Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditas Desa (LPD) Bali bekerja sama dengan Forum Media Peduli LPD, Senin (29/12/2025) menggelar diskusi akhir tahun 2025. Diskusi ini mengambil tema “LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali”. Diskusi akhir tahun 2025 ini dibuka Bupati Gianyar I Made Mahayastra, dan dihadiri Sekda Gianyar, pengelola LPD, pengurus BKS LPD Bali, kabupaten/kota, pengurus MDA kabupaten/kota, serta utusan yowana. Acara ini juga dihadiri pelaku UMKM yang selama ini di-support oleh LPD. Diskusi yang digelar di Kantor BKS LPD Kabupaten Gianyar di bilangan Buruan tersebut menampilkan lima narasumber yang sangat berkompeten. Kelimanya adalah Anggota DPD RI Perwakilan Bali Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra, Kepala BKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan, unsur akademisi Prof. IB Raka Suardana, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Bali yang diwakili salah satu kabidnya, serta CEO PT USSI Group Maman Tirta Rukmana. Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra menyatakan, LPD bukan profit oriented tetapi benefit. Hal itu diungkapkannya saat ditanya terkait tren suku bunga LPD dinilai relatif lebih tinggi dari bank serta lembaga keuangan lainnya. “Masalah tinggi dan tidak tinggi suku bunga di LPD jangan terpengaruh dengan tren jebakan modernisasi. Modernisasi bunganya harus rendah, segala macam dieksplor,” tegasnya. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda di LPD. Yang berbeda itu adalah bagaimana LPD menyampaikan emosional marketing. Contoh suku bunga LPD relatif lebih mahal karena LPD akan membantu penyelenggaraan yadnya di desa, atau membantu ngaben bersama atau metatah masal. “Yang lain, untuk renovasi sanggah, LPD bisa memberikan pinjaman tanpa bunga. Kalau di bank-bank kapitalis takkan bisa seperti itu. Emosional marketing menggunakan rasa dan kepercayaan atau trust. Sekali lagi, LPD bukan profit oriented tetapi benefit,” ungkapnya. Ditanya kebutuhan mendesak LPD saat ini, mantan Walikota Denpasar tersebut mengungkapkan, dalam jangka pendek LPD perlu introspeksi atau mulat sarira dan mengetahui identitasnya dulu. Tapi semua pengalaman yang ada harus ada solusi ke depan. “Istilahnya tidak bisa begitu dia mengetahui langsung berubah kan tidak bisa seperti itu,” katanya. Yang pertama, siapa sih LPD, kapitalis apa bukan. Itu yang paling mendesak, tetapi ada ruang untuk mengubah perda, tepatnya merevisi. “Jangankan perda, saya lihat undang-undang pariwisata yang baru, ada transformasi dari industri ke ekosistem, fokus kepada manusia dan budayanya. Ini menunjukkan ada modal budaya yang ditonjolkan. Spesifik dan dikomersialkan sehingga ini peluang juga bagi kita semua. Itu sebenarnya yang paling mendesak karena membangun dari karakteristik murni,” tegasnya. Sumber: https://www.baliviralnews.com/tampil-di-diskusi-akhir-tahun-rai-mantra-lpd-bukan-profit-oriented-tetapi-tonjolkan-benefit/

Anggota MPR DPD RI B-67 Dapil Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dengan SMK Teknologi Nasional (Teknas) Denpasar, pada Jumat (12/12/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Menyiapkan Lulusan SMK yang Siap Kerja, Berkarakter, dan Berwawasan Kebangsaan – Penguatan Link and Match Dunia Kerja dalam Kerangka Empat Pilar Kebangsaan”. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah dalam membekali siswa tidak hanya dengan keterampilan teknis, tetapi juga karakter dan nilai kebangsaan. Dalam pemaparannya, Ni Luh Djelantik menekankan pentingnya pendekatan dari hati dalam membangun rasa empati dan kasih sayang antarsesama. Menurutnya, selain ilmu dan praktik yang diperoleh di sekolah, siswa juga membutuhkan sentuhan empati untuk membentuk pribadi yang utuh. “Kehadiran kami di SMK Teknologi Nasional Denpasar adalah untuk melengkapi dari apa yang sudah diberikan di sekolah. Bahwa asik banget kalau kita saling menyayangi, mencintai sesama dan menanamkan prinsip Tri Hita Karana karena kita di Bali,” jelasnya. Ia menambahkan, pendidikan tidak semata-mata soal teori. Dalam proses menuju kelulusan, siswa perlu menumbuhkan budi pekerti, akal sehat, dan rasa empati. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, akan menjadi bekal penting ketika siswa memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Kepala SMK Teknologi Nasional Denpasar, Dr. Ni Wayan Parwati Asih, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kehadiran Anggota DPD RI tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi warga sekolah. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini dinilai sejalan dengan visi sekolah dalam mempersiapkan siswa yang memiliki keseimbangan antara soft skill, hard skill, dan karakter. “Sebenarnya karakter itu kan dari proses juga. Ketika kita menerapkan hal-hal positif tentu akan mungkin. Jadi, ketika kita memiliki pengetahuan yang baik, skill yang baik juga harus diimbangi dengan karakter yang baik,” ujar, Agek, sapaan akrabnya. Agek menambahkan, peluang kerja di dunia industri sangat terbuka bagi lulusan SMK jika kompetensi terus diperkuat. Karena itu, SMK Teknologi Nasional Denpasar secara konsisten menggencarkan program penguatan link and match dengan industri. Saat ini, SMK Teknologi Nasional Denpasar memiliki program GEMA TEKNAS, yakni kolaborasi antara guru sekolah dan mitra industri dalam proses pembelajaran. Melalui program ini, praktisi industri hadir secara rutin untuk mengajar dan berbagi pengalaman langsung kepada siswa. “SMK Teknas sebetulnya salah satu sekolah sasaran untuk penerima pelatihan pembelajaran mendalam. Kenapa saya memilih GEMA TEKNAS, karena memang kita di SMK harus benar-benar menyiapkan lulusan yang kompetitif, berkarakter dan sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya. Ia menambahkan, guru industri atau praktisi datang setiap dua bulan ke SMK Teknas. Pada jeda waktu tersebut, pembelajaran dilanjutkan oleh guru produktif sekolah dengan pendekatan berbasis industri dan proyek nyata. “Dengan pola ini, kami berharap lulusan SMK Teknologi Nasional Denpasar benar-benar siap kerja, berkarakter kuat, dan mampu menjawab kebutuhan dunia industri,” pungkasnya. Baiq Sumber : https://balinusra.com/ni-luh-djelantik-tekankan-karakter-dan-empati-dalam-sosialisasi-empat-pilar-di-smk-teknas-denpasar/

Kekhawatiran pemerintah daerah di Bali terhadap rencana penutupan TPA Suwung pada 23 Desember 2025 akhirnya mendapat perhatian pemerintah pusat. Senator asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, membawa langsung aspirasi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Bali dalam Rapat Kerja DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (11/12/25). Dalam unggahanya pada akun resmi IG aryawedakarya, AWK menegaskan bahwa penutupan TPA tidak boleh dilakukan sebelum fasilitas insinerator Danantara berfungsi penuh. Ia mengingatkan dampak serius yang akan muncul apabila penutupan dipaksakan. “Kita sudah usulkan kepada pemerintah pusat untuk dapat menunda penutupan TPA Suwung tanggal 23 Desember sampai dengan insinerator yang disediakan oleh Danantaran ini tersedia karena jika tidak, maka Bali akan mengalami tsunami sampah. Kita bantu gubernur, kita bantu wali kota dan Denpasar dan juga Bupati Badung,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah pusat memberikan sinyal positif atas usulan tersebut. “Tadi sepertinya sudah ada respon bagus dan terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri sudah memberikan suatu arahan bahwa agar keputusan dari pusat tanggal 23 Desember, Niki, bisa ditunda,” kata AWK. Selain isu TPA, AWK juga menyampaikan aspirasi sektor pariwisata terkait pembatasan kegiatan kementerian dan lembaga di Bali. Ia menilai