, dan Vietnam. Rendahnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya Indonesia tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari sumber daya manusia yang berusaha di sektor perikanan, seperti rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan tentunya pembudidayaan ikan, dan kegiatan pasca panen, serta kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang merusak ekosistem pesisir. Faktor eksternal berasal dari luar sumber daya manusia, yang berbentuk rendahnya dukungan kebijakan, seperti penganggaran dan sistem informasi, dan meningkatnya kegiatan illegal, unreported and unregulated fishing. | | Salah satu terobosan terakhir Kementerian KKP saat ini adalah yang dinamakan Kebijakan Penangkapan ikan Terukur. Ini, merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan ekonomi biru. Konsep tersebut mentransformasikan pengelolaan perikanan yang selama ini sepenuhnya berbasis input control ke dalam pengelolaan berbasis output control. | | Dengan pendekatan ini, maka suatu pendekatan yang ramah lingkungan dan sustainable juga menjadi pertimbangan penting, dengan tidaklah mengeruk habis potensi ikan, tetapi memberi jeda dan memberi sela waktu khusus bagi alam, untuk bisa memperbaiki diri. Untuk mengimplementasikan penangkapan ikan terukur, sejumlah persiapan dan kesiapan dilakukan oleh Kementerian KKP, termasuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Salah satunya adalah melalui peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai garda terdepan pendaratan ikan untuk menerapkan pemungutan PNBP pasca-produksi dan tentu sistem kontrak. | | Dalam konteks ini, maka sarana dan tentu prasarana Pelabuhan Perikanan haruslah lebih baik guna mendukung kebijakan ini. Selain sarana dan prasarana Pelabuhan ikan, juga kapasitas SDM dan petugas yang perlu sangat padu, semisal syahbandar perikanan, pengelola data dan verifikator data ikan, khusus pendaratan ikan, termasuk inspeksi mutu di Pelabuhan perikanan. Termasuk Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang melibatkan ribuan nelayan berhasil mengangkut 67 ton sampah dari laut selama kurang lebih 1 bulan yaitu sejak awal Oktober 2022. | | Jumlah sampah yang diangkut kemungkinan terus bertambah mengingat gerakan nasional itu bakal berlangsung sampai akhir Oktober 2022.Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono pada puncak acara Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Nusa Dua, Bali bakal konsisten menggelar aksi bersih-bersih sampah laut tersebut. | | Bulan Cinta Laut mengaktivasi nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah di laut. Merupakan aksi tidak mencari ikan selama sebulan penuh dan sebagai gantinya para nelayan dikerahkan untuk mengangkut sampah dari laut. Sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan para nelayan itu dipilah berdasarkan jenisnya dan ditimbang sehingga mereka mendapatkan bayaran/insentif dari pemerintah. | | Sampah dari laut yang dikumpulkan oleh para nelayan itu selanjutnya diangkut ke tempat daur ulang untuk menjadi produk yang bernilai. Skema itu merupakan wujud ekonomi sirkular yang saat ini menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Proses ekonomi sirkular ini merupakan pendekatan bagi nelayan bahwa dengan mengumpulkan sampah di laut dapat juga menjadi mata pencaharian alternatif bagi nelayan yang tidak dapat melaut karena cuaca yang tidak baik. | | Sumber: [Facebook H. Bambang Santoso](https://www.facebook.com/bambangsantoso.id) |

| Senator RI, Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. yang akrab disapa AWK menghadiri acara peresmian lounge, help desk, dan fast track (jalur cepat) di Bandara Ngurah Rai Bali (14/12). | | -------- | | Lounge ini sebagai salah satu perwujudan sembilan program prioritas BP2MI dan upaya menjadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai warga negara VVIP (Very Very Important Person), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). | | Selain Bali, empat bandara lainnya yakni Bandara Internasional Juanda – Jawa Timur; Bandara Internasional Ahmad Yani – Jawa Tengah; Bandara Internasional Lombok – Nusa Tenggara Barat; dan Bandara Internasional Kualanamu – Sumatera Utara. Kelima bandara tersebut dipilih karena lokasinya yang strategis pada kantong-kantong PMI. | | Momentum peluncuran fasilitas VVIP bagi PMI di lima bandara ini adalah salah satu kado bagi para PMI dalam rangka peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang akan