DENPASAR - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mendorong mahasiswa di Provinsi Bali agar aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Menurut Pastika, mahasiswa sebaiknya tidak hanya berpatokan pada ilmu yang didapat di lingkungan kampus. "Mahasiswa pertanian misalnya, jangan hanya mengandalkan di kampus belajar teori saja. Anda bisa menemui tokoh-tokoh yang ahli teknologi pertanian," kata Pastika saat melakukan reses di Agro Learning Center, Denpasar dengan para mahasiswa dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana (27/7). Mantan Gubernur Bali ini mengatakan sering kali mahasiswa ketika menempuh pendidikan tinggi hanya berfokus ingin cepat tamat dan memperoleh nilai tinggi. Para mahasiswa hanya belajar apa yang diajarkan atau didapatkan dari dosen. “Di lapangan masih banyak tokoh-tokoh yang telah menciptakan berbagai inovasi dan melakukan praktik-praktik hebat," ujar mantan Kapolda Bali ini. Mahasiswa juga bisa menimba ilmu dari lembaga terkait, selain belajar dari para tokoh hebat dan melihat langsung ke lapangan. "Mahasiswa dari Agroteknologi contohnya, bisa berkunjung dan belajar dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)," ucapnya. Pastika juga mengingatkan para mahasiswa di Bali hendaknya berani menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik agar bisa mendapat respons dari pemerintah. "Ikut aktif dalam organisasi kemahasiswaan juga penting untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan membangun jejaring," beber anggota Komite 2 DPD itu. Perwakilan mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Agung Surya Saputra, mengatakan telah mengunjungi kelompok tani penerima program Simantri. Agung Surya berharap Simantri bisa eksis lagi karena dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Namun, persoalannya para petani sudah tidak lagi mendapatkan tenaga pendampingan dan bantuan subsidi, sehingga hal itu membuat mereka kebingungan. Agung Surya bersama rekan-rekannya di kampus mengaku saat ini tengah melakukan sejumlah inovasi dalam bidang pertanian, di antaranya mencoba pada tanaman edamame dan jagung. Sumber: https://bali.jpnn.com/bali-terkini/17113/pastika-kritik-mahasiswa-sekarang-fokus-kejar-nilai-jangan-hanya-belajar-teori

Senator DPD RI H. Bambang Santoso, MA melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor OJK Regional VIII Bali Nusra dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terkait Otoritas Jasa Keuangan fokus pada sektor industri keuangan non bank daerah (25/7). Senator H. Bambang Santoso, MA menyoroti perusahan asuransi, karena tidak sedikit masyarakat yang mengadu persoalan kepailitan dan gagal bayar perusahaan asuransi. Yang dinilai menjadi alibi perusahaan untuk tidak membayarkan klaim sudah dalam tahap mengkhawatirkan dan telah menjadi catatan kelam bagi negara dan konsumen. Terjadinya kasus gagal bayar dan tata kelola buruk pada beberapa perusahaan asuransi besar seperti Jiwasraya, ASABRI, Bumiputera, Wanaartha Life, dan Kresna Life. Bahkan, berbagai kasus tersebut masih belum selesai hingga saat ini karena perusahaan-perusahaan tersebut belum tuntas mengembalikan hak-hak polis sebagaimana mestinya. "Banyak nasabah yang merasa tertipu oleh perusahaan asuransi karena maraknya praktik mis-selling dari para agen asuransi. Karena nasabah tersebut tidak memahami konsekuensi pembelian produk unit link dimana produk tersebut merupakan gabungan produk asuransi dan investasi," ujarnya. Banyak agen asuransi yang menjual produk dengan memanfaatkan minimnya literasi keuangan calon nasabah, sehingga banyak nasabah merasa dirugikan karena minimnya info yang diterima sehingga hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi menjadi berkurang. Tidak hanya itu, maraknya usaha pinjaman online ilegal membuat masyarakat resah, Senator H. Bambang Santoso, MA mendorong OJK Regional VIII Bali Nusra terus melakukan pengawasan terhadap lembaga penyedia jasa keuangan terkait izin dan memastikan proses bisnis lembaga yang diawasi oleh OJK berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber: Instagram pribadi [H. Bambang Santoso](https://www.instagram.com/p/CgbnXc2rxf0/?utm_source=ig_web_copy_link)

