Dalam sambutannya, Yorrys mengatakan Pimpinan DPD RI sejak awal periode 2024–2029 memberikan perhatian pada pemberitaan isu-isu daerah. Menurutnya, berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat daerah perlu mendapat ruang dalam pemberitaan agar diketahui lebih luas dan menjadi bagian dari pembahasan di tingkat nasional.

"Suara-suara masyarakat di daerah yang selama ini jauh dari tangkapan media massa senantiasa didorong untuk muncul ke permukaan, menjadi isu nasional, dan menjadi subjek pembangunan. Slogan 'Dari Daerah Untuk Indonesia' bukan sekadar slogan seremonial, melainkan mengandung makna mendalam bahwa mengangkat isu kedaerahan sama halnya dengan mendorong persoalan daerah menjadi perhatian bersama," tegas Yorrys.

Senator asal Papua Tengah itu juga menyoroti tantangan penyebaran informasi di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Arus informasi yang semakin cepat membuat masyarakat berhadapan dengan beragam kabar yang belum terverifikasi, bahkan kabar yang tidak benar kerap lebih menarik untuk dikonsumsi publik.

Yorrys berharap pelatihan ini dapat membekali staf DPD RI dengan kemampuan memilah informasi, memeriksa kebenaran data, dan menyusun pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik. Menurutnya, kemampuan tersebut penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan mengambil manfaat secara maksimal. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkaya khazanah keilmuan, meningkatkan keahlian jurnalistik, agar mampu memberi sumbangsih signifikan bagi kualitas pemberitaan DPD RI yang lebih baik,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu GKBRAA Paku Alam X; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bantul; para istri Forkopimda DIY; perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul; Forkopimcam Banguntapan; Lurah Baturetno; pemilik CV Djoen Leather Harjuno Wiwoho; serta pelaku UMKM sekitar.

Dalam sambutannya, GKR Hemas menekankan bahwa UMKM merupakan bagian penting dari fondasi ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat, karena itu harus didukung oleh ekosistem usaha yang berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya peningkatan quality control dan pengembangan desain agar produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Begitu saya lihat ada perajin kulit, sebetulnya dari produknya itu sudah bagus, mungkin perlu ditingkatkan quality control-nya. Potensi lokal apabila dikelola dengan keterampilan dan kreativitas dapat berkembang menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujar GKR Hemas.

Hal ini disampaikan Sultan saat membuka pertemuan investor dan pelaku industri properti Indonesia - China Bridge Forum di Bali pada Kamis (29/10).

"Indonesia terbuka dan bersedia menerima dukungan para pelaku industri, teknologi juga investasi negara-negara sahabat di bidang properti perumahan. Kami memiliki potensi pariwisata berskala international yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan," ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu saat menyampaikan sambutannya di hadapan 500 lebih pelaku industri properti dari berbagai negara.

Dia juga mengungkapkan Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan program 3 juta rumah bagi masyarakat.

"Untuk mencapai 3 juta rumah bagi masyarakat, kami tentunya tidak hanya mengharapkan pembiayaan melalui APBN. Kita butuh pembiayaan alternatif juga dukungan teknologi konstruksi yang efisien dan ramah lingkungan," tegasnya.

Dengan kolaborasi dukungan pembiayaan dan teknologi 3D construction printing misalnya kita bisa membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat dalam waktu singkat dengan harga yang lebih terjangkau.

"Atas nama lembaga Senat Indonesia, kami menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada sahabat-sahabat pelaku industry property dari China, Jerman, Rusia, India dan berbagai negara. Kita semua tentunya memiliki harapan dan kepentingan untuk mengembangkan Bali-Bali baru di berbagai dearah di Indonesia," tutupnya.

Penegasan itu disampaikan Sultan saat membuka BLISPI Youth Cup V Piala Ketua DPD RI di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (25/10/2026). Kompetisi yang diikuti oleh lebih dari 2.000 anak ini bertema "Dari Daerah, Lahir Bintang Sepak Bola Indonesia,” harapannya menjadi wadah bagi pemain muda untuk mengembangkan potensi sekaligus membangun karakter melalui olahraga.

Sultan mengapresiasi Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLISPI) yang konsisten menggelar kompetisi sepak bola usia muda. Menurutnya, bakat alami saja tidak cukup. Bakat perlu ditopang latihan yang baik, pendampingan, kedisiplinan, kesempatan bertanding, dan lingkungan yang mendukung.

