Mataram, tvOnenews.com - Berbagai elemen masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan dan merekomendasikan sosok nama Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB. Hal tersebut, mengingat masa bakti jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H Zulkiefimansah—Hj Sitti Rohmi Djalillah akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang. Sehingga, Pj Gubernur NTB diperlukan untuk memimpin NTB hingga terpilihnya Gubernur dan Wagub NTB yang baru. Dalam kesempatan audiensi dengan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzhir, di Ruang Rapat Pleno DPRD NTB, Kamis (25/5/2023), seluruh perwakilan elemen masyarakat menyampaikan bahwa kapabelitas Lalu Niqman Zahir, sebagai putra daerah yang memiliki treck record yang baik. Hal itu juga dikemukakan M Tajir Asyjar Djr, selaku Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB. “Lalu Niqman Zahir adalah putra asli NTB dan secara eselon sudah memenuhi syarat karena beliau eselon satu. Selain itu, jenjang karir Lalu Niqman Zahir juga tidak meragukan, di mana beliau meniti karir dari bawah hingga saat ini menjadi Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI,” jelasnya. Hal senada juga dikemukakan elemen masyarakat NTB lainnya, di antaranya; Ketua dan Sekretaris APDESI NTB, Mastur dan Tajudin; Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB, Abdul Rasyid Zaenal; Ketua AKAD NTB, Syahril; Ketua Kaukus Muda Pulau Sumbawa, M Yunus Asfiah; MUI NTB, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda NTB. “Kami hanya ingin Penjabat Gubernur NTB selama hampir dua tahun ke depan, adalah orang NTB yang tahu bagaimana NTB dan punya netralitas menghadapi tahun politik 2024, sehingga nantinya tidak ada keberpihakan saat pemilihan gubernur. Intinya, kami ingin Lalu Niqman Zahir menjadi salah satu nama yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur NTB,” kata Syahril selaku Ketua AKAD NTB. Ketua Kaukus Muda Pulau Sumbawa, M Yunus Asfiah menambahkan, bahwa pertimbangan Kaukus Muda Pulau Sumbawa memberikan dukungannya kepada Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir untuk ditetapkan menjadi Pj Gubernur NTB, karena pihaknya menilai secara administrasi, Lalu Niqman Zahir memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pj Gubernur NTB sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tentang penunjukan dan penetapan Pj Gubernur. “Selain itu, Lalu Niqman Zahir adalah putra daerah yang sangat mengenal dan memahami kondisi dan konstruksi sosial dan budaya masyarakat NTB. Sisi lainnya, Lalu Niqman Zahir memiliki kecakapan, kemampuan dan kapabelitas dalam memimpin NTB. Hal ini ditandai dengan latar belakang karirnya dari jabatan Sekcam Gangga—KLU, hingga menduduki jabatan Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI,” kata Yunus Asfiyah. Lalu Niqman Zahir juga dinilainya memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengatur dan mengelola sistem administrasi pemerintahan, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan. “Dan yang paling pokok, Lalu Niqman Zahir memiliki kemampuan dan kecakapan dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Khususnya koordinasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan dan organisasi sosial kemasyarakatan,” ujarnya. Ketua DPRD NTB, Hj Isvie Rupaeda saat menerima para loyalis Lalu Niqman Zahir ini mengatakan, bahwa pihaknya akan menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat. “Kami akan meneruskan aspirasi bapak-ibu dalam rapat komisi yang membahas Penjabat (Pj) Gubernur NTB dan akan diputuskan melalui rapat paripurna DPDR NTB yang nantinya akan diusulkan