Senator Anak Agung Gde Agung, Anggota DPD RI Perwakilan Bali dalam kerangka tugas konstitusional melanjutkan melakukan reses pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam menyerap aspirasi tentang pengawasan atas pelaksanaan UU 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Kabupaten Bangli, diterima langsung oleh Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali beserta pejabat di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (22/7). Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung yang duduk di Komite III terkait dengan Kesehatan Jiwa. Beberapa masalah yang disampaikan dari pengelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, diantaranya menangani pasien terlantar yang dinyatakan telah sembuh dari ODGJ, karena tidak ada tempat penampungan sehingga dikembalikan ke RSJ Bali tentu ini menjadi beban pembiayaan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tanpa memiliki alokasi anggaran dalam penanganan masalah tersebut. Selain itupula dipandang penting untuk meninjau kembali sistem pembayaran kepada para dokter spesialis dari pihak BPJS agar sesuai dengan tipe rumah sakit tersebut, karena RSJ Provinsi Bali yang sudah termasuk dalam Rumah Sakit Tipe A namun pembayaran bagi dokter spesialis dari pihak BPJS masih Rumah Sakit Tipe C. Anak Agung Gde Agung yang juga mantan Bupati Badung dua Periode (2005-2010 dan 2010-2015) mengapresiasi berbagai pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sehingga mampu memberikan kepuasan bagi para pasien ODGJ. Pada kesempatan ini pula Senator Anak Agung Gde Agung dalam mengatasi berbagai masalah di RSJ Provinsi Bali akan disampaikan pada rapat dengan Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial untuk mengusulkan dibangunnya Panti Laras sebagai tempat tinggal bagi pasien yang telah dinyatakan sembuh dari ODGJ. Selain itupula terkait permasalahan pembayaran bagi dokter spesialis akan disampaikan pula pada saat rapat dengan BPJS untuk meninjau kembali berbagai permasalahan terkait hal tersebut sehingga tidak merugikan pihak tenaga medis yang ada di RSJ Provinsi Bali. Sumber: [Website resmi Senator Anak Agung Gde Agung](https://aagdeagung.id/berita/kabar-senator/anak-agung-gde-agung-meninjau-secara-langsung-rumah-sakit-jiwa-provinsi-bali-%ef%bf%bc/)

Kunjungan kerja dalam masa reses oleh Bapak Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E, (M.TRU), M.Si di instansi @ombudsmanribali diterima oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti (21/7). Kunjungan kerja tersebut terkait dengan pengawasan kinerja Ombudsman Bali terhadap pelayanan publik di Bali, diantaranya: - Program program yang dilaksanakan Ombudsman Bali terkait dengan gerai pelayanan publik di desa-desa Bali. - Pelaksanaan survey kepatuhan dalam hal ini opini pelayanan publik - Kebijakan regulasi UU Ombudsman terkait dengan usulan penguatan kelembagaan Ombudsman RI - Kepastian status pegawai Ombudsman, catatan dari serap aspirasi tim Bapak Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E, (M.TRU), M.Si terdapat mal administrasi di beberapa daerah - Pencegahan mal administrasi dr Ombudsman RI dengan tindakan corrective - Mengapresiasi kinerja Ombudsman Bali untuk peningkatan SDM dan APBN - Meningkatkan sosialisasi program Ombudsman Bali di media sosial Ombudsman Sumber: tim media Bapak Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E, (M.TRU), M.Si

