Dalam Ujian Doktor Terbuka yang digelar di ASSEC Tower Unair, Ketua DPD RI ke-5 masa jabatan 2019-2024 itu, berhasil mempertahankan disertasinya dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, Summa Cumlaude.

Disertasi yang dipertahankan berjudul "Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik".

Melalui karya akademiknya, LaNyalla, menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif dan dominasi mutlak partai politik yang dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat.

Cegah Kebuntuan Aspirasi

Dalam paparannya, LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat(3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik. Hal ini, menurutnya, menciptakan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi.

Wakil rakyat di Senayan dinilai lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elit partai, dibandingkan harus memperjuangkan aspirasi murni konstituen di daerah pemilihannya.

Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional (Ius Constituendum) berupa dibukanya jalur perseorangan (independen/non-partai politik) untuk menjadi anggota DPR RI.

"Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu," papar LaNyalla dalam sidang, Rabu (11/11/2026).

Dampak Positif

Lebih jauh, LaNyalla menjabarkan sederet dampak positif yang signifikan jika unsur perseorangan diakomodasi di DPR RI.

Pertama, memperkuat mekanisme checks and balances (saling awas dan imbangi) di internal legislatif.

Kedua, mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah yang kerap melahirkan kebijakan pro-elit yang merugikan publik.

Ketiga, meminimalisir konflik kepentingan (conflict of interest) yang sering muncul akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.

Gagasan ini bukanlah hal yang mustahil. LaNyalla menjadikan Afrika Selatan sebagai rujukan komparatif utama yang baru-baru ini mencetak sejarah konstitusional.

"Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik," urainya.

Model representasi jalur perseorangan di kamar utama perwakilan rakyat ini sesungguhnya juga telah lama diterapkan dan terbukti berhasil di berbagai negara maju berdemokrasi matang.

LaNyalla menyebutkan negara-negara seperti Britania Raya (Inggris), Amerika Serikat, dan Australia, hingga sejumlah anggota Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis, yang telah lebih dahulu membuka ruang bagi masuknya calon independen di parlemen nasional mereka.

Dorong Penguatan DPD

Selain membuka jalur independen di DPR, disertasiLaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism).

Selama ini, DPR memiliki kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan Undang-Undang (end-to-end process). Sebaliknya, DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa memiliki daya putus.

Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla melihat langsungbagaimana aspirasi dan kepentingan obyektif daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR.

Oleh karena itu, pilar kedua dari rekonstruksi yang ditawarkan LaNyalla adalah menyetarakan kekuatan DPD RI.

Ia mendorong agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mewujudkan dua pilar besar tersebut, LaNyalla merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.

Pencapaian predikat Summa Cumlaude ini tidak hanya menjadi penanda dedikasi akademik AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tetapi juga memberikan cetak biru (blueprint) penting bagi masa depan hukum tata negara Indonesia.

Karya ini diharapkan memantik diskursus nasional yang lebih luas demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, bukan sekadar di tangan elite partai.

"Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia," tegas LaNyalla menutup persidangan yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Hadir sebagai penyanggah dalam ujian tersebut Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, Prof Muhammad Hatta Ali, Prof Radian Salman, Prof Mas Rahmah, Dr Wahyu Aditama, Dr Prawitra Thalib.

Sementara duduk di jajaran undangan akademik yang turut memberikan pertanyaan di antaranya, Dr Mulyadi (FISIP UI), Prof Dailami Firdaus (Anggota DPD RI), Dr Badikenita Br Sitepu (Anggota DPD RI), dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr Afriansyah Noor, M.Si (Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI).

Tampak pula sejumlah penyelenggara negara, di antaranya, Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr Soekarwo, anggota DPR dan DPD RI, forum pimpinan daerah serta sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat, KADIN dan pimpinan cabang olahraga olahraga. (*)

Dayat El menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa awak helikopter tersebut. Terlebih, dalam insiden yang terjadi saat pelaksanaan operasi water bombing itu, satu orang kru bernama Yayan Supyansuri dilaporkan meninggal dunia, sementara dua kru lainnya berhasil selamat.

"Saya turut berdukacita atas kejadian hari ini. Saya mendapat informasi ada satu pahlawan karhutla kita yang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Ini tentu menjadi duka bagi kita semua," ungkap Dayat El.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat sekaligus pukulan bahwa persoalan karhutla di Kalimantan belum sepenuhnya berakhir. Meskipun sejumlah wilayah mulai memasuki musim penghujan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan tidak boleh berkurang.

Ia menilai, penanganan karhutla harus tetap menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, pihak terkait, dunia usaha maupun masyarakat.

"Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa karhutla belum benar-benar berakhir. Walaupun sekarang sudah memasuki musim penghujan, jangan sampai kita kehilangan fokus terhadap persoalan ini," tegasnya.

Dayat El juga mengingatkan bahwa upaya penanggulangan karhutla bukan hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Kesiapsiagaan, pencegahan, pemantauan wilayah rawan hingga perlindungan terhadap para petugas yang berada di garis depan harus tetap menjadi prioritas.

Menurutnya, para petugas pemadam dan relawan telah mempertaruhkan tenaga bahkan keselamatan mereka dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman kebakaran.

Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan karhutla, termasuk aspek keselamatan operasional, perlu menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Keselamatan para petugas juga harus menjadi perhatian serius. Mereka yang berada di lapangan adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai pengorbanan mereka tidak menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua," ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak tetap menjaga komitmen dan koordinasi dalam upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan maupun wilayah Kalimantan secara umum.

"Jangan menunggu api kembali membesar baru kita bergerak. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus terus dilakukan. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," tutup Dayat El.

Dalam kesempatan tersebut, Sultan menegaskan, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, keberadaan DPD RI selama 22 tahun dalam sistem ketatanegaraan tidak semata diukur dari intensitas persidangan, jumlah kunjungan, maupun dokumen rekomendasi yang dihasilkan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Ia menekankan, politik representasi tidak boleh berhenti pada kegiatan menyerap aspirasi. Setiap suara masyarakat dan daerah harus didengar, dipertimbangkan, dijelaskan tindak lanjutnya, serta diterjemahkan menjadi kebijakan.

“Aspirasi daerah tidak boleh berhenti menjadi dokumen, rekomendasi tidak boleh berhenti menjadi administrasi, dan pengawasan tidak boleh berhenti menjadi laporan,” tegas Sultan.

Dalam satu tahun sidang terakhir, lanjut Sultan, DPD RI telah menghimpun dan menindaklanjuti sebanyak 13.519 aspirasi masyarakat dan daerah. Namun, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, karena setiap aspirasi harus memiliki kejelasan tindak lanjut dan dapat diketahui perkembangannya oleh publik.

“Angka ini penting, tetapi bukan tujuan akhir. Aspirasi harus memiliki jejak tindak lanjut, rekomendasi harus memperoleh respons, pengawasan harus menghasilkan koreksi, dan publik berhak mengetahui perkembangannya,” ujarnya.

