Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana, mengatakan forum tersebut tidak hanya menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung persoalan dan kebutuhan pelaku UMKM dalam mengelola sampah. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti oleh Anggota DPD RI, sehingga persoalan yang dihadapi di lapangan dapat menjadi perhatian dalam mendorong solusi pengelolaan sampah di Bali,” ujar Rio.

Menurut Rio, pengelolaan sampah telah menjadi isu strategis yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pertumbuhan aktivitas ekonomi, khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa, turut berpengaruh terhadap meningkatnya timbulan sampah, baik dari rumah tangga maupun kegiatan usaha.

Karena itu, upaya pengelolaan sampah perlu dilakukan sejak dari sumbernya. Pelaku usaha, termasuk restoran dan swalayan, memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut karena menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sampah organik hingga sampah kemasan.“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perlu ada keterlibatan bersama, terutama dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya,” katanya.

Dalam forum tersebut, persoalan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat desa turut menjadi perhatian. Ni Kadek Putri Adnyaningsih dari Yayasan Bumi Sasmaya Program Merah Putih Hijau (MPH) menyampaikan bahwa berdasarkan temuan lapangan, terdapat desa yang baru mampu mengelola sekitar 45 persen dari sampah yang dihasilkan. Sementara sisanya masih harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara sampah yang dihasilkan dengan kemampuan pengelolaannya di tingkat sumber. Padahal, pengelolaan berbasis sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi beban sampah yang berakhir di TPA.

Putri menekankan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Edukasi pengelolaan sampah perlu diarahkan pada perubahan kebiasaan, mulai dari mengurangi sampah, memilah, hingga mengolah sampah sedini mungkin. “Perlu perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, penguatan sistem dan fasilitas, serta integrasi pengelolaan sampah di tingkat desa,” jelasnya. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan memiliki kaitan erat dengan keberlanjutan pariwisata Bali. Wisatawan yang datang ke Bali tidak hanya menikmati seni dan budaya, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang bersih, asri, dan bebas dari sampah.

“Turis datang ke Bali selain tertarik dengan budaya, juga wajib menyediakan lingkungan yang bersih. Bebas sampah,” ujarnya. Dalam konteks tersebut, pelaku UMKM didorong untuk menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), sekaligus memperkuat pengelolaan sampah organik dan memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem ekonomi sirkular sehingga tidak seluruh sampah berakhir di TPA.

Melalui forum tersebut, Kantor DPD RI Provinsi Bali mendorong agar persoalan pengelolaan sampah dapat dilihat secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi penanganan sampah setelah dihasilkan, tetapi juga dari upaya mengurangi timbulan, memperkuat pengelolaan di tingkat sumber, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Dengan demikian, aspirasi yang muncul dari tingkat masyarakat dan pelaku usaha dapat menjadi bagian dari proses penguatan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (ast)

RDP tersebut juga dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Banjar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Perbekel Munduk, Tim 9 Catur Desa Adat Tamblingan, Kelian Adat Munduk, tokoh masyarakat Tamblingan. Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif dengan mengedepankan dialog dan semangat kekeluargaan untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Dalam RDP tersebut, para peserta menyepakati sejumlah rekomendasi sebagai langkah awal penyelesaian permasalahan. Salah satu poin utama yang dihasilkan adalah rekomendasi agar warga Tamblingan yang dulunya bertahan dan emperjuangka pemekaran desa adat Munduk, kembali bergabung dengan Desa Adat Munduk. Sementara itu, terkait keberadaan pura maupun pelinggih yang menjadi bagian dari persoalan, disepakati agar tidak dilakukan pembongkaran. Pembahasan mengenai keberadaan pura tersebut akan kembali dirembukkan melalui musyawarah bersama pada kesempatan berikutnya.

DPD RI juga menegaskan pentingnya rekonsiliasi sebagai jalan penyelesaian yang mengedepankan persatuan dan keharmonisan masyarakat adat. Dalam kesempatan itu ditegaskan bahwa kewibawaan Desa Adat Munduk harus tetap terjaga, sekaligus menghormati kedudukan desa adat di Bali sebagai lembaga otonom sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak menyepakati bahwa proses penyelesaian akan dilaksanakan paling lambat pada saat Purnama bulan depan di Desa Adat Munduk, dengan harapan seluruh rekomendasi dapat diwujudkan melalui musyawarah mufakat.

Dikonfirmasi di tempat terpisah, Camat Banjar Putu Widiawan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RDP yang telah menghadirkan seluruh unsur terkait dalam satu forum dialog.

"Kami mengapresiasi langkah DPD RI yang telah memfasilitasi rapat dengar pendapat ini sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik. Pemerintah Kecamatan Banjar mendukung penuh penyelesaian permasalahan melalui musyawarah, mengedepankan semangat rekonsiliasi, serta tetap menghormati keberadaan dan kewibawaan desa adat sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Kami berharap seluruh rekomendasi yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga situasi tetap kondusif, harmonis, dan mampu mempererat persaudaraan di tengah masyarakat."

Camat Banjar juga berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen bersama terhadap hasil pertemuan tersebut, sehingga proses penyelesaian yang akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sumber: https://banjar.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/90_dpd-ri-laksanakan-rdp-terkait-aduan-masyarakat-hasilkan-kesepakatan-rekonsiliasi

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 5 Agustus 2026, pukul 14.00 WITA, bertempat di Kantor Camat Kuta Utara, membahas pengawasan penyelenggaraan kegiatan lari di kawasan Canggu terkait komunitas Entourage Run Club, sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Kuta Utara.

Rapat ini menjadi wadah koordinasi dan penyampaian masukan dari berbagai pihak guna mendukung penyelenggaraan kegiatan masyarakat yang tetap memperhatikan aspek hukum, keselamatan, ketertiban umum, serta kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat terwujud tata kelola penyelenggaraan kegiatan publik yang tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengganggu aktivitas serta mobilitas di kawasan Kuta Utara.

Kecamatan Kuta Utara berkomitmen untuk terus mendukung kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan wilayah yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat maupun wisatawan.

Sumber: https://kutautara.badungkab.go.id/berita-vaksinasi-kantor-camat-kuta-utara/73774--bapak-camat-kuta-utara-menerima-dan-mendampingi-kunjungan-kerja-dpd-ri-dalam-rapat-dengar-pendapat-

Capaian ini menjadi opini WTP ke-20 yang diterima DPD RI secara berturut-turut sejak tahun 2006.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Pemberian opini WTP ini merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK RI untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta prinsip good governance di lingkungan kementerian dan lembaga negara.

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal menegaskan bahwa prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen jajarannya dalam mengelola keuangan negara secara tertib dan taat aturan.

"Alhamdulillah, capaian opini WTP yang ke-20 secara berturut-turut ini menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujar Iqbal.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan BPK RI akan selalu dijadikan instrumen evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta efektivitas pelayanan DPD RI.

