Fahira Idris Dorong Reformasi Perpajakan yang Berkeadilan dan Adaptif terhadap Ekonomi Digital

13 Mei 2026 oleh admin

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris, mendorong penguatan reformasi perpajakan yang berkeadilan, adaptif, dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah perkembangan ekonomi digital. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I dan II serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta pada Selasa (12/5/2026), di Mangkuluhur City Office Tower One, Jakarta Selatan.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pertemuan dihadiri Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri, Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Dr. Imam Arifin, serta Kepala Kanwil DJBC Jakarta Hendri Harnadi beserta jajaran.

Dalam forum tersebut, Fahira Idris menyoroti sejumlah isu strategis implementasi UU HPP, di antaranya integrasi NIK menjadi NPWP, dampak kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat kelas menengah, pengawasan praktik pecah omzet pada UMKM digital, hingga kesiapan penerapan pajak karbon. Menurutnya, reformasi perpajakan harus diiringi dengan kemudahan administrasi dan kepastian hukum agar tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

“Kebijakan perpajakan harus mampu memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga ruang tumbuh ekonomi masyarakat dan UMKM,” ujar Fahira Idris.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJP Jakarta Selatan menyampaikan realisasi penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp110,7 triliun untuk wilayah Jakarta Selatan I dan Rp82,7 triliun untuk Jakarta Selatan II. Sementara itu, Kanwil DJBC Jakarta menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai, termasuk pengendalian barang ilegal dan aktivitas perdagangan lintas negara berbasis digital.

Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan rekomendasi pengawasan DPD RI dalam mendorong tata kelola perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.