Jakarta - Sekretariat Jenderal DPD RI meluncurkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada platform Android hari ini. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Sefty Ramsiaty menyampaikan aplikasi ini merupakan inovasi digitalisasi dokumen produk hukum dalam mengembangkan JDIH melalui smartphone. "Melalui aplikasi ini, kami berharap Pimpinan dan Anggota DPD RI dan seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui produk hukum DPD RI," ujar Sefty dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2023). Hal ini ia sampaikan saat peluncuran JDIH di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (20/2). Sefty menilai dokumentasi produk hukum merupakan hal penting dan perlu dilakukan secara digital atau paperless. Terlebih perkembangan teknologi saat ini menuntut inovasi yang mudah diakses dan transparan. "Tentunya dalam mewujudkan hal itu tidaklah mudah. Kami menyadari bahwa kegiatan dokumentasi dan penyebaran informasi produk hukum secara digital membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak," jelas Sefty. Soal inovasi ini, Sefty mengingatkan pentingnya dukungan dari semua bidang terkait dalam mengumpulkan dan mendokumentasikan produk hukum lembaga DPD RI secara digital. "Terkait hal tersebut, kami akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait termasuk JDIHN dalam melakukan kegiatan dokumentasi dan penyebaran informasi produk hukum DPD RI yang menjadi core bisnis kami," sambungnya. Sefty mengungkapkan sejak tahun 2019 hingga 2022, Setjen DPD RI secara berturut-turut mendapatkan penghargaan JDIH Awards kategori lembaga negara. Oleh karena itu, DPD RI menginginkan JDIH bukan hanya memiliki website, melainkan juga aplikasi digital yang dapat diunduh dengan mudah oleh siapapun. "Kami menyadari saat ini hampir seluruh pengguna JDIH memiliki dan menggunakan smartphone, sehingga alangkah baiknya jika JDIH Setjen DPD RI memiliki aplikasi di android," paparnya. Sementara itu, Koordinator Otomasi Dokumen Hukum JDIHN Emalia Suwartika mengatakan kegiatan launching JDIH telah dinantinya sejak lama. Menurutnya, peluncuran aplikasi digital ini akan menjadi penilaian tambahan dalam JDIH Awards. "Jadi mudah-mudahan di launching ini akan menambah penilaian JDIH Awards yang akan datang," katanya. Emalia pun berharap dengan adanya peluncuran aplikasi ini maka pengelolaan JDIH Setjen DPD RI akan lebih baik lagi. Hal ini mengingat usai diluncurkan maka produk hukum DPD RI akan diekspos lebih besar lagi. "Promosi harus dilakukan sehingga seluruh stakeholder tahu adanya aplikasi ini. Dengan demikian kami memberikan apresiasi setingginya terkait launching ini," pungkasnya. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6579383/setjen-dpd-ri-launching-aplikasi-jdih-untuk-platform-android

Jakarta, InfoPublik - Panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dan Panja pemerintah sepakat bahwa rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H atau 2023 sebesar Rp90.050.637,26 dari semula Rp98.893.909. Menanggaapi hal tersebut Ketua Komite III bidang keagamaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Infonesia (DPD RI) Hasan Basri menyampaikan meski telah dilakukan efisiensi harga di berbagai bidang, pihaknya (Hasan Basri) tetap meminta kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaiknya pada jamaah. Sebelumnya, DPR RI, DPD RI, Kementerian Agama (Kemenag), dan pemangku kebijakan terkait menyepakati besaran rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Total BPIH 1444H/2023M yang diputuskan adalah sebesar Rp90.050.637,26 dengan komposisi 55,3 persen (Rp49,8 juta) dari BPIH dan 44,7 persen (Rp40,2 juta) dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Dengan demikian, biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji 2023 menjadi Rp49.812.711,12. Biaya yang dibebankan kepada jemaah meliputi biaya penerbangan, living cost, dan sebagian biaya paket layanan masyair. Sedangkan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per anggota jamaah sebesar Rp40.237.937 atau sebesar 44,7 persen. "Dengan sangat berat hati, dan sedih hati, kami merasa penetapan nilai tersebut masih memberatkan masyarakat. Tetapi demi memberikan kepastian kepada masyarakat, mau tidak mau harus menerima hasil yang telah disepakati bersama. Paling tidak ini sebagai jalan tengah menuju win win solution antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah,” ujar Hasan Basri di Jakarta, Kamis (16/2/2023). “Ke depannya kami berharap pemerintah bisa melakukan negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait sehingga tercapai harga terjangkau, rasional, dan nyaman bagi jemaah," lanjut Hasan Basri. Lebih lanjut, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyampaikan meski telah dilakukan efisiensi harga di berbagai bidang, pihaknya (Hasan Basri) tetap meminta kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaiknya pada jamaah. Selain itu, Hasan Basri juga menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah untuk peningkatan pelayanan. “Kami mendorong kepada pemerintah, meskipun dana haji telah diturunkan dari yang sebelumnya, saya meminta kepada Kemenag untuk meningkatkan pelayanan, termasuk antaranya pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji sejak sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji,” kata Hasan Basri. Lebih jauh Hasan Basri yang akrab disapa HB merekomendasikan kepada Kemenag untuk melakukan revisi PMA mengenai rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji, menetapkan kebijakan rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sesuai dengan kondisi ekonomi secara berkala. Dan mengimbau kepada calon jamaah haji untuk mencicil setoran lunas secara periodik, hingga mendekati besaran BPIH pada tahun berjalan agar jamaah tidak terlalu berat pada saat pelunasan. "Dan mengintensifkan bimbingan manasik terhadap jamaah haji dan manasik khusus bagi jamaah haji lanjut usia serta penyandang disabilitas," kata Hasan Basri. Dengan adanya kesepakatan bersama itu, sebagai mitra kerja Komite III DPD RI, Hasan Basri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI, akan terus berkomitmen untuk mengawal penyelenggaraan ibadah haji mulai dari sebelum, saat dan sesudah ibadah haji. Sumber : https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/712716/biaya-haji-disepakati-dpd-ri-minta-pemerintah-beri-layanan-terbaik#