Iqbal juga memastikan pihak Kesekretariatan Jenderal DPD RI siap menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tepat waktu dan konsisten.

"Melalui sinergi yang erat dengan BPK RI, kami berharap pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," pungkasnya.

Sumber : https://rmol.id/politik/read/2026/08/04/717100/dpd-ri-raih-opini-wtp-ke-20-berturut-turut-dari-bpk-ri

Arya Wedakarna mengatakan, keberhasilan Bali menjadi pusat keuangan Internasional yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, OJK, industri keuangan, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat.

DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan strategis ini agar memberikan manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali.

"Mari bersama mewujudkan" Bali Emas" melalui gold ekonomi untuk masa depan Baki yang sejahtera, adil dan berdaulat," ujar Arya Wedakarna.

Jelas Wedakarna adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi Ini antara lain meningkatkan literasi masyarakat mengenai aset keuangan digital dan inovasi sektor keuangan. Memahami kebijakan BI dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pengawasan aset digital.

Menegaskan kewajiban penggunaan rupiah, memperkuat kepatuhan pelaku usaha di Bali terhadap ketentuan sistem pembayaran yang sesuai hukum. Mendukung visi Bali sebagai pusat keuangan internasional berbasis blue, green & economy.

Mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem keuangan yang aman dan inklusif. Serta melindungi masyarakat dari resiko investasi ilegal penipuan digital dan kejahatan keuangan.

Acara yang dihadiri pimpinan BI dan OJK di Bali, Wedakarna juga memaparkan, tentang peran strategis BI dan OJK di Bali.

Adapun peran strategis BI yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, mengembangkan sistem pembayaran sigital yang aman dan efisien. Mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

Memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat mendorong pendalaman pasar uang dan pasar keuangan, mengembangkan UMKM dan ekonomi daerah serta bersinergi dengan Otoritas dan pemerintah daerah untuk mewujudkan Bali sebagai pusat keuangan Internasional.

Sedangkan peran strategis OJK yakni mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan secara terintegrasi. Melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan.

Mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan di Bali dan sekitarnya. Mendukung pengembangan sektor keuangan digital, fintech dan inovasi keuangan berkelanjutan.

Memperkuat industri keuangan yang sehat stabil dan berdaya saing global. Serta bersinergi dengan BI, LPS, Pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan Bali sebagai Indonesia Financial Center.

Wedarkarna juga mengatakan pentingnya peran masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan dalam mendukung gold economy Bali.

Sementara peran dari DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang memiliki fungsi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk mengajukan usul, memberikan pertimbangan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Dalam acara sosialisasi tersebut juga hadir pejabat OJK pusat melalui zoom Manda Khairatul Aulia sebagai Pengawasan Aset dan Keuangan Kripto

Jelas Manda, sejak beralih ke pengawasan OJK, aset Kripto dikatagorikan sebagai  Aset Keuangan Digital (AKD). Sehingga pendekatan pengaturannya menjadi lebih komprehensif antara lain mencakup stabilitas sistem keuangan, pelindungan konsumen dan integritas pasar.

Aset Keuangan Digital yaitu aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan dalam bentuk digital termasuk aset kripto.

Sedangkan aset keripto sendiri representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan di transfer menggunakan tehnologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksi.

Sumber : https://atnews.id/portal/news/32707/

Melalui Talent Summit 2026, Setjen DPD RI mempertegas upayanya memperkuat implementasi Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN sebagai landasan dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang kompeten, berintegritas, dan adaptif.

"Keunggulan organisasi pada masa kini tidak lagi ditentukan semata oleh struktur, anggaran, atau teknologi, tetapi oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, pengelolaan SDM harus menjadi strategi organisasi," tegas Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).

"Kita tidak hanya mengelola pegawai, tetapi juga membangun human capital dan menyiapkan para pemimpin masa depan yang mampu membawa organisasi terus beradaptasi menghadapi perubahan," sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Iqbal saat membuka Talent Summit 2026 di Lobby DPD RI, Rabu (29/7). Iqbal menambahkan seluruh kebijakan pengembangan karier, promosi, mutasi, hingga pengisian jabatan di lingkungan Setjen DPD RI akan terus dilaksanakan melalui Manajemen Talenta yang berpedoman pada kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi secara objektif, transparan, serta akuntabel.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian (Kabiro OKK) Setjen DPD RI Fitriani Badar menjelaskan Talent Summit 2026 menjadi momentum untuk memperkuat implementasi Sistem Merit sekaligus mempercepat pembangunan ekosistem Manajemen Talenta yang objektif, transparan, dan berbasis data.

Menurut Fitriani, pembangunan manajemen talenta bukan sekadar menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta Prima (SIMANTAP), tetapi juga membangun budaya organisasi yang menempatkan kompetensi, integritas, kinerja, dan potensi sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pengembangan karier aparatur.

"Kami tidak sedang membangun sekadar sebuah aplikasi. Yang kami bangun adalah budaya organisasi yang menjadikan kompetensi, integritas, kinerja, dan potensi sebagai dasar dalam menyiapkan pemimpin masa depan," ujar Fitriani.

Fitriani menjelaskan transformasi tersebut telah membuahkan berbagai capaian penting. Setjen DPD RI berhasil meraih predikat Sistem Merit kategori 'Sangat Baik' dengan nilai 342 pada akhir tahun 2023, memperoleh persetujuan penerapan Sistem Informasi Manajemen Talenta dari KASN, serta terus menyelaraskan pengembangan SIMANTAP dengan kebijakan nasional percepatan Manajemen Talenta ASN yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara RI (BKN).

"Teknologi memang menghadirkan data, tetapi keputusan tetap berada di tangan para pemimpin. Karena itu, keberhasilan Manajemen Talenta tidak diukur dari secanggih apa aplikasinya, melainkan dari keberanian organisasi menjadikan sistem merit sebagai landasan setiap keputusan pengembangan SDM," tegas Fitriani.

Lebih lanjut, Fitriani menuturkan Setjen DPD RI tidak hanya mengembangkan SIMANTAP, tetapi juga membangun ekosistem human capital secara menyeluruh melalui Human Capital Development Plan (HCDP), Learning Management System (LMS), Knowledge Management System (KMS), budaya berbagi pengetahuan, hingga pengembangan sistem Penilaian Umpan Balik 360 Derajat.

Seluruh inisiatif tersebut dirancang saling terintegrasi untuk menciptakan sistem pengembangan talenta yang berkelanjutan.

Fitriani juga memperkenalkan MANTA sebagai maskot SIMANTAP. MANTA merepresentasikan karakter ASN yang adaptif, terus belajar, menjunjung tinggi integritas, mampu berkolaborasi, dan berkembang menghadapi perubahan.

"MANTA bukan hanya maskot. MANTA adalah simbol budaya organisasi yang ingin kami bangun, bahwa setiap ASN memiliki kesempatan untuk terus bertumbuh, belajar, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi," ungkap Fitriani.

