Fadel Muhammad: Pengelolaan Keuangan Desa Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

20 Oktober 2026 oleh admin

Gorontalo , dpd.go.id– Pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil menjadi perhatian dalam kegiatan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa se-Kabupaten Boalemo yang dibuka oleh Anggota DPD RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Boalemo, Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, BUMD, dan Desa pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta para kepala desa se-Kabupaten Boalemo.(16/10/2026)

Dalam kegiatan tersebut, evaluasi pengelolaan keuangan desa menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab sekaligus memastikan anggaran pembangunan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya diukur dari ketertiban administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi pembangunan dan kesejahteraan warga.

Fadel Muhammad menekankan pentingnya menjadikan anggaran desa sebagai instrumen pembangunan yang memberikan hasil konkret. Perencanaan program perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

“Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Yang terpenting bukan hanya bagaimana anggaran digunakan, tetapi bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong kemajuan desa,” ujar Fadel Muhammad.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan Entrepreneurial Government dan Reinventing Local Government, yang menekankan pentingnya inovasi, efisiensi, akuntabilitas, serta orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pembangunan desa, pendekatan ini mendorong aparatur agar mampu mengidentifikasi potensi lokal dan mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Karena itu, program pembangunan desa perlu mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengembangan usaha produktif, serta penguatan potensi ekonomi masyarakat. Setiap program juga perlu memiliki sasaran yang jelas agar pelaksanaannya dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.

Kehadiran Bupati Boalemo dan unsur pengawasan BPKP mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga pengawasan dalam memperkuat tata kelola keuangan. Pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat membantu aparatur desa meningkatkan kualitas perencanaan, mencegah penyimpangan, serta memastikan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan.

Fadel juga menyoroti pentingnya membangun pemerintahan desa yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu bekerja secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Desa memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, potensi tersebut harus dikelola dengan baik melalui perencanaan yang tepat, penggunaan anggaran yang efisien, dan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutur Fadel.

Bagi para kepala desa, evaluasi ini menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa se-Kabupaten Boalemo semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga pengawasan menjadi modal penting untuk memastikan anggaran yang dikelola dapat mendukung kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fadel Muhammad berharap evaluasi pengelolaan keuangan desa dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat pembangunan dari tingkat desa. Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil, desa diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan daerah.