FGD ini digelar di kantor pusat Bank BPD Bali di Denpasar, Kamis (24/9/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyerap masukan serta menyelaraskan persepsi guna memperkuat peran BUMD sebagai pilar penggerak ekonomi daerah yang akuntabel dan berdaya saing.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPD RI yang memilih Bank BPD Bali sebagai mitra dialog pembentukan arah regulasi BUMD nasional. Menurutnya, penguatan kerangka hukum sangat penting agar BUMD dapat bergerak lebih fleksibel secara korporasi tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku pada skala nasional.

"Penguatan regulasi melalui RUU BUMD merupakan langkah krusial untuk mendorong transformasi BUMD secara umum agar semakin profesional, akuntabel, dan mandiri," kata Sudharma dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Kamis.

"Sebagai lembaga keuangan daerah, Bank BPD Bali senantiasa berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam setiap operasional bisnis, di mana dari hasil review oleh pihak Otoritas Tingkat Tata Kelola Bank juga mendapatkan peringkat 2(dua) BAIK posisi per Desember 2025," imbuhnya.

FGD ini dihadiri langsung oleh Ketua PPUU-DPD RI Abdul Kholik, Wakil Ketua PPUU-DPD RI Azhari Cage, hingga anggota DPD RI Perwakilan Bali, I Komang Merta Jiwa. Hadir pula anggota PPUU-DPD RI, tim staf ahli DPD RI, komisaris utama Bank BPD Bali, jajaran direksi Bank BPD Bali, serta seluruh kepala satuan kerja Bank BPD Bali.

Untuk diketahui, pembahasan RUU BUMD masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. RUU ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan struktural yang dihadapi BUMD secara nasional.

Berbagai tantangan itu seperti keterbatasan permodalan, tata kelola yang rapuh, target setoran fiskal, manajemen risiko yang lemah, kepatuhan dan pengawasan internal kurang memadai, serta ketergantungan pada APBD. Melalui RUU ini, DPD RI mendorong pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) BUMD sebagai instrumen pendukung investasi dan pembiayaan untuk mempercepat kemandirian fiskal daerah.

"Kami menyambut baik inisiatif DPD RI, khususnya mengenai gagasan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) BUMD, yang kami yakini dapat memperluas akses pembiayaan dan memperkuat sinergi antar-BUMD tanpa membebani APBD," kata Sudharma.

Sudharma menambahkan keberhasilan BUMD dalam memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik sangat bergantung pada kejelasan pemisahan antara peran komersial dan fungsi pelayanan sosial. Termasuk juga independensi manajemen dari intervensi non-bisnis.

"Kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan adalah aset utama Bank BPD Bali. Melalui adanya kepastian hukum, standarisasi kompetensi pengurus, dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi sebagaimana dirancang dalam RUU BUMD, BUMD di seluruh Indonesia akan memiliki pijakan yang kokoh untuk tumbuh berkelanjutan serta berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Senator I Komang Merta Jiwa menjelaskan pemilihan Bank BPD Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan FGD karena menjadi role model BUMD yang sehat, adaptif dan berdaya saing. Hal ini dinilai linier dengan data yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank BPD Bali bahwa hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh pihak otoritas menunjukkan Bank BPD Bali mendapatkan peringkat 2 (dua) yaitu SEHAT.

Merta Jiwa menuturkan Bank BPD Bali merupakan pilar dana murah serta mitra penyaluran kredit produktif dan konsumtif pada masyarakat di daerah. Menurutnya, melalui penyusunan RUU BUMD, DPD RI berkomitmen untuk mendorong kepastian regulasi serta mitigasi hukum untuk melindungi ekosistem di daerah agar tetap tangguh dan terlindungi.

FGD ini diharapkan dapat memperoleh masukan substantif terkait perlindungan hukum, penyertaan modal serta desain RUU BUMD yang efisien tanpa tumpang tindih kewenangan. Hal tersebut dinilai penting demi lahirnya UU BUMD yang responsif dan berpihak pada daerah.

Ketua PPUU-DPD RI Abdul Kholik juga mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali. Ia berharap penyusunan BPD Bali dapat menjadi pendorong dan penggerak perekonomian di daerah.