Fitriani menegaskan Talent Summit 2026 bukanlah titik akhir dari transformasi pengelolaan SDM di lingkungan Setjen DPD RI, melainkan langkah strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pimpinan dalam membangun talenta organisasi secara berkelanjutan.

"Membangun talenta bukan hanya menjadi tugas Biro OKK. Ini merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan," kata Fitriani.

"Masa depan organisasi tidak ditentukan oleh siapa yang memimpin hari ini, tetapi oleh seberapa baik kita mempersiapkan pemimpin untuk masa depan," pungkasnya.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8595472/talent-summit-2026-perkuat-sistem-merit-manajemen-talenta-setjen-dpd-ri.

Pada layanan Penerimaan Delegasi, diperoleh nilai 85,26 dengan kategori "Baik". Sementara itu, layanan Pelayanan Magang memperoleh nilai 92,76 dengan kategori "Sangat Baik".

Survei yang dilaksanakan selama bulan Juli 2026 ini melibatkan masyarakat yang pernah menerima layanan di Kantor DPD RI Provinsi Bali, baik sebagai tamu, delegasi yang berkunjung maupun mahasiswa yang mengikuti program magang. Responden berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari SMP hingga S2, dengan rentang usia 18 hingga 63 tahun.

Pelaksanaan survei bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik, khususnya pada layanan penerimaan delegasi dan pelayanan magang di lingkungan Kantor DPD RI Provinsi Bali.

Selain itu, hasil survei ini juga menjadi salah satu instrumen dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) sesuai Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025. Melalui pelaksanaan PEKPP, diharapkan tercipta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, bersih dan berorientasi pada terwujudnya pelayanan yang berkelanjutan untuk Indonesia Maju.

Pada tahun 2026, Kantor DPD RI Provinsi Bali menjadi salah satu dari 12 Kantor DPD RI di daerah yang melaksanakan PEKPP, bersama Kantor DPD RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tahun ini juga menjadi tahun pertama bagi Kantor DPD RI Provinsi Bali mengikuti pelaksanaan PEKPP sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan.

Penilaian dilakukan terhadap berbagai unsur pelayanan, meliputi persyaratan, prosedur, kompetensi petugas, kecepatan pelayanan, sarana dan prasarana, kemudahan memperoleh informasi, kesesuaian layanan yang diterima, keramahan petugas, kemudahan menyampaikan pengaduan, hingga penerapan pelayanan yang bebas diskriminasi, bebas pungutan liar, dan bebas percaloan.

Kantor DPD RI Provinsi Bali menyampaikan apresiasi kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat.

Setiap masukan dan penilaian dari masyarakat akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas. (ich)

Keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, konektivitas, kapasitas fiskal daerah, hingga belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan menjadi persoalan yang menghambat kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut, DPD RI memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai pijakan baru pembangunan nasional yang lebih adil dan sesuai dengan karakter geografis Indonesia. Perjuangan tersebut kini memasuki babak penting.

Setelah resmi dibahas bersama DPR RI, Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI mengikuti serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri.

Pembahasan lintas kementerian tersebut bertujuan memperkuat substansi RUU agar mampu menjawab persoalan pembangunan daerah kepulauan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola pemerintahan, keadilan fiskal, pengelolaan potensi kelautan, hingga penguatan pertahanan dan kedaulatan negara.

Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI Andi Sofyan Hasdam menegaskan RUU tersebut merupakan upaya mengoreksi paradigma pembangunan nasional yang selama ini lebih berorientasi pada wilayah daratan. Padahal, Indonesia telah lama diakui dunia sebagai negara kepulauan sehingga kebijakan pembangunan seharusnya mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan secara lebih adil.

"Kita sudah mengakui sejak Deklarasi Djuanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, tetapi ternyata selama ini kita berorientasi pada daratan," kata Andi Sofyan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Menurut Andi, RUU Daerah Kepulauan tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada daerah tertentu, melainkan menghadirkan kebijakan afirmatif agar daerah kepulauan memperoleh kesempatan yang setara dalam pembangunan.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, konektivitas, pengelolaan potensi daerah, hingga skema pendanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Urgensi RUU tersebut semakin nyata mengingat sekitar 28,5 juta jiwa tinggal di sepuluh provinsi kepulauan dan sekitar 3,7 juta jiwa di antaranya masih hidup dalam kemiskinan.

"Sudah saatnya kita mengubah potensi strategis daerah kepulauan menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI R. Graal Taliawo mengatakan RUU tersebut lahir dari kebutuhan menghadirkan paradigma pembangunan yang mampu melihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman karakteristik wilayah.

Selama ini, pendekatan pembangunan yang cenderung berorientasi pada daratan menyebabkan banyak persoalan di daerah kepulauan belum tertangani secara optimal.

"RUU ini memberikan perspektif atau paradigma berpikir kepada negara dalam membangun Indonesia berdasarkan keragaman, terutama daerah kepulauan. Sampai saat ini belum ada pijakan spesifik negara ini membangun daerah kepulauan," tuturnya.

Menurut Graal, semangat utama RUU Daerah Kepulauan bukan menjadikan daerah semakin bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi memperkuat kapasitas daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki, terutama di sektor kelautan dan perikanan.

Dengan pendekatan tersebut, daerah kepulauan diharapkan mampu tumbuh sebagai pusat-pusat ekonomi maritim baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

"RUU ini dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada. Kita jangan berpikir agar daerah ini mengemis ke pemerintah pusat," katanya.

Graal juga menegaskan bahwa pembangunan daerah kepulauan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis negara. Wilayah-wilayah perbatasan yang sejahtera akan menjadi benteng terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

DPD RI berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum yang mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing wilayah kepulauan, serta meneguhkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mampu mengelola potensi maritimnya secara berkeadilan dan berkelanjutan.

"Salah satu semangat dari RUU ini agar daerah-daerah di perbatasan bisa diberdayakan, bisa sejahtera, dan menjadi pertahanan hidup bagi negeri ini," tutupnya.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8577022/dpd-sebut-ruu-daerah-kepulauan-mampu-maksimalkan-potensi-daerah-kepulauan.

Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengatakan RUU tersebut tidak dimaksudkan mengubah batas wilayah maupun kewenangan pertahanan negara. Sebaliknya, regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan di daerah kepulauan sehingga masyarakat di pulau-pulau terluar menjadi benteng strategis dalam menjaga keutuhan NKRI.

"Keinginan kita adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat daerah kepulauan, sehingga masyarakat terluar di Indonesia menjadi pertahanan strategis kita," ucap Andi Sofyan Hasdam dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI bersama Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI dan Kementerian Pertahanan di Ruang Rapat BAKN DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menurut Senator asal Kalimantan Timur tersebut, pengalaman lepasnya Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran penting bahwa kehadiran negara tidak hanya diukur dari aspek pertahanan militer, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan kepulauan.