kebijakan itu menghambat pemulihan ekonomi daerah. “Kita berharap di 2026 ini, instruksi Presiden tentang efisiensi ini dapat dicabut, khususnya terkait dengan masalah bagaimana agar hotel-hotel, ballroom-ballroom, catering, restoran, pusat oleh-oleh, transportasi Bali juga hidup kembali,” jelasnya. AWK juga menyinggung percepatan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi yang disebut sudah mendapatkan respons positif dari pemerintah pusat. Langkah ini dinilai strategis untuk pemerataan dan konektivitas ekonomi Bali. Tak hanya itu, ia turut mendorong keadilan dalam transfer keuangan daerah. “Kami usahakan dengan Menteri Keuangan agar sebuah kabupaten mendapatkan pejatah yang sama dan juga mendapatkan keadilan,” tegasnya seraya menyebutkan rapat tersebut menurut AWK berjalan produktif dan membawa harapan baru bagi Bali. Sumber : https://warnaberita.com/2025/12/11/penundaan-tpa-suwung-arya-wedakarna-peringatkan-tsunami-sampah/

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Bali, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., menegaskan komitmennya menjadikan DPD RI sebagai instrumen perjuangan nyata bagi kepentingan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan laporan singkat kinerja Tahun Sidang 2024–2025 di Denpasar, Sabtu (27/12/2025). Sebagai peraih suara tertinggi di Bali pada Pemilu DPD RI, Rai Mantra menyatakan tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan pemberian pertimbangan terhadap kebijakan nasional. Ia menyoroti sejumlah isu strategis yang terus diperjuangkannya di tingkat nasional, mulai dari pelestarian budaya, penguatan pariwisata berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, ketenagakerjaan, hingga kesejahteraan sosial. Menurutnya, kepentingan Bali harus diperjuangkan melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada kearifan lokal. Sebagai anggota Komite III DPD RI, Rai Mantra aktif mendorong kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat Bali. Di sektor pendidikan dan keagamaan, ia berperan dalam percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Hindu yang berhasil meluluskan lebih dari seribu guru pada 2025. Ia juga mendorong penguatan Widyalaya melalui pembentukan regulasi di tingkat daerah. Di sektor pariwisata, Rai Mantra mengangkat persoalan serius seperti overtourism, maraknya akomodasi ilegal, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Advokasi tersebut turut berkontribusi pada terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang penataan akomodasi ilegal. Ia menegaskan, modal budaya Bali harus diakui sebagai kekuatan utama pariwisata yang bersifat tak berwujud namun bernilai strategis. Perhatian serius juga diarahkan pada sektor kesehatan, khususnya tingginya angka bunuh diri di Bali. Rai Mantra mendorong pembentukan ekosistem pencegahan melalui seminar, edukasi publik, dan koordinasi lintas lembaga. Sementara di bidang ketenagakerjaan, ia aktif memperjuangkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, termasuk memfasilitasi pemulangan PMI bermasalah dan korban kecelakaan kerja di luar negeri. Selain advokasi kebijakan, Rai Mantra juga merealisasikan program-program konkret, seperti penyaluran ribuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah, penyelenggaraan seminar nasional, festival budaya, serta kegiatan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kebudayaan masyarakat. Ia menegaskan keterbatasan kewenangan DPD RI tidak menjadi alasan untuk bersikap pasif. Konsistensi untuk terus berkontribusi diwujudkan melalui semangat “Be Part of Solution, Not Part of Problem.” “DPD RI harus tetap hadir, relevan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah melalui gagasan dan kebijakan yang konstruktif,” tegasnya. Laporan kinerja tersebut diharapkan menjadi refleksi bersama sekaligus pijakan memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional, sejalan dengan semangat membangun Indonesia dari daerah. Sumber: https://wartabalionline.com/2025/12/27/rai-mantra-suarakan-persoalan-bali-dorong-kebijakan-nasioan-berpihak-daerah/