JAKARTA (Waspada): Maraknya bencana di sejumlah daerah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap masyarakat dibekali kemampuan menangani kebencanaan. “Sudah saatnya dibekali pengetahuan dasar penanganan kebencanaan. Masyarakat kita di sejumlah daerah seringkali berhadapan langsung dengan bencana,” ujar LaNyalla dlam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (14/2/2023). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, kemampuan penanganan bencana penting dengan tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang deteksi dini dan langkah evaluasi diri dalam menghadapi bahaya bencana. “Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang jenis-jenis kebencanaan, mengenali bahaya dan langkah penanganannya. Saya kira hal yang harus menjadi program pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait,” ujarnya. LaNyalla mengatakan, anjuran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (BNPB), bahwa masyarakat bisa membuat jalur evakuasi di rumah, atau menggunakan alat deteksi dini gempa bumi untuk menghindari bencana, menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai masyarakat di daerah rawan bencana. “Saya menilai anjuran BNPB itu merupakan hal positif dan perlu disosialisasikan agar masyarakat mampu secepatnya menghindari bencana,” harapnya. Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan alat-alat rumah tangga sebagai sistem peringatan dini gempa bumi sederhana, namun tepat guna. Peringatan dini gempa bumi dapat dibuat dengan memanfaatkan barang-barang yang mudah dijumpai di rumah. Misalnya, dengan menyusun kaleng secara bertingkat. Sehingga dapat menjadi alarm jika terjadi gempa bumi. Kaleng-kaleng bekas diisi batu dan disusun secara bertingkat. Maka, ketika gempa susulan terjadi kaleng-kaleng ini akan jatuh. Sumber : https://waspada.id/nusantara/ketua-dpd-ri-masyarakat-penting-dibekali-kemampuan-dasar-kebencanaan/

PROKALTENG.CO – Komite II DPD RI, telah menyelesaikan tugas kunjungan kerja ke beberapa daerah. Di antaranya ke Pundu, desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (15/2/2023). Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menjelaskan, kunjungan kerja ini terkait dengan tugas pengawasan pelaksanaan UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan. “Banyak yang kami temui, termasuk tentang masalah inti dan plasma, pelindungan masyarakat adat, bagaimana menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak terkait yakni masyarakat dan pengusaha, serta pemerintah,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015. Lebih lanjut, ia berharap hasil dari temuan pihaknya dapat bermanfaat bagi perkembangan perkebunan di negara tercinta ini. “Terutama demi terciptanya iklim yang kondusif dan berkesejahteraan, berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan bagi semua pihak,” ungkapnya. Sumber : https://prokalteng.jawapos.com/prometro/pro-kalteng/16/02/2023/teras-narang-beberkan-sejumlah-masalah-soal-perkebunan/