"Kalau kita lihat pengalaman pahit dulu terkait Sipadan dan Ligitan, karena mereka merasa sejahtera dikelola negara luar," ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI R. Graal Taliawo menilai kawasan kepulauan dan pulau-pulau terluar harus dipandang sebagai satu kesatuan antara pembangunan dan pertahanan negara. Menurutnya, penguatan pertahanan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan alutsista, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

"Salah satu semangat dari RUU ini agar daerah-daerah di perbatasan bisa diberdayakan, bisa sejahtera, dan menjadi pertahanan hidup bagi negeri ini," ujarnya.

Menurut Senator asal Maluku Utara tersebut, semangat tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Daerah Kepulauan sehingga pembangunan wilayah perbatasan dan kepulauan mampu berjalan selaras dengan kepentingan pertahanan nasional.

Pandangan serupa juga disampaikan Senator dari Kepulauan Riau Ismeth Abdullah yang menyoroti pentingnya memperkuat kehadiran negara di pulau-pulau terluar. Menurutnya, pembangunan pertahanan harus berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar wilayah perbatasan tidak lagi menghadapi keterbatasan akses ketika terjadi ancaman maupun bencana.

Menanggapi pandangan tersebut, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal TNI Bagus Suryadi Tayo menyatakan RUU Daerah Kepulauan memiliki semangat yang sejalan dengan penguatan kepentingan nasional. Menurutnya, pembangunan wilayah kepulauan, khususnya pulau-pulau kecil terluar, perlu dilakukan untuk memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan kepentingan pertahanan bukan tujuan yang saling bertentangan, tetapi bagian yang saling memperkuat," ujarnya.

Bagus menambahkan, Kementerian Pertahanan memandang RUU Daerah Kepulauan dapat memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional melalui penguatan postur maritim, koordinasi lintas sektor, serta pembangunan wilayah kepulauan yang selaras dengan kepentingan pertahanan, pengelolaan sumber daya laut, dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: https://www.dpd.go.id/berita-detail/4sfmjz0vse8efszp8jg96pr4wh

Di tengah dinamika pembangunan dan berbagai tantangan yang dihadapi Pulau Dewata, mulai dari pelestarian adat, seni dan budaya, perlindungan lingkungan hidup, penguatan sektor pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat, kehadiran wakil daerah di Senayan diharapkan mampu menjadi jembatan antara kepentingan daerah dan pemerintah pusat.

I Komang Merta Jiwa menilai Bali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan nasional harus tetap memperhatikan kekhasan Bali sebagai daerah yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal.

"Menjadi wakil daerah bukan hanya tentang duduk di parlemen, tetapi bagaimana memperjuangkan suara, kebutuhan, dan harapan masyarakat Bali agar menjadi bagian dari kebijakan nasional yang berpihak kepada daerah," ujarnya.

Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat yang diterima melalui kunjungan kerja, dialog, maupun kegiatan reses menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI. Aspirasi tersebut akan terus diperjuangkan agar pembangunan di Bali berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain mendorong pembangunan ekonomi, perhatian terhadap pelestarian budaya dan lingkungan juga menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Bali, sebagai destinasi wisata dunia, membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, serta keberlangsungan adat dan budaya yang menjadi identitas Pulau Dewata.

Di sisi lain, masyarakat juga menaruh harapan besar kepada para wakil daerah agar mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Bali, termasuk pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.

Sebagai anggota DPD RI, I Komang Merta Jiwa menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mengawal setiap kebijakan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan mampu menjawab kebutuhan Bali, baik saat ini maupun di masa depan.

Dengan semangat pengabdian tersebut, I Komang Merta Jiwa berkomitmen untuk terus menjadi penyambung aspirasi masyarakat Bali di tingkat nasional, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga Bali tetap lestari sebagai warisan budaya dunia yang membanggakan Indonesia.

Sumber: https://www.newsyess.com/read/i-komang-merta-jiwa-tegaskan-komitmen-perjuangkan-aspirasi-bali-di-dpd-ri

Dalam siaran persnya yang diterima Senin (6/7/2026) menyebut pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komite IV, H. Ahmad Nawardi, S.Ag, Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta, S.H., M.H, Senator Komite IV Provinsi Bali I Komang Merta Jiwa, serta Senator Komite IV Provinsi NTB Evi Apita Maya.

Ketua Komite IV, Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa SE2026 merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi perekonomian nasional dan daerah secara komprehensif. Ia menekankan pentingnya kualitas data, terutama bagi Bali yang struktur ekonominya sangat bergantung pada sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.

“Bali memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan dinamis. Karena itu, pendataan SE2026 harus mampu menangkap seluruh aktivitas usaha, termasuk usaha digital dan berbagai model usaha baru yang berkembang pascapandemi,” ujar Nawardi.

“Karakteristik perekonomian Bali yang dinamis memerlukan strategi pendataan yang mampu merepresentasikan kondisi riil perekonomian daerah,” imbuh Senator asal Jawa Timur tersebut.

Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta, menyoroti pentingnya partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan lengkap. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap BPS harus terus diperkuat melalui sosialisasi dan jaminan kerahasiaan data.

“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. BPS harus memastikan perlindungan data responden agar pelaku usaha merasa aman dan bersedia memberikan informasi yang akurat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, memaparkan perkembangan pelaksanaan SE2026 di Bali. Ia menjelaskan bahwa tahapan pengisian kuesioner mandiri telah berlangsung sejak 1–31 Mei 2026, dilanjutkan pendataan lapangan yang berlangsung hingga 31 Juli 2026.

Agus menegaskan bahwa BPS Bali telah menyiapkan strategi pendataan yang adaptif untuk menjangkau seluruh jenis usaha, termasuk usaha berbasis platform digital, ekonomi kreatif, dan UMKM informal.

“Kami memastikan seluruh usaha, baik formal maupun informal, dapat terdata secara lengkap. Pendataan lapangan dilakukan secara door to door untuk menjangkau usaha yang belum melakukan pengisian mandiri,” jelasnya.

Agus juga menekankan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan perguruan tinggi terus diperkuat untuk mendukung kelancaran pendataan serta pemanfaatan hasil SE2026 dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Komite IV DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan SE2026 agar menghasilkan data ekonomi yang akurat, valid, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam penyusunan RPJMD, RKPD, kebijakan fiskal daerah, serta transformasi ekonomi menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertemuan ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antara DPD RI, BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan SE2026 sebagai fondasi perencanaan pembangunan ekonomi Bali dalam satu dekade ke depan.

Sumber: https://www.balipuspanews.com/komite-iv-dpd-ri-kawal-pelaksanaan-sensus-ekonomi-2026-bps-bali-pastikan-pendataan-tepat-waktu.html

Usai rapat, Anggota DPD RI daerah pemilihan Bali, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, menegaskan arus investasi dan mobilitas internasional yang semakin tinggi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat lokal maupun kelestarian budaya Bali.