Pada sesi diskusi, FGD tersebut membahas pengaturan yang memperjelas batas antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk fungsi pelayanan publik dan Perusahaan Perseroan Daerah (Persero Daerah) untuk orientasi komersial. Adapun, pembentukan BPI BUMD menjadi lembaga pendukung yang bertugas memfasilitasi investasi, mengelola pembiayaan, dan memperkuat struktur permodalan BUMD potensial.

Penerapan sistem rekrutmen pengurus berbasis kompetensi (fit and proper test), pembatasan rangkap jabatan, serta penguatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komite Audit. Masukan komprehensif dari Bank BPD Bali diharapkan dapat memperkaya penyempurnaan norma RUU BUMD.

"Sebagai lembaga keuangan daerah, Bank BPD Bali senantiasa berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam setiap operasional bisnis, di mana dari hasil review oleh pihak Otoritas Tingkat Tata Kelola Bank juga mendapatkan peringkat 2(dua) BAIK posisi per Desember 2025," imbuhnya.

FGD ini dihadiri langsung oleh Ketua PPUU-DPD RI Abdul Kholik, Wakil Ketua PPUU-DPD RI Azhari Cage, hingga anggota DPD RI Perwakilan Bali, I Komang Merta Jiwa. Hadir pula anggota PPUU-DPD RI, tim staf ahli DPD RI, komisaris utama Bank BPD Bali, jajaran direksi Bank BPD Bali, serta seluruh kepala satuan kerja Bank BPD Bali.

Untuk diketahui, pembahasan RUU BUMD masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. RUU ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan struktural yang dihadapi BUMD secara nasional.

Berbagai tantangan itu seperti keterbatasan permodalan, tata kelola yang rapuh, target setoran fiskal, manajemen risiko yang lemah, kepatuhan dan pengawasan internal kurang memadai, serta ketergantungan pada APBD. Melalui RUU ini, DPD RI mendorong pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) BUMD sebagai instrumen pendukung investasi dan pembiayaan untuk mempercepat kemandirian fiskal daerah.

"Kami menyambut baik inisiatif DPD RI, khususnya mengenai gagasan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) BUMD, yang kami yakini dapat memperluas akses pembiayaan dan memperkuat sinergi antar-BUMD tanpa membebani APBD," kata Sudharma.

Sudharma menambahkan keberhasilan BUMD dalam memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik sangat bergantung pada kejelasan pemisahan antara peran komersial dan fungsi pelayanan sosial. Termasuk juga independensi manajemen dari intervensi non-bisnis.

"Kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan adalah aset utama Bank BPD Bali. Melalui adanya kepastian hukum, standarisasi kompetensi pengurus, dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi sebagaimana dirancang dalam RUU BUMD, BUMD di seluruh Indonesia akan memiliki pijakan yang kokoh untuk tumbuh berkelanjutan serta berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Senator I Komang Merta Jiwa menjelaskan pemilihan Bank BPD Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan FGD karena menjadi role model BUMD yang sehat, adaptif dan berdaya saing. Hal ini dinilai linier dengan data yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank BPD Bali bahwa hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh pihak otoritas menunjukkan Bank BPD Bali mendapatkan peringkat 2 (dua) yaitu SEHAT.

Merta Jiwa menuturkan Bank BPD Bali merupakan pilar dana murah serta mitra penyaluran kredit produktif dan konsumtif pada masyarakat di daerah. Menurutnya, melalui penyusunan RUU BUMD, DPD RI berkomitmen untuk mendorong kepastian regulasi serta mitigasi hukum untuk melindungi ekosistem di daerah agar tetap tangguh dan terlindungi.

FGD ini diharapkan dapat memperoleh masukan substantif terkait perlindungan hukum, penyertaan modal serta desain RUU BUMD yang efisien tanpa tumpang tindih kewenangan. Hal tersebut dinilai penting demi lahirnya UU BUMD yang responsif dan berpihak pada daerah.

Ketua PPUU-DPD RI Abdul Kholik juga mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali. Ia berharap penyusunan BPD Bali dapat menjadi pendorong dan penggerak perekonomian di daerah.

