Hal itu disampaikan Evi saat melakukan kegiatan sharing session di wilayah Bima, Minggu (10/5/2026). Ia menyoroti masih lemahnya perlindungan sosial terhadap keluarga PMI, khususnya anak-anak yang rentan kehilangan pengawasan dan pendampingan orang tua.

“Anak-anak PMI sering menjadi kelompok paling rentan. Minimnya pengawasan membuat mereka mudah menjadi korban kekerasan maupun terjerumus dalam persoalan hukum,” ujar Evi.

Menurutnya, fenomena migrasi pekerja asal NTB yang terus meningkat membawa dampak sosial yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ia menilai, persoalan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketahanan keluarga yang lemah akibat ditinggal bekerja ke luar negeri.

Evi menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui penguatan keluarga dan lingkungan sosial di tingkat desa. Ia meminta agar kebijakan perlindungan PMI tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang muncul setelah keberangkatan pekerja migran.

Selain itu, Evi juga menyoroti perlunya pendampingan terhadap purna PMI agar tidak kembali terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Menurutnya, banyak pekerja migran yang pulang dengan modal finansial namun tidak memiliki akses pendampingan usaha maupun manajemen keuangan yang memadai.

“Perlindungan pasca-pulang sangat penting. Purna PMI harus diberdayakan agar mampu membangun usaha produktif di daerah sendiri dan tidak terus bergantung pada pekerjaan di luar negeri,” katanya.

Ia mendorong agar pemerintah memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis Industri Mikro Kecil (IMK) sebagai salah satu solusi menciptakan lapangan kerja bagi keluarga PMI di NTB.

Evi berharap pemerintah daerah dan pusat dapat menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada ketahanan keluarga PMI, termasuk menjamin pendidikan dan lingkungan sosial yang sehat bagi anak-anak mereka.

“Jangan sampai keberhasilan ekonomi PMI justru dibayar mahal dengan rusaknya masa depan anak-anak yang ditinggalkan,” tutupnya.

Sumber Berita : https://katada.id/senator-evi-apita-maya-desak-perlindungan-menyeluruh-bagi-pmi-dan-keluarganya/#google_vignette

Anggota DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, menilai respons cepat perlu dilakukan pemerintah melalui percepatan pengadaan dan distribusi pompa air, khususnya di wilayah yang berisiko tinggi mengalami kekeringan.

Ia menegaskan, penyaluran bantuan tidak boleh hanya berdasarkan usulan administratif, melainkan harus mengacu pada data kebutuhan riil di lapangan. “Distribusi bantuan harus tepat sasaran agar mampu menjaga keberlanjutan produksi pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat NTB, terutama di kawasan sentra produksi pangan. Karena itu, intervensi berupa pompanisasi dinilai penting sebagai solusi jangka pendek untuk mengantisipasi penurunan produktivitas akibat kekurangan air.

Selain itu, Mirah juga menyoroti pentingnya langkah adaptasi di tingkat petani. Ia mendorong penyesuaian pola tanam sesuai ketersediaan air, termasuk menghindari penanaman padi pada kondisi air yang terbatas.

Diversifikasi komoditas menjadi strategi yang dinilai relevan, dengan mendorong pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti jagung, cabai, dan tembakau. Upaya ini perlu didukung dengan penyediaan benih, akses pembiayaan, pendampingan teknis, serta jaminan akses pasar.

Untuk jangka panjang, Mirah menekankan perlunya percepatan penerapan pendekatan Climate Smart Agriculture. Strategi ini mencakup efisiensi penggunaan air, pemilihan varietas tahan iklim, pemanfaatan teknologi budidaya modern, serta praktik pertanian yang tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan dukungan anggaran, guna memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian iklim.

“Kebutuhan pompa air bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah yang harus ditangani secara terintegrasi,” kata Mirah.

Dengan langkah yang terkoordinasi dan berbasis data, dampak kemarau terhadap sektor pertanian di NTB diharapkan dapat ditekan, sekaligus menjaga kesejahteraan petani.

Sumber Berita : https://katada.id/kemarau-ancam-pertanian-ntb-mirah-midadan-fahmid-desak-distribusi-pompa-air-berbasis-data/#google_vignette

Dalam penyampaiannya, ia menekankan bahwa sekolah menjadi ruang paling strategis untuk menanamkan nilai cinta tanah air, terutama di tengah derasnya arus informasi media sosial yang berpotensi memicu perpecahan.

Dengan metode interaktif dan contoh kasus nyata, para pelajar diajak berpikir kritis serta memahami pentingnya menjaga persatuan, termasuk kesadaran akan isu-isu sosial seperti kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari pihak sekolah sebagai sarana motivasi dan pembelajaran, guna membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat dan berwawasan kebangsaan.

