Dalam pidatonya, Ketua DPD RI memberikan apresiasi kepada para Presiden berdasarkan capaian dan kontribusi masing-masing bagi perjalanan bangsa. Untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Sultan menyematkan sebutan sebagai “Bapak Infrastruktur”. Penghormatan tersebut disampaikan dalam kapasitas DPD RI sebagai salah satu lembaga yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Sidang Bersama DPR dan DPD RI.

Bustami Zainudin menilai penyebutan Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Infrastruktur Indonesia bukan sekadar ungkapan penghormatan, melainkan memiliki dasar yang kuat apabila melihat berbagai pembangunan yang berlangsung selama dua periode kepemimpinannya.

“Menurut saya, ketika Pak Jokowi disebut sebagai Bapak Pembangunan Infrastruktur Indonesia, itu bukan sekadar memberikan julukan. Ada fakta yang bisa kita lihat dan rasakan di lapangan. Hampir di seluruh daerah, masyarakat merasakan hadirnya pembangunan infrastruktur selama beliau memimpin,” ujar Bustami.

Menurut Bustami, pembangunan infrastruktur pada era Jokowi tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi di berbagai daerah. Pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan hingga infrastruktur pendukung lainnya menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Ia menilai pembangunan tersebut memiliki arti penting bagi daerah karena infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk membuka keterisolasian, memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Sebagai anggota DPD yang mewakili daerah, kami melihat sendiri bagaimana pembangunan infrastruktur memberikan perubahan bagi masyarakat. Ada daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, kemudian aksesnya terbuka. Ada sentra produksi yang semakin mudah terhubung dengan pasar. Ini adalah warisan pembangunan yang manfaatnya tidak berhenti ketika sebuah pemerintahan berganti,” kata Bustami.

Bustami menegaskan, apresiasi terhadap capaian Presiden terdahulu seharusnya ditempatkan dalam perspektif kebangsaan. Setiap pemerintahan memiliki tantangan, kebijakan, dan capaian masing-masing yang menjadi bagian dari rangkaian perjalanan Indonesia.

Karena itu, menurutnya, memberikan penghargaan terhadap karya para pemimpin terdahulu bukan berarti mengabaikan kekurangan yang pernah terjadi, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap kontribusi yang nyata sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

“Yang paling penting adalah bagaimana karya yang sudah baik dilanjutkan, disempurnakan, dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Pembangunan Indonesia tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kepemimpinan. Apa yang sudah menjadi fondasi harus kita rawat dan terus kita kembangkan,” tegasnya.

Bustami juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini memimpin Indonesia, dengan harapan dapat terus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada pemerataan serta melanjutkan fondasi pembangunan yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ia menilai kepemimpinan keduanya membawa semangat baru dalam mempercepat pembangunan nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

“Bagi kami di daerah, pembangunan itu bukan sekadar angka dan statistik. Pembangunan adalah jalan yang bisa dilalui, jembatan yang menghubungkan, irigasi yang menghidupkan pertanian, pelabuhan yang membuka perdagangan, dan akses yang membuat masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” pungkas Bustami.

Penghormatan Ketua DPD RI terhadap para Presiden terdahulu tersebut menjadi bagian dari pesan kebangsaan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, yang menekankan bahwa setiap pemimpin memiliki peran dan capaian dalam perjalanan panjang pembangunan Indonesia.

Optimisme tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Presiden RI Prabowo Subianto menyebut secara khusus perjuangan DPD RI terhadap RUU Daerah Kepulauan yang kini telah masuk pembahasan tripartit bersama DPR RI dan Pemerintah.

Dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tersebut, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama Pemerintah, termasuk Bappenas dan kementerian terkait, sebagai masukan bagi Rencana Kerja Pemerintah 2027. Dalam Sidang Bersama tersebut, Prabowo juga menegaskan secara khusus bahwa RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi DPD RI telah dibahas secara tripartit dan ditargetkan segera selesai.

“DPD RI juga terus memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan Pemerintah. Insya Allah akan selesai,” tegas Prabowo.

Terkait hal tersebut, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan perkembangan tersebut merupakan momentum penting dari perjuangan DPD RI yang telah mengusulkan RUU Daerah Kepulauan secara konsisten sejak 2017. Setelah hampir sembilan tahun diperjuangkan dalam setiap Program Legislasi Nasional, RUU tersebut akhirnya masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan kini berada dalam tahap pembahasan bersama DPR RI dan Pemerintah.

“Selama hampir sembilan tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RUU Daerah Kepulauan dalam setiap Program Legislasi Nasional, tahun demi tahun, tanpa lelah. Perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026,” jelas Sultan.

Bagi Sultan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi daerah yang diperjuangkan melalui DPD RI dapat bergerak menjadi agenda kebijakan nasional. RUU Daerah Kepulauan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan satu wilayah, tetapi merupakan upaya menghadirkan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.

Menurutnya, pembangunan nasional harus mampu menjangkau seluruh wilayah secara lebih adil, termasuk pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan regulasi khusus mengenai daerah kepulauan dibutuhkan agar karakter geografis, tantangan konektivitas, kebutuhan pelayanan dasar, serta potensi wilayah dapat menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan nasional.

“Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di seluruh provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan,” ucapnya.

Sultan menjelaskan, posisi DPD RI menjadi strategis dalam perjuangan tersebut karena lembaga ini merupakan representasi masyarakat daerah di tingkat pusat. Sultan menegaskan kerja DPD RI tidak berhenti pada menghimpun aspirasi, tetapi mengartikulasikannya melalui fungsi legislasi, pengawasan, pertimbangan, dan representasi agar kebutuhan masyarakat daerah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional.

Sultan mengapresiasi dukungan Presiden dan DPR RI terhadap dimulainya pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memastikan pembahasan menghasilkan regulasi yang benar-benar memberikan afirmasi terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan dan mempercepat pemerataan pembangunan.

“Melalui Sidang Bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU Daerah Kepulauan,” imbuh Sultan.

