“Lebaran Betawi tahun ini terasa semakin hidup, inklusif, dan membanggakan. Ini bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga ruang kebersamaan yang memperkuat identitas Jakarta sebagai kota yang berakar kuat pada tradisi. Dengan kolaborasi dan konsistensi, saya optimistis, dari sebuah hajatan lokal, Lebaran Betawi mampu menjadi produk wisata global,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Ahad (12/4).

Gelaran Lebaran Betawi 2026 menghadirkan berbagai kekayaan budaya mulai dari ondel-ondel, lenong, silat, hingga kuliner khas seperti kerak telor dan dodol Betawi, sekaligus menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda di tengah arus modernisasi.

Menurut Senator Jakarta ini, keberhasilan penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum penting untuk membawa Lebaran Betawi naik kelas, tidak hanya sebagai hajatan lokal, tetapi sebagai produk wisata budaya berskala global.

Dengan potensi yang dimiliki, sambung Fahira Idris, Lebaran Betawi sangat mungkin bertransformasi menjadi event kelas dunia, sejajar dengan Sapporo Snow Festival di Jepang, Holi Festival di India, Taiwan Lantern Festival, bahkan seperti Jember Fashion Carnaval yang sudah mendunia.

Ketua Umum Bang Japar ini mengungkapkan, ada sejumlah alasan kuat mengapa Lebaran Betawi memiliki potensi global. Pertama, karakter budaya Betawi yang unik sebagai hasil akulturasi berbagai budaya dunia menjadikannya memiliki daya tarik yang berbeda dibanding festival lain. Kedua, kekayaan atraksi budaya yang tidak hanya atraktif secara visual, tetapi juga memiliki nilai filosofis kuat seperti tradisi hantaran, nyorog, hingga silaturahmi lintas generasi. Ketiga, Lebaran Betawi juga memiliki kekuatan sebagai etalase ekonomi kreatif, khususnya bagi UMKM kuliner dan produk budaya lokal yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Lebaran Betawi ini lengkap. Ada budaya, ada kuliner, ada nilai spiritual, ada kebersamaan. Ini adalah paket lengkap yang sangat potensial menjadi magnet wisata global jika dikelola dengan tepat,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Fahira Idris memaparkan sejumlah strategi kunci agar Lebaran Betawi mampu naik kelas menjadi festival internasional. Pertama, menetapkan kalender event yang pasti setiap tahun agar wisatawan mancanegara dapat merencanakan kunjungan sejak jauh hari.

Kedua, memperkuat branding global dengan ikon yang kuat seperti ondel-ondel serta narasi budaya Betawi sebagai wajah Jakarta di mata dunia. Ketiga, meningkatkan kualitas pertunjukan budaya menjadi lebih atraktif dan berstandar internasional, termasuk pengemasan yang lebih teatrikal dan ramah bagi wisatawan asing.

Keempat, menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung, seperti workshop budaya, wisata kuliner, hingga paket “Lebaran Betawi Experience”. Kelima, memperkuat promosi global melalui kolaborasi dengan kementerian, pelaku industri pariwisata, hingga influencer internasional.

Keenam, memastikan dukungan infrastruktur dan fasilitas berstandar global, termasuk akses transportasi, informasi multibahasa, dan kenyamanan kawasan. Ketujuh, memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, komunitas budaya, dan swasta agar pengelolaan festival semakin profesional dan berkelanjutan.

“Jakarta tidak hanya harus maju secara ekonomi, tetapi juga harus kuat secara identitas budaya. Lebaran Betawi adalah salah satu wajah Jakarta yang bisa kita tampilkan ke dunia,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat agar DPD RI mampu menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan daerah secara optimal. Menurutnya, kualitas pelayanan publik di Setjen DPD RI berkorelasi langsung dengan efektivitas penyerapan, pengelolaan, dan perjuangan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional.

"Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini kami maknai sebagai penguatan fondasi kelembagaan. Pelayanan publik yang bersih dan akuntabel adalah kunci agar aspirasi daerah dapat disalurkan dan diperjuangkan secara kredibel oleh DPD RI," ucap Iqbal.

Iqbal menambahkan bahwa Setjen DPD RI memiliki karakter pelayanan publik yang khas karena seluruh layanannya diarahkan untuk mendukung kerja keanggotaan DPD RI, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga penguatan hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus berdampak pada kualitas kerja kelembagaan.

"Reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI harus terasa dampaknya, bukan hanya di internal organisasi, tetapi juga oleh masyarakat daerah yang aspirasinya diperjuangkan melalui DPD RI," ujar Mohammad Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa capaian WBK menjadi pijakan penting untuk mendorong konsistensi integritas di seluruh unit kerja Setjen DPD RI. Dia menilai tanpa sistem pelayanan yang profesional dan berintegritas, kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan daerah akan sulit dibangun secara berkelanjutan.

"Kepercayaan publik terhadap DPD RI sangat ditentukan oleh kualitas dukungan kelembagaan. Karena itu, WBK bukan titik akhir, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan," tutup Iqbal.

Sebagai informasi tambahan, Predikat Wilayah Bebas Korupsi tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan ZI dan SAKIP Award 2025 yang digelar di Aula Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (11/2). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan diterima oleh perwakilan Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu Kepala Biro Protokol Hubungan Masyarakat dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma.

Predikat WBK merupakan yang pertama kali diraih oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi Setjen DPD RI dan diharapkan menjadi pengungkit bagi penguatan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menopang peran DPD RI sebagai penyalur aspirasi daerah di tingkat nasional.