Pada sesi diskusi, FGD tersebut membahas pengaturan yang memperjelas batas antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk fungsi pelayanan publik dan Perusahaan Perseroan Daerah (Persero Daerah) untuk orientasi komersial. Adapun, pembentukan BPI BUMD menjadi lembaga pendukung yang bertugas memfasilitasi investasi, mengelola pembiayaan, dan memperkuat struktur permodalan BUMD potensial.

Penerapan sistem rekrutmen pengurus berbasis kompetensi (fit and proper test), pembatasan rangkap jabatan, serta penguatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komite Audit. Masukan komprehensif dari Bank BPD Bali diharapkan dapat memperkaya penyempurnaan norma RUU BUMD.

Sumber: https://www.detik.com/bali/bisnis/d-8677882/serap-masukan-untuk-ruu-bumd-dpd-ri-pilih-bank-bpd-bali-jadi-role-model?page=2

Karena itu, pengelolaan sampah dinilai perlu dibangun sebagai gerakan bersama dengan melibatkan desa adat, banjar, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, teknologi dan parlemen.

Hal tersebut disampaikan Sultan Bachtiar saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertajuk “Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Adat” di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (25/9).

Menurut Sultan Bachtiar, persoalan besar sering kali dapat dimulai dari gagasan sederhana yang tidak membutuhkan biaya besar. Yang terpenting adalah niat, kesungguhan, pengalaman, perspektif serta perhitungan yang matang.

Sultan Bachtiar mengatakan, forum tersebut menjadi momentum untuk membicarakan masa depan Bali, terutama terkait lingkungan dan pengelolaan sampah. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan gagasan Green Democracy yang selama ini dikembangkannya di DPD RI.

Ia menilai persoalan sampah harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Sampah memang menjadi salah satu persoalan penting, tetapi cara masyarakat mengelolanya menunjukkan bagaimana sebuah daerah memperlakukan lingkungan dan mempersiapkan masa depannya.

Dalam konteks Bali, Sultan Bachtiar menilai masyarakat memiliki modal sosial dan budaya yang kuat melalui konsep Tri Hita Karana. Tiga hubungan harmonis tersebut mencakup parahyangan, pawongan dan palemahan.

Menurutnya, konsep palemahan yang mengatur hubungan harmonis manusia dengan alam sangat relevan dengan persoalan lingkungan dan sampah.

“Bagi saya konsep terakhir ini, palemahan, adalah konsep yang sangat relevan dengan persoalan yang sudah kita bicarakan pada hari ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Bali tidak semestinya hanya diukur dari jumlah wisatawan, tingkat okupansi hotel atau pertumbuhan ekonomi. Kondisi air, laut, udara dan lingkungan juga harus menjadi indikator pembangunan.

“Keberhasilan Bali tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan. Keberhasilan Bali tidak hanya diukur seberapa banyak wisatawan yang hadir atau hotel yang terisi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia menambahkan, Bali memiliki desa adat, banjar, awig-awig, pararem dan bendesa adat sebagai modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah.

Sultan juga mengkritik pola lama pengelolaan sampah yang berhenti pada tiga aktivitas, yakni mengumpulkan, mengangkut dan membuang.

Menurutnya, pola tersebut pada dasarnya hanya memindahkan persoalan dari satu lokasi ke lokasi lain. Karena itu, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser menjadi mengurangi, memilah, mengolah, memanfaatkan dan mengelola residu secara aman.

“Kita semua tidak bisa berbicara tentang Indonesia Emas 2045. Kita tidak bisa bicara tentang ekonomi hijau dan keberlanjutan, sementara sampah masih dikelola dengan cara yang usang,” tegasnya.

Sultan juga mengingatkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Keterbatasan lahan dan kerentanan ekosistem pulau-pulau kecil membuat persoalan sampah tidak dapat hanya dipandang sebagai masalah di daratan.

Sampah yang tidak tertangani dapat bergerak menuju pesisir dan laut. Karena itu, ia menyebut gagasan dalam RUU Daerah Kepulauan yang sedang dibahas perlu melihat darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan ruang pembangunan.

Ia mengatakan, skema Dana Khusus Kepulauan (DKK) yang diusulkan dalam RUU tersebut juga relevan untuk mendukung pelayanan persampahan di wilayah kepulauan yang menghadapi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan lebih tinggi akibat jarak dan keterbatasan konektivitas.