Dalam sambutannya, GKR Hemas menegaskan bahwa kesetaraan tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang berpartisipasi, tetapi juga dari kewenangan mereka dalam menentukan keputusan. “Kita tidak cukup menghitung jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan. Kita harus melihat siapa yang berwenang mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan menentukan arah pembangunan,” tegasnya.

Pesan itu ditegaskan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-4 DPD RI dalam rangka HUT ke-22 DPD RI sekaligus Penyampaian Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Momentum tersebut juga ditandai dengan penyerahan Buku Kinerja Lembaga DPD RI kepada para pimpinan lembaga negara, jajaran kementerian terkait, dan gubernur se-Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan sekaligus komitmen DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah. 13.519 Aspirasi Daerah Dikawal Sepanjang September 2025 hingga Agustus 2026, DPD RI telah menghimpun dan menindaklanjuti 13.519 aspirasi daerah yang mencakup isu pendidikan, kesehatan, tata ruang, pertanahan, pertanian, lingkungan hidup, koperasi hingga keuangan daerah.

Di bidang legislasi dan pengawasan, DPD RI menghasilkan tujuh RUU usul inisiatif dan 25 kegiatan pengawasan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah di 38 provinsi. DPD RI juga mengawal keadilan fiskal daerah. Dalam pembahasan APBN 2026, DPD RI mendorong koreksi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari usulan awal Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Selain itu, DPD RI terus memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih adil bagi wilayah kepulauan.

“Ini sesuatu yang baru bagi kita di Indonesia. Kita melihat satu perkembangan penting, dimana teknologi telah mengubah cara demokrasi bekerja,” ujar Tamsil dalam keterangannya, Jum’at (25/9) di Jakarta. Menurutnya, teknologi berperan signifikan dalam pesta demokrasi. Tidak sebatas menjadi alat administratif, tetapi telah masuk ke berbagai tahapan pemilu. Termasuk memperluas akses pemilih, mengelola informasi, mempercepat pengolahan hasil, mendokumentasikan proses, sekaligus membuka ruang pengawasan.

Dalam sambutannya, GKR Hemas menekankan bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk rumah tangga. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di lingkungan masing-masing. "Ini bisa dijadikan contoh bahwa sebetulnya tidak harus punya lahan di sawah, di kebun tapi bisa di rumah tangga, di halaman. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga bisa dilakukan. Ini penting untuk memberdayakan masyarakat masalah ketahanan pangan. Sesuai dengan informasi bapak Presiden bahwa setiap provinsi, kabupaten, kota itu harus menggiatkan tanaman untuk dikonsumsi oleh masyarakat," ujar GKR Hemas.

“Kereta api mengambil bagian penting pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, mempercepat distribusi barang, dan membuka peluang investasi di daerah. Mengingat sebagian besar petani juga mengandalkan kereta api sebagai angkutan logistik hasil pertanian dari desa-desa ke pasar secara efisien dan murah,” ucap Hemas saat Rapat Diskusi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (21/5).

Pada kesempatan diskusi tersebut Hemas yang didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte dan Waris Halid, serta Anggota Komite II DPD RI, Abdul Kholik, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah kecelakaan yang terjadi pada Senin siang, tanggal 19 Mei 2025, di Magetan, Jawa Timur. Menurutnya peningkatan tatakelola manajemen di perkeretaapian harus ditingkatkan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Prasarana Kereta Api, Jujun Endah Wahjuningrum, menjelaskan terkait dengan jalur aktivasi, ada beberapa hal yang memang krusial dari segi pengalihan fungsi stasiun sampai pengelolaan ulang pembebasan lahan. “Kami ingin menyampaikan bahwa existing panjang jalur ini sekitar 92, 82 kilometer dari Purwokerto ke Wonosobo, saat ini jalur memang non aktif, nah terdapat 8 stasiun dimana 1 stasiun tersebut tidak ada bekasnya sama sekali, dan 7 stasiun masih ada, namun sudah beralih fungsi menjadi toko, bangunan kosong, toko genteng, kegiatan belajar mengajar anak, dan toko kelontong, dengan kondisi yang ada, dari kondisi jembatan dominan sudah tidak dapat digunakan karena lapuk, ada 13 jembatan yang 3 jadi jalan motor sisanya sudah lapuk,” terangnya.

