Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta menggelar aksi donor darah bertajuk DPD RI Peduli untuk Sesama di Auditorium Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan 22 tahun DPD RI sekaligus upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan darah.Cari Peta Wilayah Sebanyak 120 orang tercatat mendaftar sebagai calon pendonor dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan donor darah melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta, yang menurunkan tenaga medis dan petugas untuk melayani peserta sejak proses registrasi hingga pengambilan darah bagi mereka yang memenuhi persyaratan kesehatan. Anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., membuka kegiatan tersebut secara resmi. Acara itu juga dihadiri Anggota DPD RI DKI Jakarta, Hj. Fahira Idris, S.E., M.H.; Sekretaris Jenderal DPD RI, Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.; Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Drs. H. Beky Ramdani; serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI. Melalui kegiatan ini, DPD RI berupaya menjadikan peringatan hari jadi lembaga tidak hanya sebagai momentum refleksi kelembagaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menghadirkan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Donor darah dipilih sebagai bentuk aksi kemanusiaan yang mempertemukan partisipasi publik dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 120 orang. Meski demikian, jumlah tersebut merupakan angka pendaftaran dan belum menunjukkan jumlah peserta yang berhasil mendonorkan darah. Setiap calon pendonor terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kelayakan mereka mengikuti proses donor. [image]donor5.jpeg[/image] Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan paket sembako kepada peserta yang memenuhi persyaratan kesehatan dan berhasil mendonorkan darah. Pemberian tersebut menjadi ungkapan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kemanusiaan.Cari Peta Wilayah Kepala Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta, Ria Melinda, S.H., M.H., mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan melalui kerja sama dengan PMI Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi ini mencakup penyediaan pelayanan bagi calon pendonor serta pengaturan tahapan kegiatan agar berlangsung tertib dan lancar. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari empat Anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, yakni Hj. Fahira Idris, Hj. Happy Djarot, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, dan H. Achmad Azran. Sinergi para anggota DPD RI bersama PMI menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan lembaga negara dan masyarakat dalam kegiatan sosial. Lebih dari sekadar agenda peringatan hari jadi, donor darah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan semacam ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan darah. Melalui program DPD RI Peduli untuk Sesama, Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan. Peringatan 22 tahun DPD RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara lembaga perwakilan daerah dan masyarakat melalui program yang memberikan manfaat nyata. Sumber: https://harianindo.id/peringati-22-tahun-dpd-ri-kantor-dpd-ri-di-ibu-kota-provinsi-dki-jakarta-gelar-donor-darah-120-orang-mendaftar/

Kantor DPD RI Provinsi Jakarta bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan donor darah di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini menjadi rangkaian dari peringatan 22 Tahun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan donor darah ini sangat tinggi. Dalam kegiatan tersebut, tercatat 120 orang mendaftar sebagai calon pendonor. Sementara, PMI Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 100 kantong darah untuk menampung darah yang terkumpul. “Antusiasme warga masyarakat ini luar biasa. Baru dibuka pendaftaran sudah langsung penuh kuotanya. Mudah-mudahan nanti kuotanya bisa tambah di tahun depan. Kalau sekarang memang kuotanya 100 kantong, saya berharap nantinya bisa 200 kantong,” ujar Fahira. Kegiatan donor darah ini diinisiasi oleh empat anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, yakni Fahira Idris, Happy Djarot, Prof Dailami Firdaus, dan Achmad Azran. Kegiatan tersebut telah memasuki tahun kedua dan diharapkan menjadi agenda rutin setiap peringatan HUT DPD RI. [image]donor tinjau.jpg[/image] (kiri-kanan): Kepala Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Ria Melinda, S.H., M.H, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.IK., M.H, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Prof. Dailami Firdaus, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Fahira Idris dan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Drs. H. Beky Ramdani menyapa para peserta kegiatan donor darah dalam rangka 22 Tahun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (kiri-kanan): Kepala Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Ria Melinda, S.H., M.H, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.IK., M.H, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Prof. Dailami Firdaus, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Fahira Idris dan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Drs. H. Beky Ramdani menyapa para peserta kegiatan donor darah dalam rangka 22 Tahun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Wartakotalive.com/Mochammad Dipa) Fahira menilai donor darah merupakan aksi kemanusiaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ketersediaan darah diperlukan untuk membantu pasien dengan berbagai kondisi medis, termasuk korban kecelakaan dan ibu hamil. “Donor darah itu adalah satu kegiatan yang sangat mulia, karena sangat dibutuhkan bagi pasien di rumah sakit,” katanya. Secara pribadi, Fahira juga mengaku rutin melakukan donor darah secara mandiri setiap dua bulan sekali. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus membuat kehadiran DPD RI semakin dirasakan manfaatnya. “Mudah-mudahan DPD RI lebih dirasakan lagi manfaatnya untuk masyarakat. Contohnya dengan kegiatan donor darah ini. Saya harap DPD RI terus membawa keberkahan untuk semuanya,” ujar Fahira Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Prof Dailami Firdaus, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol H. Mohammad Iqbal, S.IK., M.H., Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Zulfikar Saifuddin, S.STP., M.Si., Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Drs. H. Beky Ramdani, serta Kepala Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta Ria Melinda, S.H., Sumber: https://bekasi.tribunnews.com/news/64644/fahira-idris-berharap-kuota-donor-darah-hut-dpd-ri-tahun-depan-naik-jadi-200-kantong.