Sultan menekankan perubahan perilaku harus dimulai dari sumber sampah. Rumah tangga, banjar, desa adat, sekolah, pasar, hotel, restoran, kawasan wisata hingga pemerintah daerah harus menjadi bagian dari sistem tersebut.

“Kebijakan lingkungan tidak akan berhasil kalau hanya dibuat di kantor pemerintahan. Kebijakan itu harus hidup dalam perilaku masyarakat,” katanya.

Ia menilai desa adat dan banjar memiliki posisi strategis untuk membangun disiplin sosial melalui edukasi, gotong royong, awig-awig, pararem dan keteladanan.

Namun, ia mengingatkan pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang diwajibkan memilah sampah memiliki fasilitas pengelolaan yang memadai.

“Pemilahan sampah harus menjadi kultur atau budaya,” ujarnya.

Sultan turut mengapresiasi pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bali. Ia menyebut teknologi, investasi dan tata kelola yang tepat dapat mengubah sampah dari beban menjadi sumber daya.

Pembangunan PSEL Denpasar Raya di Desa Pedungan, Denpasar Selatan, resmi dimulai pada 8 Juli 2026 dan menjadi proyek perdana program PSEL Danantara. Fasilitas tersebut dirancang berkapasitas hingga 1.500 ton sampah per hari dengan investasi sekitar Rp3 triliun. Target operasi resminya semester I 2028, sementara pihak Danantara sebelumnya menyampaikan optimisme penyelesaian dapat dipercepat.

“Dengan ilmu pengetahuan, teknologi, investasi dan tata kelola yang tepat, sampah juga akan menjadi sumber daya. Sampah tidak harus berakhir menjadi beban. Dengan sistem yang tepat, sampah dapat menjadi nilai, energi dan lapangan kerja,” kata Sultan. IsuLingkungan Hidup & Hidup Ramah Lingkungan.

Ia menilai pengelolaan sampah juga berkaitan dengan agenda ekonomi hijau, ekonomi sirkular, kemandirian energi dan perlindungan lingkungan.

Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah Bali tidak boleh berhenti pada forum dialog. Aspirasi dan persoalan yang ditemukan harus menjadi bahan kerja lembaga legislatif, termasuk dalam memperkuat kebijakan pusat-daerah.

“Persoalan sampah Bali tidak berhenti di ruangan ini. Ini justru awal. Aspirasi dan persoalan yang kita temukan menjadi bahan kerja DPD,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Sultan mengajak seluruh pihak mengubah cara pandang terhadap sampah. Menurutnya, ketika masyarakat mulai mengurangi, memilah, mengolah dan memanfaatkan sampah, maka pada saat yang sama sedang dibangun budaya baru.

“Jika masyarakat, desa adat, dunia usaha, teknologi, pemerintah dan parlemen bergerak bersama, kita tidak hanya membangun Bali bebas sampah. Kita sedang membangun Indonesia yang lebih bersih, lebih hijau, lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab kepada generasi mendatang,” tandasnya.

Sumber: https://www.balipost.com/news/2026/09/25/584071/Ketua-DPD-RI-Pengelolaan-Sampah...html

Merta Jiwa dikukuhkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Sabtu, (19/9/2026). Pengukuhan tersebut juga diikuti pengurus ABPEDNAS kabupaten/kota se-Bali.

Jaksa Agung mengatakan ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mitra pemerintah desa.

Organisasi ini berperan menampung aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan desa berjalan sesuai kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.

"ABPEDNAS menjadi rumah besar bagi anggota Badan Pemusyawaratan Desa serta sebagai mitra pemerintah desa yang memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat desa, memastikan kebijakan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat desa," kata Burhanuddin dalam arahannya.

Menurut Burhanuddin, peran BPD perlu diperkuat karena pembangunan desa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga dinamika sosial masyarakat.

Penguatan tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel.

Ia mengatakan desa merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional. Nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal, kata dia, masih hidup dan terjaga di desa.

Burhanuddin meminta desa tidak tertinggal di tengah laju modernisasi. Ia mengatakan pembangunan desa adalah bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa sekaligus menjaga rasa aman dan ketahanan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Setelah dikukuhkan sebagai Ketua ABPEDNAS Bali, Merta Jiwa mengatakan kepengurusan baru tidak ingin menjadikan pengukuhan tersebut sekadar seremoni.