Sumber: (https://news.detik.com/berita/d-8351165/setjen-dpd-ri-raih-predikat-wilayah-bebas-korupsi-dari-kemenpan-rb)

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, selaku Pimpinan DPD RI dalam keynote speech menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran strategis dan konstitusional dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, aspirasi daerah harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah aspirasi daerah didengar, tetapi apakah aspirasi tersebut benar-benar masuk dan diolah dalam kebijakan nasional. Dokumen usulan RKP yang disusun DPD RI merupakan intisari dari puluhan ribu aspirasi masyarakat daerah yang dihimpun melalui kunjungan kerja dan masa reses Anggota DPD RI di seluruh Indonesia,” ujar Yorrys.

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI secara resmi menyerahkan Dokumen Aspirasi Daerah untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Penyerahan dokumen tersebut merupakan bentuk kontribusi DPD RI dalam memastikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKP.

Rakernas dilanjutkan dengan pemaparan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alpyanto Ruddyard, terkait arah kebijakan pembangunan nasional serta mekanisme penyusunan RKP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

“Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan realitas pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan lebih searah, berdampak, dan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Febrian.

Lebih lanjut, Febrian menjelaskan bahwa rancangan RKP akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional dan APBN, sehingga masukan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Rakernas ini diikuti oleh perwakilan Bappeda dari seluruh provinsi di Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta berbagai tantangan dalam perencanaan pembangunan di daerah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat daerah agar dapat terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan nasional. DPD RI memandang bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (AGS)

Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti menyampaikan bahwa rapat kerja ini menegaskan penyelenggaraan ibadah haji sebagai amanat konstitusional dan tanggung jawab negara. Menurutnya, penyelenggaraan haji tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual keagamaan, tetapi juga merupakan tugas nasional yang menuntut tata kelola kelembagaan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 diharapkan semakin memperkuat peran pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan jamaah haji secara menyeluruh, mulai dari proses pendaftaran hingga kepulangan ke Tanah Air.

Dalam konteks tersebut, Erni menekankan pentingnya pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Berdasarkan data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) jamaah reguler tahun 2026, besaran biaya ditetapkan berbeda-beda berdasarkan embarkasi, antara lain Aceh sekitar Rp78,3 juta, Medan Rp79,4 juta, Batam Rp87,3 juta, Jakarta (Pondok Gede/Cipondoh/Bekasi) Rp91,8 juta, Surabaya Rp93,9 juta, serta Yogyakarta sekitar Rp86,2 juta per jamaah.

“Dana haji yang bersumber dari setoran awal dan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini merupakan dana umat, sehingga harus dikelola secara aman dan optimal untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan haji lintas generasi. Kami menilai BPKH memiliki peran strategis sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pengembangan, serta pertanggungjawaban keuangan haji sesuai prinsip syariah dan kehati-hatian,” jelasnya.

Erni menambahkan bahwa DPD RI dan BPKH perlu bekerja sama secara sinergis agar kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M memberikan dampak positif bagi jamaah. Ia menjelaskan bahwa besaran Bipih yang dibayar langsung oleh jamaah berkisar antara Rp45–60 juta tergantung embarkasi, sementara sisanya dipenuhi dari nilai manfaat dana haji hasil pengelolaan investasi oleh BPKH.

“Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang BPIH Tahun 1447 H/2026 M yang bersumber dari Bipih dan nilai manfaat dana haji, kami berharap skema ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meringankan beban biaya yang dibayar langsung oleh jamaah, dengan besaran BPIH yang bervariasi antar embarkasi,” tegas Erni yang merupakan Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menyampaikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mengalami penurunan.

“Pada tahun 1447 H/2026 M, pemerintah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp87,4 juta. Angka ini turun sekitar Rp2 juta dibandingkan BPIH tahun lalu sebesar Rp89,4 juta. Penurunan ini sebelumnya disepakati dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah pada 29 Oktober 2025,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, Komite III DPD RI menilai aspek keuangan haji merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas layanan jamaah. Optimalisasi nilai manfaat dana haji, transparansi pengelolaan investasi, efisiensi BPIH, serta pemerataan manfaat bagi jamaah di daerah menjadi perhatian utama dalam rapat kerja ini.

Rapat kerja tersebut juga menjadi forum strategis untuk mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya serta memperkuat kolaborasi antara Komite III DPD RI dan BPKH dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Melalui sinergi kebijakan yang lebih kuat, diharapkan terwujud tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang profesional, transparan, berkeadilan, serta berorientasi pada pelayanan jamaah yang aman, nyaman, dan bermartabat.

(Sumber: https://www.mnctrijaya.com/news/detail/75200/komite-ii-dpd-ri-tekankan-pengelolaan-keuangan-haji-yang-transparan)

“Dari sisi tata kelola, capaian digitalisasi juga menunjukkan perkembangan positif, di mana 94,42 persen KDKMP telah terintegrasi dalam sistem SIMKOPDES sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” kata Nawardi dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Koperasi di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Senator Nawardi menilai capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi desa. Ia berharap keberhasilan ini dapat terus diperkuat melalui pendekatan yang adaptif terhadap kondisi di lapangan.