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Prof. Dailami Firdaus, mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan donor darah. Menurut Dailami, donor darah bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bentuk solidaritas dan kepedulian kemanusiaan untuk membantu pasien yang membutuhkan darah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan donor darah dalam rangka 22 Tahun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta ini mendapat dukungan dari empat Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, yakni Fahira Idris, Happy Djarot, Prof. Dailami Firdaus, dan Achmad Azran serta bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antara dukungan kelembagaan, peran para senator, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kepedulian terhadap sesama. Kegiatan yang terbuka untuk umum ini mendapat antusiasme masyarakat. Tercatat sebanyak 120 orang mendaftar sebagai calon pendonor, sementara PMI menyiapkan 100 kantong darah untuk menampung darah yang terkumpul selama kegiatan berlangsung. Dailami mengatakan, kegiatan donor darah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan 22 Tahun DPD RI. Melalui kegiatan ini, ia berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran lembaga tersebut. “Alhamdulillah hari ini kita dari DPD Perwakilan Jakarta, kami melaksanakan kegiatan Donor Darah yang berkaitan dengan milad ke-22 tahun dari DPD-RI. Ini kita melaksanakan kegiatan ini sebagaimana juga teman-teman di daerah seperti itu,” ujar Dailami. Kegiatan donor darah HUT ke-22 DPD RI (kiri-kanan): Kepala Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Ria Melinda, S.H., M.H, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.IK., M.H, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Prof. Dailami Firdaus, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Fahira Idris dan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Drs. H. Beky Ramdani menyapa para peserta kegiatan donor darah dalam rangka 22 Tahun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Ia mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang mendaftar sebagai calon pendonor. Menurut Dailami, partisipasi tersebut menunjukkan bahwa semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama masih tumbuh di tengah masyarakat. “Dan alhamdulillah pesertanya banyak, ada 120 yang terdaftar. Dan berharap-berharap ini memberikan manfaat buat masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan darah itu kan memang penting sekali ya. Satu tetes darah buat seorang yang sakit itu sangat penting,” katanya. Dailami menjelaskan, donor darah dipilih karena memiliki nilai kemanusiaan sekaligus dapat memperkuat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun, bahkan menjadi agenda sosial berkala bagi para anggota DPD RI. “Iya, karena ini kan masalah kemanusiaan, masalah kejiwaan, dan kebersamaan. Jadi tentunya ini satu hal yang mulia, yang ini kita terus lakukan setiap tahun. Bahkan kita juga pengen lakukan secara berkala dari masing-masing kita semua,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan donor darah yang digelar oleh para Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta tersebut telah memasuki tahun kedua. Pada tahun sebelumnya, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Gedung Nyi Ageng Serang. Selain donor darah, rangkaian peringatan 22 Tahun DPD RI diisi dengan sejumlah kegiatan lain, seperti diskusi dan pemberian bantuan sosial. Dailami mengatakan, para anggota DPD RI juga berupaya membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi. **Dorong DPD RI perkuat peran bagi masyarakat** Dailami berharap, momentum 22 Tahun DPD RI dapat memperkuat peran lembaga tersebut dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Harapan saya bahwa DPD ini bisa memberikan manfaat yang lebih solid kepada masyarakat. Membantu dan memperjuangkan kepentingan daerah. Karena daerah ini tanpa daerah Indonesia nggak ada apa-apanya,” tuturnya. Melalui kegiatan ini, Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta turut menjalankan peran fasilitasi dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program sosial yang melibatkan para Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta. Dukungan kelembagaan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara DPD RI dan masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat nyata melalui kegiatan kemanusiaan. Kegiatan donor darah tersebut turut dihadiri Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.IK., M.H., Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Zulfikar Saifuddin, S.STP., M.Si., Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Drs. H. Beky Ramdani, serta Kepala Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta Ria Melinda, S.H., M.H. Sumber: https://wartakota.tribunnews.com/news/905042/22-tahun-dpd-ri-dailami-firdaus-gaungkan-kepedulian-kemanusiaan-lewat-aksi-donor-darah.

Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan DKI Jakarta menggelar kegiatan donor darah bertajuk DPD RI Peduli untuk Sesama di Auditorium Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Aksi sosial ini digelar dalam rangka memperingati 22 tahun DPD RI dengan menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 120 orang mendaftar sebagai calon pendonor, meski pihak penyelenggara belum merinci jumlah kantong darah yang berhasil dikumpulkan. Proses donor meliputi pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pengambilan darah bagi peserta yang lolos syarat medis.Kegiatan dibuka oleh Anggota DPD RI DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., Dengan kehadiran sejumlah pejabat, di antaranya Hj. Fahira Idris, S.E., M.H.; Sekretaris Jenderal DPD RI, Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.; Ketua PMI DKI Jakarta, Drs. H. Beky Ramdani; serta jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI. Panitia juga memberikan paket sembako sebagai bentuk apresiasi bagi peserta yang berhasil mendonorkan darahnya. Kepala Kantor DPD RI DKI Jakarta, Ria Melinda, S.H., M.H., mengoordinasikan pelaksanaan bersama PMI untuk memastikan prosedur medis berjalan sesuai standar pelayanan. Empat Anggota DPD RI DKI Jakarta — Hj. Fahira Idris, Hj. Happy Djarot, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, dan H. Achmad Azran — turut mendukung penuh kegiatan ini. Dalam momentum peringatan 22 tahun, DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam program sosial dan kemanusiaan. "Kolaborasi dengan PMI menjadi simbol keterlibatan lembaga perwakilan daerah dalam memperkuat kepedulian masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam aksi donor darah," ujar Fahira. Sumber: https://rakyatbersuara.net/22-tahun-dpd-ri-donor-darah-jadi-wujud-peduli-sesama-di-jakarta

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Dailami Firdaus menolak rencana konser Israel & New Breed bertajuk "Til The Whole World Knows Tour 2026" di Jakarta. Dailami menjelaskan, rencana konser yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di The Music Hall, Grha Pengharapan Building, Jakarta, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Rencana pertunjukan tersebut sudah dipublikasikan melalui platform penjualan tiket dan promosi konser internasional. Penolakan ini, lanjut Dailami, harus dilihat dalam konteks sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan.zionis Israel. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan setiap kegiatan publik tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan sikap bangsa Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel. "Pemerintah harus tegas dan konsisten dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kegiatan yang berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat justru dibiarkan berjalan tanpa pertimbangan yang matang," kata Dailami, Senin 5 Oktober 2026. Senator Jakarta ini meminta kementerian dan lembaga terkait, aparat keamanan, serta instansi yang berwenang dalam proses perizinan untuk mencermati rencana konser tersebut. Menurutnya, keputusan mengenai perizinan harus mempertimbangkan ketentuan hukum, situasi keamanan, dan dampak sosial yang mungkin timbul. Dailami meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) agar lebih berhati-hati dan selektif dalam menyikapi rencana penyelenggaraan konser maupun kegiatan hiburan berskala besar. "Perputaran ekonomi memang penting, tetapi pemerintah tidak boleh hanya melihat besarnya keuntungan. Aspek sosial, ketertiban umum, dan sensitivitas masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama," kata Dailami. Ia menyebut, rencana konser tersebut menjadi sorotan setelah muncul seruan boikot dari sejumlah figur publik Indonesia. Mereka menyoroti rekam jejak pernyataan Israel Houghton, pemimpin kelompok musik Israel & New Breed, yang pada Oktober 2023 menyatakan dukungan kepada Israel melalui media social. (sumber: https://rmol.id/read/2026/10/06/724007/senator-dailami-tolak-konser-israel-new-breed-di-jakarta%20Senator%20Dailami%20Tolak%20Konser%20Israel%20&%20New%20Breed%20di%20Jakarta)