Ia menyatakan organisasi akan menjalankan mandat untuk mendorong pengembangan masyarakat desa dan mengawal program pemerintah pusat yang berbasis desa.

“Harapan kita dengan pengukuhan ini bukan sekadar seremonial. Kami berharap pengurus ABPEDNAS mampu melanjutkan tugas dan kewenangan yang diinstruksikan dari DPP agar pengembangan masyarakat desa mampu diwujudkan dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan mengawal program pemerintah pusat berbasis desa,” kata Merta Jiwa.

Salah satu agenda terdekat yang disiapkan ABPEDNAS Bali adalah membantu pengadaan air bersih. Merta Jiwa mengatakan terdapat sejumlah titik di Bali yang masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

“Program terdekat adalah membantu masyarakat dalam pengadaan air bersih di beberapa titik yang sangat-sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Merta Jiwa mengatakan agenda tersebut menjadi bagian dari upaya ABPEDNAS untuk memastikan keberadaan organisasi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.

Sumber: https://diksimerdeka.com/2026/09/19/merta-jiwa-dikukuhkan-jadi-ketua-abpednas-bali-apa-tugasnya/#google_vignette

Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap dinamika sosial yang terjadi di Desa Adat Batunya. AWK diterima langsung oleh Perbekel Desa Batunya Made Riasa, bersama prajuru adat dan tokoh masyarakat.

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan kronologi peristiwa yang dipicu dugaan pencurian ayam milik warga Juwuk Legi. Menurut warga, kejadian berlangsung spontan. Situasi yang awalnya tenang berubah setelah bunyi kulkul bulus terdengar, kemudian berkembang menjadi aksi massa hingga berujung tewasnya terduga pelaku pencurian.

"Kami datang untuk mendengarkan langsung dari masyarakat. Sebagai wakil daerah, sudah menjadi kewajiban untuk hadir ketika warga membutuhkan pendampingan, baik secara moral maupun dalam koridor hukum dan adat," ujar Arya Wedakarna di Kantor Desa Batunya, Jumat 18 September 2026.

AWK menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan di Polres Tabanan. Namun ia mendorong penyelesaian kasus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek adat, sosial, dan kemanusiaan.

Ia menjelaskan sebelumnya sudah berkunjung ke Sidatapa untuk mendengar langsung dari keluarga korban. Kini giliran ke Desa Batunya bertemu perbekel, polsek, pecalang, tokoh masyarakat, dan penglingsir Juwuk Legi.

"Pada prinsipnya DPD RI komite hukum akan berlaku adil. Semua saudara, dari Juwuk Legi maupun Sidatapa, nanti akan kita bantu sesuai porsi masing-masing," ungkapnya.

Keberadaan kami, lanjut AWK, untuk mendorong kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan segera memproses agar ada kepastian hukum. Karena semakin lama proses ini akan meresahkan.

"Di sisi lain kehadiran kami untuk mendengar dan melihat kondisi masyarakat Juwuk Legi, juga kepada keluarga kelima tersangka, kita harus bantu. Kita juga sudah bantu keluarga korban Sidatapa, tetapi jangan dilupakan keluarga yang di Baturiti. Jadi ini bentuk keadilan," tambahnya.

Setelah kunjungan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tanpa intervensi hukum, namun memberikan pandangan.

"Terpenting tadi sudah ada komitmen, ini kejadian yang pertama dan terakhir. Kami lihat sudah ada perbaikan, seperti pemasangan portal, penjagaan ketat, selain itu dugaan pencurian sudah tidak ada dan relatif aman.

Sesuatu yang menyejukkan, Perbekel Batunya, Bendesa Juwuk Legi dan tokoh secara langsung sudah minta maaf melalui DPD RI kepada keluarga korban dan masyarakat Sidatapa," pungkasnya.

AWK juga mendorong pendekatan restorative justice. Jika memungkinkan, diselesaikan secara kekeluargaan melalui paruman adat, tanpa mengabaikan hukum positif. Tujuannya agar tidak menimbulkan luka sosial berkepanjangan.