SEKRETARIAT Jenderal DPD RI menggelar acara pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun dengan mengusung tema “Bakti Tanpa Akhir, Jejak yang Menguatkan”. Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (22/12/2025), sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para pegawai kepada institusi. Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah memasuki masa purna tugas, alih tugas, dan pensiun atas kontribusi besar yang telah diberikan. Menurutnya, para pegawai tersebut menjadi penopang utama organisasi dalam membantu serta mendorong Setjen DPD RI untuk terus melangkah maju. “Pengalaman dan rekam jejak bapak-bapak akan menjadi bagian dari catatan sejarah dan perjuangan Setjen DPD RI,” ucap Iqbal. Pada kesempatan tersebut, Iqbal melepas sejumlah pegawai yang memasuki masa pensiun, yakni Analis Kebijakan Ahli Utama Reydonnyzar Moenek dan Adam Bachtiar, serta Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Andi Erham. Selain itu, Iqbal juga melepas Rahman Hadi yang menjalani alih tugas dari Analis Legislatif Ahli Utama Setjen DPD RI untuk mengemban amanah baru sebagai Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara. Iqbal menekankan pentingnya menjaga ikatan persaudaraan meskipun para pegawai telah menyelesaikan masa tugasnya di lingkungan Setjen DPD RI. Menurutnya, kebersamaan yang telah terjalin harus terus dirawat sebagai bagian dari keluarga besar Setjen DPD RI. “Pangkat boleh dilepas, jabatan boleh ditinggalkan. Namun, persaudaraan dalam keluarga besar Setjen DPD RI harus tetap kita rawat dan hidupkan,” tambah Iqbal. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat pengabdian dan kebersamaan yang telah dibangun dapat terus menginspirasi bagi seluruh pegawai, sekaligus mempererat silaturahmi lintas generasi di lingkungan Setjen DPD RI. Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/843273/jejak-pengabdian-tak-terlupakan-setjen-dpd-ri-lepas-pegawai-purna-tugas-alih-tugas-dan-pensiun

Pariwisata Bali, selama ini dikenal dengan keindahan alam dan budayanya yang menjadi daya tarik. Menjaga alam dan budaya agar tetap lestari, tentu harus pula menjaga pelaku budaya yakni masyarakatnya. Terutama yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Seperti halnya polemik yang tengah terjadi di Jatiluwih, Tabanan. Budaya pertanian yang terjaga hingga kini merupakan bagian dari budaya masyarakatnya. Namun pembangunan yang terjadi juga tentu menjadi perhatian. Kahwatir akan alam dan budaya tersebut semakin tergerus. Disisi lain masyarakat setempat juga membutuhkan nilai yang bisa menjaga kelangsungan hidup hingga anak cucu kelak yang tidak hanya bisa didapatkan dari bertani. Anggota DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra saat diwawancarai, Minggu (14/12) menegaskan, pentingnya pengakuan dan penguatan modal budaya yang dimiliki masyarakat lokal di destinasi wisata berbasis warisan budaya seperti Jatiluwih, Bali. Menurutnya, keberlanjutan pariwisata budaya tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik langsung aset budaya tersebut. “Kalau kita bicara pariwisata budaya, sebenarnya itu juga menyangkut tenaga kerja dan pelaku pariwisata. Dari awal saya menyinggung soal culture capital atau modal budaya,” ujarnya. Rai Mantra menilai, selama ini terjadi perkawinan antara modal budaya dan ekonomi, namun belum sepenuhnya memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat lokal. Modal budaya berupa nilai, norma, pengetahuan, serta sistem pertanian tradisional seperti subak di Jatiluwih merupakan aset yang dimiliki oleh komunitas petani. “Artinya nilai, norma, pengetahuan yang mereka miliki di sana itu adalah aset mereka,” katanya. Jatiluwih sendiri telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Namun, menurutnya, status tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh skema kebijakan yang adil bagi masyarakat. Ia menyoroti paradigma baru dalam undang-undang yang memandang aset budaya sebagai kepemilikan komunitas, di mana masyarakat seharusnya memiliki saham atas aktivitas pariwisata yang berkembang di wilayahnya. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya stimulus yang lebih konkret agar masyarakat dapat terus menjaga warisan budaya tanpa terdorong oleh tekanan ekonomi yang berujung pada maraknya pembangunan. Stimulus yang dimaksud tidak hanya bersifat moneter, tetapi juga dapat berupa kebijakan bebas pajak, subsidi pertanian, bantuan bibit padi, pengelolaan sawah, hingga insentif bagi tenaga kerja lokal. Selain itu, ia juga menilai penting adanya dukungan pendidikan. “Mungkin bisa diberikan beasiswa untuk anak-anak atau keluarga di sana, karena mereka menjaga heritage atau warisan budaya,” ucapnya. Ia mencontohkan, praktik di beberapa negara lain, di mana pemerintah membeli atau menyewa aset budaya dari masyarakat untuk menjamin kelestariannya. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut dapat digantikan dengan berbagai bentuk stimulus sebagai jalan tengah. “Yang ini kita anggap kita sewa, menggantikan dengan stimulus. Jadi kita cari jalan tengahnya,” katanya. Terkait berbagai persoalan perizinan dan pelanggaran yang terjadi di kawasan warisan budaya, Ida Bagus Rai menilai penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan yuridis. Dia juga tidak menampik bahwa ada kekahwatiran akan pembangunan yang marak kedepannya sehingga perlu aturan untuk ditertibkan. Ia juga menekankan bahwa perubahan paradigma dalam pengelolaan pariwisata budaya merupakan keniscayaan. Revisi kebijakan diperlukan agar aset budaya masyarakat benar-benar diakui sebagai komponen penting yang menunjang keberlangsungan pariwisata itu sendiri. Dengan pendekatan tersebut, Ida Bagus Rai berharap masyarakat lokal dapat hidup berkecukupan, tetap menjaga identitas dan warisan budayanya, serta tidak terdorong untuk mengorbankan ruang dan nilai budaya demi pembangunan yang tidak terkendali. Sumber: https://www.balipost.com/news/2025/12/14/512974/Menjual-Pariwista-Budaya,Kelangsungan-Hidup...html

Membangun kedisiplinan anak di era saat ini tidak bisa lagi disamakan dengan pola pendidikan masa lalu. Berbagai faktor eksternal, terutama perkembangan sosial dan digital, turut memengaruhi perilaku serta karakter peserta didik. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menggodok penguatan regulasi untuk membangun budaya sekolah aman melalui penyempurnaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Anggota DPD RI IB Rai Dharmawijaya Mantra, Senin (15/12/2025), mengatakan budaya sekolah aman bertujuan menciptakan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Menurutnya, situasi pendidikan saat ini menuntut pendekatan penanganan yang lebih komprehensif. “Sekolah aman akan memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini, dibutuhkan cara pandang baru dalam mendidik dan berkomunikasi, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan,” jelasnya. Dalam upaya mewujudkan budaya sekolah aman, Kemendikdasmen juga menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian RI. Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan sekolah. “Jika tidak masuk kategori kriminalitas berat, persoalan yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice,” ujarnya. Mantan Wali Kota Denpasar ini menambahkan, penerapan PPKSP di sekolah sangat penting untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Dalam aturan tersebut, dibentuk satuan tugas (satgas) yang bekerja secara kolektif dan tidak semata berada di bawah kewenangan kepala sekolah. “Satgas bisa melibatkan guru BK, guru setempat, komite sekolah, hingga unsur LSM. Tujuannya agar penanganan kasus dilakukan secara objektif dan tidak saling menyalahkan, sehingga lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman,” katanya. Sementara itu, Ketua Perempuan PGRI Bali Ida Ayu Cintiya Nurina menegaskan bahwa pola pendisiplinan anak saat ini harus berbeda dengan pendekatan masa lalu. Menurutnya, pendisiplinan perlu dilakukan secara persuasif dengan melibatkan anak dalam proses pembuatan kesepakatan. “Jangan sampai pendisiplinan dilakukan dengan ancaman atau intimidasi. Anak perlu dilibatkan dalam membangun kesepakatan disiplin, bersama orang tua dan pihak sekolah. Mendisiplinkan bukan berarti menghukum,” terangnya. Ia menjelaskan, pada awal tahun pelajaran, guru bersama orang tua dan peserta didik biasanya menyusun kesepakatan bersama terkait aturan dan kedisiplinan di sekolah. Kesepakatan tersebut juga berlaku bagi pendidik. “Kita tidak bisa menuntut anak berdisiplin jika guru-gurunya tidak memberi contoh. Disiplin harus dibangun bersama dan dimulai dari teladan,” pungkas Cintiya Nurina. Sumber: https://www.nusabali.com/berita/208167/budaya-sekolah-aman-bangun-kedisiplinan-anak-lewat-kesepakatan

YTII, Yayasan Tripanglipur Initiative Indonesia Tegaskan Kolaborasi Pugar Monumen Perjuangan Rahasia Petang Audiensi Yayasan Tripanglipur Initiative Indonesia di terima Senator DPD ” Dewan Perwakilan Daerah) RI Provinsi Bali, Arya Weda Karna, di kantor DPD jalan Cok Agung Tresna, Denpasar Jum’at 19 Desember 2025, paparkan program kerja bersinergi dengan Puri Kantor Petang. Kegiatan audiensi tersebut bersinergi dengan Puri Kantor Petang, menindaklanjuti program pemugaran”renovasi Monumen Perjuangan Rahasia Petang. Jejak peninggalan sejarah, 3 pejuang kemerdekaan berupa Markas Perjuangan Rahasia terletak di Desa Petang, Kecamatan Petang, hingga saat ini belum tersentuh perhatian Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Badung, maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Dalam hal ini, Puri Kantor Petang menggandeng yayasan Tripanglipur Initiative Indonesia sebagai Konsultan yang bertanggung jawab dalam pemugaran renovasi Monumen Markas Perjuangan Rahasia Petang. “Monumen Perjuangan Rahasia Petang, bukan sekedar bangunan biasa untuk di renovasi , namun butuh pengakuan keberadaannya. Monumen warisan 3 pejuang kemerdekaan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan yang nyata sebagai warisan budaya dan sejarah perjuangan bangsa. Dalam audensi, Tripanglipur, owner sekaligus ketua dewan pembina yayasan Tripanglipur Initiative Indonesia di dampingi Agung Darma selaku pembina, arsitek Rosalia, penasehat Herimi Suro Sugiarto dan Keluarga besar Puri Kantor Petang A.A.Ngurah Gusti Putrajasa SH., M.Si. Tripanglipur menyerahkan proposal pemugaran Monumen yang menelan biaya anggaran Rp 2.000,000,000( Dua Milyar). Untuk itu, kami Yayasan Tripanglipur Initiative Indonesia bersinergi dengan Puri Kantor Petang, melaksanakan pemugaran Monumen Rahasia Petang semata-mata untuk mengembalikan nilai-nilai sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa, agar jasa para pendiri bangsa tidak begitu saja dilupakan oleh generasi muda, generasi penerus bangsa, urainya. Lebih lanjut Tripanglipur menyatakan, dalam mengenang hereoisme perjuangan masa lalu, bukan sekeder seremonial namun harus diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan nyata, salah satunya merawat dan mengembalikan Monumen Rahasia Petang yang sarat dengan nilai-nilai sejarah, pasalnya saat ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Untuk itu, dengan niat menghidupkan dan mengembalikan sejarah agar tidak luntur ditelan waktu, Puri Kantor Petang & Yayasan Tripanglipur Initiative Indonesia, memugar Monumen tersebut ke bentuk aslinya agar nilai-nilai yang