Sultan juga mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, media, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadikan forum dialog tersebut sebagai jembatan untuk mengubah percakapan menjadi tindakan nyata.

“Ukuran keberhasilan demokrasi bukan seberapa ramai suara diperdengarkan, melainkan seberapa nyata suara itu mengubah kehidupan,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua I DPD RI GKR Hemas menekankan pentingnya komunikasi antara DPD RI dan para pengambil kebijakan di tingkat nasional. Ia mendorong para senator untuk proaktif menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengapresiasi anggota DPD RI yang konsisten mengawal usulan daerah.

“Komunikasi dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional itu penting, dan kita harus proaktif menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya bangga kepada para anggota DPD yang aktif mengawal usulan dari daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPD RI Yorrys Raweyai menyebut solidaritas dan komunikasi intensif di internal lembaga menjadi modal penting dalam menjalankan tugas selama 22 tahun terakhir. Ia menilai periode 2024–2029 menjadi momentum untuk menghadirkan inisiatif baru yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita butuh idealisme dan semangat untuk menyapa daerah dengan lebih baik. Periode 2024-2029 adalah waktu yang tepat untuk memulai inisiatif baru yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Semua upaya harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Adapun Wakil Ketua III DPD RI Tamsil Linrung menyoroti perlunya penguatan lembaga parlemen melalui keterlibatan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah, khususnya terkait pengelolaan kekayaan alam yang manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Penguatan lembaga parlemen harus melibatkan masyarakat dan aparat hukum untuk mengatasi persoalan daerah, terutama kekayaan alam yang manfaatnya belum dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Tamsil juga mengungkapkan keprihatinannya ketika bertemu dengan para siswa yang terdampak kondisi sulit di daerah. Karena itu, ia mendorong dukungan terhadap program-program strategis Presiden sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif pemerintah daerah, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menilai keterlibatan DPD RI dalam mendengarkan suara masyarakat menjadi bagian penting dalam merumuskan regulasi yang memberikan dampak positif bagi daerah. Ia mengapresiasi peran para senator asal Maluku Utara yang aktif turun langsung ke masyarakat.

“DPD RI sangat proaktif. Ada empat senator dari Maluku Utara yang rutin reses, bertemu langsung masyarakat hingga tingkat desa, dan membawa aspirasi mereka ke pusat,” katanya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja DPD RI terutama produk legislasi yang telah masuk tahap pembahasan dengan DPR RI dan pemerintah.

Menutup dialog tersebut, Sultan berharap “Senator Menyapa” dapat menjadi awal dari rangkaian komunikasi publik yang lebih luas. Melalui episode selanjutnya, para senator diharapkan memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, memperjuangkan aspirasi, sekaligus menjelaskan berbagai kerja dan perkembangan daerah secara langsung kepada masyarakat.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, sebagai lembaga representasi masyarakat dari 38 provinsi, DPD RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan potensi dan talenta daerah tidak luput dari perhatian. Menurutnya, banyak sosok penggerak perubahan yang selama ini bekerja di tengah masyarakat, menghasilkan inovasi, dan memberikan dampak nyata, tetapi belum seluruhnya masuk dalam radar publik.

“DPD itu representasi masyarakat daerah. Kewajiban kami menemukan, kemudian mengangkat dan memberdayakan orang-orang daerah, bukan hanya kepada skala lokal lagi, tapi skala nasional, bahkan kalau bisa berdampak secara global,” ujar Sultan dalam Malam Puncak Penganugerahan DPD RI Awards 2026 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Sultan menegaskan, DPD RI Awards tidak dirancang sebagai agenda penghargaan yang berhenti pada seremoni. DPD RI ingin menjadikan ajang tersebut sebagai pintu masuk untuk mempertemukan para inovator daerah dengan jejaring dan dukungan yang dapat memperbesar dampak karya mereka.

“DPD Awards ini menangkap begitu banyak potensi lokal, lalu tangkapan kita, radar kita itu nanti kita akan berdayakan. Jadi tidak hanya seremonial. Tugas kami DPD adalah mengangkat mereka satu senti dari tanah, setelah itu begitu banyak orang yang siap untuk menerbangkannya,” kata Sultan.

Komitmen tersebut tercermin dari meningkatnya partisipasi DPD RI Awards 2026 yang hampir dua kali lipat dibandingkan penyelenggaraan perdana, dengan jangkauan peserta dari 38 provinsi. Sebanyak 647 pendaftar atau 58,2 persen berada pada rentang usia 25-44 tahun. Sultan menilai keterlibatan generasi muda menunjukkan semakin banyak anak bangsa yang mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masing-masing.

Pada penyelenggaraan tahun ini, DPD RI memberikan penghargaan kepada empat penggerak dan inovator daerah. Kategori Penggerak Desa Mandiri Pangan diraih oleh Asep Hidayat Mustopa, Founder Desa Wisata Hanjeli dari Sukabumi, Jawa Barat. Dirinya berhasil mengangkat dan melestarikan tanaman lokal hanjeli serta mengembangkannya menjadi produk pangan, edukasi, dan wisata yang berkolaborasi dengan puluhan kampus serta UMKM.

Kategori Inovator Pendidikan Nonformal/Pendidikan Luar Sekolah diberikan kepada Taryaningsih, Founder Yayasan Naeema dari Trenggalek, Jawa Timur. Ia mengembangkan kawasan inklusif melalui Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema yang berfokus pada pelatihan keterampilan vokasi, pendampingan usaha, dan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Sementara itu, kategori Pelestari Budaya Daerah diraih Endang Dzunurain dari Lamongan, Jawa Timur, melalui pengembangan Batik Penjaga Bumi. Inisiatifnya menghidupkan kembali batik purba berusia satu abad dengan pemanfaatan bahan alami, termasuk limbah sabut kelapa dan kebun pewarna alam, sekaligus memberdayakan perempuan di pedesaan.

Penghargaan kategori Inovator Teknologi Kesehatan diberikan kepada Nur Arning Tengara Kasih, Founder SOBIKU Indonesia dari DKI Jakarta. Ia mengembangkan platform digital Sobat Peduli Kanker Anak untuk Indonesia (SOBIKU) yang dirancang untuk mendukung deteksi dini kanker pada anak di tingkat masyarakat.

Sultan berharap penghargaan tersebut menjadi amanah bagi para penerima untuk memperluas manfaat karya dan pengabdiannya. Ia juga menegaskan bahwa DPD RI akan terus meningkatkan kredibilitas ajang ini, menjangkau lebih banyak potensi lokal yang belum terungkap, serta mempertemukan para inovator dengan jejaring dan dukungan agar praktik baik dari daerah dapat direplikasi.