jatuh pada 18 Desember 2022. Tahun ini, BP2MI mengusung tema “Pekerja Migran Bermartabat, Negara Berdaulat”. | | Dalam acara tersebut Senator AWK menjelaskan bahwa DPD RI membantu dan mengawal proses ini dari awal hingga terwujud. Setiap PMI yg akan berangkat ke LN bisa manfaatkan fasilitas ini. Beliau berharap dengan adanya kantor BP2MI di Airport Ngurah Rai, perlindungan terhadap PMI Bali menjadi nyata. | | Turut Hadir dalam kegiatan, Wakapolres Bandara Ngurah Rai Kompol. I Ketut Darta, Disnaker Bali , Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Irjen Pol. Achmad Kartiko, GM Bali Airport dan Kepala BP3MI Bali. | | Sumber berita: [Website BP2MI ](https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-hadirkan-fasilitas-vvip-di-bandara-internasional-i-gusti-ngurah-rai-bali) dan [Instagram Pribadi Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/Cmc-5pVhm1L/) |

Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengingatkan ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata sesungguhnya sangat rentan ketika terjadi gangguan. "Ada gangguan sedikit saja, akan terasa. Baik itu disaster (bencana). Jangankan begitu, gangguan soal isu KUHP saja sudah bikin repot," kata Pastika saat mengadakan reses ke Kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (13/12) Reses yang mengangkat tema "Tren Pertumbuhan Ekonomi" itu dipandu tim ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja dengan dihadiri Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya beserta jajaran. "Oleh karena itu, ke depan perlu jadi bahan pemikiran kita supaya dampak situasi yang berkaitan dengan pariwisata bisa diminimalisasi," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu. Selain itu, Pastika juga meminta untuk mewaspadai potensi bencana alam karena telah terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Menurut dia, gempa tektonik yang besar terakhir terjadi tahun 1976 di Seririt Kabupaten Buleleng, Bali. "Kita memang berharap yang terbaik, tetapi harus siap yang terburuk," ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini. Pastika setelah mendapatkan pemaparan dari jajaran BPS Provinsi Bali mengaku telah memperoleh gambaran yang utuh terkait tren pertumbuhan ekonomi sehingga apa yang bisa dilakukan ke depan. "Ini untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan ke depan begitu pula 'stakeholder (pemangku kepentingan) yang lain," kata anggota Komite 4 DPD RI ini. Apalagi kini setelah dilakukan pendataan awal Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), maka bisa diketahui kondisi ekonomi Bali dan daerah yang betul-betul harus dikonsentrasikan supaya ketimpangan tidak semakin melebar. Sementara itu Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya mengatakan tren ekonomi Bali ini terus membaik. Hal ini di antaranya terlihat dari naiknya kunjungan wisman ke Bali dan juga pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Pihaknya mencatat jumlah kunjungan wisman ke Bali dari periode Januari-Oktober 2022 sebanyak 1.491.073 orang atau berkontribusi terhadap 38,05 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia sebanyak 3.918.516 orang. Meskipun kedatangan wisman ke Bali terus meningkat pada 2022, namun masih jauh lebih rendah (-71,46 persen) dibandingkan dengan periode yang sama (Januari-Oktober) 2019 yang saat itu jumlah kunjungan wisman secara kumulatif sebanyak 5.224.882 orang. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 8,09 persen (yoy) atau 0,60 persen (q to q). Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum tercatat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan III 2022 dengan kontribusi sebesar 3,68 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya menyumbang 2 persen, disusul transportasi dan pergudangan (1,54 persen) serta lapangan usaha kontruksi dengan 0,87 persen. "Peningkatan kinerja ekonomi Bali tidak terlepas dari meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas kunjungan wisman dan penerbangan. Sekaligus ini menandakan bahwa Bali belum bisa terlepas dari ketergantungan akan industri pariwisata," ujarnya. Dalam pertemuan juga terungkap soal inflasi, ekspor impor, nilai tukar petani (NTP), nilai tukar usaha petani (NTUP) dan masalah kemiskinan. Indeks NTP Bali pada November 2022 sebesar 96,59 persen dan NTUP sebesar 96,78 persen masih belum maksimal dari nilai yang seharusnya minimal 100. Kemudian masih terjadi ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan angka