Ia mengingatkan pentingnya peran desa adat dalam menjaga kondusifitas wilayah agar kejadian serupa tidak terulang. Edukasi hukum dan penguatan awig-awig dinilai menjadi kunci mencegah aksi main hakim sendiri.

Sementara itu, Perbekel Desa Batunya Made Riasa mengapresiasi kehadiran AWK yang memberikan saran dan solusi bagi warganya.

Made Riasa atas nama masyarakat Batunya dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban amuk massa di Banjar Juwuk Legi.

"Ini merupakan pertama dan terakhir kalinya bagi warga kami main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa saudara kita," ujarnya.

Ia menambahkan proses hukum tetap berjalan dan kelima tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun di sisi lain ada keluarga yang ditinggalkan dan harus menjadi perhatian bersama.

Hal senada disampaikan perwakilan keluarga tersangka. Mereka berharap ada perhatian dan pendampingan hukum yang adil. Peristiwa tersebut disebut terjadi secara spontan akibat emosi kolektif warga.

Hingga berita ini diturunkan, Polres Tabanan belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus. Namun dipastikan proses hukum terhadap lima warga Banjar Juwuk Legi tetap berjalan sesuai prosedur.

Kunjungan AWK diakhiri dengan komitmen mengawal kasus tersebut agar mendapat penanganan objektif, transparan, dan tetap menjunjung tinggi nilai adat Bali.

Sumber: https://www.atnews.id/portal/news/34140/arya-wedakarna-kunjungi-desa-batunya-bahas-kasus-amuk-massa-di-baturiti-soal-dugaan-pencurian-ayam

Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi terakhir Festival Lentera Wacana Masyarakat Adat Nusantara bertajuk “Kemandirian Ekonomi Masyarakat Adat dalam Mendukung Pembangunan Keberlanjutan”, di Aula Nusantara, Gedung Agrokompleks, Universitas Udayana (Unud) Denpasar, Sabtu (19/9).

Diskusi menghadirkan Bendesa Padangtegal, Ubud, I Made Parmita; Anggota Komite III DPD RI sekaligus Ketua Umum IKAYANA periode 2023-2027, Dr. IB Rai Dharmawijaya Mantra; serta Ketua Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali periode 2022-2027, Drs. I Nyoman Cendikiawan. Diskusi dimoderatori Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud, Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., M.Si., Ak., CA.

Bendesa Padangtegal, I Made Parmita, memaparkan pengalaman desa adatnya dalam membangun kemandirian ekonomi melalui tata kelola pemerintahan adat, pengelolaan aset, pendidikan, kesehatan hingga perlindungan sosial.

Menurutnya, pembangunan ekonomi desa adat harus diawali dengan tata kelola yang bersih, transparan dan dipercaya krama. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan perencanaan yang jelas serta pembagian peran dalam struktur kelembagaan desa adat.

Ia menyebut Desa Adat Padangtegal telah mengembangkan sistem perencanaan melalui master plan untuk menentukan arah pembangunan, termasuk pengaturan zonasi kawasan. Dalam pengembangan kawasan yang memiliki nilai sakral, pembangunan ekonomi diarahkan tetap memperhatikan keberadaan pura dan kawasan suci.

“Dari awal kita sudah buat zonasi-zonasi seperti itu sehingga pengembangan yang kita lakukan untuk objek wisata ini juga ikut melestarikan keberadaan pura-pura yang ada di sekitarnya,” ujarnya.

Pengelolaan aset desa adat, lanjut Parmita, dilakukan melalui mekanisme yang memungkinkan aset dimanfaatkan untuk kepentingan komunal maupun memberikan ruang kepada krama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Desa adat juga memberikan pendampingan dalam proses perizinan usaha meskipun aset atau tanah yang dimanfaatkan merupakan tanah desa adat.

Di sisi lain, hasil pengelolaan ekonomi desa adat diarahkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan krama. Padangtegal, misalnya, menjalankan program subsidi pendidikan bagi krama yang menempuh pendidikan tinggi.

Dalam pemaparannya, Parmita menyebut desa adat memberikan subsidi sekitar Rp5 juta per mahasiswa setiap semester. Saat ini, lebih dari 100 mahasiswa disebut memperoleh dukungan tersebut.