ke Presiden RI melalui Mendagri,” kata Ketua DPRD NTB, Hj Isvie Rupaeda. Isvie menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Penjabat (Pj) Gubernur NTB, salah satu di antaranya adalah persyaratan eselon satu. “Nah, kalau memang dari tiga orang yang akan diusulkan nanti, ada satu yang terbaik dan memenuhi syarat, ya kita akan usulkan satu saja,” jelasnya. Untuk diketahui, elemen perwakilan masyarakat NTB yang membawa aspirasi ke DPRD NTB untuk sosok nama Lalu Niqman Zahir sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB berjumlah 33 orang dari berbagai unsur dan organisasi, termasuk juga ada mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), H Arsyad Gani. Adapun berkas usulan dan rekomendasi dari berbagai elemen masyarakat NTB atas dukungannya terhadap Lalu Niqman Zahir sebagai Pj Gubernur NTB tersebut, telah diserahkan dan diterima langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Isvie Rupaeda yang didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir. Sumber : https://www.tvonenews.com/amp/berita/125069-rekom-lalu-niqman-zahir-sebagai-pj-gubernur-ntb-elemen-masyarakat-temui-ketua-dprd-ntb

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator DPD RI, DR Abdul Kholik menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) DKI Jakarta apabila terdapat ketentuan yang berpotensi 'mengusir' warganya sendiri. Sebab, beberapa waktu lalu pemerintah sudah memberi sinyal akan menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga DKI Jakarta yang tinggal di luar wilayahnya (Botabek). "Sekarang ini Komite I DPD RI sedang menyusun RUU tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai konsekuensi dari adanya UU Ibu Kota Negara (IKN) yang memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur,'' kata DR Abdul Kholik, anggota DPD RI asal Jawa Tengah, (Rabu 24/5/2023). Menurut Abdul Kholik, dalam Undang IKN tersebut disebutkan bahwa paling lambat dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini maka Jakarta harus diubah statusnya yang tidak lagi menjadi ibu kota negara. Untuk itu pihaknya mengusulkan agar DKI Jakarta diubah saja statusnya menjadi wilayah dengan otonomi khusus bidang keuangan dan ekonomi. "Maka nantinya lembaga ekonomi dan keuangan seperti Bank Indonesia dan pasar modal tidak perlu dipindahkan dari wilayah DKI Jakarta." ujarnya. ''Satu hal yang penting lagi lainnya dari undang-undang baru dari DKI ke depan adalah yang menyangkut afirmasi bagi warga DKI Jakarta, khususnya warga Betawi. Mereka harus tetap diberi akses pemberdayaan ekonomi dan tidak boleh dicabut statusnya dari warga DKI Jakarta meskipun telah berdomisili di luar Jakarta (Bodetabek) tersebut. Sikap kami ini usebagai respons atas rencana pemerintah yang akan menghapus NIK warga DKI yang itu akan berimbas menghilangkan hak-hak yang mereka terima selama ini seperti hak layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transprotasi yang selama ini mereka terima,'' tegas Kholik. Jadi, lanjut Kholik, bila itu sampai terjadi maka posisi warga DKI sangat dirugikan. Padahal selama ini bangsa Indonesia telah berutang kepada warga DKI yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia untuk tinggal di wilayahnya, meskipun mereka harus tersisih. ''Alhasil soal kependudukan yang melindungi hak warga DKI ini harus menjadi bagian dari kekhususan pada UU DKI ke depan,'' kata Abdul Kholik Sumber : https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/senator-dpd-tolak-ruu-dki-jika-usir-warganya-sendiri/ar-AA1bB7ng?li=AAuZNMP

