Semoga event ini menjadi momentum bagi para insan pers untuk meningkatkan lagi profesionalitasnya. Tahun ini pers akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Tahun ini adalah tahun politik. Tahun yang akan dipenuhi banyak agenda politik nasional. Pers dituntut untuk mampu tampil dengan berita berimbang dan telah terverifikasi dengan baik, serta memberi informasi sesuai porsi serta menghindari hoax. Pers harus menjadi pengawal demokrasi dengan menyajikan informasi yang cover both side. Netralitas pers harus dijaga. Sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyesatkan. #LaNyalla #ketuadpdri #dpdri #daridaerahuntukindonesia #haripersnasional #hpn2023 #haripersnasional2023 Sumber : https://kanalsatu.com/id/post/59801/lanyalla-ketua-dpd-ri---selamat-memperingati-hari-pers--hpn--2023-untuk-seluruh-insan-pers-tanah-air

Jakarta, PONTAS.ID – Gempa kuat mengguncang Turki selatan pada Senin pagi. Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Türkiye (AFAD) mengatakan gempa berkekuatan 7,4 melanda pada pukul 4.17 pagi (0117GMT) dan berpusat di distrik Pazarcik di provinsi selatan Kahramanmaras di Türkiye. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 7 kilometer (4,3 mil). Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi gempa yang telah menelan ratusan nyawa masyarakat Turki. “Kami menyampaikan bela sungkawa dan duka yang mendalam atas peristiwa ini. Semua perhatian dunia sedang tertuju pada Turki saat ini. Kami harap saudara-saudara kita di Turki diberikan kesabaran dan kekuatan”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (6/2/2023). Menurutnya, Turki merupakan negara sahabat yang sangat menghormati kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Ia mendesak pemerintah segera mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah dan masyarakat Turki. “Kita pernah dan bahkan sering berada pada situasi yang dialami Turki saat ini. Dan dari peristiwa seperti ini kita mendapatkan pengalaman, perhatian juga kebaikan dari negara-negara sahabat seperti Turki”, ujar Sultan. Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu juga meminta Pemerintah melalui KBRI Indonesia di Ankara Turki untuk mendata keberadaan WNI yang saat berkunjung atau bermukim di daerah terjadi gempa. Pemerintah perlu memastikan dan melaporkan situasi dan kondisi WNI, karena diperkirakan banyak masyarakat Indonesia yang saat ini sedang melakukan kunjungan wisata ke sana. Sumber : https://pontas.id/2023/02/06/pemerintah-didesak-segera-kirimkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-gempa-turki/

Inflasi Sumbar tahun 2022 sebesar 7,43 persen yang tertinggi di Indonesia mengejutkan semua pihak. Komite IV DPD RI pun ingin mendengarkan langsung dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumbar apa yang sesungguhnya terjadi. Apalagi inflasi ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 inflasi Sumbar hanya 1,40 persen (yoy). Untuk itu Pimpinan Komite IV Elviana (Ketua) Sukiryanto (Wakil Ketua), Novia Anakotta (Wakil Ketua) dan Anggota Komite IV asal Sumbar Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa melaksanakan kunjungan kerja ke Sumbar, Jumat (3/2). “Kunjungan Komite IV DPD RI ke Sumbar dalam rangka pendampingan mitra terkait pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 199 tentang Bank Indonesia, yang difokuskan pada Kebijakan Bank Indonesia terhadap UMKM dalam menekan laju inflasi di Sumbat,” ujar Elviana, Senator asal Jambi itu. Dijelaskannya, pengawasan ini wujud komitmen DPD RI terhadap amanat konstitusi. UMKM menjadi perhatian karena sebagai kelompok usaha yang memiliki potensi besar mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran tidak hanya di