Dukung Pembangunan 6 RS di Papua Pegunungan, Senator Arianto Kogoya Dorong Rujukan Tipe B di Wamena

21 Februari 2026 oleh admin

dpd.go.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan pemerataan layanan kesehatan rujukan dengan membangun 66 rumah sakit tipe madya atau setara tipe C di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Dengan kualifikasi tersebut, rumah sakit ini diproyeksikan mampu menangani hingga 80 persen jenis penyakit yang umum diderita masyarakat. Menanggapi program tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024- 2029 dari daerah pemilihan Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan enam rumah sakit di wilayah Papua Pegunungan. “Kami sebagai anggota DPD RI dari Dapil Papua Pegunungan menyambut baik rencana Kementerian Kesehatan membangun rumah sakit tipe C lengkap di Papua Pegunungan,” ujar Arianto kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima dari Kemenkes, akan dibangun 23 rumah sakit di Tanah Papua, dan enam di antaranya berada di Provinsi Papua Pegunungan. “Pembangunan ini merupakan bagian dari misi Asta Cita Presiden Prabowo di bidang kesehatan, yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

Adapun enam rumah sakit yang direncanakan dibangun di Papua Pegunungan masing-masing berada di Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Yalimo.

Arianto berharap pembangunan rumah sakit tersebut benar-benar terealisasi dan dilengkapi fasilitas memadai, termasuk tenaga kesehatan (nakes) serta dokter spesialis yang lengkap.

“Kami meminta agar rumah sakit yang dibangun harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai dan SDM kesehatan yang lengkap, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kota besar untuk mendapatkan layanan kesehatan. Cukup datang ke ibu kota kabupaten,” tegasnya.

Meski mengapresiasi jatah enam rumah sakit tipe C di Papua Pegunungan, Arianto menilai wilayah tersebut juga sangat membutuhkan rumah sakit rujukan tipe B atau rumah sakit vertikal yang dapat melayani delapan kabupaten di provinsi tersebut.

Menurutnya, berdasarkan hasil pengawasan dan reses di daerah pemilihan, masih banyak warga yang belum tertangani secara optimal akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di RSUD Wamena.

“Saat ini rumah sakit di Wamena merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan tipe C, sehingga memiliki keterbatasan untuk menerima seluruh rujukan dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan,” katanya.

Ia menilai pembangunan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi di Wamena sebagai ibu kota provinsi sangat mendesak dan perlu diwujudkan dalam satu hingga dua tahun ke depan.