Jakarta - Anggota Komite I DPD RI Fliep Wamafma mengapresiasi langkah cepat Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dalam merespons viralnya oknum jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, EKT, karena diduga melakukan pemerasan kepada seorang guru SD, Sarlita senilai Rp 35 juta terkait kasus narkoba anaknya. Dia mendukung langkah pencopotan hingga penegakkan hukum terhadap yang bersangkutan. "Saya apresiasi dan mendukung sikap dan langkah Jaksa Agung dalam rangka untuk menyelesaikan kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara," kata Filep Wamafma dalam keterangannya, Rabu (17/5/2023) Filep mengatakan apa yang dilakukan oknum jaksa tersebut tak cuma mencederai kepercayaan publik terhadap institusi hukum, termasuk kejaksaan, tapi juga mencoreng nama baik lembaganya. Karena itu lah, dia mendorong agar diberi efek jera terhadap yang bersangkutan. "Oknum ini tidak hanya membuat satu pelanggaran, tetapi melecehkan institusinya sendiri. Oleh sebab itu, menurut saya, Jaksa Agung harus tegas memeriksa dan kemudian memecatnya sebagai pegawai negeri Kejaksaan Agung dan harus penegakan hukum pidana," tuturnya. "Ini harus dilakukan kepada siapa pun jaksa yang melakukan tindak pidana atau memanfaatkan situasi dari hal-hal yang tidak benar. Kami harap ada efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung," lanjut dia. Lebih jauh, Filep berpendapat, kasus pemerasan tersebut mungkin tidak hanya dilakukan oleh EKT. Alasannya, kata dia, banyak kasus-kasus penyalahgunaan kekuasan lainnya yang belum terungkap. "Apakah jaksa ini sudah sejahtera? Jangan-jangan karena kesejahteraannya kurang, justru para jaksa memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh uang dari hal-hal yang diilegalkan atau haram," katanya. "Keterlibatan publik dalam mengawasi kerja-kerja para jaksa di daerah sangat penting mengingat institusi hukum menjadi salah satu instrumen keadilan yang sangat diharapkan dalam menjaga kualitas negara hukum seperti Indonesia," lanjut dia. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot oknum jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara inisial EKT. Pencopotan ini dilakukan karena diduga EKT memeras seorang guru SD, Sarlita senilai Rp 35 juta terkait kasus narkoba anaknya. "Melalui siaran pers ini disampaikan bahwa terhadap oknum dimaksud sudah dilakukan pencopotan jabatan jaksanya sementara dan ditarik ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan pengawasan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (14/5). Ketut mengatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan EKT diproses hukum dan diberikan hukuman setimpal bila terbukti melakukan tidak pidana. Jaksa Agung, kata Ketut, selalu mengimbau kepada seluruh jajarannya agar tidak main-main dengan penanganan perkara apapun itu, termasuk melakukan perbuatan tercela. "Apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan perintah Jaksa Agung, oknum tersebut diproses hukum dan diberikan hukuman yang setimpal," kata Ketut Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6724220/anggota-dpd-harap-oknum-jaksa-pemeras-guru-sd-diberi-efek-jera.

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama masa reses menemukan sejumlah pelanggaran dari megaproyek Tangguh LNG atau BP Tangguh, seperti salah satunya program sosial (CSR). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma pada Selasa (16/5/2023) di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan Jakarta. Lebih lanjut ia menyatakan berdasarkan tinjauan lapangan tidak ada program Corporate Social Responsibility (CSR) seperti dalam bidang kesehatan di suku Sumuri dan Sebyar Papua, yang menurutnya hal ini dapat menyebabkan permasalah stunting di daerah tersebut. “Tidak ada program CSR yang dilakukan BP tangguh di lapangan, saya ambil contoh kaitan dengan kesehatan masyarakat di masyarakat suku Sumuri dan Sebyar, dari operasionalnya BP migas mereka mengkonsumsi air yang tidak layak, keruh dari sungai, hal ini menurut kami yang inilah berdampak terjadinya stunting di wilayah itu,” ujar Filep Wamafma. Filep menyatakan setelah ditelusuri BP tangguh tidak mempunyai anggaran untuk melaksanakan CSR sebagaimana dalam aturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perseroan Terbatas (PT), serta dinilai menunpang dari dana bagi hasil (DBH) migas. “Saya menelusuri ternyata BP tangguh tidak punya sumber anggaran dalam rangka pelaksanaan CSR sebagaimana undang-undang perseroan. BP tangguh numpang dari dana DBH migas yang sesungguhnya dimiliki oleh APBN dan APBD untuk turut digunakan untuk melakukan program-program CSR,” ungkap Wakil ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma. Yang perlu di audit jadi saya berharap bahwa kementerian ESDM dan terkait untuk segera mengaudit BP tangguh di bintoni dan SKK migas karena secara normal undang-undang perseroan itu kemudian diabaikan oleh peraturan kementerian ESDM nah ini menjadi fatal kemudian mereka di daerah itu menjadi korban jadi tidak ada manfaat kehadiran BP tangguh di kabupaten teluk Bintuni yang ada adalah melahirkan kemiskinan ekstrem dan melahirkan stunting. Filep menambahkan, nantinya apabila disetujui para anggota DPD RI terkait pembahasan pelanggaran yang dilakukan oleh BP Tangguh, pihaknya akan memanggil kementerian ESDM. “Hari ini saya baru menyampaikan di paripurna saya DPD sebagai tempat menyewakan aspirasi ini tadi saya berharap dalam Paripurna pimpinan sepakati untuk akan dibahas pada masa sidang ini bersama-sama dengan kementerian terkait,” ungkapnya. Selain pembohongan publik terkait program CSR tersebut, ia menyatakan bahwa ada 3 temuan pelanggaran lainnya dilapangan seperti, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh BP dengan dukungan SKK Migas, kejahatan kemanusiaan oleh BP Dengan Dukungan SKK Migas, serta rasisme implisit dalam program sosial maupun ketenagakerjaan. Sumber : https://www.beritasatu.com/nusantara/1044908/dpd-ri-temukan-pelanggaran-csr-pada-megaproyek-bp-tangguh-di-teluk-bintuni

Jakarta – Kunjungan Dubes Ceko Untuk Indonesia Jaroslav Dolecek ke DPD RI dimanfaatkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk mengajak berinvestasi di Provinsi Jawa Timur dan provinsi lainnya. “Saya dapat titipan pesan dari Gubernur Jawa Timur. Bu Gubernur mengundang Dubes dan pengusaha Ceko untuk berinvestasi di sana. Banyak potensi besar yang bisa dikerjasamakan oleh kedua negara,” ujar LaNyalla di Ruang Delegasi Pimpinan DPD RI, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (15/5/2023). Senada dengan LaNyalla, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Emma Yohanna yang berasal dari Sumatera Barat juga mengundang Dubes dan pengusaha Ceko untuk berinvestasi di Sumatera Barat. “Jangan hanya ke Jatim, kami juga mengundang Dubes untuk datang dan berinvestasi di Sumatera Barat. Tentu juga provinsi lainnya,” kata Emma, yang mendampingi Ketua DPD RI bersama Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalimantan Selatan) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Emma mengaku tertarik dengan bidang perikanan darat di Ceko. Karena menurutnya sangat luar biasa, Republik Ceko yang tidak mempunyai wilayah laut namun menjadi negara pengekspor ikan dalam jumlah besar. “Kami tentu ingin belajar bidang itu banyak lahan di Sumbar yang berpotensi untuk pengembangannya. Dan ini akan sangat bisa sebagai