Komite I DPD RI mengambil langkah proaktif dalam menindaklanjuti Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-01/Pres/01/2026 dengan menggelar rapat Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan.

Komite I DPD RI mengambil langkah proaktif dalam menindaklanjuti Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-01/Pres/01/2026 dengan menggelar rapat Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan. (26/01)

Fokus utama pertemuan ini adalah mematangkan persiapan pembahasan tripartit antara DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah guna memastikan akselerasi pengesahan regulasi tersebut. Dalam aspek substansi, Tim Kerja menegaskan komitmen untuk tetap mempertahankan draf naskah RUU Daerah Kepulauan yang telah diajukan sebelumnya sebagai landasan utama perjuangan daerah. Langkah ini dibarengi dengan kesiapan teknis untuk membedah secara komprehensif Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan diterima dari delapan fraksi di DPR RI maupun pihak Pemerintah. Konsistensi ini bertujuan agar kepentingan spesifik daerah kepulauan tetap terjaga dan tidak tereduksi dalam proses harmonisasi antarlembaga nantinya.

Sebagai strategi pamungkas, Komite I bersama Pimpinan DPD RI telah merancang peta jalan komunikasi politik yang intensif dengan para pemangku kepentingan kunci. Agenda ini mencakup pertemuan strategis dengan pimpinan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, hingga organisasi masyarakat terkait untuk membangun kesamaan visi. Sinergi lintas sektoral ini merupakan langkah krusial untuk meruntuhkan hambatan birokrasi dan politik, sehingga RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan demi mewujudkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Sumber Berita : https://www.instagram.com/reel/DT-OEHtj6BG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==