| PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF KAMPUNG GELGEL KLUNGKUNG | | -------- | | Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, cita-cita masyarakat Kampung Islam Gelgel Klungkung terwujud dengan pemberian sertifikat tanah wakaf Nazir Desa Kampung Gelgel Klungkung. | | Setelah melalui proses panjang selama bertahun-tahun akhirnya selesai juga. Ini semua berkat kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama berikhtiar menyelesaikan sampai tuntas. | | Senator DPD RI H. Bambang Santoso, MA terjun langsung dalam penyelesaian Ruislag Tanah Wakaf, berharap hal ini menuai dampak positif bagi pembangunan demi pelayanan umat dan masyarakat. | | Banyak hal yang sudah dilalui dengan tata kelola dan regulasi pertanahan dan segala dinamika persoalannya. Hal ini sebagai kelanjutan pelaksanaan atas proses pengawasan dan akuntabilitas yang kami lakukan. | | Penyerahan sertifikat dihadiri oleh Bupati yang diwakili Sekda Kabupaten Klungkung, Raja Klungkung, Kepala BPN Klungkung, Dandim Klungkung, Kapolres Klungkung, Kemenag Klungkung, Camat Klungkung, Tokoh Agama serta seluruh warga Desa Kampung Gelgel. | | Semoga nantinya pemberdayaan tanah wakaf yang akan dikelola ini bisa lebih produktif yang akan dikelola secara maksimal dan bisa memberikan manfaat bersama. | | Sumber: [Instagram H. Bambang](https://www.instagram.com/p/CmSqGA6hinQ/) |

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengharapkan ada solusi untuk mengurai kemacetan lalu lintas menuju Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali sebagai salah satu dampak peningkatan kunjungan wisatawan setelah beroperasi pelabuhan yang baru. "Harus dibuatkan saluran-saluran agar tidak macet, karena ini mempengaruhi kenyamanan wisatawan maupun aktivitas masyarakat yang melintasi kawasan wisata Sanur," kata Pastika saat mengadakan kegiatan reses, di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Jumat. Pastika dalam kegiatan reses bertajuk Pengembangan Pelabuhan Sanur-Nusa Penida sebagai Bentuk Optimalisasi Transportasi Laut itu, mengapresiasi telah beroperasinya Pelabuhan Sanur yang baru sejak awal November 2022. Pembangunan Pelabuhan Sanur yang sebelumnya merupakan pelabuhan tradisional tersebut untuk melengkapi konektivitas transportasi di kawasan Segi Tiga Emas, yakni Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. "Nusa Penida menjadi lebih hidup lagi dengan Pelabuhan Sanur ini. Bahkan, ke depannya saya ingin turut terlibat dalam pengembangan Nusa Penida," ujar mantan Gubernur Bali dua periode tersebut. Menurut Pastika, pengembangan Pelabuhan Sanur dengan berbagai fasilitasnya yang kian memudahkan akses wisatawan di kawasan Segi Tiga Emas ini, juga menjadi tindak lanjut dari hasil rapat kerja dengan unsur 12 kementerian, yang pada 2016 digelar di atas Kapal Bounty Cruise. Rapat 12 kementerian di atas kapal pesiar dengan rute perjalanan dari Pelabuhan Benoa ke Nusa Penida saat itu membahas sejumlah upaya dan solusi, agar program-program pemerintah untuk pengembangan Nusa Penida dengan berbagai potensinya tidak lagi mengalami kegagalan. "Kini Pelabuhan Sanur yang sudah dibangun sedemikian rupa ini tentu harus dijaga dengan baik. Penggunaan dan pemeliharaannya harus seimbang," kata Pastika yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini. Terkait persoalan kemacetan lalu lintas menuju Pelabuhan Sanur, Pastika mengusulkan di antaranya bisa diatasi dengan memanfaatkan lahan di jalan depan kawasan Pantai Matahari Terbit menjadi tempat parkir, kemudian penumpang diangkut menuju pelabuhan menggunakan shuttle. Solusi berikutnya dengan membuka akses jalan lainnya untuk keluar masuk kendaraan, sehingga tidak berfokus pada satu akses masuk di Jalan Pantai Matahari Terbit. "Ke depan harus dipertimbangkan juga agar tiket penyeberangan bisa dinaikkan, khususnya bagi wisatawan mancanegara," ujarnya didampingi tiga staf ahli yakni Ketut Ngastawa, Nyoman Baskara, dan Nyoman Wiratmaja itu. Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Sanur di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 2 Benoa, I Ketut Suratnata Putra, mengatakan kini rata-rata ada 3.000 hingga 4.000 penumpang setiap harinya. Jumlah ini meningkat dibandingkan saat masih berupa pelabuhan tradisional dengan jumlah penumpang rata-rata 2.000-2.500 penumpang tiap harinya. "Sekarang kalau akhir pekan, penumpang bisa mencapai di atas 4.000 orang per hari. Kapasitas penumpang yang bisa terlayani setiap hari di sini total untuk 4.883 orang dengan 60 trip. Satu kapal berkapasitas 60 hingga 171 penumpang," ujar Suratnata. Sedangkan tarif penyeberangan bagi wisatawan mancanegara per orang sebesar Rp125 ribu, wisatawan domestik Rp100 ribu, dan untuk masyarakat lokal (seperti tujuan persembahyangan) dikenakan tarif Rp75 ribu. Bandesa Adat Sanur Ida Bagus Paramartha yang turut hadir dalam kegiatan reses itu, juga mengaku warganya terkena dampak kemacetan lalu lintas setelah beroperasinya Pelabuhan Sanur yang baru. Ia mengusulkan agar akses keluar kendaraan bermotor bisa dibuat ke arah kawasan Kesiman, Denpasar, sehingga sekaligus ada dampak pemerataan ekonomi. Paramartha mengatakan untuk penerimaan yang diperoleh desa setempat dari beroperasinya Pelabuhan Sanur ini, setelah berdasarkan pembagian antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Denpasar. "Kami sebelumnya juga meminta agar di sebelah pelabuhan dibuatkan fasilitas bagi masyarakat yang melakukan ritual Ngayut (melarung abu jenazah usai Ngaben) yang dijanjikan akan rampung pada 2023 ini," ujar mantan Kepala Desa Sanur ini. Pastika setelah mengadakan reses di Pelabuhan Sanur kemudian melanjutkan agenda resesnya ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan sekaligus melaksanakan persembahyangan. Sumber: https://bali.antaranews.com/berita/303018/mangku-pastika-ingin-ada-solusi-urai-kemacetan-kendaraan-di-pelabuhan-sanur

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika meyakini penataan kawasan Pura Besakih yang terletak di kaki Gunung Agung, Kabupaten Karangasem akan memberi manfaat kesejahteraan dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali. "Saya tidak ada kritik karena ini impian kita bersama dan saya yakin akan membawa manfaat yang besar buat masyarakat Besakih, masyarakat Bali, dan masyarakat Hindu baik Nusantara maupun dunia," kata Pastika di Karangasem, Kamis. Pastika menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan resesnya yang bertajuk Perkembangan Proyek Penataan Kawasan Pura Besakih, dengan didampingi tiga staf ahli yakni Ketut Ngastawa, Nyoman Baskara dan Nyoman Wiratmaja. "Terima kasih atas kerja keras para manajemen, kerja keras dari Bapak Gubernur dan jajarannya. Semangat membangun yang luar biasa. Mudah-mudahan ini agar bisa memberikan impress (kesan) yang positif dan kebanggaan bagi kita semua," ucapnya. Pastika juga menuliskan kata "Very Impressive, Luar Biasa" ketika diminta untuk menuliskan testimoni kunjungan pada proyek penataan kawasan Pura Besakih yang didanai dari APBD dan APBN dengan anggaran mencapai Rp1 triliun tersebut. "Saya hanya bisa mendoakan dan memberikan dorongan semangat. Mudah-mudahan, saya bisa berbicara kepada masyarakat terutama yang pesimis dan skeptis. Saya bisa jelaskan kepada mereka apa yang sedang dibuat dan apa nanti dampaknya untuk kita semua," katanya. Mantan Gubernur Bali dua periode ini juga sependapat dengan rencana untuk menayangkan sejarah Pura Besakih yang selama ini dijuluki sebagai The Mother Temple itu kepada wisatawan yang berkunjung. Dengan demikian, lanjut dia, spirit pembangunannya bisa kita rasakan bersama. Besakih mengandung arti selamat dan pura ini diberi nama oleh Rsi Markandeya yang hadir dan membawa Hindu ke Bali. "Mudah mudahan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida Bhatara Lelangit yang ada di Pura Besakih ini benar-benar bisa merestui pekerjaan kita semua," ujar anggota Komite 4 DPD RI ini. Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha saat menerima kunjungan Pastika mengatakan proyek penataan Kawasan Pura Besakih pendanaannya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan APBN. Proyek Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih yang didanai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali senilai Rp221 miliar lebih, dengan target penyelesaiannya pada akhir Desember 2022. Realisasinya hingga saat ini rata-rata sudah 95 persen. Proyek yang didanai melalui APBD Bali diantaranya untuk pembangunan parkir di kawasan Manik Mas dengan kapasitas 1.268 sepeda motor dan 77 mobil. Selain itu untuk penataan proyek Margi Agung, pembangunan gedung audio visual, pembangunan kios, toilet, gedung SD, puskesmas, gedung MDA Besakih, gedung Lembaga Perkreditan Desa dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan sejumlah fasilitas publik yang dibangun sudah ada yang diserahterimakan pada masyarakat. Sementara itu, dana APBN senilai Rp370 miliar lebih digunakan untuk pembangunan area parkir bertingkat yang dapat menampung ribuan kendaraan roda empat dan ratusan bus, serta sejumlah kios di kawasan Bencingah. Target penyelesaiannya pada Maret 2023. "Sedangkan untuk pembebasan lahan, anggarannya yang semula Rp170 miliar sekarang ditambah lagi Rp60 miliar sehingga menjadi Rp230 miliar," ucapnya. Nusakti mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih tersebut akan mencapai lebih dari Rp1 triliun. "Hal ini karena ada yang harus dilengkapi lagi. Ke depan akan dilengkapi pula dengan sistem pengelolaan air minum dan sistem pengelolaan limbah termasuk drainase untuk mendukung kawasan ini," ujarnya. Dalam proyek itu juga dibangun gedung "ticketing" atau penjualan tiket bagi wisatawan sehingga wisatawan yang mengunjungi Pura Besakih akan masuk lebih dulu lewat gedung tersebut. Sementara itu nantinya untuk pengelolaan kawasan tersebut, tambah Nusakti, Gubernur Bali sudah merancang untuk membuat peraturan gubernur terkait penyusunan badan pengelola yang akan diisi oleh tenaga-tenaga profesional. "Saya sangat apresiasi masyarakat yang betul-betul mendukung program ini sehingga mekanisme proses pembebasan lahannya lancar dan pembangunan juga lancar," katanya bersama Kelompok Ahli Gubernur Bali Bidang Infrastruktur Putu Rasmawan dan tim. Disela-sela meninjau proyek, Mangku Pastika bersama rombongan juga melakukan persembahyangan di Pura Basukian dan Pura Penataran Agung Besakih. Sumber: Antara (https://www.antaranews.com/berita/3307063/pastika-penataan-kawasan-pura-besakih-beri-kebanggaan-masyarakat-bali)

Sejumlah warga Buleleng dan Tabanan mengaku sebagai korban penipuan dari LPK Kaori Academy Center KAC menyampaikan aspirasi ke Beliau Senator RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. selaku Komite I DPD RI. Sejumlah masalah disampaikan diantaranya: 1) Biaya Rp 10 juta yg ternyata bukan biaya keberangkatan ke UK tp biaya latihan kerja LPK 2) Biaya percepatan ke Australia 3) Oknum Staf KAC yg memfasilitasi Ijazah Kejar Paket C dgn biaya Rp 3 Juta tanpa sekolah 4) Oknum Staf KAC diduga menggadaikan sertifikat milik keluarga peserta kursus 5) Dugaan pungli Paspor dilakukan oleh agen / staf Kantor Imigrasi Singaraja @singaraja_imigrasi dan 6) Beberapa pelapor mengaku sdh menandatangi form dari Koperasi dgn tawaran Kredit 75 - 125 Juta yg nantinya dicicil jika berangkat kerja dan dianggap sebagai pinjaman. Kasus ini bergulir, dan Sesuai Keputusan Rapat DPD RI Komite I dgn Disnaker Bali, BP2MI @bp3mi_bali dan Disnaker Gianyar telah memutuskan apa yg dilakukan KAC adalah "un-procedural". Gelombang laporan akan hadir kembali ke DPD RI AWK. 7) Selanjutnya jika tidak ada penyelesaian secara mediasi baik yang kursus dll, maka pilihan pelaporan ke POLRI akan jadi pilihan. 