Terkait implementasi di daerah, Senator Nawardi mendorong agar ketentuan teknis, termasuk aspek ketersediaan lahan, dapat diterapkan secara fleksibel dan solutif, terutama bagi wilayah dengan keterbatasan aset. Optimalisasi bangunan yang telah ada dinilai dapat menjadi alternatif yang efektif guna mempercepat operasional koperasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kepastian pemanfaatan aset, sehingga pengelolaan KDKMP dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Senator Nawardi menegaskan dukungan penuh DPD RI terhadap program KDKMP. Ia optimistis, dengan sinergi yang kuat dan kebijakan yang responsif, Koperasi Merah Putih akan tumbuh sebagai penggerak utama ekonomi desa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

(Sumber: https://www.parlementaria.com/2026/01/21/dpd-ri-optimistis-koperasi-merah-putih-akan-tumbuh-sebagai-penggerak-utama-ekonomi-desa/)

Menurut Fahira Idris, kebijakan Koperasi Merah Putih yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa dan pemerataan pembangunan merupakan langkah strategis nasional. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan di daerah, terutama terkait disharmoni regulasi dan kejelasan tata kelola koperasi dalam peraturan daerah.

“Banyak pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis karena harus menjalankan Instruksi Presiden dan peraturan kementerian, sementara di sisi lain masih terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kondisi ini perlu kita benahi bersama agar tidak melemahkan semangat pemberdayaan koperasi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (21/1).

Senator Jakarta ini menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar koperasi seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, kemandirian, dan partisipasi anggota, harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan regulasi daerah. Ia mengingatkan agar koperasi tetap diposisikan sebagai gerakan ekonomi rakyat, bukan sekadar menjalankan program prioritas pemerintah.

Tata Kelola

Fahira Idris juga menyoroti pentingnya penerapan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance) dalam peraturan daerah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, serta peran pengurus dan pengawas koperasi perlu dirumuskan secara jelas agar koperasi di daerah tumbuh sehat, dipercaya anggota, dan berkelanjutan secara ekonomi.

Selain itu, aktivis perempuan ini juga mendorong agar pemerintah daerah memanfaatkan ruang yang diberikan undang-undang untuk mengatur pengembangan koperasi berbasis potensi ekonomi lokal. Menurutnya, peraturan daerah tidak cukup hanya menyalin kebijakan pusat, tetapi harus mampu menjawab karakteristik wilayah, kebutuhan anggota koperasi, dan tantangan ekonomi daerah masing-masing.

“Perda koperasi harus menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar formalitas regulasi. Jika dirancang dengan baik, koperasi termasuk Koperasi Merah Putih, dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan,” tegasnya.

Sebagai informasi, RDPU BULD DPD RI dalam rangka pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait pemberdayaan koperasi ini dihadiri pakar koperasi yakni Agus Pakpahan (Ketua Asosiasi Dosen dan Peneliti Koperasi Indonesia/ADOPKOP), Bambang Haryadi (Ketua Dewan Koperasi Indonesia/Dekopin), Priskhianto (Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia/DEKOPIN), Sofyan Pulungan (Pakar Hukum Koperasi Universitas Indonesia), serta Sugiyanto (Sekjen Asosiasi Dosen dan Peneliti Koperasi Indonesia/ADOPKOP).

(Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/6262401/fahira-idris-dpd-tekankan-perda-koperasi-harus-berpihak-pada-ekonomi-rakyat)

Temukan lebih banyak “Yang harus berubah pertama bukan perangkat, tetapi pola pikir,” kata Iqbal dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/12).

Iqbal menambahkan bahwa lima tahun ke depan, DPD RI akan membangun arsitektur sistem parlemen yang terintegrasi, aman, dan andal. Seluruh proses kerja harus terkoneksi, data menjadi dasar keputusan, dan keamanan informasi menjadi budaya.

Iqbal juga menyoroti pentingnya membangun SDM digital yang bernurani. “Kita tidak ingin aparatur yang hanya pandai mengoperasikan sistem, tetapi kehilangan empati. Kita butuh ASN yang cakap digital, tapi tetap beradab; tangguh teknologi, namun peka sosial,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Universitas Udayana.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Rahman Hadi., yang hadir sebagai narasumber, memaparkan capaian transformasi digital layanan ASN nasional. “Kami telah mengembangkan sistem seperti DATASENA untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang presisi,” jelasnya.

Rahman Hadi menyebutkan bahwa profesionalisme ASN, adaptabilitas, penataan honorer, penguatan sistem merit, hingga digitalisasi manajemen merupakan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pasal 63 menegaskan bahwa digitalisasi dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan serta menyediakan layanan digital yang terintegrasi secara nasional.

Selain rakor, acara ini diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Setjen DPD RI dan Universitas Udayana. Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menyambut baik kolaborasi ini. “Kolaborasi riset dan inovasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara seperti DPD RI adalah fondasi penting untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang efektif,” katanya.

Rektor Udayana menawarkan sejumlah inovasi seperti smart aspiration system dan layanan ramah disabilitas untuk memperkuat fungsi perwakilan daerah.

Menutup pernyataannya, Iqbal berharap kolaborasi ini dapat mempercepat terwujudnya parlemen modern yang responsif, berbasis data, dan tetap berakar pada nilai kebangsaan. “Kita tidak sedang membangun teknologi untuk terlihat hebat. Kita membangun sistem untuk melayani daerah dengan lebih adil dan lebih cepat,” pungkasnya.

Dalam rakor ini, hadir juga Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin, dan para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. (P-4)

(Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/839410/dpd-ri-bangun-sistem-parlemen-modern-berbasis-data#goog_rewarded)

“Respons cepat dan nyata di lapangan jauh lebih menentukan daripada keputusan status resmi,” kata Sultan usai memimpin Sidang Paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri terkait status bencana nasional. Namun bagi dirinya status itu bisa menyusul. Yang paling mendesak adalah memastikan korban mendapatkan bantuan cepat, tanggap darurat berjalan optimal, dan pemulihan pasca-bencana, mulai dipersiapkan sejak hari pertama.

