JAKARTA, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023, pada Senin (9/01), siang. Sidang Paripurna diselenggarakan secara fisik, dengan mengagendakan 3 pembahasan yaitu Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023;, Pidato Pembukaan pada Awal Masa Sidang III DPD RI Tahun Sidang 2022-2023;, dan Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan. Sidang Paripurna dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Dalam sidang paripurna, anggota Komite III DPD RI asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menyampaikan beberapa aspirasi serta rekomendasi terkait pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. “Melalui sidang ini kami telah melaksanakan tiga agenda prioritas utama yaitu Inventarisasi Materi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak; Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2019 khususnya terkait dengan Umrah; dan Inventarisasi Penguatan Kelembagaan BPOM dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan,” Kata Senator asal Kalimantan Utara. Melalui kesempatan yang sama, Senator muda asal Kalimantan Utara, Hasan Basri Memberikan apresiasi atas gagasan dan usulan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Namun demikian, ia (Hasan Basri) meminta agar RUU tersebut lebih mengatur kepada hal-hal yang substantif dan dibutuhkan terkait dengan kesehatan ibu dan anak, sehingga tidak perlu melebar kepada hal lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. “Kami mengapresiasi, namun kita harus betul-betul mencermati dan mengikuti terhadap ketentuan undang-undang yang baru kita revisi yaitu salah satunya adalah undang-undang itu diundangkan harus dapat dilaksanakan,” Ucap Hasan Basri. Mengenai Inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2019 khususnya terkait dengan Umroh, Hasan Basri menyampaikan tahun 2022 di Kalimantan Utara, pendaftar ibadah umroh mengalami kenaikan 900 pendaftar dari tahun-tahun sebelumnya. Namun ditengah lonjakan yang terjadi, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat agar melakukan sosialisasi kepada Pemerintah daerah dan travel mengenai penetapan standar harga yang terjadi di Kalimantan Utara. Karena berdasarkan aspirasi yang diterima, jumlah tarif yang ditetapkan beraneka ragam. “Perlu dibuat pedoman dan standar mengenai pelayanan jamaah umroh, salah satu diantara adalah menyangkut pembinaan, perlindungan, dan pelayanan,” kata Hasan Basri. Terkait dengan Inventarisasi materi penguatan kelembagaan BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan obat dan makanan, sebagai wilayah perbatasan yang berpotensi sebagai pintu masuk produk ilegal. Hasan Basri yang akrab disapa HB merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mewujudkan peran penguatan kelembagaan. “Rekomendasikan yang kami berikan kepada Pemerintah Pusat, diperlukan sinergritas untuk membentuk peta rawan khusus yang menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi peredaran obat dan makanan;, melakukan pengawasan post market dengan cara monitoring label beredar disertai pengawasan;, melaksanakan operasi Opson yang bekerjasama dengan lintas sektor;, dan lain sebagainya,” kata Hasan Basri. Di Akhir laporan Hasan Basri menyampaikan, dengan adanya rekomendasi ini perlu mendapat perhatian dan dorongan dari semua pihak khususnya kementerian terkait agar dapat segera diselesaikan sebagai sarana elektrifikasi di Kaltara. Sumber : https://dpd.go.id/daftar-berita/hadiri-sidang-paripurna-hasan-basri-singgung-ruu-kesejahteraan-ibu-dan-anak

JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Pemerintah berencana menarik pajak sebesar 35 persen dari orang kaya dan super kaya atau crazy rich di tanah air. Kebijakan ini turut diperhatikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, kebijakan ini harus dikawal aparat penegak hukum untuk menekan petugas nakal yang berpotensi mengemplang pajak. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, jika orang kaya dan super kaya membayar pajak sesuai dengan ketentuan 35 persen, APBN akan sedikit tertolong. “Hal ini berbeda dengan pengenaan pajak terhadap kelompok masyarakat yang berpenghasilan lima puluh juta pertahun, akan sangat mudah ditarik pajaknya,” katanya. Sejak 2021, atau sejak masa pandemi, jumlah orang kaya Indonesia melonjak dari 82.012 menjadi 134.015 orang. Menurut laporan Knight Frank, kekayaan yang mencapai US$30 juta atau sekitar Rp469,14 miliar ke atas mencapai 1.403 orang pada 2021. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi orang miskin yang masih banyak berpenghasilan dibawah satu juta perbulannya. “Orang super kaya di Indonesia Terus Bertambah Setiap Tahun. Posisi mereka tidak terpengaruh dengan adanya ancaman krisis. Bahkan prediksi orang super kaya akan terus bertambah hingga mencapai 1.810 orang pada 2026,” terangnya. Sampai saat ini, data penerimaan jenis pajak orang kaya hanya berkisar 1,0 persen. Sedangkan jika dilihat dari subjek pajak, mestinya mencapai 15,68 persen. “Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan mampukah pemerintah merealisasikan pengenaan tarif pajak penghasilan atau PPh untuk orang super kaya di Indonesia sebesar 35 persen?” tanya LaNyalla. Sebab, rencana penarikan pajak orang super kaya hingga 35 persen menjadi ambiguitas jika masih ada para mafia pajak dan kongkalingkong petugas perpajakan dengan para pengemplang pajak. “Oleh sebab itu,saya mendorong upaya penegakan hukum yang keras terhadap para pengemplang pajak atau pihak-pihak yang tidak mau membayar pajak,” katanya. Sumber : https://ekspresnews.com/lanyalla-wanti-wanti-penegak-hukum-untuk-tindak-pengemplang-pajak/

JAKARTA – Mengawali tahun 2023, DPD RI menyoroti berbagai kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah. Salah satunya kenaikan BBM non subsidi, penghapusan subsidi listrik untuk golongan 450 hingga 900 volt ampere, dan kenaikan harga bahan pokok. “Memasuki tahun 2023 ini, kita perlu terus mencermati kenaikan harga BBM non subsidi, listrik, dan bahan pokok agar tidak memberikan efek negatif pertumbuhan ekonomi serta menambah beban masyarakat,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/1/2022). Nono Sampono meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan sosialisasi kebijakan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga perlu memikirkan pengembangan sumber energi alternatif serta pemerataan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. “Perlu dilakukan pengembangan sumber energi alternatif untuk mengurangi beban ekonomi akibat pencabutan subsidi listrik yang dilakukan,” ujarnya. Selain itu, DPD RI juga menghimbau pemerintah untuk melakukan operasi pasar secara berkala dalam mengendalikan harga-harga bahan pokok serta mengendalikan stabilitas pasokan barang di tengah masyarakat terutama pasca Natal dan Tahun Baru (NATARU). “Untuk itu Pimpinan DPD RI menugaskan Komite II melakukan koordinasi dengan kementerian terkait khususnya bencana alam dan stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat,” terang senator asal Maluku itu. Terkait pencabutan PPKM, menurut Nono, keputusan tersebut tentunya diambil oleh pemerintah setelah melakukan kajian mendalam serta mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali. “Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, DPD RI mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan dalam menghadapi dampak Covid-19,” harapnya. Sumber: https://beritabuana.co/2023/01/09/dpd-ri-minta-pemerintah-antisipasi-lonjakan-bbm-dan-penghapusan-subsidi-listrik/