8) Semua dikawal AWK ( Dibuka Posko Pengaduan terkait LPK KAORI di Kantor DPD RI Jl Cok Agung Tresna Renon Denpasar ) Sumber: Instagram Pribadi Arya Wedakarna (https://www.instagram.com/aryawedakarna/)

Denpasar (ANTARA) - Anggota DPD RI Made Mangku Pastika berpandangan perlu ada sistem yang mampu mengorkestrasi untuk menghimpun kekuatan yang ada di pemerintah, dunia usaha atau industri dan kampus agar menggeliatkan minat generasi milenial mencintai pertanian. "Sekarang ini usia petani kita rata-rata di atas 50 tahun, sedangkan generasi muda kita masih enggan bertani," kata Pastika dalam kunjungan kerjanya pada peluncuran Produk Program Matching Fund (dana pendamping) 2022 di Agro Learning Center, Denpasar, Selasa. Oleh karena itu, Pastika mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa Denpasar dengan Yayasan Tamiang Bali Mandiri tersebut dalam program dana pendamping 2022. Menurut dia, agar generasi muda bisa tertarik pada sektor pertanian, salah satu caranya bisa ditempuh melalui jalur pendidikan. Namun, sektor pendidikan juga harus didukung oleh pemerintah dan dunia usaha. Program dana pendamping dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut, dengan mengambil lokus di Kebun Agro Learning Center (ALC) dinilai sebagai salah satu upaya mengintegrasikan kepentingan kampus dengan dunia usaha. "Saya senang, saya mau sampaikan contoh ini ke Bapak Nadiem Makarim (Mendibudristek)," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu. Pihaknya berharap sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Bali pada 2023 dapat memperoleh pendanaan yang lebih besar dari Kemendikbudristek. Selain itu, sistem pertanian terintegrasi di daerah perkotaan yang telah dipraktikkan di ALC tersebut, juga menjadi bukti bahwa pihaknya sudah berbuat untuk ibu pertiwi dan menarik minat generasi muda pada pertanian. "Saat masih menjadi Gubernur Bali, saya sudah mengembangkan Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi) yang telah terbentuk sebanyak 800 unit di berbagai kabupaten di Bali," ujar anggota Komite 4 DPD RI itu. Sementara itu, Ketua Panitia Program Matching Fund 2022, Ir I Made Kawan MP mengatakan program yang dilaksanakan itu terkait dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Program yang berlangsung selama satu semester itu melibatkan 12 dosen dan 12 mahasiswa dari empat program studi di Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Melalui program tersebut, pihaknya ingin menunjukkan sektor pertanian adalah bidang yang sangat menjanjikan untuk saat ini dan ke depan. Ada empat kegiatan yang diintegrasikan melalui dana pendamping, yaitu dari Agroteknologi berupa penanaman sayuran, kemudian kegiatan Perikanan berupa budi daya ikan nila dan udang galah. Selanjutnya Peternakan dengan komoditas ayam kampung super dan terakhir adalah Ilmu Teknologi Pangan (ITP) dengan pengolahan hasil dari tiga kegiatan tersebut, tentunya tanpa limbah yang terbuang sedikit pun. Rektor Universitas Warmadewa, Prof dr Dewa Putu Widjana mengatakan melalui program kolaborasi tersebut, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman yang berharga dalam meningkatkan kompetensi, yang nantinya dibutuhkan dunia usaha dan industri. "Universitas Warmadewa untuk tahun ini memperoleh enam proyek dana pendamping dengan nilai sekitar Rp4 miliar. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat," ucapnya. Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana yang membuka kegiatan tersebut berpandangan keberhasilan sektor pertanian tidak lepas dari peran SDM profesional yang kompeten di bidangnya. "Mulai dari para pelaku utama, yaitu petani hingga pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian dari hulu hingga hilir. Integrasi pertanian yang telah dikembangkan di ALC ini dapat menjadi contoh untuk pengembangan tanah-tanah kosong yang ada di Denpasar," ucapnya. Pertanian juga merupakan sektor yang mampu bertahan saat pandemi COVID-19. Di saat sebagian besar sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif, sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif. Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri Nyoman Baskara menambahkan dengan kehadiran Agro Learning Center itu, pihaknya ingin menjadi bagian kecil dari proses transformasi para petani untuk menjadi sejahtera. "Tentunya dengan upaya yang dilakukan bersama-sama. Kami berharap bisa menjadi hub lahirnya pertanian perkotaan di Kota Denpasar dan bertemunya para pemangku kepentingan," ujarnya. Pertanian, jika dikemas dengan cara-cara yang asyik diyakini akan ada keterpanggilan dan animo dari para generasi milenial. Sumber:[ Antara News](https://www.antaranews.com/berita/3259365/pastika-perlu-orkestrasi-geliatkan-minat-milenial-bali-pada-pertanian)

Jakarta - Tutup Tahun 2022, DPD RI menggelar sidang paripurna penutupan dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin sidang paripurna memberikan apresiasi atas kinerja seluruh alat kelengkapan DPD RI pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 atas produk-produk lembaga yang dihasilkan sebagai wujud perjuangan keberpihakan DPD RI kepada masyarakat daerah. "Menutup tahun 2022 ini, diharapkan anggota DPD RI dapat memaksimalkan waktu dan kegiatan menyerap menghimpun aspirasi masyarakat daerah, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan di daerah agar Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," ujar Nono Sampono saat memimpin sidang tersebut didampingi Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Jumat (9/12/22). Mengawali laporan sidang, Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Hussein melaporkan Komite I telah melakukan rangkaian kegiatan sebagai penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, Komite I DPD RI juga telah melakukan pembahasan terkait isu- isu strategis kedaerahan dan nasional lainnya. "Kami meminta pengesahan RUU tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi Keputusan DPD RI," tukas Darmansyah. Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin melaporkan bahwa Komite II DPD RI telah melaksanakan penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Komite II DPD RI telah melaksanakan kunjungan kerja untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon pada tanggal 13 sampai dengan 15 November 2022. "Masa reses ini, Komite II akan melakukan pengawasan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan," ungkap Anggota DPD RI dari Lampung tersebut. Sementara itu, Komite IV DPD RI melaporkan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022 yang difokuskan pada penyaluran dana desa tahun 2022, Pertimbangan DPD RI atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 BPK RI, serta rekomendasi Komite IV DPD RI atas hasil pembahasan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 BPK RI yang terdapat indikasi kerugian negara. "Terhadap temuan penyaluran dana desa, Komite IV DPD RI mendesak pemerintah menetapkan otonomi dana desa, tidak membebankan program pusat ke dana desa, dan mendesak pemerintah mengedukasi secara berkelanjutan