JAKARTA, Mjnews.id – Komite II DPD RI akan melakukan sinergi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. “Kami berharap terjalin kemitraan agar program Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2024, dapat benar-benar memajukan potensi perikanan dan kelautan di daerah,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, di DPD RI, Selasa (14/2/2023). Dalam raker terkait program penghapusan kemiskinan ekstrem di kalangan nelayan, Anggota DPD RI dari Bali Bambang Sutrisno berharap agar KKP dapat bersinergi dengan kementerian terkait soal pemberian subsidi solar kepada nelayan. Karena saat ini, solar subsidi hanya untuk nelayan dengan kapal ukuran di bawah 5 gross tonnage (GT). Padahal karena banyaknya terumbu karang yang rusak, memaksa nelayan harus melayar ke tengah laut untuk memperoleh ikan menggunakan kapal 30 GT. “Kapal 30 GT tidak disubsidi (solar), akhirnya produksi menurun. Kalau tidak diharmonisasi dengan semua program pemerintahan, betapa dahsyatnya kerusakan yang terjadi. Harapan kami ini benar benar disinergikan, sehingga penghapusan kemiskinan ekstrem ini benar-benar efektif. Ini saling berkaitan, tidak bisa sendiri-sendiri,” ucapnya. Anggota DPD RI dari Papua Barat, Mamberop Y Rumakiek meminta agar KKP dapat mengalokasikan anggaran dalam pengembangan potensi perikanan di daerah Indonesia Timur. Potensi yang ada selama ini belum dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. “Papua Barat berbatasan dengan Maluku yang memiliki potensi ikan yang besar. Tapi sampai saat ini pengolahan ikan juga belum ada. Potensi ikan banyak, tetapi stunting juga tinggi. Kami minta anggaran KKP bisa ditambahkan untuk pembudidayaan di daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam perikanan,” jelasnya. Anggota DPD RI dari DI Yogyakarta GKR Hemas berharap agar dalam pemberian bantuan kapal bagi nelayan, KKP dapat diserahkan ke pemerintah daerah dibandingkan langsung ke nelayan. Karena selama ini, para nelayan yang menerima bantuan tidak bisa memperbaiki kapal yang rusak karena tidak memiliki biaya. Jika melalui pemda, biaya perbaikan akan dibebankan oleh anggaran daerah. “Masalah kapal yang diberi bantuan ke DI Yogyakarta, kami usulkan (diberikan) ke Pemda. Karena begitu kapal itu rusak, mereka tidak ada biaya perbaikan. Sehingga banyak yang mangkrak,” kata Hemas. Dalam raker tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh KKP lima rencana kerja KKP tahun 2023-2024, yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut pesisir dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. “Indonesia penyumbang sampah plastik nomor dua. Gerakan ini harus segera dilakukan dengan melibatkan nelayan. Karena ini sangat berbahaya bagi kehidupan laut. Mereka menangkap sampah plastik dan kita ganti seharga nilai ikan per kilo,” imbuhnya. Terkait kerja sama dengan Komite II DPD RI, Wahyu pun menyambut baik wacana tersebut dan akan berkoordinasi dengan Komite II terkait pelaksanaan program KKP yang bertujuan untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Sumber : https://www.mjnews.id/2023/02/komite-ii-dpd-ri-minta-kkp-kembangkan-potensi-kelautan-dan-perikanan/

batampos – Komite I DPD RI memiliki perhatian yang serius terhadap permasalahan-permasalahan di daerah khususnya daerah perbatasan, salah satunya . Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma saat menerima perwakilan masyarakat Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia di Provinsi Papua di Gedung DPD RI (14/2/2023). Filep mengatakan Komite I DPD-RI menemukan beberapa fenomena diperbatasan negara, seperti yang dialami oleh masyarakat di Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia yang merasa terancam keselamatan wilayahnya karena abrasi yang semakin parah. “Kondisi pulau mengalami abrasi yang cukup tinggi, sehingga mempengaruhi mundurnya garis pantai pulau terluar di Kabupaten Supiori. Jika terus dibiarkan akan semakin parah dan mengancam kehidupan setempat,” ujarnya. Oleh karena itu, Komite I DPD RI menyambut baik kedatangan perwakilan masyarakat Pulau Miosbefondi, sehingga ke depan akan menjadi perjuangan DPD RI untuk mendesak pemerintah untuk segera membangun talud pelindung agar mencegah abrasi yang terus terjadi. “Kami akan melakukan advokasi, kepada Menteri yang terkait akan kami undang bersama dalam rapat kerja untuk membahas pembangunan talaud, kami harapkan dapat dilakukan pembangunannya pada tahun ini,” tambahnya. Lebih lanjut, anggota DPD RI Provinsi Papua ini menambahkan Komite I DPD RI akan menjembatani komunikasi antara Pemda Kabupaten Supiori dengan Kementerian Dalam Negeri/Badan Nasonal Pengelola Perbatasan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar kendala dan masalah pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan di Pulau Miosbefondi dapat diatasi. “Komite I DPD RI juga akan melakukan advokasi kepada Pemprov Papua supaya dialokasikan anggaran pada tahun ini untuk pembangunan talaud. Tujuannya agar batas wilayah tidak semakin hilang,” katanya. Selanjutnya, Komite I DPD RI akan turut mengawasi kegiatan pembangunan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar dan pelayanan publik di Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia. Sumber : https://news.batampos.co.id/komite-i-dpd-ri-minta-pemerintah-perhatikan-abrasi-pulau-pulau-terluar/