JAKARTA, dpd.go.id - Nama Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali dijagokan untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Nama LaNyalla diusung oleh Asprov PSSI Jawa Timur. LaNyalla sendiri hadir di Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan semifinal leg pertama Piala AFF, Jumat (6/1/2023). Menurut Ketua Umum Asprov PSSI Jatim Ahmad Riyadh pihaknya beserta seluruh pengurus Asprov PSSI Jatim sudah mantap mengusung LaNyalla. Kata dia, sosok LaNyalla sangat layak untuk kembali memimpin induk organisasi sepakbola tertinggi di tanah air itu. "Saya rasa sosok LaNyalla sangat layak menjadi Ketua Umum PSSI. Komitmen beliau terhadap perkembangan sepakbola tidak perlu lagi diragukan," katanya. Tidak itu saja, Ahmad Riyadh mengatakan LaNyalla bisa membangkitkan sepakbola Indonesia. "Beliau ini sosok yang bisa membawa sepakbola Indonesia on the track. Ia memiliki kapasitas untuk memperbaiki sepakbola Indonesia agar bisa lebih bersih dan berprestasi," katanya. Oleh karena itu, Ahmad Riyadh mengaku senang LaNyalla hadir ke Stadion GBK untuk mendukung langsung Timnas. "Sangat senang saya melihat beliau kembali ke Stadion. Merinding lihatnya. Saya rindu sosok beliau. Dan saya rasa insan sepakbola tanah air juga merindukan kiprahnya untuk mengangkat kembali sepakbola Indonesia," tuturnya. LaNyalla tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI-KPSI periode 2011-2013. Ia terpilih melalui Kongres Luar Biasa/KLB (Extra Ordinary Congress) yang diprakarsai Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu 18 Maret 2011. Lalu menjabat Wakil Ketua Umum PSSI periode 2013-2015. Dan menjabat Ketua Umum PSSI dari tahun 2015 hingga 2016. Di Stadion GBK, ketika ditanya tentang dukungan dari Asprov Jatim, pria asal Bugis yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu mengaku siap lahir batin. “Kalau masyarakat sepak bola dan para voter masih ingin saya kembali, tentu saya siap lahir dan batin," kata LaNyalla usai pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam. Seperti diketahui, Tim Nasional Indonesia meraih hasil imbang 0-0 saat menjamu Vietnam di Leg 1 Semifinal Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2023) sore. Namun, Ketua DPD RI,AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, masih optimis Timnas akan melaju ke final. LaNyalla yang menonton langsung laga tersebut memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemain Timnas. "Saya rasa perjuangan para pemain patut diapresiasi. Karena mampu menahan tim yang cukup kuat di Asia Tenggara yang perkembangan sepak bolanya sangat pesat," katanya. LaNyalla yang juga pernah menjabat Ketua Asprov PSSI Jatim itu, tampak gregetan melihat beberapa peluang timnas yang gagal menjadi gol. "Secara organisasi permainan, saya kira sudah baik. Memang finishing yang masih menjadi masalah. Beberapa peluang di babak pertama maupun kedua seharusnya menjadi gol," ujarnya. LaNyalla juga mengapresiasi 50 ribuan suporter Indonesia di SUGBK yang selalu memberi semangat kepada Asnawi dkk. "Para suporter sangat luar biasa. Mereka tertib dan tak henti bernyanyi, memacu semangat para pemain," tukas dia. Pada leg kedua nanti, giliran Indonesia yang akan bertandang ke markas Vietnam. LaNyalla berharap para pemain timnas fokus dan berjuang mati-matian untuk memenangkan pertandingan. "Tak perlu disesali berlebihan hasil yang diperoleh di kandang hari ini. Sebaiknya evaluasi dan lakukan pembenahan, untuk fokus ke pertandingan selanjutnya. Kita optimis nanti di kandang lawan, Indonesia akan menang," ucapnya.(*) Sumber:https://dpd.go.id/daftar-berita/ketua-dpd-ri-nonton-laga-timnas-asprov-jatim-siap-usung-lanyalla-jadi-ketua-umum-pssi