Untuk memperluas jangkauan pemberdayaan tersebut, Sultan meminta 152 Anggota DPD RI yang tersebar di 38 provinsi beserta kantor DPD RI di setiap ibu kota provinsi dimanfaatkan sebagai penggerak potensi lokal di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Menanam Harapan, Merawat Keseimbangan”, kegiatan ini menegaskan komitmen DPD RI bersama Green Democracy Institute untuk menjadikan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang berkelanjutan dan berpihak pada generasi mendatang.

“Green Democracy tidak cukup dibicarakan. Ia harus ditanam, dirawat, dan dijaga,” tegas Sultan sebagaimana tertuang dalam sambutannya.

Menurut Sultan, demokrasi dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang sehat bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap memiliki lingkungan hidup yang layak.

“Demokrasi dan lingkungan adalah dua sisi dari satu mata uang,” ujarnya.

Dalam satu tahun perjalanannya, kolaborasi DPD RI dan Green Democracy Institute telah menghasilkan berbagai capaian. Lebih dari 270 ribu bibit pohon telah ditanam, lebih dari 60 kilometer sungai dan pesisir dibersihkan, serta lebih dari 135 ton sampah dikumpulkan. Gerakan ini juga melibatkan lebih dari 5.000 relawan, 150 mitra komunitas, dan menghubungkan lebih dari 1.300 pelaku UMKM.

Sultan menilai capaian tersebut membuktikan bahwa gagasan Green Democracy mulai berkembang menjadi gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Namun, menurutnya, perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan masih membutuhkan komitmen jangka panjang.

“Perayaan satu tahun ini bukan puncak, melainkan pijakan pertama,” kata Sultan.

Pada momentum tersebut, Sultan juga memperkenalkan kerangka GREEN 7, yang meliputi Green Governance, Green Representation, Green Environment, Green Economy, Green Nation Building, Green Human Capital, dan Green Future. Konsep ini diharapkan menjadi landasan bersama dalam mendorong kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, generasi muda, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa DPD RI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan hijau, dukungan fiskal bagi daerah untuk menghadapi perubahan iklim, serta penegakan hukum lingkungan.

Penanaman mangrove di kawasan pesisir Jakarta menjadi simbol penting dari gerakan tersebut. Selain berperan menahan abrasi dan mengurangi dampak banjir rob, mangrove mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga keseimbangan alam.

“Satu bibit mungkin terlihat kecil. Tetapi bibit yang dijaga bersama akan menjadi hutan, dan kepedulian yang dirawat bersama akan menjadi gerakan,” ungkap Sultan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengapresiasi perhatian DPD RI melalui gerakan Green Democracy terhadap kelestarian lingkungan, khususnya di Jakarta, sebagai bentuk tanggung jawab menjaga bumi bagi generasi mendatang.

"Jakarta akan memasuki momen 5 abad di tahun 2027 mendatang, menjaga lingkungan dengan baik termasuk menjaga peradaban untuk generasi yang akan datang," tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Wakil Ketua DPD RI, anggota DPD RI, duta besar negara-negara sahabat, Sekretaris Jenderal DPD RI beserta jajaran, perwakilan kementerian/lembaga terkait, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para aktivis lingkungan.

Sultan berharap semangat Green Democracy terus berkembang menjadi gerakan nasional yang menghubungkan aspirasi daerah, kebijakan negara, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih hijau.

“Karena hijau bukan sekadar warna. Ia adalah gagasan yang kita ubah menjadi aksi bersama, where green ideas become collective action,” pungkasnya.**

Menurut Tamsil, kepemimpinan baru di tubuh Polri di bawah Jenderal Suyudi membawa harapan baru bagi penegakan hukum dan pembenahan institusi kepolisian. Terlebih, keberanian mengusut dugaan tindak pidana yang melibatkan mantan pucuk pimpinan Polri menjadi ujian penting bagi prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Ia menilai, penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak semestinya terhalang oleh jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang di dalam institusi.

"Ini menjadi momentum penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Kita patut mengapresiasi ketegasan Kapolri Jenderal Suyudi. Ada harapan baru bahwa hukum benar-benar harus berdiri di atas semua kepentingan. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum, siapa pun dia dan setinggi apa pun jabatannya," ujar Tamsil di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Jl Sultan Alauddin Makassar, Sabtu, 7 November 2026.

Menurutnya, ketika seorang Kapolri baru berani memastikan proses hukum berjalan terhadap dugaan pelanggaran yang menyeret mantan Kapolri dan sejumlah jenderal, hal tersebut menjadi pesan penting bahwa institusi negara harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Tamsil juga menekankan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Sebab, jika terbukti dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah, praktik tersebut berpotensi menjadi ancaman serius terhadap perlindungan privasi, demokrasi, dan prinsip negara hukum. (*)

Komitmen tersebut disampaikan Sultan saat menerima kunjungan Rais (Kepala) Republik Tatarstan, Rustam Minnikhanov, beserta delegasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia melalui pengembangan potensi kerja sama dengan Tatarstan, salah satu wilayah strategis di Rusia yang memiliki kekuatan ekonomi dan industri.

Sultan mengatakan, pertemuan tersebut membuka ruang pembahasan yang lebih konkret mengenai peluang kolaborasi kedua pihak. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Rusia yang telah terjalin selama ini perlu terus dikembangkan, tidak hanya melalui hubungan antarpemerintah dan antarparlemen, tetapi juga dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

"Kami baru saja menerima kepala negara bagian Federasi Rusia, Tatarstan, salah satu yang paling kaya di Rusia. Sudah beberapa kali kami berencana bertemu, dan baru kali ini bisa menerima langsung. Banyak diskusi terkait perkembangan hubungan Indonesia dan Rusia," ujar Sultan.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, Sultan mengungkapkan bahwa dirinya bersama unsur dunia usaha dan kementerian terkait, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), mendapat undangan untuk menghadiri Kazan Expo 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027. Forum ekonomi berskala besar tersebut diperkirakan akan mempertemukan sekitar 23.000 peserta dan menjadi kesempatan strategis bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjajaki peluang pasar, kemitraan industri, serta investasi di Tatarstan.

"Tentu saya berkewajiban menghubungkan posisi daerah Indonesia, sebagai Ketua DPD RI, dengan peluang yang ada di negara mereka," tegas Sultan.

Ia menjelaskan, Tatarstan memiliki sejumlah keunggulan di berbagai sektor, antara lain pertanian, industri berat, perkapalan, helikopter, hingga alat berat. Potensi tersebut dinilai dapat dikolaborasikan dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia. Dalam konteks ini, DPD RI memiliki peran strategis untuk menjembatani potensi daerah dengan mitra internasional, sehingga kerja sama yang dibangun tidak hanya memberikan manfaat pada tingkat nasional, tetapi juga membuka peluang nyata bagi perekonomian daerah.

Selain sektor ekonomi dan industri, Sultan juga menekankan pentingnya membangun hubungan antarmasyarakat (people-to-people contact) sebagai fondasi kerja sama jangka panjang. Menurutnya, peluang kolaborasi Indonesia dan Tatarstan perlu diperluas hingga mencakup bidang pendidikan, pertukaran pelajar, serta kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Rusia, khususnya di Tatarstan.