JAKARTA – Maraknya bencana di sejumlah daerah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap masyarakat dibekali kemampuan menangani kebencanaan. “Sudah saatnya dibekali pengetahuan dasar penanganan kebencanaan. Masyarakat kita di sejumlah daerah seringkali berhadapan langsung dengan bencana,” ujar LaNyalla, Selasa (14/2/2023). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, kemampuan penanganan bencana penting untuk dibekali kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang deteksi dini dan mengetahui langkah evaluasi diri dalam menghadapi bahaya bencana. “Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang jenis-jenis kebencanaan, mengenali bahaya dan langkah penanganannya. Saya kira hal ini harus menjadi program pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait,” ujar LaNyalla. LaNyalla mengatakan, anjuran BNPB bahwa masyarakat bisa membuat jalur evakuasi di rumah dan membuat atau menggunakan alat deteksi dini gempa bumi untuk menghindari bencana, menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai masyarakat di daerah rawan bencana. “Saya menilai anjuran BNPB itu merupakan hal positif dan perlu disosialisasikan agar masyarakat mampu secepatnya menghindari bencana,” harap LaNyalla. Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan alat-alat rumah tangga sebagai sistem peringatan dini gempa bumi sederhana, namun tepat guna. Peringatan dini gempa bumi dapat dibuat dengan memanfaatkan barang-barang yang mudah dijumpai di rumah. Misalnya, dengan menyusun kaleng secara bertingkat. Sehingga dapat menjadi alarm jika terjadi gempa bumi. Kaleng-kaleng bekas diisi batu dan disusun secara bertingkat. Maka, ketika gempa susulan terjadi kaleng-kaleng ini akan jatuh. Sumber : https://lanyallacenter.id/lanyalla-tekankan-pentingnya-masyarakat-dibekali-kemampuan-dasar-kebencanaan/

KEPRI, Mjnews.id – Komite IV DPD RI dalam kunjungannya ke Kepulauan Riau menyampaikan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan UMKM di Kota Batam. Peningkatan ini bisa diperoleh salah satunya dari binaan yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk para pelaku UMKM. Hal ini diutarakan oleh Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, pada kunjungan kerja dalam rangka pendampingan mitra untuk pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di Kota Batam, Kamis (9/2/2023). “Binaan dari BI itu sifatnya kelompok, bukan pada perorangan. Jadi bantuan ini memang diperuntukkan bukan sebatas pada modal saja, tapi juga dalam rangka meningkatkan SDM,” ucap Elviana dalam pertemuan dengan pelaku usaha Batik Pa’ Long di Kota Batam. Pada pertemuan itu, Hendra sebagai salah satu pembuat batik di butik tersebut mengungkapkan bahwa persoalan yang dialami adalah terutama dalam hal SDM disamping kurangnya bahan baku . Permasalahan ini menurutnya akan teratasi jika mereka mendapat cukup bantuan terutama dari pemerintah. Oleh karena itu, Elviana menyarankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku pendamping pelaku UMKM di Kota Batam untuk segera membentuk kelompok usaha dan selanjutnya dapat diterbitkan SK. Hal itu sebagai syarat untuk mendapat bantuan binaan dari Bank Indonesia. “Karena UMKM diarahkan untuk membentuk kelompok usaha sejenis, agar semakin banyak SDM yg tercipta,” tegas Senator Jambi tersebut. Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Dharma Setiawan, selaku tuan rumah mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh Komite IV DPD RI kepada pelaku UMKM khususnya di Kota BaUMKM “Semoga kunjungan ini membawa kebaikan dan perubahan, juga membuat lebih baik UMKM di Kota Batam. Saya sebagai wakil DPD RI dari Kepri siap menjadi penghubung dengan BI selaku mitra dari Komite IV,” ungkapnya. Selain BI, Komite IV DPD RI memiliki beberapa mitra kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu mitra kerja adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu kunjungan kerja ini dilaksanakan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi kreatif pada sektor UMKM. Hadir pula pada kegiatan ini dua Pimpinan Komite IV yang lain, yaitu H. Sukiryanto dan KH. Abdul Hakim, M.M selaku Wakil Ketua Komite IV. Di Kepulauan Riau sendiri, UMKM pada tahun 2022 berjumlah 146.638 UMKM. Masing-masing tersebar di Kota Batam 75.064 (51 persen), Kota Tanjungpinang 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga 9.028 (6 persen). Menutup pertemuan tersebut, Elviana menyampaikan harapannya untuk UMKM di kota Batam. “Semoga semakin banyak peran pemerintah dan negara untuk pelaku UMKM. Dan kalian juga harus melibatkan orang banyak, jangan menjadikan pemula sebagai pesaing tetapi sebagai mitra kerja,” pungkasnya. Sumber : https://www.mjnews.id/2023/02/pengembangan-umkm-di-kota-batam-perlu-peningkatan-kualitas-sdm/