JAKARTA, dpd.go.id - Pihak perguruan tinggi diminta Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk implementasikan disiplin ilmu yang mereka miliki sebagai solusi masalah-masalah sosial di masyarakat. Menurut LaNyalla, inovasi dan implementasi langsung dari ilmu pengetahuan yang dipelajari di kampus seharusnya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Maka, saya mendorong agar kampus implementasikan keilmuan mereka sebagai solusi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Saya percaya kampus bisa," tegas LaNyalla, Kamis (5/1/2023). Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, ketika kampus mampu melakukan eksplorasi science dan menghasilkan banyak scientist, permasalah sosial dapat diselesaikan. Salah satunya inovasi yang dihasilkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang tergabung dalam tim perancang Aksanawa. Mereka berhasil merancang kapal Autonomous Surface Vehicle (ASV) untuk memudahkan pencarian korban kecelakaan laut. "Itu merupakan contoh implementasi keilmuan yang langsung dituangkan dalam bentuk yang kongkret," tegas LaNyalla. Oleh karenanya, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu mendorong setiap kampus untuk mampu melahirkan inovasi dan implementasi ilmu pengetahuan menjadi langkah kongkret yang memberi manfaat terhadap masyarakat. "Misalnya kita menghadapi kebencanaan yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi. Para ilmuan bisa melakukan penelitian yang mampu menciptakan terobosan penanganan banjir," kata LaNyalla menyontohkan. LaNyalla yakin jika setiap kampus mampu mewujudkan inovasi dan menciptakan berbagai teknologi yang diperlukan, maka permasalahan sosial yang kita hadapi satu demi satu terselesaikan. "Saya kira kita mampu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi sepanjang para ilmuan di kampus diberi ruang untuk mencarikan solusinya," tuturnya.(*) Sumber: https://dpd.go.id/daftar-berita/ketua-dpd-ri-dorong-kampus-implementasikan-keilmuan-sebagai-solusi-masalah-sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima syarat dukungan minimum yang diserahkan masing-masing bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 32 provinsi. Sebelumnya, para bakal calon anggota DPD ini menyerahkan syarat dukungan minimum ke masing-masing KPU provinsi dan KIP Aceh. "Di 32 provinsi ada 700 bakal calon DPD RI yang telah menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2023). Baca juga: Buka Seleksi 546 KPUD pada 2023 dan 2024, KPU Akui Pekerjaan Berat Penyerahan syarat dukungan minimum bakal calon anggota DPD berakhir pada 29 Desember 2022 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Sementara itu, khusus untuk Papua, Papua Barat, serta 4 provinsi baru yakni Papua Pengunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, batas akhirnya sampai 8 Januari 2023. "Hal ini diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022," ujar Idham. Baca juga: Datangi Muhammadiyah, Ketua KPU: Bukan soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Selanjutnya, KPU provinsi bakal melakukan verifikasi/penelitian administrasi terhadap syarat dukungan minimum masing-masing bakal calon anggota DPD itu. Mereka bakal dikenai pengurangan 50 dukungan untuk setiap kecurangan dukungan yang ditemukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tadi. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Terima Syarat Dukungan Minimal dari 700 Bakal Calon Anggota DPD", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/19261881/kpu-terima-syarat-dukungan-minimal-dari-700-bakal-calon-anggota-dpd. Penulis : Vitorio Mantalean Editor : Icha Rastika

MATARAM - Menjelang Pemilu 2024, KPU NTB mulai melakukan verifikasi administrasi terhadap data 24 bakal DPD RI. "Verifikasi administrasi data bakal calon DPD RI ini sudah kami lakukan mulai 31 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023," kata Komisioner KPU NTB Divisi Teknis Penyelenggaraan, Zuriati, Minggu (1/1). Pelaksanaan verifikasi administrasi ini adalah proses pengecekan kesesuaian data yang ada di dalam dokumen yang diserahkan para bakal calon melalui aplikasi Sistem Informasi Calon (Silon), seperti data yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, daftar