sarana menyejahterakan rakyat,” ujar Emma. Dalam pertemuan itu, LaNyalla juga mengingatkan pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera diselesaikan kedua negara. Yakni realisasi tiga kesepakatan di bidang pertahanan, transportasi dan pendidikan. Ketika mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Bogor pada 18 April lalu, Perdana Menteri Ceko Petr Fiala membicarakan tiga perjanjian kerjasama yaitu pembaharuan kerjasama bidang pertahanan, transportasi, dan MOU antara Universitas Pertahanan kedua negara. “Kami di DPD RI akan mendorong agar ketiga kesepakatan baru itu dapat dilaksanakan sesuai tujuannya agar berdampak positif bagi masa depan hubungan kedua negara kita,” katanya. Dubes Republik Ceko Jaroslav Dolecek mengatakan dalam waktu dekat akan berusaha untuk segera bertemu dengan Gubernur Jawa Timur. “Saya janji akhir Juni tahun ini akan ke Jatim. Karena saya yakin banyak peluang yang bisa dikerjakan,” ucap dia. Dikatakan Dolecek, antara Ceko dan Jatim bisa melakukan kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh Ceko dan Jawa Barat. “Awalnya kami berkomunikasi dengan Gubernur Ridwan Kamil dan ada beberapa proyek terutama di bidang agriculture dan digitalisasi pertanian. Mungkin itu bisa juga kita lakukan dengan Jatim,” tegasnya. Dubes Dolecek juga mendorong kerjasama langsung antara kota atau sister city. Menurutnya kerjasama seperti itu bersifat langsung dan konkrit. Bahkan proyek kecil bisa dikerjakan langsung. “Intinya di masa tugas saya di Indonesia ini, saya akan berkeliling ke banyak propinsi dan berdiskusi dengan gubernur dan masyarakat untuk membicarakan kerjasama,” ujarnya. Sumber : https://sindikatpost.com/2023/05/16/ketua-dpd-ri-minta-dubes-ceko-bawa-pengusaha-ke-jatim/

Konser kebangsaan akan diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Pemkab Klaten pada 25 Juni mendatang. Rencananya acara tersebut akan digelar di Alun-alun Klaten. Ada penyanyi sekaligus pencipta lagu yang dijadwalkan manggung pada konser kebangsaan tersebut. Salah satunya penyanyi dangdut asal Ngawi, Jawa Timur yakni Denny Caknan. Ditambah penyanyi asal Boyolali, Abah Lala yang akan tampil di panggung yang sama. ”Denny Caknan dijadwalkan hadir saat puncak konser kebangsaan. Puncaknya pada 25 Juni,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono, Rabu (10/5/2023). Lebih lanjut, Jajang menjelaskan, rangkaian kegiatan DPD RI sudah dimulai pada Mei ini. Rencananya juga terdampat lomba esai untuk tingkat pelajar. Ditambah kegiatan goes to school pula ”Ini kami jadikan sebagai salah satu rangkaian kegiatan Hari Jadi Klaten. Sebenarnya pelaksanaannya dari DPD. Tetapi minta lokasinya di Klaten. Untuk pembiayaan dan sebagainya dari DPD,” tambahnya. Dia mengungkapkan, selain Denny Caknan dan Abah Lala, terdapat satu lagi artis perempuan. Tetapi terkait siapa artis perempuan yang bakal tampil di konser kebangsaan belum mendapatkan kepastian konfirmasi. Sementara itu, terkait lomba karya tulis esai itu untuk tingkat SMA, SMK dan sederajat. Ada pun tema yang diangkat Jika Aku Menjadi Bung Karno. Total hadiah jutaan rupiah disiapkan bagi 10 peserta terbaik. Termasuk akan dilibatkan dalam gelaran Hari Jadi Klaten ke-219. Sumber : https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/12/05/2023/dpd-ri-bersama-pemkab-bakal-gelar-konser-kebangsaan-di-alun-alun-klaten/