Sumbar tapi juga di Indonesia. Berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk tumbuh dan berkembang terutama setelah pandemi Covid-19, sejatinya pemerintah hadir dalam mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi UMKM. “Dalam hal ini perlu sinergi semua pihak baik swasta maupun pemerintah termasuk Bank Indonesia yang selama ini telah aktif dalam pemberdayaan UMKMdi Sumbar khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dengan turunnya pemerintah termasuk Bank Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah UMKM diharapkan terciptanya ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM kita,” tegasnya. Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Endang Kurnia Saputra menyebutkan, Komite IV DPD RI mendapat sambutan selamat datang berupa inflasi bulan Januari 2023 sebesar 6,81 persen. “Angka inflasi Provinsi Sumbar menurun dan diharapkan kecenderungannya terus menurun di tahun 2023 ini,” ujar Endang. Kepada pimpinan KomiteIV DPD RI, Endang memaparkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan angka inflasi di Sumbar naik secara signifikan, baik faktor domestik maupun global. Dijelaskannya juga komoditas yang memberikan pengaruh paling besar terhadap inflasi di Sumbar sepanjang tahun 2022 adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, bawang merah, cabai merah, tomat, rokok kretek filter, sabun deterjen angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga. Untuk menanggulangi inflasi, kata Endang, tim penanggulangan inflasi daerah (TPID) di mana Bank Indonesia bertindak sebagai wakil ketua telah melakukan koordinasi dan terus mendukung pelaksanaan pengendalian TPID Sumbar dalam kerangka keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif agar mencapai sasaran inflasi nasional. Upaya-upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia ini mendapat apresiasi dari Anggota Komite IV DPD RI asal Sumbar Leonardy. Dia meminta agar Bank Indonesia lebih aktif lagi dalam pengambilan kebijakan yang mendukung UMKM dalam upaya menekan laju inflasi di Sumbar. Dikatakannya angka inflasi Sumbar yang tinggi ini mengejutkan kita semua. Ada apa dengan Sumbar. “Kepada Pak Endang selamat datang dan selamat bertugas. Saya harapkan agar Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak dapat lebih mendorong sinergi kepala daerah lebih baik lagi ke depannya,” tegas Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini. Leonardy melanjutkan, BI bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang tergabung dalam TPID sudah melakukan berbagai upaya. Apakah berupa operasi pasar, sidak pasar, pasar murah, rapat koordinasi, high level meeting, TTIC mendistribusikan pangan murah ke kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga dan lainnya. Juga telah diketahui komoditas yang menyebabkan inflasi terjadi seperti beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, jengkol sebagainya. Namun tiba-tiba di Desember 2022 muncul angka inflasi Sumbar sebesar 7,43 persen. “Artinya ada sesuatu hal di sini. Untuk itu berat tugas pak Endang nih. Harus turut mengambil peran besar dalam meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program atau kegiatan,” tegasnya. Sumber : https://padek.jawapos.com/rakyat-memilih/06/02/2023/dpd-ri-dukung-bi-tangani-inflasi/