nama dan lampiran F1 yang ditandatangani oleh para pendukung bakal calon. "Itu semua yang kita cek kesesuaiannya," ujarnya. Pelaksanaan verifikasi administrasi itu dilaksanakan secara serentak di seluruh KPU kabupaten/kota se-NTB. Pelaksanaannya akan dilakukan setelah KPU NTB melakukan analisis terhadap dokumen yang disampaikan para bakal calon seperti kegandaan dan status pekerjaan pemberi dukungan. "Setelah KPU NTB selesai melakukan langkah analisis terhadap kegandaan data dan status pekerjaan yang dimasukkan dalam Silon, maka KPU kabupaten/kota se-NTB akan melakukan verifikasi administrasi," ujar Zuriati. Sementara, analisis kegandaan itu dilakukan siapa tahu dukungan untuk bakal calon A ada juga ditemukan pada bakal calon B, atau bisa juga di bakal calon C. "Nah itu nanti yang akan dianalisis terlebih dahulu," ucapnya. Jika ada ditemukan data ganda tersebut, KPU akan memberitahukan kepada bakal calon tersebut melalui Silon bakal calon supaya mereka bisa menindaklanjutinya dengan surat pernyataan. "Begitu pun status pekerjaan semisal ada data dukungan dari ASN, itu bisa berpotensi tidak memenuhi syarat. Maka itu nanti yang akan dilengkapi dengan surat pernyataan dan bukti yang menunjukkan bahwa pemberi dukungan itu bukan lagi ASN," terangnya. Sementara jika ditemukan data ganda di dalam dokumen bakal calon tersebut, maka akan diberikan denda 50 setiap satu temuan data ganda. Begitupun jika ditemukan data palsu. Setelah pelaksanaan verifikasi administrasi selesai dilaksanakan, KPU akan melaksanakan pleno dan memberikan kesempatan perbaikan selama 14 hari. "Dan setelah selesai dilaksanakan perbaikan. KPU akan kembali melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling yang dihitung berdasarkan hasil vermin. Setelah itu selesai baru KPU akan menetapkan bakal calon tersebut menjadi calon," katanya. Sebelumnya, sebanyak 24 berkas bakal calon anggota DPD RI dari daerah pemilihan NTB diterima KPU NTB. Namun, satu orang terpaksa harus dikembalikan. Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengatakan dari 31 bakal calon DPD RI yang mengambil akses Silon, ada 25 orang yang menyerahkan syarat dukungan. Namun, 24 orang dinyatakan diterima dan satu orang dikembalikan berkas dukungannya. "Dari 31 bakal calon yang mengambil akses Silon, tetapi tidak menyerahkan dukungan ada enam orang," ujarnya. Ia menyatakan berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 masa penyerahan dukungan dan sebaran dimulai tanggal 16 sampai 29 Desember 2022. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan KPU Nomor 478 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2024 di NTB. "Jumlah dukungan minimal pemilih paling sedikit 2.000 dukungan yang tersebar di lima kabupaten dan kota," ujar Suhardi Soud. Sumber: https://ntb.jpnn.com/politik/4121/menuju-pemilu-2024-kpu-ntb-verifikasi-bakal-calon-dpd-ri

Lotim, PorosLombok.com – Dukungan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati terus mengalir. Berbagai kalangan, mulai dari Aktifis, Tokoh Pemuda, LSM, Toga, Toma menilai sosok Sekda figur yang paling tepat menjabat Plt Bupati di daerah ini. Kali ini, dukungan kepada Sekda muda dengan segudang pengalaman dan prestasi itu sebagai Plt Bupati Lombok Timur kembali datang dari salah seorang senator asal NTB, H. Achmad Sukisman Azmy (ASA). Ir.H. Achmad Sukisman Azmy, yang saat ini sebagai anggota Komite II DPD RI menilai, sosok Sekda Lotim merupakan orang yang paling tepat mengisi jabatan tersebut. “Semua orang mengetahui kinerja Pak Ofik selama ini, bisa bekerjasama dengan semua pihak, dan bisa meredam setiap isu-isu yang terjadi selama ini di daerah,” ucap DKD PWI NTB ini kepada PorosLombok, Sabtu (31/12). Menurutnya, orang yang layak menjadi Plt Bupati harus orang yang faham tentang kondisi Lombok Timur, sehingga program-program yang sudah direncanakan bisa dilanjutkan