Ia berharap pembahasan tripartit dapat berjalan konstruktif hingga menghasilkan undang-undang yang mampu memperkuat posisi daerah kepulauan dalam pembangunan nasional. Bagi DPD RI, penyelesaian RUU tersebut akan menjadi bukti bahwa perjuangan representasi daerah dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sultan bahkan optimistis RUU Daerah Kepulauan dapat menjadi salah satu tonggak penting Pemerintahan Prabowo – Gibran dalam menghadirkan keadilan pembangunan.

“Kami yakin dan percaya, RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legacy penting Pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan,” jelasnya.

Pesan tersebut disampaikan Sultan dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Mengangkat tema “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat”, Sultan menempatkan penguatan daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

Menurut Sultan, sejak awal berdirinya republik, Indonesia dibangun dari keberagaman daerah yang disatukan dalam satu negara kesatuan. Karena itu, hubungan pusat dan daerah tidak semestinya dibangun dalam relasi yang saling berhadapan, melainkan sebagai satu kesatuan dalam menjalankan tanggung jawab pembangunan nasional.

“Pusat dan daerah bukan dua pihak yang dikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung republik,” jelasnya.

Dalam kerangka tersebut, Sultan menegaskan posisi DPD RI sebagai representasi masyarakat daerah di tingkat pusat. Dengan 152 anggota yang mewakili 38 provinsi, DPD RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjembatani aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat sekaligus mengawal agar program nasional benar-benar terlaksana di daerah.

Ia menilai ukuran keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya harus terlihat dari dampaknya di daerah. Setiap agenda pembangunan harus mampu menjangkau seluruh provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak hingga kecamatan dan desa, termasuk masyarakat di pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan wilayah perbatasan.

“Setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di seluruh provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan,” ucap Sultan yang juga Senator dari Provinsi Bengkulu ini.

Sultan mengatakan, penguatan daerah juga harus berjalan seiring dengan transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, DPD RI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mendorong hilirisasi, serta memperkuat sektor pangan dan energi. Namun, manfaat transformasi tersebut harus dipastikan kembali kepada masyarakat dan daerah sebagai pemilik potensi sumber daya.

Dalam pidatonya, Sultan juga menilai bahwa penguatan daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang mampu menopang penyediaan layanan dasar. Sultan menegaskan Dana Transfer ke Daerah harus dipandang bukan sekadar alokasi anggaran, tetapi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

“Dana Transfer ke Daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” katanya.

Menurut Sultan, tantangan pembangunan Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan lingkungan. Melalui gagasan Green Democracy, DPD RI mendorong pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang tidak menanggung beban ekologis dari pembangunan saat ini.

Dalam konteks tersebut, Sultan menegaskan DPD RI akan terus memperkuat peran legislasi, pengawasan, pertimbangan, dan representasi dengan perspektif daerah. Berbagai agenda legislasi yang diperjuangkan DPD RI, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan sejumlah RUU lainnya, ditempatkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap keragaman daerah.

Bagi DPD RI, lanjut Sultan, memperkuat daerah bukan berarti memperlemah pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah yang memiliki kapasitas ekonomi, pelayanan publik, fiskal, dan tata kelola yang semakin kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan. “Daerah kuat, Indonesia berdaulat,” tutupnya.

Menurut GKR Hemas, pesan “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat” yang disampaikan Ketua DPD RI sejalan dengan arah pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pidato Ketua DPD RI menegaskan bahwa kekuatan Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Karena itu, pembangunan nasional tidak boleh meninggalkan daerah. Kebijakan yang dibuat di tingkat pusat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar GKR Hemas usai Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

GKR Hemas juga mengapresiasi sejumlah penekanan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian nasional, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, serta keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai agenda tersebut perlu diterjemahkan secara konkret hingga ke tingkat daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan nasional itu diterjemahkan menjadi program yang nyata di daerah. Masyarakat harus merasakan kehadiran negara, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun pelayanan publik,” katanya.

Perjuangan Daerah Kepulauan Harus Dikawal

GKR Hemas memberikan perhatian khusus terhadap masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas 2026. Ia menyebut hal tersebut sebagai perkembangan penting setelah perjuangan panjang DPD RI bersama masyarakat daerah kepulauan.

“Ini momentum yang harus kita kawal bersama. RUU Daerah Kepulauan bukan hanya kepentingan daerah kepulauan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan dalam negara Indonesia sebagai negara kepulauan,” ujarnya.

Ia berharap pembahasan RUU tersebut dapat menghasilkan regulasi yang memberikan afirmasi terhadap karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan.

“Jangan sampai masyarakat di wilayah kepulauan terus menghadapi ketimpangan karena kondisi geografis. Negara harus hadir memberikan kebijakan yang adil sesuai karakteristik daerahnya,” tegas GKR Hemas.

GKR Hemas menegaskan DPD RI akan terus menjalankan fungsi representasi daerah dengan memastikan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia menjadi bagian dari kebijakan nasional.

“DPD RI harus terus memastikan suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke terdengar di tingkat nasional. Kita harus hadir untuk memastikan kebijakan negara benar-benar menjawab persoalan masyarakat di daerah,” tuturnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI dan pemerintah daerah semakin kuat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

“Kalau pusat dan daerah bergerak bersama, Indonesia akan semakin kuat. Karena pada akhirnya, daerah kuat adalah fondasi Indonesia yang berdaulat,” pungkas GKR Hemas.**

Wakil Ketua Tim Kerja (Timja) RUU Daerah Kepulauan asal Maluku Utara, Graal Taliawo, menilai kehadiran RUU ini penting untuk mengubah cara pandang pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga harus menjamin hak, perlindungan, dan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir.