Senator dari daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Evi Apita Maya mengatakan bahwa lingkungan sekolah merupakan tempat strategis untuk menanamkan nilai – nilai kebangsaan. Terlebih saat ini kontaminasi media sosial yang diterima para pelajar, cenderung memicu trend yang mengancam runtuhnya persatuan.

“Bersama generasi muda terus ditanamkan karena sekarang ini ada istilah kita kabur dulu dari negara kita karena kekecewaannya terhadap NKRI. Semoga dengan terus kita menanamkan cinta tanah air ini, generasi muda kita akan semakin kuat untuk menjaga NKRI,” ucapnya.

Penyampaian materi dilakukan dengan metode interaktif yang dibubuhkan pengembangan wawasan nasionalisme, sehingga diharapkan dapat melekat diingatan para pelajar. Beberapa contoh kasus juga diungkapkan, untuk melatih logika dan jiwa kritis pelajar agar mampu menyikapi persoalan yang terjadi dengan lebih baik.

“Jadi kekerasan seksual dilingkungan sekolah itu sangat dilarang. Sesama kita harus saling mengingatkan kepada kebaikan, walaupun yang melakukannya oknum guru, pejabat, orang tua atau pemuka agama misalnya,” jelas Evi Apita Maya.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini sebagai motivasi, sekaligus ruang edukasi bagi pelajar yang kedepan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa.

“Karena beliau adalah tokoh perempuan NTB yang mewakili ditingkat nasional sehingga memberikan motivasi dan edukasi bagi anak – anak kami disekolah. Semakin sering anak anak kami bertemu dengan orang – orang hebat maka saya yakin anak anak kami disekolah ini akan menjadi orang hebat juga dimasa mendatang,” ungkap Kepala Sekolah MAN 2 Mataram, Sumber Hadi.

Sumber Berita : https://babelombok.com/kunjungan-dpd-ri-evi-apita-maya-jadi-motivasi-di-man-2-mataram/

Sidang ini diawali dengan prosesi penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Wakil Ketua BPK, Dr. Budi Prijono.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai Sub-national Partnerships in Action yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal. Dalam kesempatan tersebut, PBB menyatakan komitmennya untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam mendukung realisasi program Asta Cita, khususnya di bidang pengembangan manusia, ketahanan dekarbonisasi alam, serta transformasi ekonomi dan digital.

Setelah sesi tersebut, sidang memasuki agenda utama laporan pelaksanaan tugas dari setiap alat kelengkapan DPD RI. Komite I melaporkan fokus mereka pada RUU Keimigrasian dan Pemasyarakatan, sementara Komite II memaparkan hasil kerja terkait Revisi UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta regulasi di bidang energi.

Di sisi lain, Komite III melaporkan perkembangan signifikan terkait RUU Perlindungan Konsumen, RUU Kesehatan Mental, serta RUU Kesejahteraan Sosial, yang juga mencakup pengawasan atas implementasi pengintegrasian data penerima bantuan sosial ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta UU Keolahragaan.

Terakhir, Komite IV menyampaikan laporan mengenai penyusunan RUU Perindustrian serta hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU tentang Bank Indonesia.

Secara keseluruhan, Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Sultan Bachtiar Najamudin ini menegaskan peran strategis DPD RI dalam mengawal kebijakan legislasi dan pengawasan anggaran guna memastikan pembangunan yang inklusif di seluruh penjuru Indonesia.

Sumber Berita : https://www.instagram.com/reel/DXf6IGlD1u3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh DPD RI melalui Komite IV diperoleh kesimpulan, salah satunya Pengendalian inflasi daerah masih belum optimal dan sangat bergantung pada faktor pasokan dan didistribusi pangan. Peran TPID belum sepenuhnya efektif dalam mengantisipasi gejolak harga ditingkat lokal, terutama pada komoditas pangan strategis. Transmisi kebijakan moneter dari pusat ke daerah belum berjalan efektif dalam mendorong sektor rill. Dampak kebijakan BI terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khusunya UMKM, masih terbatas dan belum merata.

Hasil dari Finalisasi ini akan disampaikan dan disahkan pada Sidang Paripurna ke-9 pada tanggal 23 April 2026. Rapat tersebut juga membahas Jadwal Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 dan Penetapan Tema Kegiatan Masa Kegiatan DPD RI di Daerah.

Sumber Berita : https://www.instagram.com/reel/DXbbOcYD-eL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abd Waris Halid, menekankan pentingnya kejelasan arah revisi undang-undang serta sinkronisasi dengan regulasi lain, termasuk sektor kehutanan. Sejumlah isu strategis turut disoroti, seperti perlindungan petani, asuransi pertanian, dan alih fungsi lahan.