kembali. Maka dari itu ia menilai, bahwa Sekda lah orang yang tepat untuk mengemban amanat tersebut. “Kalau orang yang tidak faham medan, nanti bisa-bisa program-program yang sudah direncanakan bisa terhenti di tengah jalan,” ujarnya. Tak hanya itu, lanjutnya, Sekda merupakan salah satu pejabat yang berprestasi, dan banyak membantu suksesnya program-program Sukma, sehingga Lotim bisa menaikkan IPM nya dari 9 ke- Peringkat ke-7. “Kalau dari sisi kemampuan dalam mengelola birokrasi Pak ofik sudah tidak diragukan lagi, sehingga ini yang harus jadi pertimbangan Kemendagri,” harapnya. Sukisman berharap agar pemerintah terkait bisa mempertimbangkan hal tersebut, apalagi tahun ini merupakan tahun Politik, tentu harus memilih orang yang tepat untuk menjadi Plt khususnya di Kabupaten Lombok Timur. “Setidaknya kalau sekda Jadi Plt Bupati, tentu masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasinya, semua orang tau kalau pintu ruang kerja pak ofik ini terbuka buat siapa saja,” pungkasnya. Sumber: https://poroslombok.com/dpd-ri-sukisman-dukung-sekda-lotim-jadi-plt-bupati/

MATARAM-Penyerahan dokumen pendaftaran dan dukungan minimal Bakal Calon Anggota DPD RI kemarin (29/12) diisi oleh lintas kalangan dan profesi. Mereka menebar optimisme dapat merebut 4 jatah kursi senator yang tersedia untuk Dapil NTB. Di samping itu menjanjikan akan membawa perubahan lebih baik dalam hal penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat apabila terpilih nanti. HM Zaini Arony, menjadi yang pertama menyambangi kantor KPU NTB untuk menyerahkan dokumen pendaftaran dan dukungan minimal. “Saya bersama-sama dengan tim yang cukup besar, hal ini ada relevansinya dengan kondisi NTB yang cukup besar mencapai 5,320 juta warga. Ada yang dari Mbojo, Samawa, Lotim, Loteng, Mataram, KLU, dan juga dari Lobar,” katanya, kemarin (29/12). Terkait alasan tampil di pemilihan DPD RI, Zaini Arony mengatakan keinginannya melayani sekaligus berjuang bagi masyarakat. Hal ini dianggap sejalan dengan peran dan fungsi DPD sebagai perwakilan daerah di pusat. “Secara prinsip fungsi untuk melayani dan sekaligus berjuang. Itulah dimensi kenapa saya maju di DPD ini,” paparnya. Menyusul Berikutnya, menyerahkan berkas oleh Nurdin Ranggabarani (NR). Kedatangannya di KPU NTB untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan dukungan minimal. “Ini sebagai upaya mewujudkan apa yang menjadi amanat konstitusional kita,” kata NR. Gagasan utama tampil di DPD RI diungkapkan mantan Anggota DPRD NTB ini yakni dalam rangka menyeimbangkan jumlah penyambung aspirasi di NTB. NR melihat, prinsip keseimbangan senator di dua pulau NTB antara Sumbawa dan Lombok belum sesuai harapan. “Ada banyak hal yang menjadi aspirasi keseimbangan daerah sepertinya belum dapat kita laksanakan secara maksimal,” ujarnya. Di saat bersamaan menyerahkan juga dokumen dan dukungan minimal atas nama Mulyadi. Dalam pernyataan yang disampaikannya ia mengatakan bahwa NTB sebagai sebuah wilayah dan penduduk yang besar. “Karena sangat besar maka diperlukan sekali kebersamaan dalam membangunnya,” katanya. Baca Juga : Ingin Adu Nasib, Wartawan Senior Asal Sumbawa Siap Maju di DPD RI Dikatakan, misi utama tampil di DPD RI ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Menjadikan NTB lebih gemilang lagi, karena kesejahteraan ini menjadi hal yang krusial,” tekannya. Pendaftar berikutnya disusul oleh Muhammad Rifki Farabi. Pria yang akrab disapa Ustad Farabi itu, membawa 2.600 dukungan. Kedatangan anak dari TGB HM Zainul Majdi ini didampingi oleh sejumlah ulama saat mendatangi KPU NTB. Setelah penyerahan berkas, Pria lulusan Universitas Al-Azhar tersebut menyampaikan bahwa, ruang perpolitikan menjadi salah satu ikhtiar untuk berjuang dan berkhidmat kepada Umat. “Bismillah, politik ini sebagai fondasi, sebagai jalan untuk terus berkhidmat kepada Umat,” kata