“Kalau kita bicara daerah kepulauan, kita tidak bisa hanya melihat daratannya. Ruang laut juga harus menjadi bagian dari pembangunan. Potensi setiap pulau harus dilihat dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk melalui pengembangan ekonomi biru,” ujar Graal.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan GMKI Ambon, Emeralda, menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya nelayan lokal dan masyarakat hukum adat. Ia berharap RUU Daerah Kepulauan nantinya memberikan jaminan yang lebih jelas agar pembangunan dan pemanfaatan sumber daya laut tidak mengesampingkan hak masyarakat setempat.

“Kami mengharapkan jaminan konkret dari RUU Daerah Kepulauan untuk nelayan lokal dan masyarakat hukum adat pesisir. Jangan sampai posisi pemerintah daerah justru membuat pembangunan atau pemanfaatan sumber daya laut mengesampingkan hak-hak masyarakat setempat,” ucap Emeralda.

Menanggapi hal tersebut, Graal mengatakan perlindungan masyarakat adat telah menjadi bagian dari substansi RUU Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI. Menurutnya, masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, penting untuk memastikan regulasi tersebut benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di daerah.

“RUU ini harus hadir untuk masyarakat. Jangan sampai potensi laut yang besar justru tidak dirasakan oleh mereka yang hidup di pesisir. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi masyarakatnya juga terlindungi dan sejahtera,” tegas Graal.

Melalui audiensi tersebut, DPD RI berharap opini dari GMKI dapat menjadi bagian dari pengawalan publik terhadap pembahasan RUU Daerah Kepulauan, sekaligus memperkuat substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai didampingi Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung tersebut mengambil keputusan berdasarkan laporan dari alat kelengkapan DPD RI. Rangkaian keputusan tersebut memperlihatkan arah kerja legislasi DPD RI yang menempatkan kebutuhan masyarakat dan daerah sebagai basis penyusunan kebijakan.

Dalam Sidang tersebut, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengatakan RUU tentang Penataan Ruang disusun untuk memperbarui kerangka hukum penataan ruang agar mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia saat ini dan masa depan. RUU tersebut diarahkan untuk memperkuat desentralisasi yang seimbang dengan koordinasi nasional, memperjelas kewenangan pusat dan daerah, serta mengintegrasikan penataan ruang darat, laut, udara, dan ruang bawah tanah.

"Sebagai negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang beragam, Indonesia membutuhkan penataan ruang yang terpadu, adil, berkelanjutan, dan berketahanan," kata Andi.

Menurutnya, pembaruan tersebut semakin mendesak di tengah perubahan iklim, urbanisasi, transformasi digital, hilirisasi industri, dan meningkatnya risiko bencana. RUU Penataan Ruang juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum, dan memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang.

Selain itu, DPD RI juga menetapkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai Keputusan DPD RI setelah Komite II DPD RI menyelesaikan seluruh tahapan penyusunannya, mulai dari Naskah Akademik, penyusunan RUU, pembahasan internal, harmonisasi hingga finalisasi.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu mengatakan RUU Perubahan tersebut memberi perhatian pada sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi petani, antara lain perlindungan lahan pertanian, risiko usaha tani, akses pembiayaan, teknologi dan mekanisasi, regenerasi petani, pemberdayaan perempuan tani, penguatan kelembagaan, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Pada sektor perlindungan konsumen, Komite III DPD RI meminta persetujuan Sidang Paripurna untuk menetapkan RUU Pelindungan Konsumen sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI. Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti menjelaskan pembaruan regulasi diperlukan karena UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah berusia lebih dari dua dekade, sementara pola konsumsi dan perdagangan telah berubah akibat digitalisasi ekonomi dan munculnya berbagai model transaksi baru.

"Perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya kelas menengah, urbanisasi, serta pola konsumsi berbasis digital menuntut adanya regulasi yang lebih adaptif," kata Erni.

Menurutnya, RUU tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Komite IV DPD RI menyampaikan Draft Usul Inisiatif RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Keputusan DPD RI. Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan, RUU tersebut telah disempurnakan berdasarkan hasil harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi bersama Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI.

Ketiga pimpinan lembaga parlemen tersebut ingin memastikan tempat pelaksanaan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Sidang Tahunan MPR RI yang akan menghadirkan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026 telah dipersiapkan dengan baik.

“Alhamdulillah, sore ini kami secara tidak sengaja bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan tempat pelaksanaan Sidang Bersama. DPD RI Sebagai tuan rumah Sidang Bersama, kami ingin memastikan semuanya telah disiapkan dengan baik,” ujar Sultan kepada awak media di Gedung Bulat, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI.

Usai melakukan pemeriksaan, ketiganya bersama sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI melanjutkan diskusi santai sambil menikmati hidangan bakso.

“Menu bakso ini menjadi sangat spesial ketika dinikmati bersama orang-orang yang luar biasa. Beliau berdua, Mbak Puan dan Bang Dasco, merupakan tokoh bangsa yang sangat dihormati dan berperan penting dalam merawat dinamika demokrasi serta menjaga stabilitas politik nasional,” ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.

Menurut Sultan, kebersamaan para pimpinan lembaga parlemen tersebut menjadi bagian dari upaya menunjukkan kekompakan dan keguyuban kepada masyarakat, khususnya di bulan Kemerdekaan.

“Sebagai pimpinan lembaga parlemen, kami ingin menunjukkan kekompakan dan keguyuban kepada masyarakat di bulan Kemerdekaan ini. Kami percaya masyarakat kita, baik di daerah maupun di kota, memiliki keinginan dan rasa tanggung jawab yang sama untuk menjaga ketenangan sosial,” katanya.

Ia menambahkan, silaturahmi dan kebersamaan sederhana seperti menikmati bakso bersama dapat menjadi pesan positif bagi masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan ketenangan sosial.

“Pesannya sederhana. Melalui silaturahmi dan makan bakso, yang merupakan salah satu menu andalan masyarakat Indonesia, kami berharap masyarakat dan bangsa Indonesia terus menjaga kekompakan, ketenangan sosial, serta merawat persatuan,” tutup Sultan.**

Bintang’s ordeal stemmed from her family’s financial hardship. She was forced to drop out of school and seek employment to support her parents and younger siblings. In her testimony, Bintang recalled seeing her siblings survive on plain, dry rice for days on end due to economic constraints. Driven by this desperate situation, she accepted a job offer from a friend for what was presented as employment in Taiwan.