Bandar Lampung (Lampost.co) -- KPU Lampung mengundang para LO dari bacalon DPD RI asal daerah pemilihan Lampng, Minggu, 05 Februari 2023 untuk memberikan informasi soal penarikan sample dukungan untuk dilakukan proses verifikasi faktual. Belakangan, agenda tersebut dibatalkan, lantaran server Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPD RI, mengalami gangguan sehingga tidak bisa diakses. "Iya benar, untuk pencuplikan menunya belum muncul, dan ini se Indonesia, saat ini kami standby tetap menunggu, dan jika nanti sudah bisa, kami akan segera memberikan informasi ke pada LO, kami selenggarakan juga via daring," ujar Komisioner KPU Lampung, Bidang Teknis Penyelenggara Ismanto, 05 Februari 2023. Proses pencuplikan atau penarikan sample menurut Ismanto yakni, Bacalon DPD melakukan penentuan nomor awal sample di kabupaten/kota. Nomor tersebut, menurut Ismanto dimulai dari angka satu sampai dengan interval. "Usai melakukan penentuan nomor awal sampe di tiap kabupaten/kota, bacalon DPD atau LO mencetak dan menandatangani surat pernyataan penentuan nomor awal sampe dengan menggunakan formulir model nomor awal sample DPD," kata Ismanto. Person In Charge (PIC) Pengawasan dan Veriikasi Bacalon DPD RI Bawaslu Lampung Suheri, juga mengatakan Silon DPD RI mengalami gangguan, sehingga proses pencuplikan dukunga urung terjadi. "Iya ini gangguan, kami standby menunggu informasi dari KPU Provinsi, karena sifatnya kami mengawasi," ujarnya. Dalam proses pengawasan pada tahap verifikasi faktual, Bawaslu Provinsi Lampung telah memerintahkan Bawaslu Kabupaten/kota hingga Panwascam dan PKD utuk melakukan pengawasan melekat (Waskat) terhadap KPU Kabupaten/kota, serta PPK dan PPS yang melakukan verifikasi faktual bakal calon DPD RI asa Lampung. "Kami membentuk tim, jumlahnya disesuaikan dengan tim KPU yang melakukan verfak," kata dia. Bawaslu Provinsi Lampung telah memerintahkan Bawaslu kabupaten/kota hingga panwascam dan PKD utuk melakukan pengawasan melekat (Waskat) terhadap KPU kabupaten/kota, serta PPK dan PPS yang melakukan verifikasi faktual bakal calon DPD RI asa Lampung. "Kami membentuk tim, jumlahnya disesuaikan dengan tim KPU yang melakukan verfak," kata dia. Suheri, juga menyoroti tiga dukungan bacalon yang sangat tipis dari batas miminal 3.000 dukungan. Pertama Agung Imam Prasetyo 3.185 dukungan, kedua, Devi siswandani dengan 3.909 dukungan, dan Heri Ploretari dengan 3.137 dukungan. "Sudah saya pertegas ke LO, dan saya harap dukungan mereka real," ujar Suheri. Metode yang digunakan untuk mengambil sampling dukungan yakni metode Morgan dan Krejcie. Metode ini diyakini oleh KPU RI akurat 95%,dan digunakan berdasarkan PKPU 4 Tahun 2022. Daftar 20 Bacalon DPD RI yang lolos ke tahap verifikasi faktual yakni : 1. Almira Nabila. 2. Asmadi 3. Benny Uzzer 4. Devi Siswandani 5. Dyah Siti Nuraini 6. Heri Ploretari, 7. Laras Tri Handayani 8. Petrus Tjandra 9. Khaidir Bujung 10. Abdul Hakim 11. Jihan Nurlela 12. Ahmad Bastian 13. Davit Kurniawan 14. Bustami Zainudin 15. Farah Nuriza Amelia, 16. Agung Imam Prasetyo, 17. SM. Herlambang 18. Supeno 19. Tulus Purnomo 20. Taufiq Sumber : https://www.lampost.co/berita-silon-gangguan-pencuplikan-sampel-dukugan-bacalon-dpd-ri-urung-dilakukan.html

dpd.go.id - Komite III DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga membahas realisasi Program Kerja Tahun 2022, rencana kerja Tahun 2023 dan pandangan pemerintah terhadap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta (31/01/23). Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengatakan Komite III DPD RI telah melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa narasumber untuk memberikan masukan terhadap RUU KIA ini. “RUU ini harus dicermati secara serius mengingat banyak bidang lain yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan dan agama. Diperlukan pondasi politik hukum untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak,” ujar Hasan Basri. Anggota Komite III DPD RI Amang Syafrudin menilai tidak hanya membuat peraturan perundang-undangan saja, tetapi pemerintah perlu untuk memasukkan dalam kurikulum