Waris Halid menegaskan bahwa masih terdapat ketidakjelasan terkait substansi perubahan maupun definisi dalam revisi undang-undang. Di lapangan, praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai regulasi masih terjadi dan berdampak pada lemahnya perlindungan petani.

"Kami melihat perlu adanya kejelasan terkait perubahan maupun status revisi, termasuk definisi-definisi yang ada. Di lapangan, masih terjadi pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, sehingga berdampak pada perlindungan petani," ujar Waris Halid di Ruang Rapat Pajajaran, Lantai 2 Gedung B DPD RI pada Senin (20/4).

la juga menyoroti belum optimalnya perlindungan asuransi pertanian, khususnya dalam menghadapi risiko gagal panen. Menurutnya, skema yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi petani.

"Asuransi hasil tani seperti padi memang sudah ada, tetapi perlindungan menyeluruh terhadap petani akibat gagal panen masih belum memadai. Ini menjadi perhatian serius bagi kami," tegasnya.

Sementara itu melalui virtual daring. Ketua Komite II DPD RI, Bedikenita Sitepu, menyampaikan bahwa masukan dari PERHEPI menjadi pengayaan penting dalam pembahasan revisi undang-undang. la menekankan pentingnya perlindungan sosial, termasuk jaminan bagi petani yang mengalami kecelakaan kerja.

"Kami bersyukur karena dalam rapat ini telah terjadi pengayaan materi yang sangat komprehensif terkait perlindungan dan kesejahteraan petani, apabila petani mengalami kecelakaan kerja, seharusnya ada tambahan tunjangan yang bisa mencapai dua kali lipat dari penghasilan bulanan. Namun, hal ini hanya dapat diakses oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani," jelas Badikenita.

Menurut Bedikenita, skema perlindungan ideal seharusnya mampu memberikan tambahan tunjangan signifikan, bahkan hingga dua kali penghasilan bulanan. Namun, akses terhadap manfaat tersebut saat ini masih terbatas pada petani yang tergabung dalam kelompok tani.

"Skema perlindungan yang ideal seharusnya mampu memberikan tambahan tunjangan yang signifikan, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari penghasilan bulanan petani. Namun saat ini, akses terhadap manfaat tersebut masih terbatas bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani," ujar Bedikenita.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Departemen, Bustanul Arifin menekankan pentingnya pembelajaran dari praktik internasional, seperti di Taiwan, yang telah menerapkan skema pensiun bagi petani. la menilai sistem tersebut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sekaligus mendorong regenerasi petani.

"Di Taiwan, skema pensiun bagi petani sudah diterapkan sejak lama. Awalnya memang tidak mudah, tetapi dalam jangka panjang memberikan jaminan kesejahteraan. Jika sistem pensiun diterapkan, maka regenerasi petani juga dapat berjalan dengan baik," ujar Bustanul.

Sementara itu, Khudori menegaskan bahwa revisi undang-undang mendesak dilakukan untuk menjawab dinamika sektor pertanian, termasuk mengatasi tumpang tindih kebijakan serta memastikan perlindungan petani dalam konteks alih fungsi lahan dan Proyek Strategis Nasional.

"Jika regulasi yang ada tidak segera diperbarui, ke depan akan semakin tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Harmonisasi dengan undang-undang lain juga menjadi tantangan karena adanya tumpang tindih kebijakan," ungkap Khudori.

Komite II DPD RI akan menjadikan hasil audiensi ini sebagai bahan kajian dan referensi kebijakan ke depan. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melakukan studi komparatif ke luar negeri guna memperkaya perspektif kebijakan.

Sumber Berita : https://harianbhirawa.co.id/komite-ii-dpd-ri-dorong-revisi-uu-petani-soroti-asuransi-alih-fungsi-lahan-dan-kesejahteraan/

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), sekaligus menyerap masukan langsung dari pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan fiskal serta mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan.

“Kami menemukan beberapa kebijakan yang secara konsep sudah baik, namun dalam implementasinya justru menjadi beban bagi daerah. Ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.

Ia menyoroti sejumlah isu krusial, seperti skema dana bagi hasil berbasis kinerja yang dinilai belum sepenuhnya terukur, serta perubahan komposisi pembagian pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada menurunnya penerimaan di tingkat provinsi.

Selain itu, persoalan pajak air permukaan dan potensi ketimpangan fiskal antar daerah juga menjadi perhatian, termasuk dampaknya terhadap hubungan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menanggapi hal tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa kebijakan fiskal dari pemerintah pusat memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas pembangunan daerah serta keseimbangan hubungan antarwilayah.

Ia mencontohkan kebijakan opsen pajak yang saat ini langsung diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kebijakan tersebut di satu sisi memberikan kepastian penerimaan bagi daerah, namun di sisi lain mengurangi peran provinsi dalam melakukan pemerataan fiskal.

