AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
03 Agustus 2023 oleh ntb
Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sylviana Murni menyampaikan, terdapat kesamaan antara pemerintah Indonesia dengan Perancis, yakni sama-sama memiliki lembaga senat atau DPD.
Hal ini disampaikan Sylviana Murni usai pertemuan antara DPD RI dengan Duta Besar Perancis Untuk Indonesia Fabian Fenone, di Kediaman Duta Besar Prancis, Jakarta Pusat pada Rabu (2/8) kemarin. Menurutnya, meski memiliki kesamaan dalam memperjuangkan aspirasi daerah, namun faktanya peran DPD RI tidak seperti Senat Prancis.
"Maka perlu adanya kerja sama dengan Parlemen Prancis sehingga bisa terciptanya check and balances," ujar Sylviana Murni dikutip Kamis (3/8/2023).
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini pun menilai hubungan bilateral Indonesia dan Perancis penting dijalin lantaran dirinya merasa kedua negara ini memiliki kedekatan. Sehingga, lanjutnya, bukan hanya sebagai pertukaran pandangan mengenai sistem bikameral di Prancis, melainkan lebih luas lagi ke segala sektor.
"Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan lembaga yang mewakili daerah yaitu DPD RI dan Senat Prancis. Kita juga akan mengenalkan bagaimana adat, budaya, pariwisata dan sebagainya yang bangsa kita miliki ini," sebutnya.
Sylviana menambahkan, lahirnya DPD RI pasca amandemen ketiga UUD 1945 ini tergolong usia yang masih muda. Maka BKSP DPD RI ingin mengetahui lebih jauh kedudukan dan kewenangan Senat Prancis dalam menyusun sebuah Udang-Undang (UU).
"DPD RI tergolong muda maka kami ingin mengetahui sejauh mana Senat Prancis memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah seperti anggaran, program pembangunan, dan otonomi daerah," kata mantan Walikota Jakarta Pusat ini.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut Sylviana Murni didampingi oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Abraham Liyanto, dan Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung Darmansyah Husein.
Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan bahwa DPD RI sangat minim kewenangan ketimbang Senat Prancis. Menurutnya, sistem di sana lebih bagus dan sudah lama, sehingga fungsi check and balances berjalan semestinya.
"Untuk itu kami ingin melakukan kerja sama jangka panjang, bagaimana penguatan DPD RI," kata Fadel Muhammad.
Sementara itu, Duta Besar Perancis Untuk Indonesia Fabian Fenone menilai peran DPD RI sangat penting mengingat luasnya wilayah di Indonesia. Menurutnya, besarnya wilayah otomatis persoalan yang muncul akan beragam.
"Tentunya, dengan wilayah yang luas itu maka banyak persoalan yang muncul maka akan terjadi kurangnya pemerataan pembangunan. Walaupun wilayah Prancis lebih kecil, namun negaranya juga memiliki permasalahan yaitu keberagaman," kata Fabian.
Fabian Fenone menambahkan bahwa dalam UU Prancis telah menyebutkan Senat Prancis mewakili pemerintah dan daerah-daerah. Sedangkan Senat Prancis dan DPR bersama-sama membuat UU, mengesahkan, dan melakukan pengawasan.
"Untuk pembuatan dan mengesahkan UU harus bersama Senat Prancis dan DPR. Jika tidak menemukan titik temu, maka akan dilakukan kajian ulang," pungkasnya.