"I dropped out of school because of our financial situation and wanted to help my parents. At that time, my younger siblings had no food or snack money. They were eating plain, dry rice for a whole week. I couldn't bear to see them like that," Bintang shared via WhatsApp messages with Achmad Azran's staff.

Determined to aid her family, Bintang applied for a passport and departed. However, her dream of working in Taiwan turned into a nightmare. It was only upon arriving overseas that she realized she had been taken to Cambodia instead.

"I thought I was really going to Taiwan, but I was suddenly brought to Cambodia. I was furious because I felt tricked. I was naive back then and didn't know any better," Bintang said in her WhatsApp message.

Bintang attempted to resign from the company and return to Indonesia. However, her request was met with a 35 million IDR fine. Unable to pay the penalty, she was forced to continue working until the company premises were eventually raided, giving her the chance to escape. During her escape, her passport remained confiscated.

Upon learning of her plight, Bang Azran stepped in to ensure her full repatriation. He covered all expenses for her accommodation, transport, airport pickup, and supporting needs throughout the repatriation process. Bintang is scheduled to be picked up at the airport on August 14, 2026, and escorted back to her family in Jakarta.

"She is a North Jakarta youth, she is our child too. She left with a simple intention: to help her parents and younger siblings. When someone like her gets trapped in a situation like this, we must step up. The top priority now is saving Bintang and ensuring she returns home safely," Bang Azran stated.

Bang Azran highlighted that Bintang's story reflects how young people with pure intentions to help their families can fall prey to criminal schemes disguised as overseas job opportunities.

"Bintang didn't leave to seek pleasure. She left so her family could afford decent meals. Good intentions like hers must not be exploited by irresponsible individuals. InsyaAllah, we will oversee this until she is safely back home," Bang Azran affirmed.

For Bintang, returning to Jakarta is more than just leaving Cambodia. She longs to return home to her mother and younger siblings, who were her primary motivation for braving work abroad.

"I am deeply grateful to Bang Azran for helping me. From the beginning, I just wanted to come home because I was scared and didn't know what to do. I just want to go back home and be with my parents and siblings," Bintang said.

She shared that her greatest wish after surviving the ordeal in Cambodia was to embrace her mother.

"I want to go home. I want to see my mother and family. I left in the first place to help them, especially my younger siblings. Now all I want is to be reunited with them," Bintang said.

Bintang expressed hope that no other young people seeking overseas employment to support their families would suffer a similar fate.

"I hope no one else goes through what I did. I only wanted to work and help my parents, but I was taken somewhere completely unknown. Thank you for giving me hope to finally return home," she concluded.(*)

Kisah Bintang bermula dari kondisi ekonomi keluarganya. Ia terpaksa berhenti sekolah dan memilih mencari pekerjaan karena ingin membantu orang tua serta adik-adiknya. Dalam pengakuannya, Bintang mengatakan pernah melihat adik-adiknya hanya makan nasi kering selama berhari-hari karena keterbatasan ekonomi. Kondisi itulah yang membuatnya nekat menerima tawaran pekerjaan dari seorang teman yang disebutnya sebagai pekerjaan di Taiwan.

“Saya putus sekolah karena ekonomi dan ingin membantu orang tua. Waktu itu adik-adik saya tidak ada yang makan dan jajan. Mereka sampai hanya makan nasi kering selama seminggu. Saya tidak tega melihat mereka seperti itu,” ujar Bintang melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada staf Achmad Azran.

Dengan niat membantu keluarganya, Bintang kemudian membuat paspor dan berangkat. Namun, harapannya untuk bekerja di Taiwan berubah menjadi mimpi buruk. Setibanya di luar negeri, ia baru mengetahui bahwa dirinya justru dibawa ke Kamboja.

“Saya kira benar mau ke Taiwan, ternyata tiba-tiba dibawa ke Kamboja. Saya marah besar karena merasa dibohongi. Waktu itu saya benar-benar polos dan tidak tahu apa-apa,” ujar Bintang melalui pesan WhatsApp.

Bintang mengaku sempat meminta keluar dari perusahaan dan ingin kembali ke Indonesia. Namun, keinginannya justru dihadapkan pada nota denda sebesar Rp35 juta. Karena tidak memiliki kemampuan membayar denda tersebut, ia terpaksa tetap bekerja. Hingga akhirnya perusahaan tempatnya bekerja digerebek dan Bintang memilih melarikan diri. Dalam pelariannya, paspornya disebut masih ditahan.

Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian Bang Azran. Ia memastikan proses pemulangan Bintang dilakukan hingga tuntas. Seluruh kebutuhan akomodasi, transportasi, penjemputan, serta kebutuhan pendukung lainnya selama proses pemulangan akan ditanggung Bang Azran. Bintang dijadwalkan dijemput di bandara pada 14 Agustus 2026 untuk selanjutnya dikawal hingga kembali berkumpul dengan keluarganya di Jakarta.

“Ini anak Jakarta Utara, anak kita juga. Dia berangkat dengan niat yang sangat sederhana, ingin membantu orang tua dan adik-adiknya. Karena itu, ketika dia justru terjebak dalam situasi seperti ini, kita harus hadir. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Bintang dan memastikan dia pulang dengan selamat,” ujar Bang Azran.

Menurut Bang Azran, kisah Bintang merupakan gambaran bagaimana anak muda yang memiliki niat baik untuk membantu keluarga dapat menjadi korban kejahatan dengan modus tawaran pekerjaan di luar negeri.

“Bintang tidak pergi untuk mencari kesenangan. Dia pergi karena ingin melihat keluarganya makan dengan lebih layak. Justru niat baik seperti ini yang jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. InsyaAllah kita kawal sampai dia benar-benar kembali ke rumah,” tegas Bang Azran.