Ia berharap pemerintah menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan KEK Kura-Kura Bali. Menurutnya, tingginya arus investasi, tenaga kerja, dan aktivitas internasional jangan sampai menimbulkan distorsi terhadap kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, termasuk menyangkut keberadaan tempat-tempat suci.

“Jangan sampai investasi berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat dan kawasan suci. Modal budaya seolah-olah tidak dianggap, padahal itu merupakan aset yang sangat bernilai,” ujarnya.

Rai Mantra menilai konsep Kawasan Ekonomi Khusus yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan koridor pariwisata budaya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan pelestarian budaya sebagai aset utama Bali.

Selain menyoroti persoalan KEK, Rai Mantra juga menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan pariwisata. Menurutnya, pembangunan sektor pariwisata harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang menjaga lanskap budaya, termasuk petani yang mempertahankan sistem persawahan tradisional.

Ia mencontohkan perbedaan pengelolaan kawasan wisata Jatiluwih Rice Terraces dan Tegallalang Rice Terrace. Di Jatiluwih, kata dia, petani belum sepenuhnya memperoleh penghargaan ekonomi yang sepadan atas kontribusi mereka menjaga terasering yang menjadi aset budaya dunia. Sementara di Tegallalang, pemilik lahan dinilai memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas pariwisata.

Menurut Rai Mantra, penghargaan terhadap modal budaya harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. Orientasi pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan material, tetapi juga memastikan masyarakat lokal sebagai pemilik aset budaya memperoleh manfaat yang adil.

Ia juga mendorong agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemberian beasiswa bagi anak-anak petani. Dengan demikian, masyarakat lokal memiliki kesiapan menghadapi transformasi pembangunan tanpa kehilangan identitas budaya maupun hak-haknya.

Rai Mantra menegaskan keseimbangan antara investasi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat merupakan kunci agar pembangunan di Bali tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan terhadap aset budaya yang menjadi daya tarik utama Pulau Dewata.

Sumber: https://wartabalionline.com/2026/07/05/rai-mantra-minta-investasi-hormati-budaya-dan-kawasan-suci/

Audiensi ini membahas berbagai isu strategis terkait penegakan hukum, pengawasan aset negara, serta sinergi antara Kejaksaan Tinggi Bali dengan lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Bali. Sebagaimana diketahui, Bapak Arya Wedakarna sebagai Anggota DPD RI Dapil Bali seringkali aktif mendorong isu-isu strategis daerah, termasuk perlindungan aset negara dan pemberantasan korupsi.

Kajati Bali menyambut baik kunjungan tersebut dan mendukung sinergitas yang positif dengan DPD RI dalam mengawal program-program pembangunan daerah serta penegakan hukum yang berkeadilan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali.

Sumber: https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/berita/detail/2978

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua Komite IV H. Ahmad Nawardi, S.Ag. (Dapil Jawa Timur) didampingi Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta, S.H., M.H. (Dapil Maluku) dan Anggota Komite IV I Komang Merta Jiwa, S.E. (Dapil Bali) ini dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Juni 2026 di Kantor OJK Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Ketua Komite IV DPD RI H. Ahmad Nawardi, S.Ag. menyampaikan apresiasi atas fundamental ekonomi nasional yang tetap terjaga solid, dengan pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2026 mencapai 5,61% — capaian tertinggi sejak tahun 2014. Namun, Nawardi menekankan bahwa stabilitas makro harus diikuti dengan perlindungan nyata terhadap ekosistem keuangan di tingkat daerah. "Kita tidak boleh terlena hanya pada stabilitas di atas kertas. Optimisme nasional ini harus kita kawal dengan pengawasan yang substantif dan berdampak pada masyarakat," ujar Nawardi.

Anggota Komite IV DPD RI, Dapil Provinsi Bali, sekaligus Koordinator Tim Kunjungan Kerja, I Komang Merta Jiwa menambahkan, bahwa sebagai senator yang memperjuangkan aspirasi daerah di pusat, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menginventarisir permasalahan jasa keuangan di Bali secara komprehensif.

"Selama ini hubungan DPD RI dengan OJK Provinsi Bali masih bersifat normatif. Kami ingin memastikan bahwa program-program jasa keuangan seperti KUR benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, tanpa praktik-praktik yang merugikan. Saya juga berharap Himbara dapat hadir sebagai solusi bagi masyarakat Bali, termasuk melalui program CSR untuk kebutuhan lokal seperti perbaikan gong dan balai banjar," tegas Komang Merta Jiwa.

Beberapa fokus utama kunjungan kerja ini meliputi: Pertama, evaluasi kualitas intermediasi perbankan. Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Bali mencapai Rp206,21 triliun dan Loan to Deposit Ratio (LDR) masih di level 58,51%, Komite IV menilai masih terdapat ruang besar bagi perbankan untuk lebih agresif menyalurkan pembiayaan produktif kepada pelaku UMKM, sektor pariwisata lokal, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan. Kedua, pembiayaan UMKM dan program KUR/KURDa. Kredit UMKM di Bali mencapai Rp75 triliun atau 51,25% dari total kredit perbankan. Komite IV menekankan perlunya pengujian dampak nyata terhadap penguatan kapasitas usaha, perbaikan tata kelola keuangan, serta graduasi debitur agar naik kelas. Ketiga, pengawasan fintech lending, BNPL, dan pembiayaan digital. Mengingat tingginya pengaduan masyarakat terkait perilaku penagihan yang tidak etis, Komite IV mendorong pengawasan substantif untuk memitigasi risiko penyalahgunaan data pribadi dan jeratan pinjaman konsumtif. Keempat, pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Dengan eksposur Bali yang tinggi terhadap transaksi digital dan pariwisata, Komite IV menekankan perlunya penguatan strategi edukasi, penindakan, serta koordinasi Satgas PASTI dalam menangani investasi ilegal, pinjol ilegal, dan penipuan digital. Kelima, ketahanan lembaga keuangan daerah. Penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko pada BPD Bali, BPR/BPRS, serta lembaga keuangan mikro harus dipastikan agar tetap menjadi motor pembiayaan daerah yang dipercaya masyarakat. Keenam, literasi dan inklusi keuangan. Komite IV menegaskan bahwa keberhasilan program harus diukur dari dampaknya, seperti peningkatan akses pembiayaan dan tabungan produktif, bukan sekadar jumlah kegiatan atau peserta.

Dari sisi OJK Provinsi Bali, Kepala Kantor Parjiman beserta jajaran menyampaikan paparan komprehensif mengenai kondisi sektor jasa keuangan Bali tahun 2026, termasuk perkembangan perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, fintech lending, asuransi, penjaminan, dana pensiun, serta upaya pelindungan konsumen dan penanganan aktivitas keuangan ilegal.