"Dengan terhubungnya people-to-people contact, hubungan kita bukan hanya ekonomi, tetapi lintas bidang. Ada peluang menyekolahkan anak-anak Indonesia ke Rusia, ke negara bagian mereka, serta pertukaran belajar," ujarnya.

Sementara itu, Rais Tatarstan Rustam Minnikhanov mengapresiasi hubungan baik yang terus dibangun DPD RI dengan Rusia. Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas sejumlah peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tatarstan.

"Kami mengidentifikasi ada tiga bidang prioritas, yakni penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan, promosi produk halal Tatarstan di pasar Indonesia, serta pertukaran pendidikan. Kami telah membahas beberapa isu kerja sama, dan saya yakin ada banyak potensi antara kedua negara kita, khususnya Tatarstan," katanya.

Menutup pertemuan tersebut, Sultan menegaskan bahwa penguatan hubungan Indonesia dan Tatarstan harus diarahkan pada kerja sama yang menghasilkan manfaat konkret. Melalui sinergi pemerintah, parlemen, dunia usaha, dan masyarakat, peluang kolaborasi internasional diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan investasi, perluasan kesempatan usaha, pengembangan sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Trofi penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur CNN Indonesia Desi Anwar kepada Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. Mohammad Iqbal dalam acara puncak bertema "Karya Nyata untuk Indonesia Berdaya" yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada Jumat (6/11).

Ajang yang memasuki gelaran kesembilan ini menjadi bentuk apresiasi nasional kepada individu, institusi, dan pemimpin atas kontribusi serta dampak nyata bagi kemajuan bangsa.

Penganugerahan prestisius ini diberikan atas keberhasilan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menggerakkan transformasi kelembagaan secara menyeluruh sepanjang periode 2025–2026. Upaya strategis ini diwujudkan melalui penguatan Sistem Informasi Manajemen Talenta Prima (SIMANTAP) serta sistem pengembangan kompetensi ASN untuk melahirkan sumber daya manusia yang profesional dan adaptif.

Selain itu, Sekjen DPD RI juga sukses membangun arsitektur sistem parlemen terintegrasi guna mendukung efisiensi proses kerja kelembagaan, disertain modernisasi tata kelola Koperasi Sabang Merauke Sejahtera berbasis teknologi digital demi meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Mohammad Iqbal menyampaikan bahwa apresiasi ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran di lingkungan Sekjen DPD RI untuk terus mengabdi dan berinovasi. "Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen kolektif seluruh elemen Sekretariat Jenderal DPD RI dalam membangun birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan efisien untuk mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan DPD RI secara optimal," pungkasnya.

Selain fokus pada pembenahan internal, kepemimpinan Mohammad Iqbal juga melahirkan inovasi publik yang strategis melalui program 'Senator Menyapa'. Program unggulan yang mulai disiarkan secara perdana oleh CNN Indonesia pada 5 November lalu ini dirancang sebagai wadah komunikasi interaktif yang menghubungkan seluruh anggota DPD RI dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat daerah.

Melalui forum tersebut, aspirasi dari berbagai pelosok Nusantara dapat diserap secara langsung untuk menjembatani kebutuhan daerah menjadi bagian integral dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat. Langkah modernisasi yang terus berjalan ini menegaskan kesiapan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menghadirkan layanan yang responsif dan berintegritas demi kemajuan daerah.

Hal tersebut disampaikan Agita saat menghadiri kegiatan Sarasehan dan Pagelaran Kesenian Daerah “Digjaya Buahbatu ka Jomantara” dengan tema “Bersama DPD RI Melestarikan Warisan Nusantara” di GOR Sawo Endah 21, Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Kamis (5/11/2026).

Dalam sambutannya, Agita menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian seni dan budaya daerah. Menurutnya, Indonesia, khususnya Jabar, memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kekayaan ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan identitas dan jati diri bangsa yang harus terus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi penerus.

Lebih lanjut ia mengatakan, kekayaan budaya Indonesia bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan identitas dan jati diri bangsa yang harus terus dijaga, dikembangkan, serta diwariskan kepada generasi penerus. Karena itu, upaya pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah maupun para pelaku seni.

Agita juga mengapresiasi keterlibatan anak-anak dan generasi muda dalam pagelaran kesenian, antara lain melalui penampilan tari tradisional dan pencak silat. Partisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan seni budaya daerah sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan leluhur.

Ia berharap kegiatan “Digjaya Buahbatu ka Jomantara” tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, kreativitas, dan kolaborasi antara masyarakat, seniman, budayawan, generasi muda, serta pemerintah dalam mengembangkan potensi seni budaya daerah.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat, seniman, budayawan, generasi muda, dan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah,” ujarnya.

Ia juga berharap semangat menjaga warisan budaya Nusantara semakin tumbuh di tengah masyarakat. Pelestarian budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan seni dan nilai-nilai luhur bangsa tetap relevan, berkembang, dan menjadi kebanggaan generasi masa depan.

Selanjutnya, Agita menegaskan komitmennya untuk turut menyuarakan aspirasi masyarakat dan para pelaku seni agar pelestarian budaya daerah memperoleh perhatian serta dukungan yang berkelanjutan. Menurutnya, dukungan terhadap aktivitas komunitas seni, sanggar, dan ruang pertunjukan merupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem kebudayaan yang terus berkembang.

“Sebagai Anggota DPD RI dari Jawa Barat, saya berkomitmen untuk turut menyuarakan aspirasi masyarakat dan para pelaku budaya agar pelestarian kesenian daerah mendapat perhatian dan dukungan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

“Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Digjaya Buahbatu ka Jomantara menjadi ruang silaturahmi, kreativitas, dan penguatan kecintaan terhadap budaya Nusantara,” pungkas Agita.

Bertindak sebagai narasumber kegiatan ini Suherman dari Cipta Tri Buana Sakti, Iman Jimbot, Warin dari Lingga Seni Teja Mantri, dan Ujang Samsudin dari Jingga Buana. Turut hadir pada kegiatan ini Camat Buahbatu Sri Kurniasih dan Lurah Margasari Wahyu Ahmad Affandi beserta jajaran, dan juga para tokoh masyarakat, seniman, budayawan, serta masyarakat setempat.

Di hadapan pelajar, perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan bahwa generasi muda tidak boleh apatis terhadap politik. Menurutnya, pelajar merupakan bagian penting dalam kebangkitan demokrasi Indonesia.

"Generasi muda harus memiliki optimisme yang kuat terhadap politik. Jangan sampai muncul sikap apatis. Mereka perlu memahami bahwa dirinya merupakan bagian penting dalam kebangkitan demokrasi Indonesia," ujar Ning Lia.