pendidikan tentang pelindungan ibu dan anak. “Perlunya ditanamkan kepada generasi muda khususnya anak perempuan akan pentingnya melindungi diri sendiri dan penghormatan terhadap nilai diri, sehingga tercipta generasi mendatang yang lebih baik,” ujar senator asal Jawa Barat ini. Anggota Komite III DPD RI asal Sumatera Selatan Arniza Nilawati menyoroti maraknya kasus penculikan anak dan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh pihak untuk mencari cara dan solusi agar tidak lagi terulang kasus-kasus yang sama. “Ini sangat miris, marak kembali kasus penculikan anak, upaya apa yang lebih tajam, kuat dan mengikat yang dapat dilakukan oleh kita bersama-sama terhadap perlindungan ibu dan anak ini,” katanya. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga menyampaikan pandangan pemerintah atas RUU ini, dimana diharapkan menjadi wujud akan cita-cita dan komitmen pemerintah dalam mengatur kesejahteraan ibu dan anak Indonesia secara komprehensif. “Untuk itu, kami menyambut baik RUU usulan dari DPR RI. Kiranya dapat memenuhi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah atas pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak,” ujarnya. Pemerintah berpandangan hal yang mendasari urgensi dari RUU KIA dilihat dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, antara lain bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum mengakomodasi dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. “Selama ini, pengaturan tentang ibu dan anak banyak terdapat secara parsial pada sejumlah peraturan perundang-undangan,” jelas Gusti Ayu. Gusti Ayu menambahkan, dalam DIM Pemerintah telah ditambahkan 3 (tiga) asas dalam penyelenggaraan KIA, meliputi: kesetaraan gender, kepentingan terbaik bagi anak dan nondiskriminasi, sehingga total terdapat 12 (dua belas) asas. “Adapun, konsep kesejahteraan ibu dan anak yang ingin dicapai pemerintah dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan adalah mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi ibu dan anak, mewujudkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, menjamin upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak bagi ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan dasar ibu dan anak serta melindungi dari tindak kekerasan, penelantaran, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut Gusti Ayu menambahkan capaian indikator sasaran strategis dari Kementrian PPA pada tahun 2022 hampir seluruhnya mencapai target, beberapa indikatornya antara lain adalah indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks perlindungan anak, prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan juga mencapai targer, dimana jumlah korban perempuan yang melapor sebanyak 2.338 orang dan yang mendapat layanan komprehensif sebanyak 2.159 orang,” tambahnya. Sumber : https://dpd.go.id/daftar-berita/marak-kasus-penculikan-anak-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-komite-iii-dpd-ri-bahas-ruu-kia-dengan-menteri-pppa

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, (DPD RI), LaNyalla Mahmud Mattalitti dipastikan kembali mencalonkan diri menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI. Kabar tersebut pun disambut baik oleh Mantan asisten Pelatih Timnas Indonesia U-23, Muhammad Zein Al Hadad, sebab ia merasa LaNyalla dapat membuat sepakbola Indonesia berprestasi di mata dunia. Seperti yang diketahui, LaNyalla sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketum PSSI pada periode 2015-2016. Kini, dirinya pun kembali mencalonkan diri untuk menjadi orang nomor satu di PSSI tersebut. Coach Mamak -sapaan akrab Muhammad Zein Al Hadad- mengakui LaNyalla adalah pria yang memiliki kepemimpinan tegas serta