Senator H. Bambang Santoso, MA sebagai Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang difokuskan pada pengawasan Dana Alokasi Umum (DAU)(21/7). Bertemu dengan Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra beserta jajarannya, menggali informasi terkait perkembangan dan tantangan penyaluran DAU di daerah yang dialokasikan ke berbagai sektor dengan konsep postur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Senator H. Bambang Santoso, MA berharap Provinsi Bali bisa menindak lanjuti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Menteri Keuangan ke sektor prioritas seperti pariwisata dan juga UMKM yang merupakan sektor paling terdampak akibat Covid-19. "Sekalipun penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor pariwisata dan UMKM diklaim berjalan baik, namun pemerintah tetap perlu mengevaluasi dan mengawasi tindak lanjut dalam produktivitasnya." ungkapnya. Beliau juga memberikan perhatian pada teknologi pertanian dan industri kecil karena dinilai harus mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi perkembangan geopolitik terkait terjadinya krisis pangan dan energi. DAU pada tahun 2022 dialokasikan sebesar 28,5 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto atau direncanakan sebesar Rp 378 triliun atau meningkat sebesar 0,06 persen dari realisasi DAU tahun 2021. Dari angka tersebut, proporsi DAU untuk provinsi adalah sebesar 14,1 persen dan untuk kabupaten/kota adalah sebesar 85,9 persen. Realisasi DAU pada 2017-2021 bergerak fluktuatif, meningkat dari 2017- 2019 kemudian menurun tajam pada tahun 2020. Pada tahun 2017 sampai 2019, realisasi DAU meningkat dari Rp 398,58 triliun di tahun 2017 menjadi Rp 420,91 triliun di tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3 persen. Pada masa pandemi Covid-19, realisasi DAU menurun di tahun 2020 dan 2021 sebesar masing-masing 9,34 persen dan 1 persen. Penurunan realisasi DAU pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh kebijakan realokasi. Sumber: Instagram pribadi Bapak H.Bambang (@bambangsantoso.id)

MANGUPURA, NusaBali.com – Anggota Komite III DPD RI, Anak Agung Gde Agung membagikan paket sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, 10 butir telur, dan 1 liter minyak goreng dengan sasaran 38 desa adat wilayah Kecamatan Mengwi. Pembagian sembako yang tiap desa adat dijatah 50 paket ini digelar di Wantilan Pura Taman Ayun, Senin (18/7/2022). “Yang saya berikan hari ini adalah tali kasih kepada saudara-saudara sekalian,” ujar sesepuh Puri Ageng Mengwi itu kepada para perwakilan desa adat. Tanggung jawab pembagian paket sembako yang diserahkan kepada para perwakilan desa adat, diserahkan sepenuhnya kepada para bendesa untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima bantuan tersebut, seperti penyandang disabilitas, lansia yang hidup sebatang kara, dan kondisi lainnya. Menurut I Wayan Metra, Wakil Bendesa Adat Baha, pihaknya akan merapatkan terlebih dahulu dengan para prajuru (pengurus) desa adat sebelum dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan Desa Adat Baha, perwakilan prajuru Desa Adat Gulingan memastikan unsur-unsur desa adat menerima bantuan tersebut. “Kami Desa Adat Gulingan terdiri dari 13 banjar adat, dan semua baga-baga, baga parahyangan, palemahan, dan pawongan, termasuk sabha desa dan kertha desa, kami upayakan mendapat bantuan ini,” jelas I Nyoman Wahyudi Putra selaku perwakilan prajuru Desa Adat Gulingan. Anak Agung Gde Agung menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak akan berhenti di Kecamatan Mengwi saja, ia akan memperluas ke kecamatan lain, sehingga keberadaannya sebagai senator DPD RI perwakilan Provinsi Bali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Tidak