Ning Lia juga mendorong pelajar untuk berpikir kritis terhadap kebijakan yang ada, memahami peran konstitusi, serta berani menyampaikan aspirasi daerah untuk pembangunan nasional.

Kegiatan ini memiliki makna khusus bagi Ning Lia karena SMA Negeri 16 Surabaya merupakan almamaternya. Ia menyampaikan terima kasih kepada sekolah yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

"Terima kasih kepada SMA Negeri 16 Surabaya. Sekolah ini merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan saya. Di sini kita belajar membangun semangat untuk berkarya, terus belajar, dan mengasah diri agar memiliki keterampilan yang baik," tuturnya.

Kepala SMA Negeri 16 Surabaya, Sunawan Hadi Santoso, menyambut hangat kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi DPD RI Goes to School karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal lebih dekat lembaga DPD RI.

"Kami merasa bangga sekaligus terpacu untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai posisi dan peran DPD RI. Selama ini mungkin mereka lebih mengenal DPR RI, sementara DPD RI masih belum banyak dipahami," ungkap Sunawan.

Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur, M. Hidayat, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya mendekatkan lembaga negara dengan generasi muda, sekaligus menyiapkan pelajar menjadi pemilih yang cerdas pada Pemilu 2029.

"Anak-anak SMA Negeri 16 Surabaya ini nantinya akan menjadi bagian dari pemilih pada Pemilu 2029. Mereka harus melek politik, khususnya memahami DPD RI dan para senator yang mewakili Provinsi Jawa Timur," jelas Hidayat.

Melalui kegiatan ini, DPD RI berharap para pelajar tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik dan digital, tetapi juga peduli terhadap persoalan masyarakat serta berani menyuarakan aspirasi.

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan, berulangnya Karhutla menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas mitigasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Persoalan ini bukan sekadar ancaman terhadap kelestarian lingkungan, melainkan juga bencana yang berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama akibat kabut asap yang ditimbulkan.

Hal tersebut disampaikan Sultan dalam sambutannya pada Sidang Paripurna Ke-4 DPD RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sultan menyoroti sejumlah persoalan strategis yang berkembang di masyarakat dan membutuhkan perhatian serius pemerintah, termasuk penanganan Karhutla di berbagai daerah.

Menurut Sultan, penanganan Karhutla harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar merespons kebakaran ketika sudah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan kawasan rawan kebakaran, mengevaluasi sistem mitigasi, serta memastikan proses hukum berjalan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.

“DPD RI mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap korporasi maupun oknum yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja,” tegas Sultan. Selain penegakan hukum, Sultan mengingatkan bahwa dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Paparan kabut asap dapat memicu gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta meningkatkan risiko kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan, serta pendirian posko aman asap bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Dampak Karhutla juga tidak berhenti pada persoalan lingkungan dan kesehatan. Kabut asap dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, membatasi mobilitas masyarakat, menghambat transportasi, hingga melumpuhkan aktivitas perekonomian lokal. Sultan meminta pemerintah turut memperhatikan kerugian sosial dan ekonomi tersebut melalui program pemulihan yang terencana, bahkan setelah kondisi darurat kebakaran berakhir.

Sultan menekankan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan pendekatan terpadu dari hulu ke hilir dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, serta berbagai pemangku kepentingan. Sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.

“Lebih dari itu, DPD RI mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, melainkan juga mengoptimalisasi penanganan dan pemulihan dampak Karhutla yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Solusi penanganan Karhutla tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif, melainkan harus komprehensif dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan penguatan sinergi lintas sektoral,” ujar Sultan.

Persoalan Karhutla juga mendapat perhatian Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya. Dalam interupsinya pada sidang paripurna, ia mengungkapkan bahwa kebakaran hutan di Papua Barat Daya telah menimbulkan dampak yang meluas hingga wilayah lain, termasuk Maluku Utara. Ia menyebut Papua Barat Daya sebagai provinsi kedua di Tanah Papua yang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan menilai penanganannya masih berjalan lambat.

"Kami telah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, namun belum ada lembaga pemerintah pusat yang memberikan bantuan untuk penanganan Karhutla di Papua Barat Daya. Lalu kenapa kondisi penanganan kebakaran si Papua baratcaya berbeda dengan di Kalimantan, seharusnya pemerintah tidak boleh parsial dalam mengurus pemadaman karhutla," pungkasnya.

Agustinu juga meminta pemerintah pusat segera turun tangan agar upaya penanggulangan di daerahnya dapat berjalan lebih optimal. Meskipun hujan telah turun dan memberikan harapan bagi meredanya kebakaran, Agustinus mengingatkan bahwa kondisi di lapangan masih memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.

DPD RI sekali lagi menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Karhutla secara berkelanjutan. Pencegahan kebakaran, penindakan terhadap pelaku, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pemulihan lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi harus menjadi satu kesatuan kebijakan.

Dengan demikian, penanganan Karhutla tidak lagi bersifat reaktif, tetapi mampu mencegah bencana berulang sekaligus melindungi keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat di daerah.

Gagasan tersebut disampaikan Sultan saat memberikan ceramah kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXX Tahun 2026 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, dan infrastruktur, tetapi juga harus menghadirkan manfaat secara merata serta menjaga sumber daya bagi generasi mendatang.

“Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan, besarnya investasi, atau jumlah infrastruktur yang dibangun. Kita juga harus mengukur agar manfaatnya menjangkau masyarakat secara adil, memperkuat kapasitas daerah, dan tetap menjaga sumber daya yang dibutuhkan generasi berikutnya,” ujar Sultan.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 masih diiringi konsentrasi ekonomi di Pulau Jawa yang mencapai 56,47 persen terhadap PDB nasional. Sementara itu, rasio Gini pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan, di tengah tantangan perubahan iklim dan tingginya biaya demokrasi.

“Demokrasi Indonesia semakin mahal untuk diselenggarakan, mahal untuk diperjuangkan, dan berpotensi mahal pula bagi masa depan bangsa apabila biaya politik tidak dikelola secara sehat,” tegasnya.

Sebagai pendekatan implementasi Green Democracy, Sultan memperkenalkan konsep GREEN 7 yang mencakup tujuh pilar, yakni Green Governance, Green Representation, Green Environment, Green Economy, Green Nation Building, Green Human Capital, dan Green Future. Ketujuh pilar tersebut diarahkan untuk menyelaraskan tata kelola pemerintahan, keterwakilan rakyat dan daerah, perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, kualitas sumber daya manusia, serta tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

“Green Democracy adalah cara pandang untuk memastikan bahwa pembangunan nasional makin produktif, manfaatnya makin merata, proses pengambilan keputusannya makin akuntabel, dan hasilnya dapat dipertahankan lintas generasi,” jelas Sultan.