berani dan jujur. Ia menilai PSSI membutuhkan sosok pemimpin, seperti LaNyalla. "Saya kenal Pak LaNyalla, beliau adalah seorang pemimpin yang dikenal tegas, berani dan jujur. PSSI itu harus dipimpin orang seperti pak Nyalla. Kalau mau maju ya orangnya seperti pak Nyalla itu yang mimpin," kata Coach Mamak dalam rilis, Rabu (1/2/2023). Sementara, keberhasilan Tim nasional (Timnas) Indonesia U-19 menjadi juara Piala AFF U-19 2013 tak lepas dari peran LaNyalla yang menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sepakbola Indonesia. Namun coach Mamak sesalkan LaNyalla hanya sebentar menjabat, jika mendapatkan kesempatan lebih lama bisa mendongkrak prestasi sepakbola Indonesia. "Pak LaNyalla saat di PSSI waktu itu sempat membawa Timnas U-19 menjadi juara. Sayang banget, beliau tidak lama di PSSI. Mungkin kalau diberi kesempatan lebih lama, saya yakin Pak LaNyalla bisa mendongkrak prestasi sepak bola kita," jelasnya. Coach Mamak mengakui LaNyalla pantas untuk kembali menjabat sebagai Ketum PSSI, karena sudah pernah memiliki pengalaman memimpin sepak bola Indonesia. Selain itu, ia menilai LaNyalla memiliki banyak pengalaman sebagai pemimpin dan tak perlu diragukan lagi kualitasnya. "Pak LaNyalla pantas sekali untuk kembali menjabat Ketum PSSI, kenapa? Beliau sudah pernah memimpin di PSSI dan memiliki pengalaman di sepak bola. Dan juga kepemimpinannya bagus dan teruji. Beliau pernah menjadi Ketua Umum KONI Jatim, Ketum Kadin Jatim, Pernah jadi Ketum PSSI, jadi jiwa kepemimpinannya sudah ada," ucapnya. Lebih lanjut, coach Mamak menilai LaNyalla layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin PSSI kembali. Kendati demikian, ia menilai kualitas LaNyalla bukan berarti membuat kandidat-kandidat lainnya tak pantas untuk memimpin PSSI. "Saya tahu beliau (LaNyalla) itu memang orangnya tegas, berani, agamanya juga bagus dan pernah menjadi Ketum PSSI, jadi kalau diberi kesempatan lagi, sangat pantas. Tapi bukan berarti (calon, red) yang lain tidak pantas," tutupnya. Sumber : https://bola.okezone.com/read/2023/02/01/49/2757394/nyalon-lagi-jadi-ketum-pssi-lanyalla-mattalitti-diyakini-mampu-dongkrak-prestasi-sepakbola-indonesia-di-kancah-dunia

JAKARTA, dpd.go.id – Komite III DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) bersama Komnas Perempuan dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, di DPD RI, Senin 30/01/2023). Salah satu pembahasan dalam RDPU tersebut adalah pengaturan mengenai maternitas dan produktivitas kerja. "Peran ibu sangatlah penting dalam peningkatan kualitas hidup bagi anak. Kualitas hidup dipandang sebagai determinan dari kesejahteraan. Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan dianggap sebagai suatu indikator dalam mengukur kualitas hidup. Peningkatan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan dipercaya akan meningkatkan produktivitas individu secara langsung. Kita harapkan RUU ini dapat mengakomodir hal tersebut," ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya. Dalam RDPU tersebut, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mendukung perempuan atau ibu untuk memperoleh hak maternitas. Banyak pekerja perempuan yang kesulitan untuk memperoleh hak maternitasnya, seperti cuti melahirkan atau cuti menstruasi, karena khawatir akan memperoleh sanksi atau pengurangan tunjangan. “Padahal pemenuhan dan pelindungan hak maternitas telah dijamin dalam UUD 1945. Menurutnya, pemenuhan dan perlindungan hak maternitas berkaitan langsung dengan hak pekerjaan, penghidupan yang layak ataupun perlakukan yang adil dalam hubungan kerja,” imbuhnya. Terkait hak maternitas yang diupayakan dalam RUU KIA, dinilai Andy belum mampu memberikan pelindungan secara kuat, karena