Dia menekankan bahwa kehadiran negara yang nyata di lapangan menjadi ukuran utama efektivitas pemerintah. Termasuk koordinasi antar-lembaga pusat dan daerah yang harus digerakkan maksimal agar proses evakuasi, distribusi logistik, dan layanan darurat berjalan tanpa hambatan.

Sultan menilai kerja cepat dan fokus di lapangan merupakan bukti nyata kepemimpinan negara yang solutif dan empatik. “Pemulihan pasca-bencana tidak bisa dipandang sebagai tahap kedua. Trauma healing, hunian sementara, dan pembangunan kembali harus berjalan paralel dengan tanggap darurat agar masyarakat bisa segera pulih,” tegasnya.

Dirinya juga ikut menanggapi berita mengenai Kementerian Sosial yang menghimbau agar influencer yang menggalang sumbangan publik harus melalui Kemensos. Menurutnya, maksud dari Kemensos tersebut baik untuk menjaga akuntabilitas. Namun dirinya juga mengingatkan agar prosedur yang diterapkan tidak boleh memperlambat bantuan.

“Yang utama adalah percepatan. Aturan harus memfasilitasi, bukan menghambat. Bantuan masyarakat dan komunitas non-pemerintah adalah kekuatan bangsa yang harus tetap diberi ruang,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa opini publik yang beredar mengenai partisipasi masyarakat, termasuk gerakan membeli lahan hutan, menunjukkan kepedulian publik terhadap lingkungan dan mitigasi bencana. “Fenomena ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana,”serunya.

Dirinya mengatakan dalam Sidang Paripurna tadi DPD RI sejumlah agenda strategis lain, termasuk konsentrasi nasional menghadapi potensi bencana, penguatan langkah jangka pendek dan panjang pasca-bencana, serta percepatan Prolegnas terkait RUU Kepulauan, RUU Masyarakat Adat, dan regulasi pengelolaan ekosistem dalam menghadapi perubahan iklim.

“Setiap nyawa WNI berharga. Negara harus hadir cepat, fokus, dan tuntas, mulai dari penyelamatan hingga pemulihan. Itulah bukti nyata kepemimpinan yang solutif dan berpihak kepada masyarakat,” tutup senator asal Bengkulu tersebut.

(Sumber: https://www.parlementaria.com/2025/12/10/sultan-kecepatan-penanganan-bencana-jauh-lebih-penting-ketimbang-status/)

Di samping kemampuan itu, Sultan juga menyebut keputusan pemerintah juga bertujuan untuk menjaga harga diri bangsa Indonesia. “Saya masih bersepakat dengan Pak Presiden bahwa sepanjang negara ini masih mampu untuk mengelola bencana ini, untuk me-recovery ini dengan cepat, harga diri bangsa kita juga tinggi,” kata dia saat ditemui di Kompleks DPR/MPR/DPD di Jakarta, pada Rabu, 10 Desember 2025.

Politikus Partai Gerindra itu meyakini pemerintah pusat pasti memiliki pertimbangan khusus saat menolak bantuan negara asing. Sehingga meskipun Indonesia membutuhkan uluran bantuan, tapi akses itu bisa tetap ditutup atas dasar pertimbangan tersebut.

Menurut Sultan, pertimbangan pemerintah cukup untuk menjadi legitimasi keputusan ini. Termasuk keputusan pemerintah tak kunjung menetapkan status bencana nasional terhadap banjir dan tanah longsor yang menewaskan hampir seribu orang di tiga provinsi.

Sebagai anggota DPD yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi masyarakat, Sultan menuturkan bahwa pada akhirnya keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo. “Kita tunggu apakah nanti memang donasi asing akan dibuka, apakah status ini juga akan ditingkatkan,” kata dia.

Sultan mengaku, pembukaan akses bagi donasi asing itu tidak penting. Dia mengklaim yang terpenting adalah kecepatan pemulihan, termasuk layanan untuk mengatasi trauma terhadap ibu dan anak yang menjadi korban. Selain itu, aspek yang ia pandang esensial adalah perkiraan kerugian dari bencana ini sehingga dapat diatasi dengan cepat.

Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan belum membuka ruang bagi negara lain untuk menyalurkan bantuan penanganan bencana Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Menurut Prasetyo, banyak negara yang memberi perhatian kepada bencana ini. Ada juga negara lain yang ingin memberi bantuan. Namun, politikus Gerindra ini mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi berbagai masalah. Pemerintah memiliki stok pangan dan BBM yang cukup.

"Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya," kata Prasetyo. "Kami usahakan dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang dihadapi di lapangan."

Prasetyo mengklaim alokasi dana siap pakai dalam APBN cukup untuk mendanai penanganan bencana. Alokasi dana tersebut tersedia sebesar Rp 500 miliar tahun ini.

(Sumber: https://www.tempo.co/politik/soal-ri-belum-terima-bantuan-asing-ketua-dpd-harga-diri-bangsa-tinggi-2097744)

Dua puluh satu tahun perjalanan DPD RI merupakan perjalanan untuk terus mendekatkan diri kepada rakyat, memperjuangkan aspirasi daerah, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan Senator Peduli Donor Darah ini, DPD RI menegaskan bahwa keberadaannya bukan hanya sebagai lembaga perumus dan pengawas kebijakan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan, merasakan, dan berbuat sesuatu yang nyata.