berhenti di Mengwi akan ada pola ke kecamatan lain; dulu saya banyak ambil di Buleleng, Jembrana, Karangasem, Bangli, dan Nusa Penida yang paling sulit saya masuk ke sana,” tutur politisi berusia 73 tahun itu yang sempat menjadi Bupati Badung selama dua periode itu. Di kesempatan yang sama, ia pun mengingatkan para pemimpin untuk menjaga kepekaan terhadap kondisi masyarakat di masa yang masih sulit ini, di mana daya beli masyarakat sedang terbatas, terjadinya kelangkaan barang, dan harga-harga naik. “Ini memerlukan kerja keras kita (para pemimpin) untuk menunjukkan empati kita kepada masyarakat,” tegas Anak Agung Gde Agung. Para perwakilan prajuru desa adat yang hadir pun bersyukur atas bantuan yang diterima dalam situasi yang sesuai seperti sekarang ini. “Selaku prajuru di Desa Adat Gulingan, saya sangat berterima kasih karena sudah ada itikad dari DPD RI, Anak Agung Gde Agung, memprakarsai ini di situasi ekonomi yang terpuruk; beliau tetap bisa eksis membantu kami,” kata Wahyudi Putra. Sumber: https://www.nusabali.com/berita/121369/anak-agung-gde-agung-bagikan-1900-paket-sembako-di-38-desa-adat-se-kecamatan-mengwi

Reposted from: (Baliekbis.com),Anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. mendorong warga khususnya usaha kecil untuk memanfaatkan keberadaan Jamkrida Bali Mandara (JBM) dalam memajukan usahanya. “Jamkrida ini dibangun agar bisa membantu usaha kecil yang tidak bankable. Jadi pelaku usaha kecil ini bisa memperoleh kredit yang dijamin oleh Jamkrida,” ujar Mangku Pastika saat kegiatan reses di Jamkrida Bali Mandara, Rabu (20/7). Reses yang mengangkat tema “Peran Jamkrida dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” yang dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja dihadiri langsung Dirut Jamkrida Bali Ketut Widiana Karya dan staf. Menurut Mangku Pastika, potensi ekonomi Bali masih sangat terbuka dan banyak yang bisa dikembangkan. “Tinggal menggarapnya. Namun tantangannya para milenial kita masih bingung, otak (kemampuan) ada, semangat besar dan minat tinggi. Tapi terbentur modal,” ujar Gubernur Bali 2008-2018 ini. Didirikannya Jamkrida Bali Mandara pada tahun 2011 silam adalah untuk mengatasi masalah permodalan yakni pelaku usaha kecil ini harus ada yang menjamin ketika berhubungan dengan akses kredit. Karena itu, harap Mangku Pastika, usaha kecil bisa memanfaatkan Jamkrida Bali Mandara ini. Apalagi gearing ratio baru sekitar 17,97 dari 40 yang dipersyaratkan. Di sisi lain, Mangku Pastika juga berharap pemerintah daerah termasuk kabupaten dan kota untuk menambah penyertaan modal di Jamkrida karena akan berdampak langsung dan sangat menguntungkan bagi masyarakatnya. “Dengan bertambahnya modal berarti kapasitas penjaminan akan lebih besar,” tambah Mangku Pastika. Dirut Jamkrida Bali Widiana Karya kepada Mangku Pastika mengatakan Jamkrida berharap menjadi perusahaan penjaminan yang sehat, kompetitif, terpercaya dan berkembang dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menuju terciptanya struktur perekonomian daerah Bali yang seimbang dan mantap. Hingga saat ini Jamkrida Bali Mandara telah menjalin kerja sama dengan ratusan mitra kerja yang terdiri dari lembaga keuangan baik Bank Umum, BPR, LPD, Koperasi, BUMDes, LPD dll dengan plafon penjaminan senilai Rp 32 triliun untuk 432.205 nasabah yang ada di seluruh Bali. Sedangkan setoran saham tercatat Rp 148,725 miliar dan aset Rp361 miliar lebih. Adapun sektor produktif yang dijamin senilai Rp10 triliun terbanyak di sektor perdagangan mencapai Rp6 triliun. “Ini kebanyakan pedagang kecil yang pinjamannya rata-rata Rp5 juta. Sekarang kita juga ikut dalam penjaminan KUR,” tambahnya. Sumber: http://www.baliekbis.com/reses-dr-mangku-pastika-m-m-dorong-warga-manfaatkan-jamkrida-untuk-pengembangan-usaha/