mengenai pengelolaan dana desa kepada aparatur desa," kata Ketua Komite IV DPD RI Elviana. Ketua Panita Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Dedi Iskandar Batubara melaporkan pada masa sidang ini PPUU telah menyelesaikan Naskah Kajian Program-Program Legislasi Nasional DPD RI, usul RUU Prolegnas Prioritas tahun 2023 dan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, serta penyusunan RUU Tahun 2023. "Melalui sidang ini PPUU meminta pengesahan Naskah Kajian Program-Program Legislasi Nasional DPD RI," singkatnya. Sedangkan, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus BAN Liow memberikan laporan hasil pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup. "BULD pada masa sidang ini sangat intens melakukan kajian dan analisis terkait pelaksanaan kinerja perda terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan linkungan hidup," ungkap Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara tersebut. Sementara itu berturut alat kelengkapan lainnya yang tidak mengambil keputusan adalah Komite III DPD RI, Badan Kehormatan (BK), Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP. Sumber:[ Facebook Official DPD RI](https://www.facebook.com/100064892161792/posts/pfbid02gQwSXaW6hKg6w44UrLopQpEw4rciAnMNf8VKBUpLFS3cAjMXtYFRwnN3EEL3Bshml/?mibextid=cr9u03)

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023. Rata-rata UMK tersebut mengalami kenaikan. Anggota Komite III DPD RI yang antara lain membidangi ketenagakerjaan, AA Gde Agung mengimbau agar pengusaha menerima penetapan tersebut. Sebab, tidak sepenuhnya usulan kenaikan UMK dipenuhi. Salah satunya UMK Kota Denpasar yang diusulkan Rp3.027.160. Namun, disahkan menjadi Rp2.994.646. Selain itu, pertimbangan penetapan UMK juga dilihat dari inflasi. Inflasi di Bali 6,84 persen. "Untuk itu, saya mengimbau supaya pengusaha memahami peningkatan UMK. Peningkatan UMK sesuai dengan inflasi," ujar Gde Agung, Rabu (7/12). Inflasi mempengaruhi harga-harga. Para karyawan pun, membutuhkan kenaikan UMK demi menghidupi keluarga. Dilain pihak, Gde Agung juga meminta karyawan menerima penetapan itu, sehingga tidak menuntut lebih banyak. Apalagi, selalu menyangkut pautkan ke ranah hukum atau mengadukan kepada Dinas Ketenagakerjaan, jika perusahaan tidak mampu memberikan upah sesuai UMK. Melainkan, karyawan dan pengusaha perlu musyawarah agar mereka sama-sama saling pengertian. Bila mereka tidak saling pengertian bisa berdampak luas. Antara lain, perusahaan ditutup dan menyebabkan karyawan tidak dapat bekerja lagi sehingga tak ada penghasilan. "Kalau perusahaan dipaksa tutup, semua rugi. Saya harap, pekerja mengerti kondisi perusahaannya pula. Sementara pengusaha, dalam batas-batas tertentu harus transparan," tegas pria yang juga merupakan Penglingsir Puri Ageng Mengwi ini. Tak kalah penting, lanjut Gde Agung, dengan adanya kenaikan UMK di tahun 2023 mendatang, pemerintah perlu memberikan keringanan atau subsidi kepada pengusaha agar dapat menekan costnya. Keringanan atau subsidi itu, tidak mesti dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk kebijakan. Salah satunya, meringankan biaya listrik agar pemerintah berkontribusi kepada pengusaha yang saat ini masih terdampak pandemi Covid-19. Adanya kontribusi dari pemerintah, diharapkan pengusaha bisa survive dan membantu pertumbuhan ekonomi. Penetapan UMK Provinsi Bali sendiri menghasilkan UMK Kabupaten Badung tertinggi dan Kabupaten Bangli terkecil. Mengenai hal tersebut, Gde Agung menyatakan, hal itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing sehingga mempengaruhi pendapatan per kapitanya. Sumber: [Nusa Bali](https://www.nusabali.com/berita/131200/gde-agung-imbau-pengusaha-terima-penetapan-umk)