Di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, dengan melibatkan sekitar 100 peserta. Selain donor darah, rangkaian acara juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis dan pemeriksaan HPV DNA sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, yang pada saat acara Ketua PMI DKI Jakarta turut memberikan sambutan dan dukungan teknis bagi kelancaran kegiatan.

Acara dibuka secara resmi oleh Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta, yaitu Hj. Fahira Idris, S.E., M.H., Hj. Happy Djarot, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., dan H. Achmad Azran, S.E., melalui prosesi simbolis pemukulan rebana secara bersama-sama. Momen tersebut menandai dimulainya rangkaian kegiatan sekaligus mempertegas semangat kebersamaan dan kepedulian sosial DPD RI terhadap masyarakat.

Hj. Fahira Idris menyampaikan, “Donor darah adalah wujud nyata kepedulian. Kegiatan ini bukan sekadar tindakan medis, melainkan simbol solidaritas, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa pamrih. Apa yang kita lakukan hari ini sejatinya adalah memberikan kehidupan bagi orang lain. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang dengan sukarela mendonorkan darahnya.”

Hj. Happy Djarot menambahkan, “Kegiatan donor darah ini merupakan aksi sosial yang memerlukan partisipasi aktif semua pihak dan menjadi momentum pengingat bagi kita semua bahwa kebutuhan darah sangat tinggi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Saya mendorong kegiatan seperti ini agar rutin dilakukan mengingat kebutuhan secara nasional sangat tinggi.”

Prof. Dr. H. Dailami Firdaus menegaskan, “DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah ingin senantiasa hadir tidak hanya sebagai jembatan aspirasi rakyat di tingkat kebijakan, tetapi juga sebagai teladan dalam membangun kepedulian sosial. Program donor darah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini membuktikan kehadiran dan kepedulian DPD RI di tengah-tengah masyarakat, apalagi dilaksanakan pada hari Jumat, yang secara Islam memiliki nilai yang baik.”

8. Achmad Azran menambahkan, “Selain menjadi jembatan aspirasi antara pusat dan daerah, DPD RI juga aktif mengajak anak-anak muda agar merasa memiliki, terlibat, dan menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Tanpa partisipasi aktif generasi muda, mustahil Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Partisipasi mereka dalam kegiatan sosial seperti donor darah akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya masyarakat yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.”

Ia menutup dengan pesan, “Mari kita jadikan momentum ini untuk menanamkan budaya peduli sejak dini. Anak muda yang terbiasa peduli dan menjadikan solidaritas sosial sebagai kebiasaan kelak akan tumbuh menjadi pemimpin yang berintegritas, berempati, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa. Donor darah adalah salah satu langkah kecil yang bisa melahirkan perubahan besar.”

Kegiatan Senator Peduli Donor Darah ini menjadi bukti nyata bahwa DPD RI tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga hadir bersama masyarakat, merasakan denyut nadi kehidupan, dan mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. DPD RI mendukung penuh langkah Presiden membuka jutaan hektare sawah baru agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor,” kata Tamsil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dukungan ini disampaikan seusai Presiden memaparkan program pembukaan sawah baru seluas 2 juta hektare dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8).

Menurut Tamsil, program tersebut sejalan dengan Astacita yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan.

Tamsil menekankan pentingnya pelibatan daerah dalam implementasi program. Tamsil menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ekstensifikasi lahan, tetapi juga kemudahan akses bagi petani.

“DPD RI akan mengawal agar petani di daerah mudah mendapatkan pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi rumit,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, langkah itu akan langsung meningkatkan kesejahteraan petani.

“Stabilitas harga gabah yang menguntungkan diyakini akan meningkatkan pendapatan petani,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut.

Lebih lanjut, Tamsil menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari irigasi, jalan tani, hingga akses logistik agar hasil panen terserap optimal.

“Pembukaan sawah baru harus dibarengi pembangunan irigasi dan akses distribusi yang memadai,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan, penimbunan, dan permainan harga yang merugikan masyarakat.

Menurut Tamsil, langkah pemerintah membuka sawah baru di Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera menjadi momentum besar menuju kemandirian pangan. Apalagi stok beras nasional kini menembus lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

“Cadangan beras nasional yang kini menembus 4 juta ton menjadi capaian historis. Ini bukti bahwa jika petani diberdayakan, negara akan kuat,” ujarnya.

Tamsil menutup dengan optimisme bahwa kerja sama antarlembaga dan peran daerah akan menjadi kunci tercapainya target swasembada pangan.

“Dengan sinergi pusat dan daerah, swasembada pangan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama,” tuturnya.

(Sumber: https://www.antaranews.com/berita/5050585/dpd-ri-kawal-program-sawah-baru-presiden-untuk-wujudkan-astacita)

“Setiap lagu yang kita nikmati di kafe, restoran, hotel, atau tempat hiburan, lahir dari proses kreatif yang panjang. Ada waktu, tenaga, dan perasaan yang dicurahkan pencipta lagu, musisi, dan penyanyi. Wajar jika mereka mendapatkan hak ekonomi dari karya yang digunakan secara publik,” ujar Dailami, dalam keterangan persnya, Selasa (12/8/2025).

Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini memunculkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Banyak yang merasa belum mendapat informasi jelas mengenai dasar hukum, cara menghitung, atau prosedur membayar royalti.

Sebagian khawatir hal ini akan menambah beban, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih berjuang untuk pulih.