sanksi atas pelanggaran tersebut justru diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dirinya juga menilai, RUU KIA kurang mengakomodir hak maternitas bagi pekerja sektor informal. Menanggapi isu terkait hak maternitas, Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Lili Amelia Salurapa berharap agar RUU KIA dapat lebih menekankan pada pemenuhan hak maternitas. Dirinya menilai, saat ini banyak perempuan bekerja yang masih mengalami diskriminasi. “Seperti adanya aturan cuti melahirkan dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Hal tersebut dapat berakibat kurangnya perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan perempuan, karena banyaknya cuti sehingga dianggap mengganggu produktivitas,” ucap Lily yang berasal dari Toraja ini. Senada dengan itu, Anggota DPD RI dari Maluku Mirati Dewaningsih, berpendapat agar RUU KIA dapat lebih mengedepankan cuti hamil dan melahirkan. Dirinya pun mendorong agar materi RUU tersebut dapat ditinjau lagi agar bermanfaat bagi ibu dan anak di seluruh Indonesia. Anggota DPD RI dari Sumatera Selatan Arniza Nilawati mengatakan bahwa RUU KIA lebih banyak mengatur pekerja perempuan di sektor formal, tetapi keberpihakan terhadap pekerja perempuan di sektor informal sangat minim. RUU ini harus mampu mendorong Negara untuk menyiapkan anggaran dalam mengakomodir kebutuhan perempuan yang melakukan cuti maternitas. “Karena banyak kasus ibu rumah tangga bekerja sebagai ART sambil hamil dan masih mencuci pakaian. Di Sumsel, mereka yang bekerja menjadi ART, harus mencuci manual, padahal di rumah itu ada mesin cuci. Dan itu dilakukan pada ibu yang sedang hamil atau punya anak kecil. Itu hal yang miris di negara kita, dan negara kita tidak bisa meng-cover ketika mereka melakukan cuti,” ucapnya.. Sumber : https://dpd.go.id/daftar-berita/gelar-rdpu-komite-iii-dpd-ri-bahas-hak-maternitas-dalam-ruu-kesejahteraan-ibu-dan-anak

JAKARTA – Dukungan kepada AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam bursa pencalonan Ketua Umum PSSI kembali mendapat dukungan. Kali ini dukungan disuarakan dua tim asal Jawa Timur, Madura United dan Persela Lamongan. Direktur Utama Madura United, Zia Ulhaq Abdurrahim, mengatakan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akan melakukan transformasi dan reformasi jika menjabat sebagai Ketum PSSI periode 2023-2027. Hal tersebut dikatakan Zia Ulhaq usai silaturahmi LaNyalla bersama voter Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Minggu (22/1) lalu. “Pertemuan berlangsung enak dan dinamis. Pak Nyalla menyampaikan satu hal bahwa akan melakukan transformasi dan reformasi di tubuh PSSI,” ungkap Zia Ulhaq. Zia Ulhaq percaya LaNyalla, yang kini menjabat sebagai Ketua DPD RI, mampu memajukan sepak bola Tanah Air jika terpilih sebagai orang nomor satu di induk sepak bola Indonesia tersebut. LaNyalla bukan lah sosok baru di dunia sepak bola Indonesia. Pengusaha sekaligus senator asal Jatim itu pernah menjadi anggota Exco PSSI 2011-2015. Lalu, ketua umum Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI)– di masa dualisme PSSI. Kemudian menjabat Wakil Ketua Umum PSSI periode 2013-2015. Pada periode tersebut, LaNyalla juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sepak Bola Indonesia. Saat menjabat Ketua BTN Sepak Bola Indonesia, pria kelahiran Jakarta dan besar di Surabaya itu sukses membawa Timnas U-19 menjuarai Piala AFF U-19 2013. Saat itu, pelatih Timnas Indonesia U-19 adalah Indra Sjafri. Selanjutnya, LaNyalla menjabat Ketua Umum PSSI dari tahun 2015 hingga 2016. “Karena Pak Nyalla bukan orang baru di PSSI, maka fokus dan konsentrasi beliau tetap bagi kepentingan nasional, bagi kemandirian klub, dan transparansi lembaga