Reposted from: (Baliekbis.com), Anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Mangku Pastika,M.M. mengaku salut dan gembira melihat banyak anak muda yang serius ikut mengurus sampah. “Dalam undang undang, urusan sampah ini menjadi kewajiban pemerintah. Bahkan bisa di-class action bila pejabat tak urus sampah. Jadi pemerintah harus berterima kasih kepada warga yang sudah turut menangani sampah,” ujar Mangku Pastika saat acara reses, Selasa (19/7) di rumah aspirasi DPD RI Renon Denpasar. Reses yang mengangkat tema “Tantangan menuju swakelola sampah berbasis desa” dipandu Tim Ahli Nyoman Wiratmaja didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Baskara dan menghadirkan sejumlah pengelola bank sampah. Dikatakan Mangku Pastika, pengelolaan sampah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak serta secara ekonomi bisa meningkatkan pendapatan. “Dengan penanganan sampah yang baik, lingkungan jadi bersih dan sehat. Harus diketahui lingkungan yang bersih ini mahal,” tandas mantan Gubernur Bali dua periode ini. Sementara narasumber Bank Sampah Digital Sangkara Made Andi Kurnia Prayoga mengatakan Sangkara yang merupakan startup dalam pengelolaan sampah organik rumah tangga pihaknya bekerja sama dengan BUMDes dan melalui bank sampah untuk sampah an organik. “Sampah ini sebenarnya bisa memberi nilai ekonomi tinggi. Cuma bank sampah kerap tidak berorientasi ke profit (bisnis) sehingga banyak bank sampah yang mati suri,” jelasnya. Kendala lainnya, umumnya bank sampah tak dilengkapi data dan masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal bisnis (sampah) ini perlu kolaborasi. Soal profit, Andi menjelaskan selain dari sampah yang didapat, juga olahannya berupa kompos, kompos bag, briket dll mendatangkan hasil yang besar. Jadi tidak murni hanya mengandalkan dari setoran sampah. Dalam dialog tersebut mengemuka yang menjadi kendala adalah soal pengangkutan. “Kita sudah semangat kumpulkan sampah, tapi tidak diambil-ambil oleh pengepul,” ujar Putu Ratna dan rekannya Ketua BUMDes Nyoman Mariadi dari Tabanan. Peserta juga sepakat untuk berkolaborasi dalam usaha sampah ini sehingga bisa lebih menguntungkan. Sumber: http://www.baliekbis.com/dr-mangku-pastika-m-m-puji-semangat-anak-muda-ikut-tangani-sampah/

Anak Agung Gde Agung selaku Anggota DPD RI Perwakilan Bali diundang sebagai narasumber dalam kegiatan Training Legislative 2022 bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Bali. Kegiatan training ini mengambil topik “Aktualisasi Wawasan Legislatif Bagi One Generation Demi Menciptakan Insan Intelektual yang Kritis, Aspiratif dan Solutif”. Kegiatan ini berlangsung di Audiotorium Politeknik Negeri Bali pada Minggu, 3 Juli 2022, yang dibuka langsung oleh Pembantu Direktur III. Dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang mendalam atas attensi dari Senator Anak Agung Gde Agung ditengah padatnya agenda rapat di Senayan berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi dan sekaligus mengedukasi mahasiswa khususnya pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa tentang fungsi Lembaga legislative sebagai Lembaga negara. Pada kesempata ini pula Ketua Pelaksana kegiatan Training Legislative 2022 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali Bapak Anak Agung Gde Agung atas kesediaanya memberikan pemahaman atau edukasi kepada para mahasiswa dalam memahami lebih dalam peran atau fungsi dari Lembaga legislative sebagai Lembaga negara yang sekaligus bisa dijadikan rujukan dalam miniatur kepengurusan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa di Politeknik Negeri Bali. Anak Agung Gde Agung yang sekaligus sebagai Penglisir Puri Ageng Mengwi menyampaikan bahwa DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu dengan jumlah anggotanya berjumlah 4 orang setiap provinsi. Selain itupula Senator DPD RI Perwakilan Bali Anak Agung Gde Agung yang juga pernah mengenyam pendidikan di Harvard University menekankan fungsi Lembaga legislative khususnya DPD RI diantaranya mengajukan usul, ikut membahas dan memberikan pertimbangan di bidang legislasi (pembahasan rancangan undang-undang), maupun melakukan pengawasan atas pelaksanaan legislasi tertentu, yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Ini berarti fungsi DPD mencakup 3 (tiga) hal yaitu : a)fungsi legislasi, b)fungsi pertimbangan dan c)fungsi pengawasan. Diakhir acara Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung yang juga mantan Bupati Badung dua periode (2005-2010 dan 2010-2015) mengharapkan kepada seluruh peserta dimana melalui edukasi training ini semoga pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa mampu mengimplementasikan tiga peran strategis yaitu, peran legislasi, kontrol dan anggaran serta diharapkan aktivis lembaga legislatif mahasiswa mampu bersinergi dengan baik dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta mampu melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun tepat pada sasaran sehingga dapat menghasilkan output yang mengakomodasi kepentingan mahasiswa. [image]AA Gde Agung/WhatsApp-Image-2022-07-04-at-12.12.59-1-1024x683.jpeg[/image]

Mahyudin Minta Pemerintah Manfaatkan Posisi Sebagai Presidensi G20, Untuk Pulihkan Pariwisata Global dan Indonesia Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin meminta Pemerintah Indonesia memaksimalkan kedudukannya selaku Presidensi G20 di tahun 2022, untuk memulihakan ekonomi dunia melalui sektor pariwisata. Mengingat G20 merupakan forum yang tepat dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. "Forum G20 merepresentasikan 80 persen ekonomi dunia. Maka peran serta negara-negara G20 akan sangat besar dan signifikan baik bagi pemulihan ekonomi global, dan juga Indonesia," katanya, saat membuka Focus Group Discussion (FGD), bertema 'Pemulihan Sektor Pariwisata Global, Melalui Penguatan UMKM dan Komunitas Dalam Kerangka G20' di Denpasar, Bali, Senin (4/7/2022). Potensi pariwisata di Indonesia selama ini sangat besar, bahkan jika digali lagi, menurutnya masih banyak tempat-tempat wisata yang layak dikunjungi wisatawan lokal maupun asing. Apalagi sebagai sumber pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan, sumbangsih sektor pariwisata juga signifikan. "Potensi sumbangan devisa dari sektor pariwisata sangat besar, begitu juga dari sisi membuka lapangan kerja. Bahkan, sektor pariwisata bisa berperan besar bagi pemulihan ekonomi daerah, terutama bagi daerah yang bergantung pada kunjungan wisata seperti Bali," katanya. Senator dari Kalimantan Timur (Kaltim) itu pun akan ikut memperjuangkan masuknya peran sektor pariwisata dalam agenda pemulihan ekonomi global, pada forum-forum pertemuan G20, terutama puncaknya pada pertemuan KTT G20 di Bali nanti. "DPD RI akan mendorong penguatan sektor pariwisata, menjadi strategi bersama negara-negara G20. Kami yakin bahwa strategi itu akan memperkuat pemulihan ekonomi. Terutama negara yang tengah menggali potensi pariwisatanya, termasuk Indonesia," katanya. Di dalam forum itu, Mahyudin juga mendorong penguatan pelaku UMKM dan komunitas sebagai strategi bersama negara-negara G20 dalam meningkatkan kembali sektor pariwisata global. Dalam acara FGD ini Bapak Wakil Ketua DPD RI didampingi pula oleh Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali Bapak Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si. dan Bapak H. Bambang Santoso, S.Pd.I, MA. Selengkapnya: https://www.facebook.com/100064892161792/posts/pfbid014uWMafdBAuRC6XozMicRtKqR6UvpAo1FSNPPTpBgFXhE8Y2SmTok72p2rzt3F4Jl/