“Inilah yang harus kita sikapi dengan bijak. Hak musisi memang harus dilindungi, tapi kita juga harus memastikan pelaku usaha tidak merasa tertekan. Kuncinya ada di transparansi, sosialisasi yang masif, dan mekanisme yang mudah diikuti,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Dailami, Komite III DPD RI sedang mengumpulkan data dan masukan melalui inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu langkahnya adalah mengundang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk duduk bersama, membicarakan masalah yang muncul, mencari titik tengah, dan memastikan kebijakan ini adil bagi semua pihak.

“Kita ingin solusi yang menguntungkan semua: musisi mendapat haknya, pelaku usaha merasa tenang, dan masyarakat tetap bisa menikmati musik tanpa polemik. Musik itu harus mempersatukan, bukan memecah-belah,” tegas Dailami.

Dailami juga mengajak LMKN untuk lebih terbuka dalam penghitungan dan pendistribusian royalti, serta menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan komunitas musik.

“Musik adalah bahasa universal yang membawa pesan, emosi, dan identitas bangsa. Kalau kita mau musik Indonesia terus hidup dan berkembang, kita harus jaga keseimbangan antara hak pencipta dan keberlangsungan usaha yang menyiarkan karya mereka,” jelasnya.

(Sumber: https://sriwijayamedia.com/2025/08/komite-iii-dpd-ri-perlindungan-hak-cipta-musisi-harus-berjalan-tapi-jangan-beratkan-pelaku-usaha/)

Sultan menerangkan, beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut meliputi pertukaran teknologi, mekanisasi pertanian, hingga kemungkinan kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint venture. Dari pertemuan itu, Sultan mengetahui bahwa komoditas seperti cokelat, gandum, karet, minyak sawit, dan hasil laut memiliki potensi besar untuk mendorong perdagangan bilateral yang lebih seimbang.

“Presiden sudah melakukan tugasnya untuk membuka ruang ekspor Indonesia ke luar negeri, dan daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan menggenjot produksi kakao serta mengembangkan industri pengolahan cokelat dalam negeri, termasuk karet,” kata Sultan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov mengaku siap mendorong kerja sama di sektor pertanian dengan Indonesia. Bahkan, Belarus berharap volume perdagangan dengan Indonesia bisa terus ditingkatkan. “Kami sepakat untuk mendorong hubungan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian di Indonesia. Kami juga ingin meningkatkan volume perdagangan kedua negara dengan mencari komoditas baru yang bisa diekspor dan diimpor agar lebih seimbang,” ujar Maxim.

Adapun kunjungan Menlu Belarus ke DPD RI ini berlangsung setelah sebelumnya Presiden Prabowo bertemu Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, di kediaman resminya, Ozyorny, pada 15 Juli 2025.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo menjadi presiden kedua yang mengunjungi kediaman Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko. “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden Tiongkok) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya," kata Lukashenko saat menyambut kedatangan Prabowo.

(Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/06425531/ketua-dpd-ri-bertemu-menlu-belarus-bahas-kerja-sama-pangan.)

Menurut Achmad Azran, jika rencana ini berjalan, masyarakat yang membutuhkan akses ke bandara akan sangat terbantu.

“Rencana yang baik dan akan mempermudah masyarakat. Karena selama ini akses ke bandara hanya melalui bus, kereta bandara, atau taksi. Jika moda transportasi umum lainnya bisa terhubung hingga ke bandara tentu masyarakat akan semakin memiliki banyak pilihan,” ujarnya, Sabtu (2/8/2025), di Jakarta.

Hanya saja, senator yang akrab disapa Bang Azran itu juga mengingatkan gubernur untuk membuat kebijakan pendukung.

“Sebagai warga, jelas saya berharap kebijakan ini bisa turut membantu mengurangi kemacetan. Karena saya berharap kebijakan ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama ke bandara,” katanya.

Ia menambahkan, integritas moda transportasi ini juga berpotensi membuat bandara semakin ramai.

“Dan ini menurut saya harus diperhatikan juga. Jangan sampai nanti akses sudah mudah tapi faktor keamanan dan kenyamanan penumpang diabaikan. Mudah-mudahan semua hal dikaji dahulu dengan matang sebelum di eksekusi. Tapi menurut saya ini rencana bagus,” ujar putra asli Betawi itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membangun kemudahan orang untuk bisa ke bandara. Supaya semuanya tersambung LRT, MRT, Transjakarta, Transjabodetabek.

Ia menambahkan, proyek integrasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas transportasi publik di Jakarta.

(Sumber: https://suaraindonews.com/akses-ke-bandara-akan-dipermudah-bang-azran-berharap-kemacetan-bisa-dikurangi/)

"Maksud kedatangan kami adalah sebagai bentuk kolaborasi kelembagaan, kami sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini, dukungan atas tugas-tugas konstitusional DPD RI, apalagi melalui adanya rencana hibah lahan beserta pembangunan gedung kantor permanen untuk para Senator DKI," ucap GKR Hemas membuka pertemuan, didampingi Senator DKI Jakarta Fahira Idris, Happy Djarot, Dailami Firdaus, Achmad Azran, dan Sekjen DPD RI M Iqbal.

Pada forum itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik maksud dan usulan dari DPD RI. Pramono menyebutkan pemerintah provinsi DKI Jakarta siap mendukung kinerja kelembagaan DPD RI terutama para Senator dalam mengawal aspirasi dan sebagai representasi masyarakat DKI Jakarta. Pramono menyebutkan akan mendalami usulan DPD RI ini, dan mencari solusi bagaimana sistemnya bisa melalui pinjam pakai atau disesuaikan aturan perundangan yang berlaku.