Bagi Bintang, kepulangan ke Jakarta bukan sekadar meninggalkan Kamboja. Ia ingin kembali ke rumah, bertemu ibu dan adik-adiknya yang selama ini menjadi alasan utama dirinya berani mencari pekerjaan di luar negeri.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bang Azran yang sudah membantu saya. Saya dari awal sebenarnya ingin pulang karena saya takut dan tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya ingin kembali ke rumah, bertemu orang tua dan adik-adik saya,” ujar Bintang.

Ia mengaku hal yang paling dirindukannya adalah bertemu sang ibu setelah melalui situasi sulit selama berada di Kamboja.

“Saya ingin pulang. Saya ingin bertemu ibu dan keluarga. Saya dulu berangkat karena ingin membantu mereka, terutama adik-adik saya. Sekarang saya hanya ingin kembali berkumpul dengan mereka,” kata Bintang.

Bintang juga berharap pengalaman yang dialaminya tidak terjadi kepada anak-anak muda lain yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri untuk membantu keluarga.

“Semoga tidak ada lagi yang mengalami seperti saya. Saya dulu hanya ingin bekerja dan membantu orang tua, tetapi malah dibawa ke tempat yang tidak saya tahu. Terima kasih karena sekarang saya bisa punya harapan untuk pulang,” ujarnya.(*)

The meeting was not only part of a series of preparations for the state agenda, but also a momentum to strengthen communication and friendship between national figures, as well as exchange views on developments in national life and challenges to Indonesian development.

On that occasion, Sultan was accompanied by Vice Speakers of the DPD RI Yorrys Raweyai and Tamsil Linrung. In addition to extending the invitation, the DPD RI leadership also outlined the DPD RI's work and contributions in carrying out its regional representation function, particularly in absorbing, overseeing, and championing the aspirations of local communities to ensure they are incorporated into national development policies.

Sultan said that maintaining close ties with national figures is an important part of maintaining the continuity of national communication amidst the various dynamics and challenges facing Indonesia.

"This national gathering is also part of an effort to invite national figures to attend the Joint Session of the DPR and DPD RI. As the host, the DPD RI certainly wants this opportunity to provide a space to maintain communication, unity, and continuity in the struggle to build Indonesia. The DPD RI will continue to fulfill its role as a regional representative and ensure that regional voices and interests are included in national policy," said Sultan.

Meanwhile, the 13th Vice President of the Republic of Indonesia, KH Ma'ruf Amin, welcomed the invitation. He stated that the Annual Session of the People's Consultative Assembly (MPR) and the Joint Session of the House of Representatives (DPR) and the House of Regional Representative (DPD) are important moments for the Indonesian nation, particularly in conveying the achievements and performance of state institutions to the public.

"I will be attending. This is certainly a very important occasion. Besides commemorating Independence Day, we will also receive a direct report on the institution's performance from the President. We are certainly looking forward to this," said Ma'ruf Amin.

Sultan added that the experiences, thoughts, and exemplary behavior of national figures, including KH Ma'ruf Amin, are an important part of enriching perspectives in carrying out state duties.

"This nation was built through a long process, with the contributions and exemplary behavior of national figures. Therefore, communication and friendship must be maintained. We want the spirit of nationalism and the continuity of development to remain the foundation for facing future challenges," he concluded.**

In her opening remarks, GKR Hemas emphasized her commitment to continuously driving breakthroughs in optimizing the Sub-Regional West II forum so that it yields a direct impact on the regions.

"As I have stated in previous meetings, we want this Sub-Regional West II forum to be continually optimized through various breakthroughs whether through bipartite consultation meetings with Coordinating Ministers, tripartite meetings involving regional leaders, or other strategic activities," GKR Hemas stated while presiding over the Sub-Regional West II Meeting in Tangerang on Monday (10/8/26).

The Senator representing the Special Region of Yogyakarta added that this hearing was held as part of the execution of the DPD RI's oversight function. The forum also aimed to obtain a comprehensive explanation regarding the central government's strategic policies in the aquaculture sector, program implementation achievements, various challenges in the field, and steps toward their resolution.

"I hope DPD RI members can directly convey the aspirations of regional communities for immediate follow-up, especially in the aquaculture sector as one of the primary pillars of national food security," GKR Hemas stressed.

Meanwhile, DPD RI Member representing DKI Jakarta Province, Fahira Idris, commended the thematic freshwater aquaculture program as very good. However, she emphasized the need for a strong focus on the post-harvest supply chain. "The success of the program should not focus solely on the cultivation sites, but also on pre-market and post-harvest aspects. Where will the harvested produce be sold, and how will price certainty be ensured? I hope the KKP focuses its strategy on marketing aspects and harvest quality," she said.

On the same occasion, DPD RI Member representing West Nusa Tenggara Province, Evi Apita Maya, highlighted the importance of clear public information regarding KKP programs. "More massive and transparent socialization regarding the mechanism is indeed necessary so that communities in the regions can easily access and benefit from this aquaculture program," she hoped.

Responding to these points, Director General of Aquaculture at the KKP, Tubagus Haeru Rahayu, explained that the ministry has five main policies to maintain ocean sustainability and improve public welfare. "We will develop productive and sustainable fish farming in marine, coastal, and inland areas as an urgent priority," he added.

For thematic freshwater aquaculture, he continued, KKP is relying on the Mini RAS technology as its main scheme. This program aims to build fish production centers at the village/neighborhood level to increase domestic consumption supply, support fish protein self-sufficiency, and back the Free Nutritious Meals program.

"We are targeting the construction of Mini RAS in 38 provinces through 2029, totaling 40,000 locations. Without support from the legislature or DPD RI, we cannot walk alone. This synergy is crucial so that the program can be optimally realized in the regions," stated Tubagus Haeru Rahayu.