itu sendiri,” imbuhnya. Pada periode kepemimpinan LaNyalla di tahun 2015-2016, PSSI baru saja dijatuhi sanksi oleh Menpora Imam Nahrawi akibat kebijakan PSSI soal hasil rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang tidak meloloskan Arema Malang dan Persebaya Surabaya ke liga. Pembekuan tersebut nyatanya membuat PSSI mengalami masalah pendanaan. Namun LaNyalla muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan finansial di tubuh PSSI. Alhasil, PSSI sudah tidak lagi pusing dengan pendanaan. LaNyalla memberikan suntikan dana ke PSSI dan paling banyak diturunkan untuk Liga. Tak hanya itu, LaNyalla juga menjadi pahlawan bagi Timnas Indonesia, ketika skuad Garuda tak bisa main, gaji dan operasional staff PSSI tak dibiayai oleh pemerintah, ia pun menutupinya. Di tengah konflik tersebut, La Nyalla diterpa kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2014 saat menjadi Ketua Kadin Jatim. Ia kemudian ditetapkan tersangka. Dan kemudian dinyatakan bebas dan tidak bersalah. “Beliau telah mengalami pahit getirnya era sepak bola di Indonesia. Beliau sudah mengalami keterpurukkan dan memulai PSSI dengan kebaikan,” tuntas Zia Ulhaq. Sementara itu, Sekretaris Persela Lamongan, Mudji Santoso, mengatakan keinginan LaNyalla memajukan sepak bola Tanah Air agar tumbuh mandiri dan berkembang serta industri sepak bola tumbuh merupakan gagasan yang bagus. Apalagi, setelah Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, hal itu menjadi momentum untuk industri sepak bola berbenah. Terutama soal SOP (Standar Operating Procedure) harus lebih diperjelas. “Industri sepak bola pada dasarnya adalah bagaimana sepak bola sebagai sebuah event mampu menguntungkan semua pihak yang terlibat mulai dari pemain, panitia pelaksana, klub, hingga penikmat sepak bola sebagai sebuah tontonan.,” ucap Mudji. “Klub juga bisa memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki seperti penjualan pemain, penjualan tiket pertandingan, penjualan berbagai merchandise dan untuk menarik minat investor atau perusahaan swasta agar mau memberikan dana promosinya,” katanya. “Sejauh ini kita masih jauh dari hal tersebut, namun di bawah kepemimpinan Pak Nyalla, saya yakin semua itu akan terwujud. Karena saya percaya Pak Nyalla adalah sosok pemimpin yang tegas, jujur dan berani,” sambungnya. Sebelumnya, Mudji menyebut LaNyalla ibarat mimpi sosok pemimpin PSSI yang belum terwujud hingga saat ini. Oleh sebab itu, Mudji menyebut Persela Lamongan sudah menyatakan dukungan kepada La Nyalla. “Bisa diibaratkan, beliau itu merupakan mimpi sepak bola Tanah Air untuk jadi pemimpin PSSI yang hingga kini belum terwujud. Saatnya mimpi itu datang. Maka dari itu Persela mantap akan bersama pak Nyalla,” tuntasnya. Sumber : https://indopostnews.com/2023/01/29/madura-united-dan-persela-dukung-lanyalla-lakukan-transformasi-dan-reformasi-di-pssi/

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendapati 164 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencatut identitas warga atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pencatutan dilakukan untuk memenuhi syarat pendaftaran calon anggota DPD. "Terdapat 164 bakal calon anggota DPD yang tersebar di 21 provinsi yang dilaporkan mencantumkan nama dan/atau NIK masyarakat," kata Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty dalam siaran persnya, Selasa (24/1/2023). Lolly mengatakan, 164 bakal calon anggota DPD itu mencantumkan nama dan/atau NIK warga sebagai pendukungnya. Padahal, warga yang dicantumkan itu mengaku bukan pendukung bakal calon anggota DPD mana pun. Tindakan culas ini, kata Lolly, diketahui dari laporan yang masuk ke posko pengaduan Bawaslu. Per 19 Januari 2023, terdapat 313 warga