Dalam konteks kelembagaan, Sultan menegaskan DPD RI memiliki posisi strategis sebagai jembatan aspirasi daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Dengan 152 anggota yang mewakili 38 provinsi, DPD RI terus memperjuangkan kepentingan daerah melalui fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan sesuai kewenangan konstitusionalnya. Selama tahun sidang 2025–2026, DPD RI telah menghimpun dan menindaklanjuti 13.519 aspirasi masyarakat dan daerah melalui empat komite serta Badan Urusan Legislasi Daerah.

Untuk memperkuat tindak lanjut aspirasi, DPD RI juga mengembangkan platform publikasmasda.dpd.go.id sebagai sistem dokumentasi dan pemantauan aspirasi masyarakat dan daerah. Sultan menekankan bahwa penyerapan aspirasi harus terhubung secara terukur dengan proses perumusan kebijakan, didukung data, kajian ilmiah, partisipasi publik, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Pemimpin harus mampu menjelaskan keputusan secara jujur, mendengar suara yang berbeda dengan hormat, dan menunjukkan bukti bahwa kebijakan membawa manfaat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma berharap DPD RI terus memperkuat perannya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah sekaligus memperkokoh hubungan pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, demokrasi harus diwujudkan melalui tata kelola politik yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta responsif terhadap tantangan nasional, termasuk ketimpangan pembangunan dan persoalan lingkungan hidup.

“DPD RI diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat demokrasi yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwin.

Diakhir acara Sultan berharap paradigma Green Democracy melalui konsep GREEN 7 dapat menjadi perspektif bersama dalam memperkuat kualitas demokrasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengajak seluruh elemen bangsa membangun demokrasi yang tidak hanya menghasilkan suara, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRMP Riau, Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si., memaparkan perkembangan kelembagaan BRMP Riau yang saat ini telah bertransformasi menjadi satuan kerja eselon II. Transformasi ini turut membawa perluasan peran dan tanggung jawab kelembagaan, yang tidak lagi terbatas pada pelaksanaan aspek teknis, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam perumusan kebijakan modernisasi pertanian yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan spesifik wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Agus turut menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Provinsi Riau, khususnya terkait penurunan Luas Baku Sawah (LBS) yang cukup signifikan. Luasan sawah yang sebelumnya mencapai sekitar 128 ribu hektare, kini mengalami penyusutan hingga tersisa kurang lebih 41 ribu hektare. Kendati demikian, Riau dinilai masih memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan serta penerapan pola tanam hingga tiga kali dalam setahun.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap penguatan sektor pertanian, BRMP Riau juga terus berperan aktif dalam penyaluran berbagai bantuan benih dan bibit sumber kepada masyarakat. Bantuan tersebut meliputi komoditas padi, jagung, bawang merah, hingga bibit ayam kampung unggul Balitbangtan (DOC ayam KUB). Selain itu, dalam rangka mendorong terwujudnya ketahanan pangan secara mandiri mulai dari tingkat keluarga, BRMP Riau turut menyalurkan bantuan benih cabai untuk mendukung pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan pertanian skala rumah tangga.

Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi strategis antara DPD RI dan BRMP Riau, diharapkan berbagai kebijakan, program, serta dukungan bantuan dari pemerintah pusat dapat semakin selaras dengan kondisi dan kebutuhan nyata para petani di daerah. Sinergi tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong terwujudnya kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan.

Pengalaman panjang Tamsil dalam pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pijakan kolaborasi yang dibicarakan. Pembahasan mencakup pengembangan politeknik, pelatihan vokasi, pemagangan hingga pemberdayaan penyandang disabilitas.

“Kita perlu rutin bertemu supaya gagasan yang dibicarakan bisa kita tindak lanjuti. Kalau bisa dua minggu sekali. Jadi yang konkret-konkret saja pak. Ada banyak program di Kemenaker ini bisa kita kolaborasi, terutama percepatan pembangunan Politeknik agar lulusan kita bisa skillfull, ” ujar Yassierli.

Tamsil menyambut ajakan tersebut. Menurutnya, pengembangan keterampilan perlu terhubung dengan kebutuhan usaha serta potensi ekonomi di daerah. Dengan begitu, peserta pelatihan memiliki jalan yang lebih jelas untuk bekerja atau membangun usaha.

“Di daerah banyak orang punya kemauan untuk maju. Saya dorong banyak sekali. Di peternakan, di pertanian. Dengan mendorong program strategis Presiden di daerah itu menciptakan pemberdayaan. Ada juga yang perlu keterampilan, ada yang sudah bisa berusaha tetapi belum punya akses. Ini yang perlu kita sambungkan. Pelatihan harus membantu mereka mendapat pekerjaan atau mengembangkan usahanya,” kata Tamsil.

Keduanya turut membahas peluang menghubungkan pendidikan vokasi dengan pengolahan hasil pertanian dan peternakan berbasis teknologi. Pengembangan politeknik, termasuk kemungkinan akuisisi lembaga yang sudah ada, menjadi salah satu pilihan yang dibicarakan untuk mendukung kebutuhan tersebut.

Perhatian juga diberikan pada pemberdayaan penyandang disabilitas. Pembahasan mencakup pembangunan pusat disabilitas di Bekasi serta peluang dukungan agar pelatihan membuka akses menuju pekerjaan dan kemandirian.

“Teman-teman penyandang disabilitas punya kemampuan yang bisa terus dikembangkan. Kita perlu memastikan mereka punya tempat belajar, kesempatan bekerja, dan dukungan untuk mandiri. Saya menyambut baik kalau ini bisa kita kerjakan bersama,” ujar Tamsil.

Pertemuan rutin diharapkan menjadi ruang untuk mematangkan rencana tersebut, mempertemukan pihak yang dapat terlibat, serta menentukan langkah tindak lanjut sesuai kebutuhan masyarakat dan program Kemenaker.

"Pemerintah Indonesia terlihat galau dan tidak berprinsip dalam menyikapi perjuangan Palestina. BoP dipertahankan, konser Bocelli diizinkan, ini kan jadi bukti inkonsistensi Pemerintah dalam membela Palestina. Di satu sisi, kita menyatakan komitmen penuh terhadap kemerdekaan Palestina di forum PBB. Di sisi lain, kita masih mempertahankan keterlibatan dalam BoP yang justru mendapat kritik dari Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese. Ditambah lagi mengizinkan Bocelli konser. Ini membuat kita prihatin dan menyesalkan sekali," ujar Gus Hilmy, panggilan akrabnya, melalui keterangan tertulis kepada media, Jum’at (30/10/2026).

Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut mengingatkan bahwa pada akhir September lalu, Menteri Luar Negeri Sugiono telah menyampaikan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum PBB. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan alasan kenapa tetap mempertahankan keterlibatan dalam BoP ketika mekanisme tersebut dipersoalkan dari sisi keterwakilan dan kepentingan rakyat Palestina.

"Kalau kita percaya kepada PBB sebagai sarana perjuangan perdamaian Palestina, mengapa peringatan dari Pelapor Khusus PBB justru tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan? Apa hasil konkret BoP selama ini? Bagaimana mungkin kita berharap banyak kepada BoP yang mekanismenya masih terbatas dan dipertanyakan, sementara PBB dan OKI memiliki mandat serta legitimasi yang lebih kuat dan mengakar dalam persoalan Palestina?" kata Gus Hilmy.