Based on BPS data, several provinces with the highest poverty rates in Indonesia are still dominated by the Papua region, namely Mountainous Papua, Central Papua, South Papua, Papua, and West Papua. This condition indicates that the challenge of human resource development in the Land of Papua remains immense and requires stronger affirmative policies.

According to Filep Wamafma, BPS data must not remain merely statistical reports; it should serve as the foundation for determining government policy directions, particularly in the distribution of the Smart Indonesia Program (PIP), the Smart Indonesia Card for Higher Education (KIP Kuliah), affirmative scholarships, educational infrastructure development, and other educational quality enhancement programs.

"Regions with the highest poverty rates must be priority targets in national education policy. The state must step in to provide equal opportunities for children from underprivileged families to receive a proper education. Because education is the primary instrument to break the cycle of poverty," Filep asserted.

He further noted that if education policies do not address the reality of poverty as portrayed by BPS, the goals of equitable development and human resource quality improvement will be difficult to achieve. According to him, children from poor families will become increasingly vulnerable to losing opportunities to continue their education, causing social and economic disparities to widen further.

The West Papua Senator also urged both the Central Government and Regional Governments to pay special attention to the high risk of university dropouts among students from low-income families, especially in provinces with high poverty rates.

"I ask the Central Government and Regional Governments to immediately take concrete steps to prevent rising dropout rates due to economic constraints. Data verification must be valid and accurate; students from poor families must be prioritized in the allocation of KIP Kuliah, various scholarships, living cost allowances, and other affirmative programs. Poverty must not be the reason our nation's youth lose their future," Filep said.

He then stressed that if this issue is not addressed immediately, Indonesia will face serious long-term impacts. These include increasing dropout rates, declining human resource quality, rising unemployment, and growing difficulty in breaking the intergenerational cycle of poverty, particularly in areas still struggling with high poverty levels.

"We must not allow Indonesian youth to lose the opportunity to pursue higher education simply due to economic factors. The best investment to reduce poverty is education. Therefore, BPS findings must serve as the basis for formulating policies that favor the poor, so that no more future generations are threatened with a lost future due to financial constraints," concluded Dr. Filep Wamafma, who also serves as the Secretary of the MPR for Papua.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian persiapan agenda kenegaraan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan silaturahmi antartokoh bangsa, sekaligus bertukar pandangan mengenai perkembangan kehidupan kebangsaan dan tantangan pembangunan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Sultan didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Selain menyampaikan undangan, pimpinan DPD RI juga menyampaikan sejumlah kerja dan kontribusi DPD RI dalam menjalankan fungsi representasi daerah, khususnya dalam menyerap, mengawal, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah agar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

Sultan mengatakan, silaturahmi dengan para tokoh bangsa merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan komunikasi kebangsaan di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi Indonesia.

“Silaturahmi kebangsaan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mengundang para tokoh bangsa untuk hadir dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI. DPD RI sebagai tuan rumah tentu ingin momentum ini menjadi ruang untuk terus menjaga komunikasi, persatuan, dan kesinambungan perjuangan dalam membangun Indonesia. DPD RI akan terus menjalankan perannya sebagai representasi daerah dan memastikan suara serta kepentingan daerah mendapat tempat dalam kebijakan nasional,” ujar Sultan.

Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-13 KH Ma’ruf Amin menyambut baik undangan tersebut. Menurutnya, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam menyampaikan capaian dan kinerja lembaga-lembaga negara kepada masyarakat.

“Saya akan hadir. Tentu momen besar ini sangat penting. Selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, kita juga mendapatkan laporan kinerja lembaga secara langsung oleh Bapak Presiden. Hal ini tentu sangat kita nantikan,” ujar Ma’ruf Amin.

Sultan menambahkan, pengalaman, pemikiran, dan keteladanan para tokoh bangsa, termasuk KH Ma’ruf Amin, menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

“Bangsa ini dibangun melalui proses panjang, dengan kontribusi dan keteladanan para tokoh bangsa. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi harus terus dijaga. Kita ingin semangat kebangsaan dan kesinambungan pembangunan tetap menjadi fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” pungkasnya.**

Dalam pembukaannya, GKR Hemas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terobosan dalam optimalisasi forum Subwilbar II agar memberikan dampak langsung bagi daerah.

"Sebagaimana saya sampaikan pada rapat-rapat sebelumnya, kita ingin forum Subwilbar II ini terus dioptimalkan melalui berbagai terobosan. Baik itu rapat konsultasi dengan Menko secara bipartit, tripartit dengan melibatkan kepala daerah, maupun kegiatan strategis lainnya," ucap GKR Hemas saat memimpin Rapat Subwilbar II di Tangerang, Senin (10/8/26).

Senator asal DI Yogyakarta itu menambahkan RDP kali ini digelar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI. Forum ini juga bertujuan untuk memperoleh penjelasan komprehensif mengenai kebijakan strategis pemerintah pusat di bidang perikanan budidaya, capaian pelaksanaan program, berbagai tantangan di lapangan, serta langkah-langkah penyelesaiannya.

"Saya berharap Anggota DPD RI dapat menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat daerah untuk segera ditindaklanjuti, khususnya di sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional," tegas GKR Hemas.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris menilai program budidaya ikan darat tematik sangat baik. Ia berharap harus ada penekanan pada rantai pascapanen. "Keberhasilan program jangan hanya fokus pada lokasi pembudidayaan, tetapi juga prapasar dan pascapanennya. Ke mana hasil panen akan dijual dan bagaimana kepastian harganya? Saya berharap KKP memfokuskan strategi pada aspek pemasaran dan kualitas panen," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Evi Apita Maya menyoroti pentingnya kejelasan informasi publik terhadap program KKP. “Memang perlu sosialisasi yang lebih masif dan transparan terkait mekanisme agar masyarakat di daerah dapat mengakses dan menerima manfaat dari program budidaya tersebut secara mudah,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tubagus Haeru Rahayu menjelaskan bahwa ada lima kebijakan utama kementerian dalam menjaga keberlanjutan laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami akan melakukan pengembangan budidaya ikan yang produktif dan berkelanjutan di laut, pesisir, serta darat menjadi prioritas mendesak,” imbuhnya.