Jujun menambahkan, bahwa Dirjen Perkeretaapian sudah melakukan kajian di tahun 2022 membahas reaktivasi jalur kereta tersebut, secara proporsional PT KAI memiliki otoritas untuk kemudian melakukan konsesi dan pengelolaan dalam segala aspek, baik dari anggaran, dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan para stakeholder.

Dalam kunjungan resmi ini, Tamsil menyoroti langkah progresif Spanyol, termasuk pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada Mei 2024, pembatalan kontrak senjata dengan Israel pada April 2025, dan advokasi di Mahkamah Internasional untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. “Langkah-langkah ini menjadi mercusuar solidaritas global yang menginspirasi dunia,” ujar Tamsil dalam keterangannya pada Rabu (21/5).

Didampingi Duta Besar Indonesia untuk Spanyol, Muhammad Najib, Tamsil memuji ketegasan masyarakat dan pemerintah Spanyol dalam menentang kekerasan di Gaza, termasuk mengecam pembunuhan perempuan dan anak-anak, penghancuran fasilitas ibadah dan pendidikan, serta blokade bantuan kemanusiaan.

Ket foto : Muhammad Najib/Dubes Indonesia di Spanyol, Tamsil Linrung/Wakil Ketua DPD, Pedro Rollan Ojeda/Ketua Parlemen Spanyol

Harapan kami tentunya agar kerjasama strategis kedua negara dapat mendukung setiap program prioritas utama pemerintah, terutama program swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis hingga program hilirisasi.

Agenda pada kegiatan tersebut yaitu:

1. Finalisasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Finaliasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di daerah;
3. Finaliasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Membahas Tema Reses Prioritas MS III Tahun Sidang 2024-2025;
5. Membahas Laporan Pelaksanaan Tugas Komite I MS III Tahun Sidang 2024-2025;
6. Membahas Rancangan Jadwal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025;
7. Dan Lain-Lain

Hal ini disampaikan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin di hadapan ratusan pelaku UMKM Bengkulu di Kota Bengkulu pada Selasa (17/12).

Sultan B Najamudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), GKR Hemas (Wakil Ketua I), Yorrys Raweyai (Wakil Ketua II) dan Tamsil Linrung (Wakil Ketua III). Pemilihan dilakukan secara voting dengan perolehan suara sebesar 95 suara untuk paket pimpinan Sultan B. Najamudin dan 56 suara untuk paket pimpinan LaNyalla.

Selamat bekerja bagi pimpinan DPD RI 2024-2029. Dari daerah untuk Indonesia!

Dalam pidatonya mengenai Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI, Presiden Jokowi sangat menghargai dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia.

Mahyudin pada kesempatan ini mengungkapkan, walaupun pandemi covid-19 masih terus membayangi proses pemulihan tersebut namun semangat dan optimisme untuk bangkit harus terus digelorakan. Apalagi dengan situasi geopolitik global yang sedang memanas menyebabkan naiknya harga bbm serta bahan-bahan kebutuhan pokok di seluruh dunia yang semakin membebani rakyat. Belum lagi dengan telah munculnya wabah baru bernama cacar monyet membuat situasi dunia semakin tak menentu.

Untuk itu perlu kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah khususnya Pemerintah Kota Batam untuk mengurangi dampak negatif yang masif dirasakan masyarakat di daerah apalagi Kota Batam yang minim SDA sehingga roda perekonomiannya sebagian besar digerakkan oleh sektor pariwisata dengan kedatangan turis terbanyak kedua setelah Bali.

Peran DPD RI sebagai lembaga yang menjembatani serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional menjadi sangat signifikan.

Pada kegiatan kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaya (Kepri), Dharma Setiawan (Kerpri), Namto Roba (Malut), Hasan Basri (Kaltara), dan Fernando Sinaga (Kaltara). Dari pihak Pemerintah Kota Batam, mewakili Walikota Batam juga hadir Sekda Kota Batam Drs. H. Jefridin. Selain itu dalam rapat kerja ini turut dihadiri oleh OPD terkait dan para pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Batam, serta didampingi juga oleh Kantor DPD RI Provinsi Kepulauan Riau.