Pelaksanaan SKM merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Salah satu layanan yang menjadi objek survei adalah Pelayanan Penerimaan Delegasi, yaitu pelayanan yang diberikan kepada tamu kelembagaan, instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, maupun delegasi lainnya yang melakukan kunjungan kerja, audiensi, studi lapangan, ataupun koordinasi ke Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan survei ini bertujuan memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program peningkatan kualitas pelayanan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan penerimaan delegasi yang diberikan oleh Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta. Survei bertujuan untuk: Mengukur tingkat kepuasan masyarakat; Mengetahui kualitas pelayanan yang telah diberikan; Mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan; Menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan dinilai berdasarkan unsur: Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; Sarana dan Prasarana; Diskriminasi Pelayanan; Kecurangan; Pelayanan; Penerimaan di Luar Ketentuan; Pungutan Liar; Percaloan.

Berdasarkan data pada file Perhitungan SKM Manual (Penerimaan Delegasi) diperoleh hasil sebagai berikut:

Uraian Hasil Jumlah Responden 15 Orang Nilai SKM 3,6316 Nilai Konversi 90,79 Mutu Pelayanan A Kategori Sangat Baik

Dengan nilai konversi 90,79, kualitas pelayanan penerimaan delegasi berada pada kategori Sangat Baik (A).Secara umum seluruh unsur pelayanan memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Mayoritas responden memberikan nilai 3 (Baik) dan 4 (Sangat Baik) pada seluruh indikator pelayanan.

Pelayanan dinilai telah memenuhi prinsip: Cepat; Tepat; Transparan; Profesional; Ramah; Bebas pungutan liar; Bebas diskriminasi; Akuntabel. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penerimaan Delegasi Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa: Jumlah responden sebanyak 15 orang. Nilai SKM sebesar 3,6316. Nilai konversi sebesar 90,79. Mutu pelayanan memperoleh kategori A (Sangat Baik).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan penerimaan delegasi telah diselenggarakan secara efektif, profesional, transparan, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan SKM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta sebagai unit pelayanan publik secara berkala melaksanakan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu layanan yang diselenggarakan adalah Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Magang, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperoleh pengalaman kerja sekaligus mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Melalui pelaksanaan SKM diharapkan diperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan serta menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh: Uraian Nilai Jumlah Responden 15 Nilai SKM 3,526 Nilai Konversi SKM 88,16 Kategori Baik (B)

Nilai konversi sebesar 88,16 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Penerimaan Magang pada Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kategori BAIK (B).

Secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap seluruh aspek pelayanan. Mayoritas responden memberikan nilai 3 (Baik) dan 4 (Sangat Baik) pada setiap unsur pelayanan.

• Beberapa aspek yang memperoleh penilaian sangat baik antara lain:
• Persyaratan pelayanan mudah dipenuhi.
• Informasi pelayanan tersedia dengan jelas.
• Waktu penyelesaian sesuai standar.
• Tidak terdapat pungutan liar.
• Pelayanan bebas diskriminasi.
• Tidak terdapat praktik percaloan.
• Petugas memberikan pelayanan secara ramah.
• Pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat serta mencerminkan komitmen Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Saatnya putra-putri terbaik DKI Jakarta menjadi wajah genrasi yang akrif, inspiratif, dan peduli terhadap pembangunan daerah. Tunjukan potensi, kepemimpinan, serta semangatmu untuk menjadi bagian Duta DPD RI, dan turut menyuarakan aspirasi daerah demi Indonesia yang lebih maju. Pendaftaran dibuka 1 Juli - 20 Agustus 2026.Jangan lewatkan kesempatan ini! Daftarkan dirimu dan buktikan bahwa generasi muda DKI Jakarta siap menjadi Suara Daerah untuk Indonesia.

Silahkan lihat pada berkas terlampir