Farabi. Politik, lanjut Farabi, bukan sesuatu yang tabu. Tetapi ruang perkhidmatan di jalur politik sudah terbukti kemaslahatannya. Karena itu, dengan niat yang baik, Farabi maju sebagai senator mewakili NTB. “Insya Allah, dengan niat yang baik, ikhtiar yang baik, semuanya berjalan lancar,” katanya. Disusul pendaftar, berikutnya atas nama Ahmad Turmuzi. Pria berlatar belakang akademisi itu melihat perjuangan melalui jalur calon perseorangan DPD RI lebih independen. “Kalau tampil di DPR RI itu harus menggunakan partai, sementara tampil di DPD RI itu partainya adalah mandat rakyat, harus direkom oleh rakyat,” ujarnya. Selanjutnya, pendaftaran disusul oleh Tauhid Rifai. Dalam keterangan pers ia mengatakan keinginannya membangun daerah berbasis desa. Dari sejumlah desa yang dibagi berdasarkan kondisinya ada beberapa desa yang menurutnya perlu mendapat perhatian khusus. “Sebanyak 55 desa kategori tertinggal,” ujarnya. Tekadnya bila terpilih, Tauhid berharap dapat menjadi penyambung aspirasi semua desa. Agar mendapat perhatian pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan fasilitas dan peningkatan SDM. “Sehingga semua menjadi desa mandiri,” harapnya. Berikutnya, mendaftar wiraswasta atas nama Jamhari Latif. Ia menyerahkan 2.358 dukungan. “Saya berharap ke depan fungsi dan peran DPD RI lebih baik lagi dalam menjadi penyambung aspirasi masyarakat,” ujarnya. Setelahnya, mendaftar H Ridwan Hidayat. Pria yang saat ini menjadi anggota DPRD NTB itu mengatakan keinginannya untuk lebih memaksimalkan juga peran senator. “Kami lihat fungsi DPD RI belum maksimal,” katanya. Berikutnya mendaftar pengusaha muda sukses asal Bima atas nama Nurhaidah. Didampingi suaminya ia menyampaikan harapannya untuk berbuat lebih besar bagi masyarakat NTB. “Kalau secara kebutuhan ekonomi, dapat saya katakan Alhamdulillah saya sudah selesai, oleh karenanya saya tampil sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI ini karena didorong semangat ingin berbuat bagi daerah, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat NTB,” kata wanita pengusaha mutiara ini. Nurhaidah yakin ilmu enterpreneur yang dimilikinya akan berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam mengawal program pemerintah pusat selama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping juga menjadi mata dan telinga masyarakat untuk disampaikan pada pemerintah pusat. “Alhamdulillah syarat dan dukungan minimal yang saya serahkan dinyatakan lengkap oleh KPU, selanjutnya mohon doa agar tahapan selanjutnya dapat kami lalui dengan baik,” pungkasnya. Anak dari mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah NTB Nasruddin yaitu Saadatul Hayati Putri juga ikut menyerahkan dokumen. Perempuan berumur 27 tahun itu mengungkapkan harapannya untuk dapat ikut serta dalam pertarungan perebutan kursi senator. “Mohon doanya sehingga kami bisa mengikuti proses peraturan yang berlaku dan kami minta doa kepada masyarakat NTB mudah-mudahan kami terpilih nantinya,” ujarnya. Pada saat berita ini diturunkan, proses pendaftaran masih berlangsung hingga pukul 23.59 WITA sebagai batas akhir pendaftaran. Sumber: https://lombokpost.jawapos.com/politika/01/01/2023/lintas-profesi-berebut-kursi-dpd-ri-dapil-ntb/

Mataram, Bimakini.- Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memprediksi setengah atau 50 Persen Petahana DPD RI Periode 2019 – 2024 bakalan Out atau kalah bersaing Kontestasi dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal ini karena ada fenomena Revolusi Februari Spring yang ditandai arus besar migrasi elektoral, khususnya dari kalangan Pemilih Pemula yang condong mengalihkan dukungan kepada figur-figur baru yang dipandang lebih memiliki effort kuat sebagai Senator Pujaan Hati kaum milenial/Generasi Z. Kedua, arus balik dukungan bisa jadi dipengaruhi munculnya tunas-tunas muda pemilih pemula yang sulit