“Dulu melalui skema pembagian 70:30, provinsi masih memiliki ruang untuk membantu daerah dengan kemampuan fiskal terbatas. Sekarang, daerah dengan potensi kecil tetap menerima dalam jumlah kecil. Ini perlu kita cermati agar semangat kebersamaan tetap terjaga,” jelasnya.

Mahyeldi juga menyoroti persoalan perusahaan yang beroperasi di suatu daerah namun memiliki kantor pusat di luar wilayah tersebut, sehingga potensi pajak tidak sepenuhnya dinikmati oleh daerah tempat aktivitas ekonomi berlangsung.

“Ini menjadi catatan penting agar keadilan fiskal benar-benar bisa dirasakan oleh daerah yang menjadi lokasi kegiatan usaha,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi turut memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumbar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui digitalisasi layanan dan inovasi sistem perpajakan.

Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat dengan menghadirkan layanan seperti Samsat Digital Nasional (SIGNAL), Samsat Nagari, hingga Samsat Drive Thru, serta penerapan kebijakan tax clearance dalam proses perizinan.

Selain itu, integrasi data dengan kepolisian dan mitra terkait juga dilakukan guna memetakan potensi pajak secara lebih akurat dan real-time.

Di sisi belanja, Pemprov Sumbar melakukan penataan struktur APBD dengan menjaga efisiensi belanja pegawai serta mengarahkan anggaran pada sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan pertanian.

“Langkah ini kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemprov Sumbar juga terus memperkuat peran dalam menjaga keseimbangan fiskal antar daerah melalui penyaluran bantuan keuangan khusus, dukungan teknis bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas wilayah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun kesepahaman yang lebih komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil, adaptif, dan mendukung pembangunan daerah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota Komite IV DPD RI, di antaranya Cerint Iralloza Tasya, Daud Yordan, Siti Aseanti, Leni Andriani Surunuddin, Evi Apita Maya, serta Jihan Fahira, bersama jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.

Sumber Berita : https://www.topsumbar.co.id/berita/57401/terima-kunjungan-komite-iv-dpd-ri-gubernur-mahyeldi-soroti-dampak-kebijakan-fiskal-pusat-terhadap-keuangan-daerah/halaman/1

Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait, Komite II DPD RI mencatat bahwa kerusakan jalan di wilayah Langgudu Selatan tidak hanya menjadi persoalan infrastruktur tetapi telah berkembang menjadi hambatan serius terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Ruas sepanjang lebih dari 30 km tersebut melayani sedikitnya empat desa dengan total sekitar 6.233 jiwa yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Anggota Komite II DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menegaskan bahwa jalan daerah merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat. “Sebagian besar jaringan jalan yang menentukan aktivitas harian masyarakat berada di kewenangan daerah. Dalam konteks NTB sebagai provinsi kepulauan, konektivitas bukan sekadar pelengkap tetapi kebutuhan dasar untuk pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026 menjadi peluang strategis untuk mendorong percepatan penanganan ruas tersebut. Program yang mengacu pada Inpres Nomor 11 Tahun 2025 ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah produktif dan distribusi logistik dengan pendanaan yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Kemudian, Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Putri Beru Sitepu, menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari mandat konstitusional DPD RI untuk memastikan implementasi kebijakan nasional di daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami melihat bahwa kondisi ruas jalan ini telah menjadi bottleneck yang menghambat akses layanan dasar dan berpotensi mengganggu program prioritas nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang konkret dan terintegrasi agar penanganannya dapat dipercepat,” ujarnya.

Komite II juga mencermati bahwa berbagai aduan masyarakat telah disampaikan melalui mekanisme formal namun belum menghasilkan penyelesaian konkret di lapangan. Bahkan, kondisi jalan yang rusak dilaporkan telah berdampak pada kejadian tragis, termasuk meninggalnya seorang balita dalam perjalanan rujukan kesehatan akibat terhambatnya akses transportasi.

Dari sisi pemerintah daerah, keterbatasan fiskal menjadi salah satu tantangan utama. Bappeda Kabupaten Bima menyampaikan bahwa kapasitas APBD sangat terbatas dengan sebagian besar anggaran terserap untuk belanja operasional. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi untuk infrastruktur jalan terus mengalami penurunan yang berdampak pada menurunnya tingkat kemantapan jalan di daerah.

Komite II DPD RI juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk antara pemerintah daerah, kementerian terkait, serta aparat keamanan, untuk memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Komite II DPD RI berkomitmen untuk mengawal usulan penanganan ruas jalan tersebut agar dapat masuk dalam prioritas nasional, termasuk melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta dukungan lintas kelembagaan. Selain itu, Komite II juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian seluruh dokumen persyaratan agar usulan yang diajukan memiliki kesiapan yang optimal.