“intinya kami mendukung kinerja kelembagaan DPD RI supaya lebih representatif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasti akan memperhatikan usulan ini dan segera mencarikan lokasi yang terbaik, besar kemungkinan di daerah Jakarta Selatan, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Pramono.

Senada dengan itu, Senator Jakarta Achmad Azran sangat mengapresiasi dukungan dari Gubernur DKI Pramono Anung. Dukungan yang diberikan dari pemerintah provinsi Jakarta akan membuat kerja-kerja para senator semakin leluasa dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di DKI Jakarta.

"Sebagai Senator Jakarta, kami bersama sangat mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi Jakarta, kami harap dengan adanya kantor yang representatif, kami akan bekerja semakin leluasa dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat DKI Jakarta," ucap Achmad Azran.

Pada saat yang sama, Senator Fahira Idris menyebutkan bahwa kondisi kantor senator DKI yang pinjam pakai saat ini, sudah sangat tidak representatif untuk menyerap aspirasi masyarakat karena sangat kecil dan terbatas.

“Kebutuhan tempat representatif para senator untuk dapat menyerap aspirasi dari konstituen sangat kami perlukan,” tutur Fahira.

Sementara itu, Anggota DPD RI Dailami Firdaus, juga menyebutkan selama 3 periode sejak tahun 2014 menjadi anggota DPD RI, sedikit kesulitan ketika menerima aspirasi dan menerima organisasi-organisasi kemasyarakatan karena belum memiliki kantor perwakilan yang representatif.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih optimal dalam melayani rakyat ke depannya,” tukas Firdaus.

Menutup pertemuan itu, GKR Hemas beserta para Senator Jakarta mengungkap bahwa DKI Jakarta merupakan pusat koordinasi dan simbol kolaborasi. DPD RI meyakini bahwa dukungan tersebut akan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah.

(Sumber: https://rmol.id/politik/read/2025/08/05/675091/gkr-hemas-dan-senator-jakarta-sambangi-kantor-pramono)

Sidang paripurna ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin, didampingi oleh Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai. Turut Hadir pula pada Sidang Paripurna tersebut para Senator dari Provinsi DKI Jakarta.

Komite I menyampaikan Penyusunan RUU tentang Perkotaan; Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan pengawasan atas pelaksaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan Pengawasan ataws pelaksanaan Undang-undnag nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ; Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan penataan Daerah.

Sementara Komite II menyampaikan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan rekomdasinya : Percepatan Revisi dan Penyusunan Regulasi Turunan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan revisi UU PKP agar sesuai dengan kondisi aktual masyarakat dan menyelaraskan dengan regulasi sektoral lain seperti UU Pemda dan UU Cipta Kerja. Peraturan pelaksana seperti Perpres dan Permen perlu segera diterbitkan.

Dilanjutkan dengan Komite III menyampaikan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta RUU Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Berkenaan Dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M.

Komite IV telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka lanjutan penyusunan usul inisiatif RUU tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP, antara lain: Uji Sahih RUU yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 3- 5 Juli 2025, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Udayana; Finalisasi RUU yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juli 2025 di Batam Provinsi Kep. Riau; dan Harmonisasi, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi RUU bersama PPUU yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025.

Sidang berjalan dengan lancar serta berhasil menemui kesepakatan dalam beberapa RUU disahkan menjadi usulan DPD RI.(AGS)

Hal ini disampaikan Sultan saat menjadi keynote speaker dalam acara Diseminasi Ranperda RTRW terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bersama sejumlah kepala daerah di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (14/7/2025).

“Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan paradigma dalam penataan ruang, dengan menekankan kemudahan perizinan berbasis risiko melalui penyederhanaan regulasi,” ujar Sultan.

Menurut Sultan, perubahan tersebut berdampak luas terhadap berbagai aspek tata ruang, mulai dari sistem perizinan, koordinasi pusat dan daerah, proses penyusunan RTRW, hingga pengawasan dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta.

“Semangat deregulasi dan debirokratisasi yang dibawa UU Cipta Kerja perlu diimbangi dengan pengawasan yang inklusif dan saksama, agar iklim investasi yang dibangun tidak memicu konflik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adat,” tambah mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Agenda diseminasi ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kewenangan daerah, melainkan penegasan fungsi legislasi DPD RI dalam menjembatani kepentingan nasional dan daerah,” ujarnya tegas.

Sultan juga menekankan dukungan DPD RI terhadap percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai program nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), ketahanan pangan, dan penyediaan tiga juta rumah di daerah.

“Kami berharap agar kewenangan dan partisipasi daerah tidak diabaikan. Perda RTRW harus mencerminkan semangat pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ucapnya.

(Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1592563/12/ketua-dpd-perda-tata-ruang-harus-berorientasi-pada-ekonomi-berkelanjutan-1752476869)

Tiga dari empat Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta yang hadir dalam acara tersebut adalah Hj. Fahira Idris, S.E., M.H., Hj. Happy Djarot, dan Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., M.B.A. Ketiganya tampak duduk berdampingan dengan sejumlah tokoh penting, termasuk para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, seperti Fauzi Bowo, Sutiyoso, dan Djarot Saeful Hidayat.

Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT DKI Jakarta yang mengusung semangat menjadikan Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Jakarta dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

"Saya berharap ke depan kota Jakarta menjadi Kota Global yang berbudaya, yang mampu bersaing dengan kota-kota dunia lainnya," ujar Pramono Anung yang akrab disapa Mas Pram.

Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Teguh Setyabudi, turut memberikan sambutan dan menekankan pentingnya pembangunan Jakarta yang tidak hanya bertaraf global, tetapi juga menyejahterakan warganya.