Mataram, MetroNTB.com - Anggota DPD RI Dapil NTB, Evi Apita Maya kembali maju sebagai bakal calon anggota DPD RI Dapil NTB pada Pemilu 2024. "Saya Evi Apita Maya pagi Jumat ini bisa mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPD RI 2024-2029," ujarnya saat konferensi pers usai menyerahkan berkas pendaftaran di KPU NTB, Jumat 5 Mei 2023. Sebagai bakal calon anggota DPD RI Dapil NTB, dirinya meminta do'a dan restu seluruh masyarakat NTB untuk tetap memberikan amanah sebagai perwakilan semua perwakilan masyarakat di DPD RI. "Saya mohon, selain dukungan juga doa dari seluruh masyarakat NTB agar dengan ikhlas mendoakan saya bisa terus menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat NTB," ucap Evi Apita Maya. Ia menyampaikan terimakasih kepada para pendukung, masyarakat NTB yang selama ini memberikan doa dan dukungan kepada dirinya. Sebagai incumbent yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 2019, Evi Apita Maya akan mempertahankan suara yang diraih. Meskipun tidak mudah bagi dirinya. "Saya pikir semua kompetitor periode pertama maupun sekarang mempunyai kekuatan masing-masing, semua punya basis, tetapi prinsip dalam hidup saya adalah usaha tidak mengkhianati hasil. Dari awal saya dilantik menjadi anggota DPD RI, saya selalu turun ke masyarakat untuk mendengar aspirasi masyarakat," kata Evi Apita Maya. Ia menyebutkan bahwa dirinya sebagai anggota DPD RI Dapil NTB sangat konsen mengawal zero cost PMI hingga sekarang. "Yang gencar saya lakukan adalah tenaga kerja yang berangkat secara zero cost. Alhamdulillah itu sudah terwujud hingga sekarang, kita sama-sama mengawalnya dalam pelaksanaan," tuturnya. Selain itu, dirinya juga konsen untuk mendapatkan beasiswa yang selama ini diperjuangkan. "Terakhir kemarin mendapatkan 1100 beasiswa untuk masyarakat NTB. Itu sudah terlaksana dan terus berjuang untuk mendapatkan, kira kira apa saja yang bisa saya tarik dari pusat, khususnya program-program dari Kementerian. Terus terang DPD RI tidak ada dana aspirasi maupun dana pokir. Yang bisa kami bisa berbuat adalah bekerjasama dengan Kementerian yang bisa di bawa ke daerah," ulas Evi Apita Maya. Sumber : https://www.metrontb.com/politik/8188678654/evi-apita-maya-kembali-maju-sebagai-calon-anggota-dpd-ri-dapil-ntb

Mataram, MetroNTB.com - Pertahana anggota DPD RI, TGH Ibnu Halil kembali mendaftar menjadi bakal calon anggota DPD RI Dapil NTB periode 2024-2029. "Hari ini 10 Mei 2023, saya diizinkan Allah untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD RI Dapil NTB periode kedua," ungkap saat konferensi pers, Rabu 10 Mei 2023. TGH Ibnu Halil berharap segala perjuangan untuk meraih kursi DPD RI dimudahkan oleh Allah SWT. "Saya kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, karena kami juga sadar, banyak hal yang harus diperjuangkan. Kami sepakat dengan tim, keluarga dan restu guru saya untuk melanjutkan perjuangan ini melalui jalur DPD RI," tuturnya. Sebagai pertahana, dirinya mengaku sejak dilantik menjadi anggota DPD RI tahun 2019 lalu turun ke masyaraakat. Secara politik, incumbent ini tidak ingin rusak namanya, ingin selalu baik namanya di masyarakat. "Saya yakin teman teman incumbent menyapa masyarakat, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai refresentatif masyarakat NTB," kata TGH Ibnu Halil Disinggung terkait dengan jumlah suara yang diraih untuk bisa kembali duduk di DPD RI Dapil NTB, dirinya akan mempertahankan perolehan suara pada Pileg 2019 lalu. "Bagi saya, cukup mempertahankan suara yang ada. Suara yang kemarin insyaAllah aman. Tapi kami harus tetap berikhtiar maksimal agar suara Pileg lalu bisa lebih pada tahun 2024," ucapnya. Sumber : https://www.metrontb.com/politik/8188738737/pertahana-tgh-ibnu-halil-daftar-kembali-bakal-calon-dpd-ri-dapil-ntb