Untuk budidaya ikan darat tematik, lanjutnya, KKP mengandalkan skema utama berupa teknologi Mini RAS. Program ini ditargetkan untuk membangun pusat produksi ikan di tingkat pedesaan atau kelurahan guna meningkatkan pasokan konsumsi domestik, mendukung swasembada protein ikan, serta menyokong program Makan Bergizi Gratis.

"Kami menargetkan pembangunan Mini RAS di 38 provinsi hingga tahun 2029 dengan total 40 ribu lokasi. Tanpa dukungan dari legislatif atau DPD RI, kami tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi ini sangat krusial agar program dapat terealisasi secara optimal di daerah," ungkap Tubagus Haeru Rahayu.

Berdasarkan data BPS ini, beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia masih didominasi oleh wilayah Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua masih sangat besar dan membutuhkan kebijakan afirmatif yang lebih kuat.

Menurut Filep Wamafma, data BPS tidak boleh berhenti sebagai laporan statistik, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa afirmasi, pembangunan sarana pendidikan, serta program peningkatan kualitas pendidikan lainnya.

“Daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi harus jadi target prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional. Negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama ke anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena pendidikan itu merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Filep.

Lebih lanjut ia menilai, apabila kebijakan pendidikan tidak menjawab fakta kemiskinan sebagaimana dipotret oleh BPS, maka tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM akan sulit tercapai. Menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin akan semakin rentan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi akan terus melebar.

Senator Papua Barat itu juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus terhadap tingginya risiko putus kuliah di kalangan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, terutama di provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi.

“Saya meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera ambil langkah nyata untuk mencegah meningkatnya angka putus kuliah lantaran keterbatasan ekonomi. Verifikasi data harus valid dan akurat, mahasiswa dari keluarga miskin harus jadi prioritas dalam pemberian KIP Kuliah, berbagai beasiswa, bantuan biaya hidup, maupun program afirmasi lainnya. Jangan sampai kemiskinan menjadi alasan anak-anak bangsa kehilangan masa depan,” ujar Filep.

Dia lantas menekankan apabila persoalan ini tidak segera diatasi, Indonesia akan menghadapi dampak jangka panjang yang serius. Hal itu diantaranya seperti meningkatnya angka putus kuliah, menurunnya kualitas SDM, bertambahnya pengangguran, serta semakin sulitnya memutus rantai kemiskinan antargenerasi, terutama di wilayah yang masih menghadapi tingkat kemiskinan tinggi.

“Jangan sampai kita membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan meraih pendidikan tinggi hanya karena faktor ekonomi. Investasi terbaik untuk mengurangi kemiskinan adalah pendidikan. Oleh karena itu, hasil BPS harus menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, sehingga tidak ada lagi generasi yang terancam kehilangan masa depan akibat keterbatasan biaya pendidikan,” tutup Dr. Filep Wamafma yang juga merupakan Sekretaris MPR For Papua.

The atmosphere was especially lively as East Java Senator Lia Istifhama, popularly known as Ning Lia, stepped into the heart of the community and joined residents in the festivities. Rather than simply attending as a guest, Ning Lia became part of a local team and took part in the traditional Jarik Puting Beliung competition.

The game, which tests teamwork and balance, immediately sparked laughter and excitement. As participants spun the jarik cloth while trying to maintain their balance, cheers and applause filled the neighborhood, creating the warm and festive atmosphere that has long characterized community Independence Day celebrations.

For a moment, the distinction between public officials and residents seemed to disappear. Everyone joined in the spirit of togetherness.

“Competitions like this may be simple, but they carry a deeper meaning. They are not merely entertainment, but also a way for us to strengthen togetherness while preserving our cultural traditions,” Ning Lia said during the event.

For residents of RT 07/RW 05 in Jemur Wonosari, Ning Lia’s presence was more than symbolic. She laughed with them and experienced firsthand the challenge of maintaining balance in a game that relies heavily on teamwork.

Children ran around the neighborhood, mothers cheered enthusiastically, and fathers were equally spirited in supporting the participants. The neighborhood itself became a vibrant stage for warmth, camaraderie, and community spirit.

Ning Lia also emphasized the importance of preserving traditional activities amid the growing influence of the digital era. In her view, traditional games such as Jarik Puting Beliung teach values that cannot be replaced by smartphone screens: cooperation, social connection, and empathy.

“Children today need spaces like this. They should not only spend their time playing with gadgets, but also have opportunities to socialize and experience togetherness firsthand,” she said.

Chairman of RT 07/RW 05 Jemur Wonosari, Ramadhany, said the event was more than just an annual competition.

“This is an opportunity for residents to come together, strengthen our sense of community, and get to know one another better. This is what the spirit of independence is all about—togetherness,” he said.

He added that Ning Lia’s participation, including making a video with residents, made the celebration even more memorable.

“When Ning Lia is here, it’s always more fun. There are no barriers or distinctions. Everyone mixes together and becomes closer to the community,” Ramadhany said.

He said that amid the bustle of a major city like Surabaya, the small gathering in Jemur Wonosari serves as a reminder that independence is not celebrated only through formal ceremonies, but also through laughter, shared effort, and togetherness at the grassroots level.

“Ning Lia has an extraordinary spirit for keeping that sense of community alive, so that Indonesia continues to be warm, simple, and full of meaning,” he said.

On the occasion, Ning Lia emphasized the importance of youth as a driving force for sustainable tourism. According to her, the Raka-Raki event is not merely a tourism ambassador competition, but also a strategic platform for producing agents of change capable of promoting their respective regions to a wider audience.

“At this Grand Final of Raka-Raki East Java, we have gained an important perspective that sustainable tourism is a key element. When Governor Khofifah promotes East Java as the new gateway to the Nusantara, one of the region’s significant potentials lies in the tourism sector,” she said.