“Tujuannya minimal warga kita di desa adat ini tamatan sarjana sehingga lebih pintar-pintar untuk mengelola aset yang sudah ada,” katanya.

Selain pendidikan, desa adat juga mengembangkan layanan kesehatan melalui klinik dan program home care. Program tersebut menyasar krama yang membutuhkan perhatian khusus dengan kunjungan secara berkala ke sejumlah banjar.

Padangtegal juga memberikan dukungan terhadap perlindungan sosial krama melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Parmita, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas manfaat ekonomi desa adat agar kembali dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Rai Dharmawijaya Mantra atau yang akrab di sama Rai Mantra menilai masyarakat adat memiliki potensi besar untuk membangun model ekonomi yang berbeda dari pendekatan kapitalistik murni. Menurutnya, nilai ketulusan, ngayah, kejujuran dan budaya kolektif merupakan modal sosial yang harus tetap dipertahankan ketika masyarakat adat memasuki sistem ekonomi modern.

Ia mengatakan tantangan masyarakat adat saat ini adalah bagaimana melakukan modernisasi tanpa kehilangan “jiwa” atau nilai dasar yang selama ini menjadi kekuatan komunitas adat.

Rai Mantra juga menyoroti perlunya peta jalan atau blueprint pengembangan ekonomi masyarakat adat. Menurutnya, pengembangan tersebut harus melihat secara menyeluruh hak dan aset adat, potensi ekonomi, batas ekologis, model usaha, kelembagaan, pembiayaan, pasar, distribusi manfaat hingga indikator keberlanjutan.

Ia mencontohkan persoalan yang muncul di sejumlah kawasan wisata berbasis budaya, termasuk Jatiluwih. Menurutnya, terdapat kebutuhan untuk memastikan manfaat ekonomi dari nilai budaya dan aset masyarakat dapat kembali kepada komunitas yang menjaga dan memeliharanya.

“Jadi kita belum punya roadmap yang kuat tentang keberadaan desa wisata atau perekonomian masyarakat adat dalam desa adat. Belum ada roadmap-nya,” katanya.

Ia juga mendorong agar modal budaya ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Menurut Rai Mantra, pendekatan terhadap ekonomi masyarakat adat tidak bisa diseragamkan begitu saja dengan koperasi atau lembaga ekonomi modern karena memiliki akar sejarah, nilai dan kelembagaan yang berbeda.

Karena itu, pengembangan ekonomi masyarakat adat menurutnya perlu dilakukan secara multidisipliner, dengan tetap mempertimbangkan karakter masing-masing komunitas.

“Identifikasi model bisnis masyarakat adat, personality-nya, kompetensinya harus dibuat,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Rai Mantra menyebut Bali memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi masyarakat adat. Namun, penguatan tersebut menurutnya harus diarahkan pada kolaborasi antara desa adat, pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan dan perguruan tinggi.

Di sisi lain, Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan menekankan peran LPD sebagai salah satu instrumen ekonomi lokal yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan karakter masyarakat adat Bali.

Ia menyebut LPD telah berusia lebih dari empat dekade sejak dirintis pada 1984. Keberlangsungan LPD, menurutnya, tidak terlepas dari keberadaan desa adat sebagai pemilik sekaligus basis sosial lembaga tersebut.

Cendikiawan menekankan bahwa kekuatan utama masyarakat adat terletak pada nilai gotong royong serta prinsip saling asah, saling asih dan saling asuh. Nilai tersebut, menurutnya, dapat menjadi modal sosial untuk menghadapi modernisasi dan arus ekonomi global.

Ia mencontohkan LPD kini juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui layanan digital seperti mobile banking, ATM, pembayaran dan QRIS. Namun, modernisasi layanan tersebut tetap harus berjalan bersama karakter pelayanan yang berakar pada budaya masyarakat Bali.

“Teknologinya kita ikuti, perkembangan teknologi Barat kita ikuti, tetapi pelayanan kita tetap seperti orang Timur,” katanya.