H. Bambang Santoso, MA sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bali melakukan silaturahmi dan Pelantikan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karangasem Periode 2022-2026. Pesan-pesan terbaik disampaikan kepada pengurus DMI tersebut untuk senantiasa mengedepankan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, serta saling menguatkan dengan organisasi keagamaan lainnya. Segala hal yang memperkuat dan memperkokoh keumatan, harus dikapitalisasi secara maksimal untuk mewujudkan organisasi yang memberikan banyak kebaikan kepada masyarakat H. Bambang Santoso, MA berharap kepada para pengurus untuk terus meneladani Nabi Muhammad SAW terutama dalam hal seni bergaul dan memimpin. Siapa yang menginginkan contoh hidup dari lahir sampai menjemput kematian, cukuplah Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh hidup kita semua. Sekiranya pemimpin itu berlaku kasar dan keras hati pastilah ditinggal pergi oleh pengikutnya. Pengurus Dewan Masjid Indonesia harus mampu menggerakkan jamaahnya berbasis kelembutan dan keteladanan dalam memajukan dan mensejahterakan kehidupan jamaahnya. Ketika sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan teman baik sudah terpenuhi, maka selanjutnya hidup ini hanya mengharap ridho Allah, menjadi manusia yang pandai bersyukur dan bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya. Sumber: [Instagram Pribadi H. Bambang](https://www.instagram.com/p/ClXwbo3rgpH/)

Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senator RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. di Kaori Akademi Center, didampingi Ketua BP3MI Bali, Disnaker Bali, Disnaker Gianyar juga turut dihadiri oleh Pimpinan Kaori dan Pejabat PT Alzubara. Kesimpulan dari rapat tersebut adalah 1) LPK Kaori hanyalah lembaga pendidikan bahasa Inggris, bukan penyalur CPMI. Sesuai UU tidak boleh LPK apapun melakukan promosi dan perekrutan CPMI 2) Kaori bekerjasama dengan PT Alzubara dan info dari BP3MI Bali bahwa PT Alzubara saat ini status SIP masih "dievaluasi" 3) Dari seluruh kampus Kaori diseluruh Bali, per 1 Desember 2022 hanya kampus Lovina yg memiliki IZIN, sedangkan kampus yang lain BELUM BERIZIN dan sedang dalam proses. Artinya seluruh kegiatan kampus diluar Lovina dianggap ILEGAL . KAC diminta segera melengkapi perizinan 4) DPD RI, BP3MI, Disnaker bersepakat agar Kaori Center TIDAK LAGI adakan promosi, merekrut CPMI dgn tawaran ke LN dengan alasan terkait UU 5) Sertifikat LPK yg dikeluarkan bagi peserta LPK yg sdh lulus harus DITARIK dan diganti dengan Standar Sertifikat dari Disnaker 6) Ada 191 paspor peserta kursus yg saat ini disimpan oleh KAC, dan Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. minta agar semua paspor masyarakat dikembalikan ke pemilik paspor sesuai UU 7) 7) Terkait Working Holiday Visa (WHV) di Australia, BP3MI dan Dinas menjelaskan WHV program "mandiri" yg bisa dilakulan oleh setiap WNI dan bukan lewat LPK. Jadi promosi WHV oleh LPK adalah melanggar aturan 8) Dari laporan KAC ada 1246 mahasiswa yang sudah mendaftar dengan rata-rata biaya Rp 10 juta rupiah/orang. Dijelaskan bahwa itu Biaya Pelatihan saja, bukan keberangkatan. Bagi siswa yg sama sekali belum dapat pelatihan kursus maka bisa meminta biaya kembali (ada kasus yg sdh tuntas sdh dikembalikan uangnya), tetapi bagi yg sudah pernah ikut pelatihan maka uang itu TIDAK BISA KEMBALI 9) Rekomendasi bahwa Disnaker akan keluarkan TEGURAN/ PERINGATAN/ BINAAN terkait dengan beberapa kegiatan "*unprosesural*" terkait ini. Bagi masyarakat yg ingin mendapat solusi bisa menghubungi Disnaker Bali, BP3MI dan Senator RI Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. di Kantor DPD RI Provinsi Bali. Repost: [Instagram Pribadi Arya Wedakarna](https://www.instagram.com/p/ClqAuNry8eh/)