Komite II DPD RI menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan konektivitas fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan, akses layanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan penanganan ruas jalan ini menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses. Kegiatan kunjungan kerja ini juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI yaitu La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara) dan Anggota Komite II DPD RI yaitu Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur).

Sumber Berita : https://telusur.co.id/detail/komite-ii-dpd-ri-dorong-percepatan-penanganan-jalan-dan-sorot-kesiapan-daerah#google_vignette

Mirah sapaan akrab dia menilai bahwa mahalnya harga tiket tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga avtur, tetapi juga dipengaruhi berbagai komponen biaya lain, seperti pajak serta layanan bandara. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan minat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Momentum kebangkitan pariwisata NTB tidak boleh terganggu hanya karena persoalan harga tiket. Kita sedang membangun kepercayaan pasar internasional, sehingga stabilitas harga menjadi faktor krusial,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya penerbangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing pariwisata daerah sekaligus mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

Sebagai solusi, Mirah mendorong sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya, pemberian relaksasi pajak dan insentif fiskal, khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat guna menekan harga secara langsung.

Selain itu, ia juga mengusulkan penyesuaian tarif bandara dan peningkatan efisiensi operator. Menurutnya, tingginya biaya layanan bandara turut berkontribusi terhadap mahalnya harga tiket yang dibebankan kepada konsumen.

Tak hanya itu, penguatan konektivitas melalui penambahan rute dan frekuensi penerbangan juga dinilai penting. Keterbatasan rute dan minimnya kompetisi disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya harga tiket di NTB.

Mirah turut menyoroti pentingnya optimalisasi transportasi alternatif, seperti transportasi laut dan integrasi multimoda, khususnya untuk rute jarak dekat. Meski demikian, ia menekankan bahwa moda tersebut hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti transportasi udara.

“Stabilitas harga tiket menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata,” pungkasnya.

Sumber Berita : https://katada.id/harga-tiket-melambung-tinggi-senator-mirah-soroti-ancaman-bagi-pariwisata-ntb/#google_vignette

Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, GKR Hemas, mengingatkan bahwa koperasi merupakan fondasi penting ekonomi nasional yang tidak boleh ditinggalkan. Dia menyoroti hasil pemantauan di 38 provinsi yang menunjukkan mayoritas koperasi dalam kondisi tidak aktif atau "mati suri".

"Hasil pemantauan daripada DPD Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) di 38 provinsi menunjukkan bahwa setiap provinsi ini tengah mengalami pengeroposan. Kita menemukan ironi yang menyakitkan di tengah kemajuan teknologi, banyak koperasi kita justru mati suri, angka 80-90 persen koperasi tidak aktif di berbagai daerah bukanlah sekadar statistik, itu adalah sinyal bahaya bagi demokrasi ekonomi kita," kata GKR Hemas saat memberikan keynote speech dalam acara tersebut, Kamis (9/4/2026).

GKR Hemas menyoroti persoalan utama yang membuat koperasi kehilangan daya hidup, salah satunya akibat tumpang tindih regulasi yang berujung membingungkan di tingkat daerah. Koperasi, lanjutnya, terjebak di antara berbagai kebijakan yang tidak sinkron.

"Kita terjebak dalam labirin regulasi antara semangat Undang-Undang Cipta Kerja yang serba cepat dan Undang-Undang Perkoperasian yang mulai usang. Kita melihat kebingungan di tingkat desa mengenai koperasional KMP, koperasi Merah Putih dan posisinya terhadap BUMDES. Tanpa arah kebijakan yang kooperatif, koperasi hanya akan menjadi artefak sejarah dan mesin dari kematian," ujarnya.

GKR Hemas juga menegaskan bahwa koperasi sejatinya bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan diperkuat. Koperasi tidak boleh dibiarkan apalagi sampai mati suri.

Oleh karena itu, GKR Hemas mendorong pemerintah pusat agar segera melakukan harmonisasi regulasi agar koperasi memiliki kepastian hukum dan arah pengembangan yang jelas. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadikan koperasi sebagai objek administratif, tetapi sebagai subjek utama pembangunan ekonomi.

"Kepada pemerintah daerah, kami mengingatkan amanah untuk tidak hanya melihat koperasi sebagai objek administratif, tetapi sebagai subjek pembangunan. Susunlah kebijakan inovatif, berikan pendampingan nyata, dan jadikan koperasi sebagai garda terdepan dalam penyelesaian kemiskinan di daerah masing-masing," katanya.

GKR Hemas memastikan, hasil uji publik ini merupakan suara daerah yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyelamatkan koperasi dari keterpurukan. Kebangkitan koperasi menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh pihak untuk kembali menguatkan semangat kolektivitas dalam membangun ekonomi berbasis gotong royong.