Jakarta, 12 April 2026 — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan apresiasi atas sukses dan meriahnya gelaran Lebaran Betawi 2026 yang berlangsung selama tiga hari (10-12 April 2026) di Lapangan Banteng, Jakarta. Antusiasme masyarakat yang tinggi, ragam atraksi budaya, serta keterlibatan pelaku UMKM dinilai menjadi bukti kuat bahwa Lebaran Betawi semakin relevan dan dicintai lintas generasi. “Lebaran Betawi tahun ini terasa semakin hidup, inklusif, dan membanggakan. Ini bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga ruang kebersamaan yang memperkuat identitas Jakarta sebagai kota yang berakar kuat pada tradisi. Dengan kolaborasi dan konsistensi, saya optimistis, dari sebuah hajatan lokal, Lebaran Betawi mampu menjadi produk wisata global,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Ahad (12/4). [image]WhatsApp Image 2026-04-13 at 07.54.15.jpeg[/image] Gelaran Lebaran Betawi 2026 menghadirkan berbagai kekayaan budaya mulai dari ondel-ondel, lenong, silat, hingga kuliner khas seperti kerak telor dan dodol Betawi, sekaligus menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda di tengah arus modernisasi. Menurut Senator Jakarta ini, keberhasilan penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum penting untuk membawa Lebaran Betawi naik kelas, tidak hanya sebagai hajatan lokal, tetapi sebagai produk wisata budaya berskala global. Dengan potensi yang dimiliki, sambung Fahira Idris, Lebaran Betawi sangat mungkin bertransformasi menjadi event kelas dunia, sejajar dengan Sapporo Snow Festival di Jepang, Holi Festival di India, Taiwan Lantern Festival, bahkan seperti Jember Fashion Carnaval yang sudah mendunia. [image]WhatsApp Image 2026-04-13 at 07.54.15 (1).jpeg[/image] Ketua Umum Bang Japar ini mengungkapkan, ada sejumlah alasan kuat mengapa Lebaran Betawi memiliki potensi global. Pertama, karakter budaya Betawi yang unik sebagai hasil akulturasi berbagai budaya dunia menjadikannya memiliki daya tarik yang berbeda dibanding festival lain. Kedua, kekayaan atraksi budaya yang tidak hanya atraktif secara visual, tetapi juga memiliki nilai filosofis kuat seperti tradisi hantaran, nyorog, hingga silaturahmi lintas generasi. Ketiga, Lebaran Betawi juga memiliki kekuatan sebagai etalase ekonomi kreatif, khususnya bagi UMKM kuliner dan produk budaya lokal yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. “Lebaran Betawi ini lengkap. Ada budaya, ada kuliner, ada nilai spiritual, ada kebersamaan. Ini adalah paket lengkap yang sangat potensial menjadi magnet wisata global jika dikelola dengan tepat,” ujarnya. [image]WhatsApp Image 2026-04-13 at 07.54.16.jpeg[/image] Untuk mewujudkan hal tersebut, Fahira Idris memaparkan sejumlah strategi kunci agar Lebaran Betawi mampu naik kelas menjadi festival internasional. Pertama, menetapkan kalender event yang pasti setiap tahun agar wisatawan mancanegara dapat merencanakan kunjungan sejak jauh hari. Kedua, memperkuat branding global dengan ikon yang kuat seperti ondel-ondel serta narasi budaya Betawi sebagai wajah Jakarta di mata dunia. Ketiga, meningkatkan kualitas pertunjukan budaya menjadi lebih atraktif dan berstandar internasional, termasuk pengemasan yang lebih teatrikal dan ramah bagi wisatawan asing. Keempat, menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung, seperti workshop budaya, wisata kuliner, hingga paket “Lebaran Betawi Experience”. Kelima, memperkuat promosi global melalui kolaborasi dengan kementerian, pelaku industri pariwisata, hingga influencer internasional. Keenam, memastikan dukungan infrastruktur dan fasilitas berstandar global, termasuk akses transportasi, informasi multibahasa, dan kenyamanan kawasan. Ketujuh, memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, komunitas budaya, dan swasta agar pengelolaan festival semakin profesional dan berkelanjutan. “Jakarta tidak hanya harus maju secara ekonomi, tetapi juga harus kuat secara identitas budaya. Lebaran Betawi adalah salah satu wajah Jakarta yang bisa kita tampilkan ke dunia,” ujarnya.