Selain pidato dan sambutan dari para pejabat, acara ini juga dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada para atlet berprestasi serta qori dan qoriah yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Perayaan ini menjadi momentum refleksi dan harapan bersama agar Jakarta terus tumbuh menjadi kota yang maju, inklusif, dan berbudaya di tengah dinamika global yang terus berkembang. (MY/AS)

“Target Indonesia bebas TBC pada tahun 2030 bukan sekadar slogan. Ini harus menjadi kerja nyata semua pihak, dari pusat hingga daerah,” ujar Dailami di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, TBC masih menjadi beban serius bagi sistem kesehatan nasional. Dibutuhkan langkah terstruktur dan kolaboratif agar penanganan TBC tidak bersifat tambal sulam. Ia menekankan pentingnya Satgas TBC yang bekerja seperti halnya Satgas Covid-19 yang terbukti efektif menghadapi pandemi.

“Satgas TBC harus hadir di daerah-daerah, aktif melakukan edukasi, deteksi dini, dan pengawasan pengobatan. Kita butuh pendekatan yang sistematis, bukan reaktif,” ujarnya.

Selain itu, Dailami mendorong pemerintah untuk membangun RS khusus yang menangani TBC dan penyakit menular lainnya secara terpusat dan profesional di setiap daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemutusan rantai penularan dan memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak, aman, serta tidak terstigma.

“Banyak penderita TBC yang terlambat tertangani karena minim fasilitas atau takut diskriminasi. RS khusus akan memberi ruang aman bagi pasien untuk sembuh, sekaligus mencegah penularan lebih luas,” tegas Senator asal Jakarta ini.

Ia juga mengingatkan bahwa TBC tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis dan ekonomi pasien serta keluarganya. Karena itu, intervensi pemerintah harus bersifat menyeluruh: dari layanan kesehatan yang mudah dijangkau, hingga perlindungan sosial bagi pasien.

“Upaya eliminasi TBC harus menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional. Kalau kita serius, kita pasti bisa capai target bebas TBC di tahun 2030,” katanya.

Menutup pernyataannya, Dailami mengajak seluruh elemen bangsa mulai pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil, untuk kemudian bergandeng tangan menghadapi TBC sebagai musuh bersama.

“Jangan tunggu sampai kehilangan orang-orang tercinta. Saatnya kita bergerak bersama, demi Indonesia yang sehat dan bebas TBC,” pungkasnya.

(Sumber: https://www.cakrawarta.com/menuju-indonesia-bebas-tbc-2030-dailami-usulkan-rs-khusus-dan-satgas-terpadu.html)

Saat Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menjelaskan jika Giant Sea Wall akan dibangun sepanjang 500 kilometer, membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta.

Menurut Achmad Azran, langkah besar ini harus mendapat dukungan. "Saya memberikan apresiasi terhadap rencana menghidupkan kembali Giant Sea Wall dan menjadikannya sebagai PSN atau Program Strategis Nasional. Apalagi proyek ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap krisis iklim sekaligus menjaga wilayah pesisir," paparnya, dikutip Jumat (20/6/2025).

Sebagai Senator yang mewakili Jakarta, Bang Azran pun mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa terlibat aktif dalam program ini.

Sudah Direncanakan Bertahun Tahun

"Buat Jakarta, program ini kan sebenarnya sudah direncanakan bertahun-tahun lalu. Makanya saya berharap Gubernur Pramono serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terlibat aktif dalam prosesnya. Ini juga bisa menjadi legacy buat pemerintahan saat ini, meski proses pembangunan hingga selesainya akan memakan waktu yang panjang," ujarnya.

Putra asli Betawi itu juga menilai proyek Giant Sea Wall akan memberikan dampak yang positif buat warga Jakarta, khususnya yang hidup di pesisir. Untuk itu, Bang Azran mengajak warga untuk mendukung rencana pembangunan Giant Sea Wall.

"Dengan proyek ini, akan ada jaminan bagi warga Jakarta untuk tersedianya air baku, untuk sumber air bersih Jakarta. Dan warga Jakarta Utara yang ada di pesisir pun bisa terbebas dari banjir rob," paparnya.

Diinisiasi Fauzi Bowo

Dampak positif lainnya yang bisa dinikmati Jakarta jika Giant Sea Wall dibangun adalah peningkatan kapasitas ketersediaan infrastruktur baru untuk jaringan jalan dan utilitas.

"Yang pada akhirnya, bisa juga berdampak pada peningkatan PAD dari bertambahnya lahan bisnis serta pemukiman. Peluang-peluang serta dampak positif seperti ini harus kita tangkap sehingga masyarakat pun bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut," ujarnya.

Bang Azran menjelaskan jika Giant Sea Wall pertama kali diinisiasi oleh Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, tahun 2012 lalu. "Giant Sea Wall adalah solusi yang dihadirkan Gubernur Fauzi Bowo untuk menjaga Jakarta dari banjir rob. Penyebabnya adalah meningkatnya volume air dari hulu, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan air laut," terangnya.

Menurutnya, Giant Sea Wall menjadi keputusan terbaik yang dibuat pada saat itu."Dan buktinya wacana yang dihadirkan saat itu, masih kompeten hingga kini. Bahkan bisa dijadikan solusi untuk masa depan sebagaimana direncanakan Presiden Prabowo," katanya.

(Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/6057551/bang-azran-dpd-ri-dukung-giant-sea-wall-jadi-program-strategis-nasional?page=4)