"Dokumen ini bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan mandat suci untuk menyelamatkan ekonomi rakyat. Jangan biarkan rekomendasi terbaik bagi bangsa ini hanya tersimpan di laci-laci birokrasi," ungkapnya.

Sumber Berita : https://rejogja.republika.co.id/berita/td8gnr291/koperasi-terjebak-labirin-aturan-buld-dpd-ri-minta-regulasi-segera-diselaraskan

Komite III DPD RI mengapresiasi dukungan Kementerian Perdagangan RI atas revisi Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagi penguatan perlindungan konsumen pada perdagangan di era digital dan lintas batas negara, yang sebaiknya menjadi undang-undang baru bukan undang-undang perubahan. Diharapkan RUU Perlindungan Konsumen dapat didorong oleh Pemerintah untuk menjadi Undang-Undang.

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PTKN menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Perlindungan konsumen merupakan program lintas sektoral dan K/L juga ikut serta bertanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang tertuang dalam Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Sumber Berita : https://www.instagram.com/reel/DW1NAO1jzDP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Dalam kunjungan tersebut, Komite I DPD RI menyoroti sejumlah hal strategis, di antaranya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur kantor imigrasi di wilayah Gianyar dan Nusa Penida guna meningkatkan pelayanan. Selain itu, optimalisasi teknologi autogate berbasis biometrik di bandara juga menjadi perhatian untuk mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian dan mengurangi antrean.

Dari sisi pengawasan, Komite I mendorong penindakan tegas terhadap pelanggaran oleh warga negara asing, termasuk upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui program desa binaan. Aspek integritas turut menjadi perhatian, dengan penegasan komitmen pemberantasan pungutan liar serta peningkatan kualitas layanan penerbitan paspor Republik Indonesia.

Melalui kegiatan ini, DPD RI menegaskan komitmennya untuk memastikan layanan keimigrasian berjalan secara profesional, aman, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara di pintu gerbang internasional.

Sumber Berita : https://www.instagram.com/p/DW0eYrMD5jq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Komite IV DPD RI ingin BPS memaksimalkan pemanfaatan sistem digital guna meningkatkan kualitas data statistik serta mewujudkan integrasi teknologi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan validasi data sensus.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi. Menurut Nawardi, kesiapan dalam pengelolaan data statistik, harus diimbangi dengan infrastruktur yang mendukung.

“Saya melihat BPS sedang gencar melakukan digitalisasi statistik. Namun, kami juga melihat adanya risiko kesenjangan digital di daerah. Bagaimana BPS memastikan metode pendataan digital tidak mendistorsi data dari wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai,” ujar Ahmad Nawardi, dalam rapat kerja, di Gedung DPD RI.

Dikesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan bahwa berbagai antisipasi telah disiapkan, khususnya untuk daerah dengan keterbatasan akses internet.

“Salah satu tantangan kami adalah wilayah terpencil dengan koneksi internet terbatas, dan kami telah menyiapkan sistem yang memungkinkan petugas melakukan pengiriman data saat sudah terkoneksi, sehingga pelaksanaan SE 2026 lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi digital secara masif, termasuk penggunaan AI untuk membantu petugas dan mengurangi kesalahan,” jelasnya.

Menutup rapat, Ketua Komite IV DPD RI ahmad Naward menerangkan bahwa output sensus mencakup informasi distribusi kegiatan usaha, kontribusi sektor ekonomi, serta perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi fokus bidang di Komite IV DPD RI.

Dengan Hasil Sensus Ekonomi 2026, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perencanaan pembangunan dalam RKP Tahun 2027, khususnya melalui kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Sumber Berita : https://kabarbaik.co/sensus-ekonomi-2026-semakin-dekat-dpd-ri-ingatkan-risiko-distorsi-data-daerah/

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menyampaikan bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas budaya sekaligus sarana pewarisan nilai dan pengetahuan lokal. “Bahasa daerah merupakan bagian penting dari kekayaan budaya nasional sekaligus identitas sosial masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya,” ujarnya. Rapat tersebut juga membahas sinkronisasi antara RUU Bahasa Daerah dengan Naskah Akademik sebagai landasan ilmiah penyusunan regulasi.

Dalam RUU ditegaskan bahwa bahasa daerah harus dilindungi, dibina, dan dikembangkan secara sistematis oleh pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, dalam kajian akademik disebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, namun sebagian besar berada dalam kondisi rentan hingga terancam punah.

Dalam rapat yang berlangsung pada 6 April 2026 tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahasa daerah merupakan bagian penting dari ketahanan budaya nasional. Ia menekankan bahasa daerah harus dipandang sebagai living culture yang hidup dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar didokumentasikan.

Pendekatan pelestarian, menurutnya, perlu diarahkan pada revitalisasi aktif, termasuk melalui pendidikan, komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital.