She also highlighted the statement made by the Regional Secretary of East Java, who described youth as agents of change. According to Ning Lia, this aligns with role theory, which positions the younger generation as key actors in strengthening the tourism sector in their respective regions.

“Young people have a significant role in developing and strengthening local tourism potential. Therefore, the selected Raka-Raki ambassadors are expected to continue promoting the potential of their respective regions so that they can gain recognition at the national and even international levels,” she said.

Ning Lia expressed hope that the event would produce a generation of young people who are not only accomplished, but also committed to regional development and capable of representing East Java’s tourism sector on the global stage.

“Hopefully, the selected Raka-Raki ambassadors can contribute to advancing their respective regions and take them to the national and international stage,” she concluded.

According to him, cement shortages have been occurring in Aceh for almost the past month. Furthermore, cement prices have also increased above average, exceeding those in other provinces in Sumatra.

"Aceh has a cement factory, and the only one in northern Sumatra. But why is the price of cement higher than in North Sumatra?" said Azhari Cage during a working visit to the PT SBA factory in Lhoknga, Aceh Besar, Saturday (8/8/2026).

Azhari Cage was greeted by PT SBA management in Lhoknga, Aceh Besar, upon his arrival. He was accompanied by the head of the Aceh DPD RI office as well as staff and experts.

On that occasion, the Senator from Aceh also directly inspected the production facilities and cement packing room to see the production readiness and cement packaging process before distribution to the public.

Azhari stated that his office has received numerous public complaints regarding the difficulty of obtaining cement at the normal price. In some areas, the price of cement has reportedly reached Rp110,000 to Rp120,000 per sack.

"It will be ironic if Aceh has a cement factory, but cement is scarce in Aceh," said Azhari.

Azhari Cage said the cement shortage in Aceh has become a serious national concern. In addition to the shortage, cement prices have also risen above average.

According to him, this condition is a serious problem because the people of Aceh are currently undergoing rehabilitation and reconstruction after the disaster.

The shortage of cement and rising prices are considered to be placing an increasing burden on people who are trying to rebuild damaged houses and facilities.

Therefore, Azhari asked the SBA not only to ensure production runs smoothly, but also to investigate issues in the distribution chain.

"We ask Semen Andalas management to coordinate and summon these distributors to ensure that no one is involved," he said.

Azhari believes that the shortage problem should not have occurred if factory production was running normally and additional supplies from outside Aceh were also available.

During the visit, Azhari received clarification from SBA management that the company's production was not experiencing any issues. In fact, production was reported to have increased compared to the previous year.

General Manager of PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, said the company continues production and has extended working hours at the packing plant to increase the amount of cement that can be distributed to the public.

According to him, the company's current production capacity is at its maximum, based on the capabilities of the available machinery. PT Solusi Bangun Andalas has a production capacity of approximately 1.8 million tons of cement per year, or approximately 5,400 tons per day.

Regarding distribution, management stated that approximately 2,000 tons of cement per day leave Lhoknga, while approximately 3,000 tons are shipped to Lhokseumawe. Distribution is carried out by land and sea.

For sea routes, shipments are said to go through Malahayati Port and then to Lhokseumawe to meet the needs of the Aceh region. Additionally, additional supplies are provided by the Semen Padang factory to meet Aceh's cement needs.

SBA also stated that the price of cement leaving the factory for the Aceh region has not increased, even though operational costs such as coal, fuel, and a number of spare parts have increased.

Adi explained that market pricing issues are beyond the company's jurisdiction. SBA can only ensure that the price of cement leaving the factory remains in line with established policies.

On the other hand, the company asks distributors to ensure distribution is carried out evenly, especially to areas in need.

Azhari said that this issue would be the subject of discussion for his party in a working meeting with the relevant ministries and state-owned enterprises.

"We're not looking for who's right or wrong. We want to determine where the obstacles are and what the issues are that are causing the cement shortage in Aceh," he said.

He hopes that concrete steps will be taken immediately so that the shortage and increase in cement prices do not hamper the development process and community recovery after the disaster.

"Don't let the price and scarcity of cement become an obstacle for people who are rebuilding," he said.

This time, the three DPD RI leaders visited the residence of the 11th Vice President of the Republic of Indonesia, Boediono, in Menteng, Central Jakarta, on Friday (7/8).

"Alhamdulillah (Thank God), today the three of us resumed our stay-in-touch visits with national figures to directly hand over invitations for the Joint Session of DPR RI and DPD RI," Sultan told members of the media.

The 6th Speaker of the DPD RI stated that maintaining relationships with national figures is an important tradition that must be preserved. According to him, the views and experiences of statesmen serve as a valuable source of input for the DPD RI in executing its constitutional function as a regional representative body.

"We are very happy. At the age of 84, Pak Boediono remains healthy and is still able to remember many things. He is a very calm and soothing national figure," Sultan said.

Sultan revealed that although he rarely appears in public, Boediono remains actively informed on the latest national developments, the domestic economy, and global geopolitical dynamics.

"We discussed various matters regarding national economic progress and the global situation. He advised the DPD RI and all elements of the nation to continuously maintain unity, strengthen solidarity, and enhance cooperation in facing various national challenges," he emphasized.

Furthermore, the former Vice Governor of Bengkulu shared that Boediono expressed his willingness to attend the Joint Session of DPR RI and DPD RI on August 14, 2026, to witness the State Address by the President of the Republic of Indonesia in Observance of the 81st Anniversary of the Independence of the Republic of Indonesia.

"God willing, he is willing to attend the Joint Session of DPR RI and DPD RI to watch the President's State Address for the 81st Independence Day of the Republic of Indonesia. Let us pray that he continues to be blessed with good health and keeps providing input and advice to us all," Sultan concluded.

In addition to handing over the invitation to the Joint Session of DPR RI and DPD RI, Sultan also presented the book Green Democracy to Boediono.

"This is an interesting book. I will read it," said Boediono, a former Coordinating Minister for Economic Affairs and former Governor of Bank Indonesia.