Menurut Anggota Komite II DPD RI tersebut, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan memperjuangkan kepentingan Palestina. Pemerintah harus menunjukkan hasil dan menjamin bahwa keterlibatan tersebut tidak mengurangi hak rakyat Palestina menentukan masa depannya sendiri.

"Presiden dan Menteri Luar Negeri harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP. Sampaikan kepada publik apa manfaat, risiko, dan hasil konkretnya. Jika mekanisme itu tidak menjamin keterwakilan, kedaulatan, dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, Indonesia harus berani menarik diri. Jangan pertahankan sebuah skema hanya karena kita sudah telanjur berada di dalamnya," tegas Gus Hilmy.

Pria yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut juga menyoroti penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan Jakarta pada 3 November 2026. MUI telah menyampaikan keberatan melalui Surat Pernyataan Sikap Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026. Keberatan tersebut berkaitan dengan rekam jejak Bocelli, termasuk keterlibatannya dalam konser penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) pada 2010 dan konser di Tel Aviv pada 2022.

"Pemerintah terlihat tidak konsisten dan tidak peka terhadap penderitaan rakyat Palestina. MUI dan sejumlah organisasi masyarakat sudah menyampaikan keberatan, tetapi konser akan tetap berlangsung. Mestinya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan menjelaskan pertimbangannya. Jangan sampai kepentingan pariwisata justru mengabaikan persoalan kemanusiaan," ujar Gus Hilmy.

Gus Hilmy mendorong pemerintah mengembalikan diplomasi Palestina pada jalur multilateral yang memiliki legitimasi internasional, serta lebih aktif menggunakan forum PBB dan OKI. Gus Hilmy juga mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki dasar konstitusional. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Palestina bukan komoditas diplomasi atau sekadar bahan pidato di forum internasional. Indonesia memiliki sejarah panjang menentang kolonialisme dan amanat konstitusi yang jelas. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan itu melalui keputusan yang konsisten. Jangan sampai pemerintah hanya pandai berpidato tentang kemerdekaan Palestina, tetapi gagal membuktikannya melalui kebijakan. Palestina membutuhkan keberpihakan yang nyata, bukan diplomasi yang berstandar ganda," pungkasnya.

Dalam sambutannya, Yorrys mengatakan Pimpinan DPD RI sejak awal periode 2024–2029 memberikan perhatian pada pemberitaan isu-isu daerah. Menurutnya, berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat daerah perlu mendapat ruang dalam pemberitaan agar diketahui lebih luas dan menjadi bagian dari pembahasan di tingkat nasional.

"Suara-suara masyarakat di daerah yang selama ini jauh dari tangkapan media massa senantiasa didorong untuk muncul ke permukaan, menjadi isu nasional, dan menjadi subjek pembangunan. Slogan 'Dari Daerah Untuk Indonesia' bukan sekadar slogan seremonial, melainkan mengandung makna mendalam bahwa mengangkat isu kedaerahan sama halnya dengan mendorong persoalan daerah menjadi perhatian bersama," tegas Yorrys.

Senator asal Papua Tengah itu juga menyoroti tantangan penyebaran informasi di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Arus informasi yang semakin cepat membuat masyarakat berhadapan dengan beragam kabar yang belum terverifikasi, bahkan kabar yang tidak benar kerap lebih menarik untuk dikonsumsi publik.

Yorrys berharap pelatihan ini dapat membekali staf DPD RI dengan kemampuan memilah informasi, memeriksa kebenaran data, dan menyusun pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik. Menurutnya, kemampuan tersebut penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan mengambil manfaat secara maksimal. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkaya khazanah keilmuan, meningkatkan keahlian jurnalistik, agar mampu memberi sumbangsih signifikan bagi kualitas pemberitaan DPD RI yang lebih baik,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu GKBRAA Paku Alam X; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bantul; para istri Forkopimda DIY; perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul; Forkopimcam Banguntapan; Lurah Baturetno; pemilik CV Djoen Leather Harjuno Wiwoho; serta pelaku UMKM sekitar.

Dalam sambutannya, GKR Hemas menekankan bahwa UMKM merupakan bagian penting dari fondasi ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat, karena itu harus didukung oleh ekosistem usaha yang berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya peningkatan quality control dan pengembangan desain agar produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Begitu saya lihat ada perajin kulit, sebetulnya dari produknya itu sudah bagus, mungkin perlu ditingkatkan quality control-nya. Potensi lokal apabila dikelola dengan keterampilan dan kreativitas dapat berkembang menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujar GKR Hemas.

GKR Hemas juga mengingatkan bahwa penguatan UMKM tidak hanya berorientasi pada omzet, tetapi juga menyangkut perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar serta pentingnya menjaga keberlanjutan regenerasi perajin di tengah dinamika zaman.

“Kita harus selalu melakukan regenerasi perajin. Keterampilan dan ketekunan para perajin senior harus ditularkan kepada generasi muda agar warisan keterampilan ini tetap hidup dan berkembang,” tegasnya.

Sementara itu, pemilik CV Djoen Leather, Harjuno Wiwoho, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran GKR Hemas yang memberikan perhatian langsung kepada para pelaku usaha kecil menengah di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini. Ia menceritakan perjalanan usahanya yang dirintis sejak tahun 2015 dengan melibatkan sebagian besar tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

“Sebagian besar pekerja kami adalah warga sekitar yang awalnya tidak memiliki penghasilan, lalu kami latih hingga mandiri. Tantangan saat ini memang cukup berat di tengah situasi global, namun dengan sinergi bersama pemerintah dan komunitas, kami terus berupaya menjaga roda produksi tetap berjalan,” ungkap Harjuno.

Kepala Bappeda Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, menyebut kerajinan sebagai salah satu tumpuan ekonomi Bantul. Ia memaparkan bahwa industri pengolahan menyumbang PDRB lebih besar dibanding sektor pertanian. “Salah satu kekuatan perekonomian di Bantul adalah kerajinan, terbukti dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul yang terbesar adalah industri pengolahan dari UKM Bantul sebesar 14%, bahkan lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian yang sebesar 13%,” jelas Ari Budi Nugroho.

Ari juga meminta dukungan bagi Bantul yang tengah mengikuti seleksi jejaring kota kreatif dunia UNESCO (UNESCO Creative Cities Network / UCCN) tahun 2026 dengan mengunggulkan sektor kerajinan serat alam.

Dari sisi provinsi, Kepala Disperindag DIY, Anton Raharja, menjelaskan fasilitasi yang disiapkan Disperindag DIY bagi perajin, antara lain temu bisnis (business matching), penyediaan fasilitas yang mendukung proses produksi di nDalem Kulit Jogja (NKJ) dan ruang kolaborasi melalui Sinergi Kerajinan Kulit Yogyakarta (SIKKY), serta pendampingan sertifikasi mutu agar produk industri kecil menengah siap menghadapi pasar ekspor.