Instrumen Hukum yang Mendesak Sinkronisasi antara RUU dan Naskah Akademik menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang ini bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan mendesak secara sosial dan budaya.

Melalui rapat ini, DPD RI berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Bahasa Daerah sebagai langkah konkret menjaga keberagaman bahasa di Indonesia. Anggota Komite III DPD RI dari Provinsi Papua Tengah Wilhemus Pigai berharap RUU Bahaaa Daerah tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memperkuat identitas bangsa serta menjadikan bahasa daerah sebagai aset strategis dalam pembangunan nasional di tengah arus globalisasi.

Sumber Berita : https://www.jpnn.com/news/dpd-ri-dorong-percepatan-ruu-bahasa-daerah-ratusan-bahasa-terancam-punah?page=4

Komite IV DPD RI akan memberikan rekomendasi terhadap RKP tahun 2027. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI terkait dengan RKP, salah satunya adalah Tahun 2027 merupakan fase konsolidasi dan percepatan capaian RPJMN 2025-2029, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan konsitensi antara target jangka menengah dengan prioritas tahunan RKP termasuk progres kuantitatif indikator makro (pertumbuhan, inflasi, kemiskinan, pengangguran) dan industri sektoral.

Keluaran yang diharapkan dalam RDPU ini antara lain Rumusan isu strategis dan daftar prioritas permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKP 2027. Sebagaimana paparan Dr. Ahmad Tauhid S.T., MSE. diperlukan pemetaan, review dan dialog yang lebih intens dalam perumusan RKP 2027 yang lebih realististis, sistematis dan konsisten dengan RPJMN 2025-2029 serta berorientasi pada rakyat di daerah.

Masukan narasumber pada RDPU ini sebagai bahan penguatan analisis terhadap arah kebijakan, prioritas nasional dan program strategis dalam RKP 2027.

Sumber Berita : https://www.instagram.com/reel/DWyNyBjj3jb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi memberikan perhatian khusus terhadap laporan dan keluhan yang muncul dari tingkat desa mengenai pembangunan fasilitas gedung yang dikaitkan dengan Koperasi Merah Putih. Pembangunan tersebut ditengarai tanpa mekanisme musyawarah desa yang memadai, serta keterbukaan informasi terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada warga.

"Kondisi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan perangkat dan masyarakat desa mengenai adanya skema yang berimplikasi pada pengurangan atau pemotongan ruang penggunaan dana desa demi membiayai pembangunan fasilitas tersebut," ucap Nawardi saat Rapat Kerja dengan BPKP di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Nawardi, fenomena ini menunjukkan perlunya transformasi pengawasan yang lebih berbasis risiko dan bersifat preventif. Untuk itu, BPKP diharapkan mampu memperkuat peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah. "Hal ini penting agar otonomi desa dalam mengelola anggarannya tidak terdistorsi oleh intervensi program yang belum terverifikasi kemanfaatannya secara partisipatif," harapnya.

Lebih lanjut, Ketua Komite IV DPD RI ini menekankan bahwa mekanisme verifikasi manfaat harus diperketat agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari belanja publik benar-benar tepat sasaran dan akuntabel. la menegaskan bahwa pembangunan di daerah tidak semata mengejar target fisik saja.

"Pembangunan di daerah harus selaras dengan prinsip tata kelola yang bersih dan menghormati kedaulatan musyawarah di tingkat desa demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan," imbuhnya. Sementara itu, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan program prioritas tahun 2026 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto salah satunya MBG, tata kelola bidang pendidikan, tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta tata kelola KDKMP.

"Ini beberapa pelaksanaan program presiden yang kami awasi. Jika ada risiko yang belum di mitigasi maka kami akan kami berikan saran atau usulan ke kementerian/lembaga terkait," paparnya.

Agustina juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah memberikan atensi kekementerian/lembaga terkait jangkauan MBG yang belum menyentuh di daerah 3T, miskin, dan rawan pangan. "Kami fokus pengawasan di sasaran wilayah penyaluran MBG," terangnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi NTB Evi Apita Maya menyoroti banyaknya SPPG di NTB yang disuspend oleh MBG karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS.

"Ratusan SPPG di NTB kena suspend karena belum standar IPAL dan SLHS. Seharusnya BPKP bisa memberikan masukan kepada instansi terkait. Kemungkinan ini karena kurangnya pengetahuan dari SPPG," imbuhnya.

Sumber Berita : https://harianbhirawa.co.id/komite-iv-dpd-ri-desak-bpkp-perketat-pengawasan-program-strategis-nasional/

“Ada dominasi konektivitas melalui jalur laut, sementara layanan transportasi darat masih belum menjangkau seluruh trayek secara optimal,” ungkap Mirah dalam keterangan , Minggu (5/4/2026).