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Kota Manado mampu menjadi kota berbasis digital usai menggelar Rakornas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri 2023. Apalagi, digitalisasi sudah merambah ke semua sektor, termasuk juga kependudukan. "Digitalisasi telah terjadi di semua sektor, tak terkecuali kependudukan. Oleh sebab itu, Kota Manado harus bisa memanfaatkan momen Rakornas untuk meningkatkan pelayanan secara digital," tutur LaNyalla yang sedang kunjungan kerja di Manado, Sabtu (11/2/2023). Ia menambahkan, dibutuhkan komitmen yang terstruktur guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pelayanan publik berbasis Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024, menurut LaNyalla sangat positif. "Namun, tentu saja digitalisasi kependudukan bukan hanya untuk kepentingan pemilu semata. Tetapi juga untuk kepentingan yang lainnya terutama terkait administrasi," katanya. LaNyalla menambahkan, data kependudukan merupakan basis data berbagai macam layanan. "Digitalisasi tak dapat dielakan lagi. Dan Manado dapat menjadikan Rakornas sebagai momen untuk menjadi kota digital termaju di Indonesia bagian Timur," jelas LaNyalla. Calon Ketua Umum PSSI itu juga berharap Manado dapat menjadi percontohan kota digital bagi daerah lainnya di Sulawesi Utara. "Dan tentunya bukan hanya terkait data kependudukan, melainkan digitalisasi semua sektor untuk memudahkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja," pungkasnya. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketua DPD RI Optimis Manado Jadi Kota Berbasis Digital, https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2023/02/11/ketua-dpd-ri-optimis-manado-jadi-kota-berbasis-digital.

JAKARTA, Mjnews.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mendesak pemerintah bisa segera memulihkan harga beras sebelum memasuki bulan Ramadhan. Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga beras premium pada Selasa (7/2/2023) naik 0,15 persen menjadi Rp13.330 per kilogram dibanding minggu lalu. Kemudian beras medium naik 0,09 persen menjadi Rp11.690 per kilogram. Harga ini melampau harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.450 per kilogram. Harga beras naik dalam beberapa waktu terakhir. Padahal, pemerintah telah mengimpor 500 ribu ton beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan untuk operasi pasar. “Kami harap harga beras kembali ke HET segera setelah beras impor mengisi gudang Bulog sebelum kebutuhan meningkat saat bulan puasa nanti. Jangan sampai daya beli masyarakat justru terus mengalami penurunan akibat harga beras yang masih mengalami peningkatan”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (08/02/2023). Menurutnya, harga beras sangat menentukan angka inflasi bahan pangan pokok. Kita bersyukur bahwa saat ini indeks keyakinan konsumen (IKK) sedang kembali membaik. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2023 sebesar 123,0, lebih tinggi dibandingkan dengan 119,9 pada Desember tahun lalu. “Oleh karena itu, kami minta semua pihak terkait baik BPN, Bulog dan Satuan Tugas Pangan terus berkolaborasi memastikan distribusi dan ketersediaan beras bisa menjangkau semua daerah sebelum Ramadhan. Satgas pangan harus menindak tegas pihak-pihak yang terindikasi melakukan kecurangan berupa penimbunan dan pengoplosan serta praktek kecurangan lainnya”, tegas Sultan. Sultan menerangkan bahwa persoalan kenaikan harga beras saat ini mirip dengan fenomena kelangkaan minyak goreng pada tahun lalu. Pemerintah mengklaim memiliki stok, tapi justru terjadi kenaikan harga beras di pasaran. “Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama dan masyarakat harus menanggung beban biaya hidup yang lebih”, tutupnya. Sumber : https://www.mjnews.id/2023/02/sultan-desak-pemerintah-bisa-pulihkan-harga-beras-sebelum-ramadhan/