OJK Bali juga menyampaikan rekomendasi kebijakan strategis kepada OJK Pusat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPD RI untuk memperkuat sektor jasa keuangan Bali, meliputi pengembangan sistem pengawasan market conduct berbasis teknologi, sinkronisasi basis data UMKM nasional, integrasi NIB, penyederhanaan pajak UMKM, serta dukungan fiskal bagi program inklusi keuangan.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menghasilkan peta persoalan sektor jasa keuangan Bali secara akurat, identifikasi risiko-risiko baru, serta rekomendasi kebijakan yang tajam bagi kepentingan ekonomi masyarakat Bali.

Sumber: https://orchard.dpd.go.id/daftar-berita/kunjungan-kerja-komite-iv-dpd-ri-ke-ojk-provinsi-bali-memperkuat-sektor-jasa-keuangan-dan-inklusi-keuangan-di-pulau-dewata

Universitas Warmadewa (Unwar) melalui tim pengabdian dari para dosen lintas disiplin melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertajuk “PM-UPUD MANAJEMEN SANITASI DAN PEMBUATAN EC0-ENZIM DALAM PENGGEMUKAN SAPI BALI DI BALANGAN DESA KUWUM MENGWI BADUNG.

Kegiatan yang digelar di bawah koordinasi DPPM Unwar 2026 ini melibatkan dua dosen yakni Dr. Ir. Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, M.P. dan PUTU DIAH ASRIDA, SE.,M.Si.,Ak.,CA serta dua mahasiswa yakni Yesaya Wadu dan I PUTU WISNU WIBAWA PUTRA.

Sebanyak 32 peternak sapi dari kelompok ternak sapi Bali ”Nandini” hadir dalam kegiatan ini yang di ketuai oleh Bapak Made Edy Sutawan, SH.

Salah satu aspek yang di demonstrasikan pada kesempatan ini adalah sani tasi kandang dengan Eco-Enzyme serta cara membuat Eco-Enzyme.

Para narasumber memaparkan beberapa aspek penting seperti kebersihan kandang, ventilasi, pencahayaan, kenyamanan, pemberian pakan, pemeriksaan kesehatan hewan, serta sistem pengawasan untuk mencegah kecelakaan atau kehilangan ternak.

Selain pemaparan materi, tim juga melakukan sesi diskusi langsung dengan para peternak guna menyesuaikan penerapan teori dengan kondisi lapangan.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap aktivitas peternakan, kegiatan ini ditutup dengan penyerahan alat berupa 32 sprayer kepada para peternak yang sangat bermanfaat untuk membantu dalam sanitasi kandang.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu tridarma seorang dosen, yang tidak hanya mengajar dikampus, wajib melakukan hilirisasi dari hasil penelitian kemasyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat.

Pengabdian ini mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI Yaitu : Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III (AWK). AWK hadir langsung memberikan bantuan seprayer kepada peternak. AWK juga akan berusaha membuatkan kandang ternak agar peternak bisa menambah jumlah ternak peliharaannya.

Dalam wawancara bahwa kecilnya jumlah ternak yang dipelihara oleh peternak karena faktor modal. Modal dalam penggemukan ternak sangat tinggi dimana biaya bibit saja untuk satu ekor ternak sebesar 12 – 15 juta rupiah per ekor.

Agar peternak lebih sejahtera maka jumlah ternak peliharaannya harus ditingkatkan karena untuk memelihara ternak sapi selama setahun rata-rata pendapatanya Rp 500.000,- per bulan per ekor. Dengan penambahan jumlah ternak peliharaannya diharapkan pendapatan peternak meningkat.

Dengan meningkatnya pendapatan peternah sehingga kesejahteraan akan tercapai.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas peternakan lokal, khususnya dalam aspek pemeliharaan dan penggemukan sapi Bali, serta memperkuat sinergi antara institusi pendidikan dan masyarakat desa dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sumber: https://paparankita.com/uncategorized/pkm-unwar-2026-sanitasi-kandang-pake-eco-enzyme-jadi-solusi-penggemukan-sapi-bali-berkelanjutan/

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPD RI Provinsi Bali I Komang Merta Jiwa, S.E., perwakilan Bank BPD Bali, PT Permodalan Nasional Madani, perangkat Desa Bebandem, pelaku UMKM, masyarakat desa, dosen, serta mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Udayana.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, I Dewa Ayu Sugiarica Joni, S.Sos., M.A., yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Desa Bebandem, baik dari sektor pariwisata, sumber daya alam, maupun UMKM.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPD RI Provinsi Bali, I Komang Merta Jiwa, S.E., memberikan pengarahan mengenai pentingnya sinergi berbagai pihak dalam mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat desa. Beliau juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan Universitas Udayana guna mendukung pengembangan potensi UMKM di Desa Bebandem.

“Ke depannya DPD RI bersama Universitas Udayana, khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi, akan terus berkolaborasi dalam upaya meningkatkan potensi UMKM yang terdapat di Desa Bebandem,” ujar I Komang Merta Jiwa.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Udayana bersama Anggota DPD RI Provinsi Bali, Bank BPD Bali, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan kunjungan langsung ke dua UMKM di Desa Bebandem, yakni UMKM Puspa Sari yang memproduksi sarana upakara Hindu serta UMKM Minyak Tandusan yang memproduksi minyak kelapa tradisional dan berbagai produk olahan. Kunjungan ini menjadi wadah dialog antara para pemangku kepentingan dan pelaku UMKM untuk melihat secara langsung proses produksi, mengidentifikasi tantangan usaha yang dihadapi, serta menggali peluang pengembangan dan pembinaan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Peserta kemudian mendapatkan edukasi melalui Sosialisasi Kejahatan Siber dan Digitalisasi UMKM yang menghadirkan I Made Danu Winartha, S.Kom. dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem serta Dr. Gede Indra Raditya Martha, S.TI., M.Kom., seorang entrepreneur dan praktisi digital. Dalam sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai keamanan digital, ancaman kejahatan siber, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan UMKM.

Melalui Program Pengabdian Desa Binaan “Ikom Unud for Bebandem 2026”, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Udayana berharap dapat terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta peningkatan literasi digital di Desa Bebandem.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra strategis yang telah berkolaborasi dalam Program Desa Binaan ini. Desa Bebandem kami pilih karena memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Melalui kegiatan sosialisasi UMKM dan cyber crime, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan potensi masyarakat Desa Bebandem,” tutup Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, I Dewa Ayu Sugiarica Joni, S.Sos., M.A.

Sumber: https://www.unud.ac.id/program-studi-ilmu-komunikasi-unud-dorong-desa-yang-berdaya-melalui-program-pengabdian-desa-binaan-di-desa-bebandem/

Dalam Kesempatan tersebut Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengajak para pengusaha UMKM memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk mengembangkan produk-produk wellness dan beauty yang bernilai tambah tinggi serta memiliki daya saing di pasar global.