sarat dengan perjuangan bisa diwariskan kepada generasi penurus bangsa, pungkasnya. “AWK ” Arya Weda Karna” anggota DPD RI memberi apresiasi tinggi untuk keluarga Puri Kantor Petang dan Yayasan Tripanglipur Inisiatif Indonesia, atas inisiatif dan komitmen mengembalikan Monumen Perjuangan Rahasia Petang, ke bentuk semula. Dalam hal ini, ia AWK turut berkontribusi carikan terobosan, terkait anggaran. Namun Puri Kantor Petang sebagai pewaris Markas Perjuangan Rahasia Petang, menurutnya pendirian yayasan Puri Kantor Petang awal yang harus dikerjakan. Kembali ditekankan, Puri Kantor Petang, harus memiliki dasar hukum, sebagai landasan bersinergi dengan Konsultan dalam program pemugaran Monumen Perjuangan Rahasia Petang, Mengingat beberapa Monumen yang awalnya bersinergi ditengah jalan pecah kongsi, ujar AWK. Dari sisi kepanitiaan maupun kepengurusan, Puri Kantor Petang sebagai owner Monumen Perjuangan Rahasia, bermitra dengan YTII (Yayasan Tripanglipur Initiative Indonesia) sebagai konsultan Puri Kantor Petang, dalam proyek pemugaran(renovasi). Penekananya pelaksanaan proyek penataan dan pemugaran Monumen Perjuangan Rahasia Petang, pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam nota kesepahaman ( MoU). Bahkan AWK anjurkan pengurus Monumen Perjuangan Rahasia Petang, pengurusnya bagian dari keluarga besar Puri itu sendiri. Dalam audiensi disepakati, AWK pada bulan Januari 2026, akan silaturahmi ke Puri Kantor Petang, sekaligus kunjungi Monumen Perjuangan Rahasia Petang, progres pelaksanaan pemugaran Monumen Perjuangan Rahasia ke bentuk awal, sebagai wisata sejarah dan budaya, tradisional Bali. Sumber: https://analisnews.co.id/ytii-yayasan-tripanglipur-inisiatif-indonesia-tegaskan-kolaborasi-pugar-monumen-perjuangan-rahasia-petang/

Tim Percepatan Reformasi Polri terus mengintensifkan langkah menyerap aspirasi publik sebagai bagian dari upaya merumuskan pembenahan menyeluruh institusi kepolisian. Usai berdialog dengan kalangan akademisi di Universitas Udayana pada Jumat pagi, 19 Desember 2025, tim melanjutkan agenda diskusi malam hari bersama para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat Bali di The House of Legal Experts, Renon, Denpasar. Diskusi yang digelar atas fasilitasi Mandara School of Law & Public Policy tersebut menghadirkan anggota Tim Percepatan Reformasi Polri, Prof. Mahfud MD. Sejumlah figur penting turut hadir, antara lain mantan Kapolda Bali Made Mangku Pastika, pakar hukum tata negara Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, anggota DPD RI Arya Wedakarna, serta perwakilan akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Prof. Mahfud MD menyampaikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan peserta diskusi di Bali dinilai sangat substansial. Ia mengapresiasi keberanian dan keterbukaan para peserta dalam mengulas tantangan Polri secara objektif. Menurut Mahfud, masukan tersebut mengerucut pada tiga persoalan utama, yakni aspek struktural, persoalan instrumental atau implementasi di lapangan, serta isu kepemimpinan dan kultur organisasi. “Ada ratusan catatan yang kami terima. Semua akan kami pilah dan rumuskan menjadi rekomendasi perbaikan,” ujarnya usai kegiatan. Salah satu gagasan yang mengemuka kuat dalam forum tersebut adalah perlunya standarisasi pendidikan calon anggota Polri. Made Mangku Pastika menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menetapkan kualifikasi minimal lulusan sarjana (S1). Ia menilai kompleksitas tugas kepolisian saat ini menuntut kapasitas intelektual dan kedewasaan yang lebih tinggi, seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. “Tidak lagi relevan jika polisi hanya lulusan SMA, sementara kepala desa saja banyak yang sudah S2. Polisi harus lebih siap dan matang,” tegas mantan Gubernur Bali itu. Selain pendidikan, Mangku Pastika juga mengusulkan penyederhanaan jenjang