Kemajuan pertanian Thailand hingga berhasil mendapat julukan *the kitchen of the world atau dapur dunia* menjadi sorotan utama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Senat Kerajaan Thailand Prof. Pornpetch Wichitcholchai. Dalam pertemuan itu, LaNyalla yang didampingi Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman, dan sejumlah anggota DPD RI menanyakan langsung kebijakan apa saja yang dilakukan negeri Gajah Putih itu untuk percepatan kemajuan pertanian dan perkebunan mereka. “Terutama bagaimana Thailand menjaga lahan pertanian untuk tidak mengalami alih fungsi lahan untuk kebutuhan perumahan atau kawasan industri?,” tanya LaNyalla yang diterima di ruang pertemuan Gedung Senat Kerajaan Thailand di kawasan Dusit, Bangkok, Senin (28/11/2022). Atas pertanyaan itu, Ketua Senat Thailand mengungkapkan, sektor pertanian Thailand adalah sektor prioritas yang langsung ditetapkan oleh Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. Sehingga pemerintah dan semua aparatur negara di Negeri Gajah Putih bekerja serius untuk sektor ini. “Raja sudah memutuskan agar sektor pertanian harus menjadi unggulan, sekaligus kehidupan petani Thailand harus makmur. Sehingga menjadi sufficiency ekonomi. Karena isu food security di dunia ini menjadi perhatian kami,” ungkap Pornpetch. Ditambahkan Juru Bicara Komite Luar Negeri Pikulkeaw Krairiksh, karena menjadi prioritas raja, maka sektor ini menjadi unggulan yang disupport semua pihak. Sehingga persoalan alih fungsi lahan sangat hati-hati dilakukan. Terutama terhadap lahan produktif dan berpotensi untuk subur. “Kami juga terus mengembangkan pertanian organik dan terobosan untuk menciptakan bibit-bibit yang tahan iklim. Menurut saya Indonesia juga sangat hebat dalam pertanian, karena banyak juga menciptakan terobosan penemuan bibit (benih) baru yang tahan iklim,” tambah Krairiksh. Dalam pertemuan itu sejumlah anggota DPD juga mendiskusikan banyak hal, mulai dari pariwisata, perlindungan tenaga kerja Indonesia di Thailand, hingga isu HAM terkait muslim suku Rohingya di Myanmar yang menjadi perhatian bersama kedua negara. **Anggota DPD RI asal Bali, Bambang Santoso juga sempat menanyakan ihkwal legalisasi opium dan mariyuna di Thailand, terkait dampak positif dan negatifnya. Atas pertanyaan tersebut, Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri, Prof. Kanchanaratt Leevirojana menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan arahan dari Raja Thailand, dengan memperhatikan tujuan dasarnya, yaitu melakukan konversi ke tanaman yang bernilai ekonomis. ** Di akhir pertemuan, LaNyalla menitip pesan kepada Ketua Senat Thailand, agar mempromosikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata religi bagi umat Budha, khususnya kepada generasi muda Thailand, agar datang ke Indonesia. LaNyalla hadir ke Bangkok ditemani sejumlah anggota DPD RI, yakni, Ria Mayang Sari, Adilla Aziz, Aji Mirni Mawarni, Djafar Alkatiri, Hilmy Muhammad, M. J. Wartabone, Habib Ali Alwi, Fachrul Razi, Bustami Zainuddin, Bambang Santoso, Muhammad Nuh, M. Sanusi dan Andi M. Ihsan. Sementara dari jajaran Senat Kerajaan Thailand, turut mendampingi Ketua Senat Thailand, hadir Wakil Ketua Komite Luar Negeri Prof. Kanchanarat Siwiroj, Pikulkeaw Krairiksh (Juru Bicara Komite Luar Negeri), Prof. Kanchanaratt Leevirojana (Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri), Jenderal Teeradej Meepien (Kepala Penasehat Komite Luar Negeri), Wilaicuk Arinthamapong (Wakil Sekretaris Komite Anti Korupsi dan Good Governance) serta Napaporn Jaisujja (Sekjen Senat Thailand) Sumber: [Suara Merdeka Jakarta ](https://jakarta.suaramerdeka.com/internasional/pr-1345847904/senat-meeting-bersama-indonesia-thailand-ungkap-rahasia-kenapa-pertaniannya-bisa-maju)