Ajakan tersebut disampaikan Wamen UMKM saat membuka “Potensi kekayaan alam yang dimiliki berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bali, sangat menjanjikan untuk dikembangkan menjadi produk wellness dan beauty yang berkualitas. Potensi ini dapat menjadi kekuatan Indonesia untuk tampil sebagai pusat wisata gaya hidup dan kesehatan kelas dunia,” ujar Helvi.

Wamen UMKM menjelaskan Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat besar. Diperkirakan terdapat lebih dari 30.000 spesies tanaman Nusantara yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku produk perawatan tubuh, kecantikan, terapi herbal, hingga layanan kebugaran.

Menurutnya, pengusaha UMKM Indonesia memiliki kemampuan untuk mengombinasikan kekayaan bahan alami tersebut dengan inovasi dan teknologi modern guna menghasilkan produk yang memenuhi standar pasar internasional.

“Hal ini terlihat dari pertumbuhan merek kecantikan lokal yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu yang tercepat di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa produk Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang semakin diakui,” katanya. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM, Indonesia memiliki lebih dari 57 juta UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92.689 usaha bergerak di sektor gaya hidup sehat dan kecantikan.

Sementara itu, data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan nilai industri kosmetika nasional mencapai Rp35,6 triliun pada 2025 dan diperkirakan terus meningkat. Lembaga riset asal Amerika Serikat, Inkwood Research, juga mencatat pasar kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia menghasilkan nilai ekonomi lebih dari Rp161 triliun pada periode yang sama.

Potensi tersebut semakin diperkuat oleh temuan Global Wellness Institute yang menempatkan Indonesia sebagai pasar wellness economy terbesar ketujuh di kawasan Asia-Pasifik dengan nilai mencapai lebih dari Rp1.000 triliun pada 2024.

Sepanjang periode 2019–2024, pasar wellness economy Indonesia tumbuh rata-rata 7,5 persen per tahun. Di saat yang sama, jumlah perusahaan kosmetik nasional juga meningkat sekitar 16 persen, dari 1.292 perusahaan pada 2024 menjadi 1.500 perusahaan pada 2025 berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Perhimpunan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi).

“Potensi ekonomi yang sangat besar ini merupakan peluang emas bagi pengusaha UMKM untuk memperluas pasar, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional,” kata Helvi.

Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Kementerian UMKM terus memperkuat pembinaan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM melalui berbagai program strategis, antara lain platform SAPA UMKM dan program Holding UMKM.

Selain itu, Kementerian UMKM juga menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna memperkuat ekosistem usaha wellness dan beauty melalui berbagai fasilitas pengembangan usaha.

Upaya pengembangan kewirausahaan juga dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Udayana sebagai mitra riset, serta bank-bank Himbara yang mendukung akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM.

“Kami sangat mendukung agar potensi lokal dapat terus diangkat dan dikembangkan. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, langkah ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan menambah devisa negara,” ujar Helvi.

Dalam rangkaian kegiatan Bali Wellness and Beauty Expo 2026, Wamen UMKM juga mendeklarasikan pembentukan Indonesia Wellness and Beauty Enterpreneur Association (IWBEA), sebuah asosiasi yang menaungi para pengusaha di sektor wellness dan beauty Indonesia.

Menurut Helvi, kehadiran IWBEA diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang mampu mendorong inovasi, memperkuat penerapan standar industri, memperluas jejaring usaha, serta membangun kemitraan yang lebih kuat di seluruh rantai ekosistem industri. “Asosiasi ini menjadi wadah pemersatu yang mendorong inovasi, memastikan penerapan standar, memperkuat kemitraan, dan memperluas jejaring ekosistem usaha,” katanya.

Helvi berharap IWBEA dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan berbagai agenda pengembangan industri wellness dan beauty nasional yang berkelanjutan, inklusif, serta memiliki daya saing global.

Sumber: https://umkm.go.id/news/z1ahkuoh4n3suzduzhryoocw

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Niluh bahkan secara terbuka meminta kedua program tersebut dihentikan.

Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperbaiki kondisi Indonesia yang dinilainya sedang menghadapi banyak persoalan.

"STOP MBG, STOP KDMP Langkah awal mengembalikan kepercayaan masyarakat dan benahi kondisi Indonesia yang sudah babak belur," tulis Niluh dalam unggahan di akun @niluhdjelantik, dikutip Jumat (5/6/2026).

Sorotan utama Niluh tertuju pada program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai sumber pendanaan program tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru di tingkat desa karena berasal dari re-alokasi Dana Desa.

Akibatnya, sejumlah program yang selama ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat disebut terancam terdampak efisiensi anggaran.

"Anggaran KDMP diambil dari re-alokasi Dana Desa. Banyak program desa (insentif penggerak posyandu, gaji guru paud dan TK, perbaikan fasilitas infrastruktur desa) harus mengalami efisiensi," tulis Niluh.

Ia juga menyoroti persyaratan penyediaan lahan untuk pembangunan dapur MBG yang dinilai tidak mudah dipenuhi seluruh desa.

Menurutnya, ketentuan minimal lahan seluas 600 meter persegi dapat menjadi kendala bagi banyak daerah yang tidak memiliki aset tanah dengan ukuran tersebut.

Tak hanya mengkritik, Niluh juga menawarkan alternatif pelaksanaan program pemenuhan gizi anak.

Menurut dia, anggaran MBG lebih baik disalurkan langsung kepada orang tua siswa, kantin sekolah, atau dikelola pemerintah desa tanpa perlu membangun dapur baru.

"Jika ingin anak makan sehat, berikan alokasi anggaran ke orang tua, kantin sekolah, serahkan ke masing-masing desa. Tidak perlu bikin dapur baru dll," cetusnya.

Niluh menilai pola tersebut lebih sederhana dan dapat mengurangi potensi penyimpangan anggaran.

Ia juga meminta pengawasan dan audit dilakukan secara berkala agar dana benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

"Awasi dan audit setiap bulan. Kalau ada penyelewengan langsung dibui vonis maksimal memberikan efek jera. Pastikan tepat sasaran. Sisa makanan, masalah keracunan bisa dihindari," lanjutnya.

Di akhir pernyataannya, Niluh melempar tantangan kepada pihak-pihak yang masih mendukung keberlanjutan kedua program tersebut di tengah berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

"Apa solusi dari kalian yang membela program-program yang hingga hari ini banyak permasalahannya di lapangan?" tutup Niluh.

Unggahan tersebut langsung memicu perdebatan di media sosial.

Hingga Jumat pagi, pernyataan Niluh telah mendapat puluhan ribu tanda suka dan memancing beragam tanggapan mengenai efektivitas dua program yang menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah.

Sumber: https://www.suara.com/news/2026/06/05/092027/stop-mbg-dan-kdmp-niluh-djelantik-bongkar-gaji-guru-paud-dipotong-demi-program-baru-pemerintah?page=1

Saat dihubungi NusaBali, Sabtu (6/6), ia menilai program tersebut pada prinsipnya merupakan kebijakan penting yang juga telah banyak diterapkan di berbagai negara, namun masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola dan implementasi di lapangan.