Jakarta - Sekretariat Jenderal DPD RI meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). WBK itu diraih berkat upaya dalam memperkuat pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan sebagai fondasi utama perjuangan aspirasi daerah. "Predikat ini dipandang bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI," kata Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen. Pol.Mohammad Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026). Dia mengatakan bahwa birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat agar DPD RI mampu menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan daerah secara optimal. Menurutnya, kualitas pelayanan publik di Setjen DPD RI berkorelasi langsung dengan efektivitas penyerapan, pengelolaan, dan perjuangan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional. "Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini kami maknai sebagai penguatan fondasi kelembagaan. Pelayanan publik yang bersih dan akuntabel adalah kunci agar aspirasi daerah dapat disalurkan dan diperjuangkan secara kredibel oleh DPD RI," ucap Iqbal. Iqbal menambahkan bahwa Setjen DPD RI memiliki karakter pelayanan publik yang khas karena seluruh layanannya diarahkan untuk mendukung kerja keanggotaan DPD RI, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga penguatan hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus berdampak pada kualitas kerja kelembagaan. "Reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI harus terasa dampaknya, bukan hanya di internal organisasi, tetapi juga oleh masyarakat daerah yang aspirasinya diperjuangkan melalui DPD RI," ujar Mohammad Iqbal. Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa capaian WBK menjadi pijakan penting untuk mendorong konsistensi integritas di seluruh unit kerja Setjen DPD RI. Dia menilai tanpa sistem pelayanan yang profesional dan berintegritas, kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan daerah akan sulit dibangun secara berkelanjutan. "Kepercayaan publik terhadap DPD RI sangat ditentukan oleh kualitas dukungan kelembagaan. Karena itu, WBK bukan titik akhir, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan," tutup Iqbal. Sebagai informasi tambahan, Predikat Wilayah Bebas Korupsi tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan ZI dan SAKIP Award 2025 yang digelar di Aula Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (11/2). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan diterima oleh perwakilan Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu Kepala Biro Protokol Hubungan Masyarakat dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma. Predikat WBK merupakan yang pertama kali diraih oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi Setjen DPD RI dan diharapkan menjadi pengungkit bagi penguatan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menopang peran DPD RI sebagai penyalur aspirasi daerah di tingkat nasional. Sumber: (https://news.detik.com/berita/d-8351165/setjen-dpd-ri-raih-predikat-wilayah-bebas-korupsi-dari-kemenpan-rb)

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinkronisasi aspirasi daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, selaku Pimpinan DPD RI dalam keynote speech menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran strategis dan konstitusional dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, aspirasi daerah harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional. “Pertanyaannya bukan lagi apakah aspirasi daerah didengar, tetapi apakah aspirasi tersebut benar-benar masuk dan diolah dalam kebijakan nasional. Dokumen usulan RKP yang disusun DPD RI merupakan intisari dari puluhan ribu aspirasi masyarakat daerah yang dihimpun melalui kunjungan kerja dan masa reses Anggota DPD RI di seluruh Indonesia,” ujar Yorrys. Dalam kesempatan tersebut, DPD RI secara resmi menyerahkan Dokumen Aspirasi Daerah untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Penyerahan dokumen tersebut merupakan bentuk kontribusi DPD RI dalam memastikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKP. Rakernas dilanjutkan dengan pemaparan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alpyanto Ruddyard, terkait arah kebijakan pembangunan nasional serta mekanisme penyusunan RKP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. “Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan realitas pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan lebih searah, berdampak, dan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Febrian. Lebih lanjut, Febrian menjelaskan bahwa rancangan RKP akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional dan APBN, sehingga masukan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional. Rakernas ini diikuti oleh perwakilan Bappeda dari seluruh provinsi di Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta berbagai tantangan dalam perencanaan pembangunan di daerah masing-masing. Melalui kegiatan ini, DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat daerah agar dapat terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan nasional. DPD RI memandang bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (AGS)