diyakinkan persepsinya oleh Kinerja Petahana DPD RI yang ‘dianggap’ tidak selaras dengan kepentingan gaul pemilih 4.0. “Munculnya Pemilih Pemula 4.0 yang menginginkan perubahan turut berkontribusi terhadap tumbangnya petahana DPD RI periode 2019 – 2024,” kata Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH melalui siaran pers kepada media, Senin 2 Januari 2024. Untuk diketahui Pemilih muda diproyeksi masih menjadi kunci untuk pemenangan Pemilu 2024. Pasalnya, kalangan usia tersebut masih akan mendominasi jumlah pemilih dalam kontestasi politik dua tahun mendatang. Hal itu tergambar dari data proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045. Berdasarkan data yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318,9 juta jiwa pada 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 21,73 juta penduduk berusia 15-19 tahun. Sebanyak 21,94 juta penduduk berada di rentang usia 20-24 tahun. Kemudian, penduduk berusia 25-29 tahun dan 30-34 tahun masing-masing sebanyak 21,73 juta orang dan 21,46 juta orang. Sebanyak 21,04 juta orang berada di rentang umur 35-39 tahun. “Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pun memperkirakan bahwa Pemilu 2024 akan didominasi oleh generasi Z dan milenial yang berada di rentang usia 17-39 tahun. Berdasarkan hasil survei CSIS, jumlah kedua generasi tersebut mendekati 60% dari total pemilih,” ujar didu mengutip artikel Shilvina Widi yang dimuat Data Indonesia, 28 Oktober 2022 . Dukungan Elektoral dari Parpol Selanjutnya Pria yang akrab disapa didu ini mengatakan selain munculnya Generasi Votter’s 4.0 dengan Jargon perubahan Februari Spring 2024, tumbangnya Petahana DPD RI juga dipengaruhi oleh masuknya calon anggota DPD RI yang dindikasikan berasal dari Partisan. “Mi6 melihat masuknya sejumlah calon Senator yang memiliki latar belakang Partisan mendaftar sebagai DPD RI dapil NTB turut berkontribusi memperlemah dan menggerus dukungan suara Petahana,” kata didu. Didu memprediksi melemahnya dukungan Petahana DPD RI juga dipengaruhi sikap Parpol yang dulu memberikan dukungan kepada Senator kuat dugaan akan mengalihkan dukungannya kepada Calon DPD RI yang Berlatar belakang Kadernya. “Partai yang berbasis ideologi memiliki peluang besar memenangkan Calon Senator yang diendorsnya,” imbuhnya. Didu menggarisbawahi kekuatan jaringan dan struktur parpol memberikan keringanan dan memudahkan bagi calon pendatang baru senator dalam mengagregasi dukungan suara pada tingkat basis. “Parpol yang memiliki struktur lengkap ditingkat akar rumput akan memberikan keuntungan elektoral dengan kepastian raihan suara yang jelas untuk calon yang didukung,” lanjut didu. Didu menegaskan dengan luasnya wilayah geografi dapil NTB yang harus dijelajah dan dipenetrasi oleh pendatang baru , maka diperlukan kerjasama politik dan elektoral dengan Pemilik Suara baik itu dari kelompok partisan maupun Ormas agar memiliki kepastian dukungan. Lebih jauh didu melihat calon DPD RI yang tidak memiliki Investasi Sosial yang cukup maupun net working yang kuat diprediksi akan mengalami kesulitan dalam memenangi tiket elektoral. “Tapi sebagai ajang test the water untuk mengukur popularitas dan elektabilitas, tidak soal juga ikut meramaikan konstestasi sebagai Calon DPD RI merasakan aroma pertarungan politik yang sesungguhnya,” ujar pria mantan Direktur Walhi NTB dua periode ini. Selain itu Direktur Mi6 juga mengapresiasi munculnya Pendatang Baru dari kalangan anak muda ikut pemilihan kontestasi perebutan DPD RI dapil NTB. “Terlepas kalah atau menang, terlibatnya Pendatang Baru Calon Senator menandakan munculnya kesadaran politik baru dari kalangan anak muda kreatif yang menyadari kelebihan kapasitasnya dan kekuatan elektoral yang dimiliki,” tukasnya. Sumber: https://www.bimakini.com/2023/01/mi6-prediksi-50-persen-petahana-dpd-ri-dapil-ntb-bakalan-out-dalam-pemilu-2024/