Menurutnya, program makan bergizi di sekolah atau school feeding program bukanlah hal baru secara global. Sedikitnya 148 negara telah menjalankan program serupa berdasarkan survei global tahun 2024. “Kalau kita cermati, program ini secara global sudah banyak dilakukan. Ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak untuk pertumbuhan. Jadi bukan melihat status sosial, tetapi bagaimana memastikan kontrol gizi anak usia sekolah, yang juga terhubung sejak masa kandungan melalui posyandu,” ujar Rai Mantra.

Menanggapi persoalan distribusi dan kesiapan infrastruktur, Rai Mantra menilai bahwa skema pelaksanaan dapat dibuat lebih sederhana dan efektif dengan pendekatan berbasis sekolah. “Secara sederhana, dapur itu bisa ada di sekolah sehingga lebih memudahkan distribusi. Ini akan lebih efektif dan efisien, kecuali memang ada sekolah yang tidak memiliki lahan memadai,” jelasnya.

Ia menambahkan, konsep tersebut sebenarnya pernah muncul dalam sejumlah diskusi kebijakan pendidikan dan gizi beberapa tahun lalu, namun masih membutuhkan penguatan dari sisi regulasi, khususnya terkait akuntabilitas penggunaan aset.

Terkait polemik yang muncul di lapangan, Rai Mantra menilai bahwa akar persoalan bukan terletak pada konsep program, melainkan pada tata kelola pelaksanaannya. “Masalahnya lebih pada tata kelola, bukan pada konsep dan tujuan MBG itu sendiri,” tegasnya.

Terkait peran DPD RI dalam pengawasan anggaran, ia menyebut bahwa dirinya tidak berada di komite anggaran sehingga tidak secara langsung membahas teknis pengawasan APBN. Namun demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas menu dan variasi makanan dalam pelaksanaan program.

“Yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan variasi menu agar benar-benar sesuai kebutuhan gizi anak,” ujarnya.

Rai Mantra juga menilai pentingnya penyesuaian program dengan kearifan lokal, khususnya di Bali. Menurutnya, pendekatan berbasis sekolah dapat sekaligus menjadi sarana edukasi budaya pangan daerah.

“Kalau di Bali, sepanjang dapurnya berbasis sekolah, kearifan lokal bisa diterapkan pada penyajian menu. Ini bisa menambah pengetahuan anak-anak tentang gastronomi daerahnya sendiri,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap lembaga pelaksana program oleh pemerintah pusat. “Langkah Presiden mengevaluasi institusi seperti BGN dan mendengar masukan masyarakat itu tepat. Banyak negara juga melakukan evaluasi ketat terhadap program seperti ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada ketimpangan tata kelola yang perlu segera dibenahi agar program berjalan lebih efektif dan efisien.

“Sudah tepat jika ada upaya penataan kembali kelembagaan agar tidak terjadi kejanggalan dalam pelaksanaan di lapangan,” pungkas mantan Wali Kota Denpasar dua periode ini.

Sumber: https://www.nusabali.com/berita/222491/rai-mantra-dorong-distribusi-mbg-dan-kearifan-lokal

Dalam kesempatan tersebut AWK menegaskan bahwa Bali membutuhkan perlakuan khusus dalam kebijakan keimigrasian demi melindungi masyarakat lokal, menjaga kelestarian budaya, serta mengantisipasi meningkatnya jumlah warga negara asing yang tinggal menetap di Pulau Dewata. Menurut Anggota DPD RI Dapil Bali tersebut, amandemen Undang-Undang Keimigrasian menjadi penting agar pengawasan terhadap keberadaan WNA dapat berjalan lebih optimal seiring dengan perkembangan pariwisata dan investasi di Bali.

AWK juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, seperti penerapan autogate paspor elektronik yang berhasil mengurai antrean bandara serta pengembangan kantor imigrasi yang lebih maju di Klungkung dan Tabanan.

Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, mahasiswa Universitas Mahendradatta, akademisi, unsur TNI, Polri, dan tokoh masyarakat Bali sebagai upaya memperkuat sinergi menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika keimigrasian.

Dalam materinya yang bertajuk “Peran Imigrasi Dan Pemasyarakatan Sebagai Pilar Penegakan Hukum Dan Pelayanan Publik”, Silmy Karim menyoroti bahwa Bali sebagai tolok ukur kinerja imigrasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain, sebab penyeragaman kebijakan berpotensi membahayakan kelestarian alam dan budaya setempat.

Ia mengungkapkan, meski jumlah Warga Negara Asing (WNA) secara nasional masih dibawah satu persen dari total populasi, proporsi WNA di Bali jauh melampaui rata-rata nasional tersebut. Untuk itu, pemerintah telah menerapkan kebijakan selective policy guna menarik wisatawan berkualitas dengan daya belanja tinggi, sekaligus mencegah masuknya turis yang berpotensi membawa dampak buruk dari sisi kriminalitas, narkoba, benturan budaya, maupun terorisme. Meski aturan ini diperketat, pertumbuhan pariwisata Bali tercatat tetap tinggi.

Guna memperkuat pengawasan dan pelayanan publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi tengah mengembangkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) yang akan terintegrasi langsung dengan Kepolisian, BIN, serta Kementerian Pariwisata.

Langkah tersebut dibarengi dengan berbagai revolusi layanan, termasuk pengajuan visa yang kini dapat dibayar dari luar negeri menggunakan kartu kredit dan langsung masuk ke kas negara.

Di samping itu, Silmy juga mensosialisasikan kebijakan Global Citizen Indonesia (GCI) yang diluncurkan pada November tahun lalu guna mewadahi diaspora Indonesia agar dapat keluar-masuk Tanah Air tanpa visa atau KITAS, serta berkontribusi langsung pada ekonomi dan investasi nasional.

Secara keseluruhan, agenda ini menyimpulkan bahwa Bali membutuhkan penanganan keimigrasian yang bersifat khusus dan tidak diseragamkan dengan daerah lain guna menjaga keunikan budaya serta merespons tingginya jumlah WNA yang menetap.

Langkah mendesak yang harus segera dilakukan mencakup penguatan pengawasan orang asing melalui APOA serta pembenahan kebijakan visa. Di tengah pusaran tantangan ini, generasi muda Bali dituntut untuk mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi persaingan global yang kian nyata di tanah sendiri.

Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi erat antara DPD RI, Kementerian Imipas, Pemerintah Provinsi Bali, serta institusi pendidikan sangat krusial untuk merumuskan kebijakan komprehensif yang mampu melindungi dan memberdayakan masyarakat lokal.

Sumber artikel : https://filesatu.co.id/sinergi-wamen-imipas-dan-dpd-ri-bali-dorong-kebijakan-imigrasi-dan-perlindungan-masyarakat-bali/