Gini Ratio maupun ketimpangan pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia yang belum merata semua kabupaten/kota. "Kami berharap tren yang naik atau bagus ini bisa tetap dipertahankan hingga akhir tahun sehingga Provinsi Bali bisa pulih seperti sebelum pandemi COVID-19," ujar Hanif Yahya. Selain itu ia juga meminta untuk mewaspadai siklus tahunan pada periode triwulan IV yang biasanya akan ada pergerakan naiknya inflasi. "Perbaikan ekonomi saat ini belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Masih ada tugas pokok lainnya yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Bali bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya," ucap Hanif Yahya. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3302855/anggota-dpd-ketergantungan-ekonomi-bali-pada-pariwisata-sangat-rentan

DENPASAR - Dalam rangka tindak lanjut atas Arahan Presiden Republik Indonesia tentang Evaluasi Pejabat Imigrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, Anggota Komite I DPD RI B.65 Provinsi Bali, Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. yang akrab disapa AWK melaksanakan Kunjungan Kerja dan Audiensi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Rabu (21/12/2022). Senator RI, Anggota Komite I DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna beserta Staf Khusus diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gun Gun Gunawan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Dalam audiensi tersebut AWK menyampaikan beberapa poin evaluasi: 1) Berikan daftar hitam (Black List) Pembuatan paspor bagi Agen yang bermasalah dan sedang diproses hukum; 2) Cepat tanggap dalam memberantas indikasi pungli di setiap Kantor Imigrasi; 3) Imigrasi di Bandara harus membuka semua konter dan tidak ada jalur fast track ilegal; 4) AWK minta tolak dan selektif semua Calon PMI yang gunakan Visa Holiday dan Bridging Visa untuk ke Luar Negeri karena potensi bermasalah hukum di Luar Negeri; 5) Kebijakan Deportasi WNA agar dikaji kembali, hal preventif pertama adalah lakukan pembinaan terhadap WNA yang bersangkutan; 6) Ide pemindahan Lapas Kerobokan harus terus dihidupkan, akan disediakan lahan besar di Badung Utara dan Lapas Kerobokan akan direlokasi menjadi Taman Kota; 7) Jika terdapat oknum pegawai Imigrasi nakal dan terbukti melakukan praktik pungli akan direkomendasikan pindah ke luar Bali khususnya daeran perbatasan. 8) AWK menyinggung merap bocornya tim gabungan imigrasi. Termasuk laporan rakyat ttg pungli dan pemerasan thd WNA yg bekerja di Bali. Anggiat juga menuturkan beberapa hal mengenai keimigrasian di Bali, dimana disampaikan bahwa peningkatan kinerja keimigrasian di Bali telah mengalami perbaikan positif yang signifikan dari segi perekonomian dan peningkatan jumlah kedatangan orang asing yang datang ke Provinsi Bali. Terkait dengan adanya informasi dan keluhan yang diterima oleh AWK bahwa terdapat masyarakat yang dipersulit oleh petugas saat memohon paspor tujuan bekerja, dijelaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan jajaran imigrasi dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali selalu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penerbitan paspor. Pembuatan paspor bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Jajaran Imigrasi selalu berupaya dan berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap calon PMI. Menanggapi hal tersebut, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna mendukung ketegasan dan kewaspadaan petugas imigrasi dalam memverifikasi calon PMI yang tidak melampirkan Surat Rekomendasi dari Disnaker dalam mengajukan permohonan paspor. AWK menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian, agar selalu menjunjung Dharma (kebenaran) dalam bekerja dan memberantas para oknum yang menyediakan jasa calo serta melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui audiensi ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi dan sinergitas antara DPD RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali serta sebagai bentuk perbaikan layanan ke arah yang lebih baik guna membangun kinerja pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sumber: [Website Kemenkumham Bali](https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5088-kakanwil-kemenkumham-bali-sampaikan-kinerja-dan-kewaspadaan-petugas-imigrasi-dalam-kunjungan-kerja-anggota-komite-i-bidang-hukum-dpd-ri) dan [Instagram Pribadi Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/CmajGR7opVI/)