kepangkatan yang selama ini dinilai terlalu kaku dan masih bercorak militeristik. Menurutnya, pola rekrutmen berbasis sarjana akan mempercepat kematangan personel di lapangan, baik di jalur bintara maupun perwira. Ia menyarankan sistem yang lebih fleksibel, sehingga anggota berprestasi memiliki peluang promosi yang lebih cepat. “Konsepnya semacam police academy. Meski masuk sebagai bintara, jalur menuju perwira tidak perlu terlalu panjang jika kinerjanya menonjol,” katanya. Gagasan lain yang tak kalah progresif adalah pemberian opsi pengunduran diri secara terhormat bagi anggota Polri setelah masa pengabdian tertentu. Mangku Pastika mengusulkan skema pengabdian 10 tahun dengan mekanisme golden handshake. Menurutnya, tidak semua orang harus bertahan hingga usia pensiun. “Jika setelah 10 tahun merasa cukup mengabdi dan ingin beralih profesi, seharusnya diberi ruang. Generasi sekarang punya potensi berkembang di banyak bidang,” jelasnya. Ia juga menegaskan kembali nilai dasar profesi kepolisian, yakni keberanian dalam menegakkan keadilan. Menurutnya, polisi tidak boleh ragu menghadapi premanisme yang meresahkan masyarakat. “Polisi harus punya nyali. Kalau preman membuat masyarakat resah, maka polisi yang harus membuat preman itu resah,” ujarnya lugas. Sementara itu, Direktur Mandara School of Law & Public Policy, A.A.B.N.A. Surya Putra, menegaskan bahwa forum diskusi ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai perbedaan pandangan yang muncul justru mencerminkan iklim demokrasi yang sehat. “Dialog seperti ini tidak boleh berhenti. Ketika kita berhenti berdiskusi dengan pihak yang berbeda pandangan, di situlah demokrasi mulai terancam. Reformasi Polri adalah isu nasional, dan publik harus dilibatkan,” tandasnya. Dalam forum yang sama, anggota DPD RI Arya Wedakarna menyatakan dukungannya terhadap upaya pembenahan institusi kepolisian. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas elemen agar Polri mampu memulihkan kepercayaan publik dan kembali menjadi institusi yang dicintai serta dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sumber: https://barometerbali.com/mahfud-md-serap-suara-bali-tim-reformasi-polri-bedah-akar-masalah-dan-rumuskan-arah-perubahan/

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setelah meraih penghargaan keterbukaan informasi. DPD RI meraih predikat Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Dalam penilaian tersebut, DPD RI menempati peringkat ke-9 dari 10 besar kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 98,11. "Penghargaan kepada DPD RI adalah bukti komitmen yang tinggi dalam menjalankan UU KIP 14/2008. Hal ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu," ucap Mohammad Iqbal di Jakarta, Senin (15/12). Ia menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi tahunan oleh Komisi Informasi menunjukkan tren kenaikan dan progres positif yang berdampak pada peningkatan kinerja DPD RI dalam menyampaikan informasi ke publik. "Alhamdulillah, setiap tahun keterbukaan informasi DPD RI mengalami tren kenaikan, dari sebelumnya menuju Informatif dan tahun ini menjadi Informatif," tuturnya. Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma, turut menegaskan komitmen lembaganya. "Setiap tahun target dan pencapaian kami meningkat. Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel dan mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas akses informasi publik," tukas Mahyu. DPD RI memperoleh nilai 98,11 dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, naik dari capaian tahun 2024. Penghargaan ini merupakan hasil dari rangkaian proses monitoring dan evaluasi yang meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner elektronik, visitasi, hingga presentasi uji publik. Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/840551/dpd-ri-masuk-10-besar-lembaga-negara-terbuka-informasi-