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti menyampaikan bahwa rapat kerja ini menegaskan penyelenggaraan ibadah haji sebagai amanat konstitusional dan tanggung jawab negara. Menurutnya, penyelenggaraan haji tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual keagamaan, tetapi juga merupakan tugas nasional yang menuntut tata kelola kelembagaan yang profesional, efektif, dan akuntabel. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 diharapkan semakin memperkuat peran pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan jamaah haji secara menyeluruh, mulai dari proses pendaftaran hingga kepulangan ke Tanah Air. Dalam konteks tersebut, Erni menekankan pentingnya pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Berdasarkan data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) jamaah reguler tahun 2026, besaran biaya ditetapkan berbeda-beda berdasarkan embarkasi, antara lain Aceh sekitar Rp78,3 juta, Medan Rp79,4 juta, Batam Rp87,3 juta, Jakarta (Pondok Gede/Cipondoh/Bekasi) Rp91,8 juta, Surabaya Rp93,9 juta, serta Yogyakarta sekitar Rp86,2 juta per jamaah. “Dana haji yang bersumber dari setoran awal dan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini merupakan dana umat, sehingga harus dikelola secara aman dan optimal untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan haji lintas generasi. Kami menilai BPKH memiliki peran strategis sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pengembangan, serta pertanggungjawaban keuangan haji sesuai prinsip syariah dan kehati-hatian,” jelasnya. Erni menambahkan bahwa DPD RI dan BPKH perlu bekerja sama secara sinergis agar kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M memberikan dampak positif bagi jamaah. Ia menjelaskan bahwa besaran Bipih yang dibayar langsung oleh jamaah berkisar antara Rp45–60 juta tergantung embarkasi, sementara sisanya dipenuhi dari nilai manfaat dana haji hasil pengelolaan investasi oleh BPKH. “Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang BPIH Tahun 1447 H/2026 M yang bersumber dari Bipih dan nilai manfaat dana haji, kami berharap skema ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meringankan beban biaya yang dibayar langsung oleh jamaah, dengan besaran BPIH yang bervariasi antar embarkasi,” tegas Erni yang merupakan Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menyampaikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mengalami penurunan. “Pada tahun 1447 H/2026 M, pemerintah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp87,4 juta. Angka ini turun sekitar Rp2 juta dibandingkan BPIH tahun lalu sebesar Rp89,4 juta. Penurunan ini sebelumnya disepakati dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah pada 29 Oktober 2025,” pungkasnya. Berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, Komite III DPD RI menilai aspek keuangan haji merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas layanan jamaah. Optimalisasi nilai manfaat dana haji, transparansi pengelolaan investasi, efisiensi BPIH, serta pemerataan manfaat bagi jamaah di daerah menjadi perhatian utama dalam rapat kerja ini. Rapat kerja tersebut juga menjadi forum strategis untuk mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya serta memperkuat kolaborasi antara Komite III DPD RI dan BPKH dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Melalui sinergi kebijakan yang lebih kuat, diharapkan terwujud tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang profesional, transparan, berkeadilan, serta berorientasi pada pelayanan jamaah yang aman, nyaman, dan bermartabat. (Sumber: https://www.mnctrijaya.com/news/detail/75200/komite-ii-dpd-ri-tekankan-pengelolaan-keuangan-haji-yang-transparan)

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengapresiasi atas capaian Kementerian Koperasi dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga Januari 2026, tercatat 83.198 KDKMP telah berbadan hukum dengan jumlah anggota lebih dari 1,7 juta orang. “Dari sisi tata kelola, capaian digitalisasi juga menunjukkan perkembangan positif, di mana 94,42 persen KDKMP telah terintegrasi dalam sistem SIMKOPDES sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” kata Nawardi dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Koperasi di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Senator Nawardi menilai capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi desa. Ia berharap keberhasilan ini dapat terus diperkuat melalui pendekatan yang adaptif terhadap kondisi di lapangan. Terkait implementasi di daerah, Senator Nawardi mendorong agar ketentuan teknis, termasuk aspek ketersediaan lahan, dapat diterapkan secara fleksibel dan solutif, terutama bagi wilayah dengan keterbatasan aset. Optimalisasi bangunan yang telah ada dinilai dapat menjadi alternatif yang efektif guna mempercepat operasional koperasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kepastian pemanfaatan aset, sehingga pengelolaan KDKMP dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Senator Nawardi menegaskan dukungan penuh DPD RI terhadap program KDKMP. Ia optimistis, dengan sinergi yang kuat dan kebijakan yang responsif, Koperasi Merah Putih akan tumbuh sebagai penggerak utama ekonomi desa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (Sumber: https://www.parlementaria.com/2026/01/21/dpd-ri-optimistis-koperasi-merah-putih-akan-tumbuh-sebagai-penggerak-utama-ekonomi-desa/)