Para perajin yang hadir menyampaikan kendala serta usulan, diantaranya harapan adanya ruang pamer bersama untuk memasarkan produk lokal dan akses untuk bertemu langsung dengan pembeli, terutama pembeli luar negeri untuk ekspor.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, GKR Hemas menyatakan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi dan persoalan tersebut ke tingkat pusat melalui fungsi dan kewenangan DPD RI demi kemajuan kesejahteraan masyarakat daerah.***

Hal ini disampaikan Sultan saat membuka pertemuan investor dan pelaku industri properti Indonesia - China Bridge Forum di Bali pada Kamis (29/10).

"Indonesia terbuka dan bersedia menerima dukungan para pelaku industri, teknologi juga investasi negara-negara sahabat di bidang properti perumahan. Kami memiliki potensi pariwisata berskala international yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan," ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu saat menyampaikan sambutannya di hadapan 500 lebih pelaku industri properti dari berbagai negara.

Dia juga mengungkapkan Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan program 3 juta rumah bagi masyarakat.

"Untuk mencapai 3 juta rumah bagi masyarakat, kami tentunya tidak hanya mengharapkan pembiayaan melalui APBN. Kita butuh pembiayaan alternatif juga dukungan teknologi konstruksi yang efisien dan ramah lingkungan," tegasnya.

Dengan kolaborasi dukungan pembiayaan dan teknologi 3D construction printing misalnya kita bisa membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat dalam waktu singkat dengan harga yang lebih terjangkau.

"Atas nama lembaga Senat Indonesia, kami menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada sahabat-sahabat pelaku industry property dari China, Jerman, Rusia, India dan berbagai negara. Kita semua tentunya memiliki harapan dan kepentingan untuk mengembangkan Bali-Bali baru di berbagai dearah di Indonesia," tutupnya.

Kegiatan ini menjadi sarana sosialisasi dan edukasi publik untuk memperkenalkan peran DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah, sekaligus memperkuat komunikasi antara DPD RI dan lingkungan perguruan tinggi dalam membangun pemahaman mengenai demokrasi, sistem perwakilan, serta penyampaian aspirasi masyarakat.

Dalam pengantarnya, Ade Yuliasih menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, para dosen, serta seluruh civitas akademika yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun pemikiran kritis, serta mencetak generasi yang memiliki wawasan kebangsaan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah.

“DPD RI memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah di tingkat nasional sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Karena itu, pemahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan DPD RI perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui lingkungan perguruan tinggi,” ujar Ade.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Banten, Yuni Samsi Agus, dalam laporan singkat pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa DPD Goes to School merupakan bagian dari upaya Kantor DPD RI Provinsi Banten dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah serta menyebarluaskan informasi mengenai kelembagaan DPD RI kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan DPD Goes to School, kami berharap pemahaman masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan DPD RI dapat semakin meningkat. Perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam membangun komunikasi, pertukaran pengetahuan, dan penguatan wawasan kebangsaan,” demikian disampaikan Yuni Samsi Agus.

Pelaksanaan kegiatan dikemas dalam bentuk pemaparan materi, diskusi, dan dialog interaktif yang dipimpin oleh Anggota DPD RI Provinsi Banten. Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Hukum Untirta, Lia Riesta Dewi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Mohamad Ihsan, memaparkan materi bertajuk “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Generasi Muda”.

Dalam paparannya, Mohamad Ihsan menjelaskan peran KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta meningkatkan pemahaman pemilih mengenai proses demokrasi.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan pemilih melalui sosialisasi tata cara pemilu, pelatihan bagi pemilih pemula dan kelompok rentan, pemanfaatan media digital, serta penyebaran informasi yang akurat untuk menangkal hoaks.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Hukum Untirta sekaligus pengajar Teknik Perundang-undangan, Lia Riesta Dewi, menyampaikan materi bertajuk “Peran Akademisi Ilmu Perundang-undangan dalam Memperkuat Kedudukan DPD RI”.

Dalam paparannya, Lia menjelaskan bahwa DPD RI dibentuk untuk membawa aspirasi dan kepentingan daerah ke tingkat nasional. Keberadaan lembaga ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah dalam proses legislasi serta melengkapi representasi politik melalui DPR dengan representasi teritorial.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPD RI Provinsi Banten, Ade Yuliasih; Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan; Dekan Fakultas Hukum Untirta, Ferry Fathurahman; Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Hukum Untirta, Lia Riesta Dewi; Kepala Kantor DPD RI Provinsi Banten, Yuni Samsi Agus; serta para dosen, mahasiswa, dan civitas akademika Fakultas Hukum Untirta.

Melalui kegiatan ini, Kantor DPD RI Provinsi Banten berharap terbangun hubungan kelembagaan yang semakin erat dengan perguruan tinggi. Edukasi kelembagaan dan dialog bersama kalangan akademisi diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sultan conveyed this during the opening of the 5th BLISPI Youth Cup DPD RI Speaker's Trophy at Wibawa Mukti Stadium, Bekasi Regency, West Java, on Sunday (25/10/2026). Featuring more than 2,000 participating children, the tournament was held under the theme "From the Regions, Indonesian Football Stars Are Born," with the expectation that it would serve as a platform for young players to develop their potential while building character through sports.

Sultan commended the Indonesian Student Football League Agency (BLISPI) for its consistency in hosting youth football competitions. According to him, natural talent alone is not enough; it must be sustained by proper training, guidance, discipline, match opportunities, and a supportive environment.

"Natural talent is merely an unpolished stone; early age development is what turns it into a gem," Sultan said.

He emphasized that youth football development requires a sustainable ecosystem. This ecosystem involves the central and regional governments, schools, clubs, sports organizations, coaches, the business sector, and families. Competitions, Sultan noted, must not remain fleeting events, but should instead form part of a developmental pathway that guides young talent all the way to the professional level.

As a regional representative institution, the DPD RI advocates to ensure that children across various regions do not lose the chance to develop their talent due to limited facilities, training, or access to competition. Sultan added that the potential of regional players requires attention and support so they can compete and contribute to the advancement of national football.

"We need to build a sustainable development pathway, not merely hold momentary competitions. From fields across the regions, we hope to foster talents who will one day make Indonesia proud," he stated firmly.

To the participants, Sultan advised them to continue training diligently, maintain discipline, stay humble, and uphold sportsmanship. He expressed optimism that future talents will emerge from these young players to follow in the footsteps of Indonesia's national football icons.

Through the 5th BLISPI Youth Cup DPD RI Speaker's Trophy, Sultan hopes that early-stage football development will grow stronger and more sustainable, providing children from all regions a platform to excel. This support is envisioned to help cultivate a healthy, character-driven generation that brings honor to the nation.