yang membuat laporan bahwa NIK mereka dicatut oleh bakal calon anggota DPD. Mereka mengetahui NIK dicatut setelah mengecek laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung. Lolly menyebut, dari total 313 laporan tersebut, aduan terbanyak ada di Provinsi Aceh, yaitu sebanyak 56 aduan. Kemudian disusul Provinsi Jawa Timur dengan 35 aduan, dan Provinsi Jawa Barat dengan 29 aduan. Bawaslu daerah, lanjut Lolly, telah menindaklanjuti sebagian aduan tersebut dengan menyerahkan datanya ke KPU daerah. KPU daerah diminta segera menghapus NIK warga yang dicatut dari Sistem Informasi pencalonan (Silon) KPU. Sejauh ini, kata dia, Bawaslu daerah sudah menindaklanjuti 224 aduan. Sedangkan 89 aduan lainya akan ditindaklanjuti bersamaan dengan aduan baru yang masuk setelah tanggal 19 Januari 2023. Untuk diketahui, KPU melaksanakan tahapan penyerahan formulir syarat minimal dukungan pemilih dari bakal calon anggota DPD pada 16 Desember 2022-8 Januari 2023. Tercatat ada 784 bakal calon anggota DPD yang menyerahkan formulir tersebut. KPU kini sedang memverifikasi kebenaran data pendukung yang dicantumkan di dalam formulir tersebut. Verifikasi dilakukan secara administrasi dan secara faktual atau langsung dicek ke lapangan. Jika lolos verifikasi, bakal calon anggota DPD itu dipersilahkan mendaftar secara resmi sebagai calon anggota DPD. KPU sebelumnya menyatakan, bakal calon anggota DPD yang ketahuan menggandakan data pendukung, maka akan dijatuhkan sanksi pengurangan dukungan 50 kali lipat dari jumlah data ganda yang ditemukan. Contohnya, apabila seorang bakal calon menggandakan 20 data pendukung, maka dukungannya bakal dikurangi 1.000. Sanksi semacam ini diharapkan membuat bakal calon berpikir dua kali sebelum memanipulasi data, mengingat besarnya jumlah dukungan yang harus dikumpulkan. Berdasarkan Pasal 183 UU Pemilu, setiap bakal calon anggota DPD yang mencalonkan di provinsi dengan jumlah pemilih di bawah 1 juta, maka harus mengumpulkan dukungan minimal dari 1.000 pemilih. Minimal 2 ribu dukungan untuk provinsi dengan pemilih berjumlah 1 juta-5 juta. Minimal 3 ribu untuk provinsi dengan pemilih 5 juta-10 juta. Minimal 4 ribu untuk provinsi dengan pemilih 10 juta-15 juta. Adapun provinsi dengan pemilih di atas 15 juta, maka bakal calon senatornya harus punya dukungan minimal 5 ribu. Sebagai contoh, jumlah pemilih di DKI Jakarta pada Pemilu 2019 sebanyak 7,2 juta orang. Artinya, bakal calon anggota DPD Jakarta ketika itu harus mengumpulkan dukungan dari 3 ribu pemilih minimal. Sumber : https://www.republika.co.id/berita/rozbmg436/bawaslu-164-bakal-calon-dpd-catut-nik-warga

Mataram, MetroNTB.com – KPU NTB menerima perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu bakal calon anggota DPD RI Dapil NTB. KPU NTB mulai dari tanggal 16 Januari Sampai dengan tanggal 22 Januari 2023, Menerima Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu bakal calon anggota DPD RI Dapil NTB di mulai 16-22 Januari 2023. Bakal calon anggota DPD RI Dapil NTB yang menyampaikan dukungan perbaikan atas hasil verifikasi administrasi awal yaitu Ibnu Halil 22 Januari 2023 Pukul 15.10 Wita yang diwakili oleh tim penghubung atau LO. Sebelumnya, bakal calon DPD RI Dapil NTB, Ibnu Halil pada masa verifikasi administrasi awal dinyatakan memenuhi syarat. Kali ini, Ibnu Halil menyampaikan dukungan perbaikan sejumlah 63 dukungan yang tersebar di 9 Kabupaten/kota se NTB sebagaimana formulir lampiran 2 model penerimaan dukungan DPD-KPU NTB. Di akhir penerimaan Ibnu Halil dinyatakan dukungannya lengkap dan memenuhi syarat oleh KPU NTB. Sumber : https://www.metrontb.com/politik/pr-8186998835/kpu-ntb-terima-perbaikan-dukungan-bakal-calon-anggota-dpd-ibnu-halil