MATARAM — Anggota DPD RI Dapil NTB, H. Achmad Sukisman Azmy (ASA), kembali berikhtiar maju sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, untuk periode ke dua dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Keputusan dirinya kembali berikhtiar mendaftar sebagai bakal calon (Balon) DPD, untuk mengawal dan melanjutkan berbagai program yang sudah diikhtiarkan untuk NTB pada periode pertama. “Kita ingin mengawal dan melanjutkan program yang sudah kita lakukan, agar bisa tuntas di periode kedua,” kata mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTB, di Kantor KPU Provinsi NTB, Senin kemarin (8/5). Sukisman Azmy datang ke kantor KPU NTB pada pukul 13.00 Wita. Kehadiran Sukisman Azmy langsung diterima para Komisioner KPU Provinsi NTB. Diungkapkan, dalam periode pertama, pihaknya telah banyak berbuat dan bekerja bagi kepentingan daerah di tingkat nasional. Sebab itu, pihaknya ingin meneruskan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan diperiode kedua. Untuk itu, pihaknya tentu membutukan support dan dukungan masyarakat pemilih di NTB. “Apa yang sudah kami lakukan, kita akan lanjutkan di periode kedua,” terangnya. Dia memastikan pihaknya akan bekerja keras dan maksimal, agar bisa kembali meraih kepercayaan masyarakat pemilih di NTB pada pileg 2024. Lebih lanjut, pihaknya menargetkan bisa meraih suara dukungan sebanyak 300 ribu. Dengan angka itu diharapkan bisa mengantarkan kembali duduk sebagai anggota DPD RI. “Pada Pileg 2019 saya meraih suara sebanyak 268 ribu. Dan sekarang kita targetkan minimal 300 ribu suara,” jelasnya. Walau begitu, dia mengakui bahwa pada Pileg 2024, kompetisi DPD akan semakin berat karena jumlah Balon yang lolos syarat dukungan ada sebanyak 24 Balon. “Kita tetap optimis dan akan bekerja keras,” ucapnya. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud mengungkapkan, Sukisman Azmy menjadi pendaftar ke enam Balon DPD RI. Sebelumnya, sudah ada lima Balon DPD yang daftar. “Pak Sukisman Azmy adalah pendaftar ke enam,” terangnya. Lebih lanjut, pada pukul 15.00 Wita, Senin (8/5), Balon DPD TGH Lalu Gede Sakti mendaftarkan diri ke KPU. Sehingga tercatat sudah ada tujuh Balon DPD RI yang mendaftar. “Dan sekarang sudah ada 7 balon DPD daftar,” lugasnya. Sumber : https://radarlombok.co.id/sukisman-azmy-kembali-ikhtiar-maju-daftar-dpd-ri.html

Matatam, MetroNTB.com - Incumbent anggota DPD RI, Lalu Suhaimi Ismy kembali mencalonkan diri ketiga kalinya sebagai bakal calon anggota DPD RI Dapil NTB periode 2024-2029. Lalu Suhaimi Ismy tiba di kantor KPU NTB pukul 10.03 Wita didampingi puluhan pendukung dan disambut oleh jajaran komisioner KPU NTB, Rabu 10 Mei 2023. "Saya berniat dan bertekad untuk dapat mengikuti seluruh proses dari pencalonan DPD RI Dapil NTB untuk mengabdikan diri pada masyarakat NTB," ujarnya saat konferensi pers Menurut anggota DPD RI dua periode ini, pengabdian itu tidak pernah mengenal kata berhenti, dari sejak mempunyai kemampuan, semangat serta niat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat NTB "Itulah yang memotivasi saya untuk terus mengabdikan diri masyarakat dan Republik yang kita cintai melalui lembaga DPD RI," tutur Miq Imi sapaan akrabnya. Ia berharap keberadaan dirinya di DPD akan membawa manfaat, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi daerah NTB yang diwakili. "Oleh karena itu, kami mohon do'a seluruh masyarakat NTB, kiranya Allah mentakdirkan kami bisa mewakili rakyat, maayarakat dan daerah NTB di tingkat nasional untuk berbuat secara maksimal mungkin bisa memberi andil untuk kesejahteraan dan kemaslahatan serta kebahagiaan yang bagi masyarakat kita NTB," ucap Miq Imi. Sumber : https://www.metrontb.com/politik/8188732198/lalu-suhaimi-ismy-kembali-maju-dpd-ri-dapil-ntb-ketiga-kalinya