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Dan berpotensi memperlebar kesenjangan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

“Mereka (masyarakat pedalaman, red) sangat bergantung pada transportasi darat sebagai sarana mobilitas utama,” ujarnya.

Ia menegaskan, pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam mendorong audit menyeluruh terhadap program keselamatan transportasi. Termasuk di dalamnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pengawasan kendaraan dan edukasi masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan standar keselamatan transportasi laut, khususnya terkait kasus blackout kapal yang menjadi peringatan serius bagi sistem pengawasan dan kelaikan operasional.

“Keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya yang langsung terhadap keselamatan jiwa masyarakat,” terangnya.

Senator Mirah turut menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan transportasi daerah. Koordinasi antara perangkat daerah seperti Bappeda, Dispenda, dan Dinas Perhubungan dalam memastikan efektivitas kebijakan.

“Saya juga mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sektor transportasi. Seperti optimalisasi retribusi pelabuhan dan penguatan sistem pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan,” katanya.

“Tapi, saya mengingatkan bahwa orientasi utama kebijakan tetap harus berpihak pada pelayanan publik, bukan semata-mata pada peningkatan pendapatan,” sambung Mirah.

Sumber Berita : https://indoposco.id/2026/04/05/kesenjangan-transportasi-di-ntb-kian-lebar-senator-mirah-bersuara/

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana, didampingi Koordinator Tim Habib Ali Alwi, serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perum Bulog.

Dalam pertemuan itu, Komite IV menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia, mengingat mandat BI yang semakin luas.

Selain menjaga stabilitas nilai rupiah, BI kini juga berperan dalam pengelolaan sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial, hingga kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, terutama pasca implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Wakil Ketua Komite IV, Elviana, mengatakan perhatian utama tertuju pada tekanan harga di Banten. Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi tahunan Banten pada Februari 2026 mencapai 5,14 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,76 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Banten sepanjang 2025 mencapai 5,37 persen, sedikit di atas nasional 5,11 persen. Ini harus dijaga agar tidak tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.

Komite IV menilai tingginya inflasi di Banten erat kaitannya dengan persoalan pasokan dan distribusi pangan. Meski diprakirakan mengalami surplus beras pada 2026, Banten masih mengalami defisit pada sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, sehingga bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Karena itu, sinergi antara BI, pemerintah daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai perlu diperkuat, termasuk melalui intervensi dari sisi hulu seperti pengembangan sekolah lapang hortikultura dan penguatan rantai pasok pangan.

Selain isu inflasi, Komite IV juga menyoroti pentingnya keandalan sistem pembayaran digital di tengah percepatan transformasi teknologi. Perlindungan konsumen, mitigasi risiko siber, serta kesiapan kelembagaan menjadi aspek yang harus diperhatikan.

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) serta rencana migrasi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank BJB ke Bank Banten.

Komite IV menekankan agar proses tersebut dilakukan secara hati-hati guna menghindari gangguan likuiditas maupun layanan perbankan di daerah. Hasil kunjungan kerja ini akan dihimpun sebagai bahan rekomendasi kebijakan kepada DPR RI dan pemerintah.

Komite IV menegaskan bahwa penguatan peran BI di daerah harus diiringi dengan efektivitas pengendalian inflasi, sistem pembayaran yang andal, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah agar stabilitas ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sumber Berita : https://faktabanten.co.id/daerah/kunker-ke-bi-komite-iv-dpd-ri-soroti-inflasi-di-banten-dorong-penguatan-sistem-pembayaran-dan-stabilitas-keuangan/

Ia menegaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan amanah undang-undang. Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mewajibkan anggota MPR untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat.

“Saya sebagai anggota MPR berkewajiban mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menjelaskan, empat pilar kebangsaan tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Menurutnya, bentuk NKRI merupakan harga mati yang tidak dapat diubah dalam kondisi apa pun.

“NKRI merupakan bentuk negara. Ini sudah final. Tidak ada lagi bentuk negara dalam bentuk apa pun,” tegasnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan dalam keberagaman.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang plural dan multikultural sehingga sikap saling menghormati dan menghargai menjadi kunci utama menjaga persatuan. "Saya menilai nilai-nilai dalam Pancasila sejalan dengan ajaran Islam," katanya.

Ia menyebut butir-butir Pancasila selaras dengan nilai-nilai dalam Al-Qur’an dan ajaran Rasulullah SAW. “Tidak ada alasan kita tidak mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Mari kita merawat negara kita, Indonesia ini,” pungkasnya.

Sumber Berita : https://www.metrontb.com/politik/81816924578/sosialisasi-empat-pilar-tgh-ibnu-halil-tegaskan-nkri-tak-bisa-diubah