Menurut Cendikiawan, LPD juga memiliki peran dalam menopang kegiatan sosial, adat dan budaya di desa. Ia menyebut sebagian keuntungan LPD dialokasikan untuk desa adat dan kegiatan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain mendukung kegiatan adat dan sosial, LPD juga berperan dalam penguatan sektor ekonomi masyarakat, antara lain UMKM, perdagangan, pertanian, jasa dan pariwisata sesuai potensi masing-masing desa adat.

Ia menegaskan keberadaan LPD tidak semata-mata harus dilihat dari besarnya aset atau keuntungan, melainkan dari manfaat yang diberikan terhadap desa adat dan krama.

Karena itu, ia mengingatkan agar modernisasi LPD tidak menghilangkan identitas budaya yang menjadi dasar keberadaannya.

“Kemandirian ekonomi itu tidak boleh menghilangkan identitas budaya. Justru budaya yang menjadi pondasi utama untuk mengembangkan LPD kita ke depan,” tegasnya.

Sumber: https://www.balipost.com/news/2026/09/20/582749/Ekonomi-Masyarakat-Adat-Didorong-Mandiri,...html

Dorongan tersebut disampaikan Anggota DPD RI Perwakilan Bali sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Udayana (Ikayana) Pusat, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., saat memberikan sambutan dalam sarasehan kritis dan pameran kartun bertema Tantangan Masyarakat Adat Perspektif Ekologi, Budaya, dan Ekonomi di Ruang Terbuka Hijau Universitas Udayana, Denpasar, Kamis (17/9/2026) sore.

Rai Mantra mengatakan pembahasan mengenai masyarakat adat memiliki dasar konstitusional. Keberadaan masyarakat adat, menurutnya, telah mendapatkan pengakuan dalam UUD 1945, termasuk melalui Pasal 18B.

Sebagai anggota DPD RI yang mewakili Bali dan terlibat di Komite III, Rai Mantra mengatakan pihaknya berupaya membawa berbagai isu daerah ke tingkat nasional untuk dikolaborasikan dengan perguruan tinggi dan berbagai elemen masyarakat.

Menurut dia, Unud memiliki potensi besar dalam memainkan peran di tingkat nasional maupun internasional. Potensi tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu dan komunitas.

Namun, Rai Mantra mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya melihat masyarakat adat dari sisi masa lalu. “Saya tidak mengajak adik-adik untuk melihat masa lalu, tapi saya mengajak adik-adik untuk memastikan bahwa identitas, hak, budaya, kearifan lokal kita mendapatkan tempat dalam pembangunan ke depan,” ujarnya.

Menurut Rai Mantra, generasi muda tidak cukup hanya mewarisi kebudayaan. Mereka harus terlibat sebagai pelaku budaya melalui pendidikan, seni, kreativitas dan berbagai bidang lainnya.

Dia kemudian mengajak mahasiswa melihat kembali posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat adat. Di Bali, keberadaan masyarakat adat memiliki struktur dan wilayah yang jelas melalui desa adat dan banjar.

“Seberapapun modern kita sekarang, seberapapun canggihnya komunikasi modern, masyarakat adat tetap ada. Karena begitu dia pulang kampung ke Buleleng, dia anggota banjar,” katanya.

Rai Mantra menilai tantangan masyarakat adat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu perspektif. Berbagai disiplin ilmu dan komunitas perlu dilibatkan untuk membicarakan identitas, hak budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan.

“Kita harus bisa bersatu untuk mengomunikasikan hal seperti ini. Karena kita memastikan bahwa identitas, hak budaya, dan kearifan lokal mendapatkan tempat dalam pembangunan ke depan,” ujarnya.

Dia mengatakan sarasehan tersebut menjadi ruang untuk melihat kembali apa yang telah berjalan, mengidentifikasi kekurangan, sekaligus mencari solusi. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar pembahasan masyarakat adat tidak berhenti pada nostalgia terhadap masa lalu.

Rai Mantra juga menyinggung persoalan keberlanjutan subak sebagai salah satu contoh yang perlu dikaji lebih lanjut. Dia mempertanyakan mengapa terdapat kawasan subak yang mampu bertahan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat, sementara kawasan lainnya menghadapi tantangan berbeda.

“Yang paling penting, kita melihat apa yang telah terjadi, apa kekurangannya dan apa yang harus diperbaiki,” katanya.

Dia berharap forum tersebut dapat membekali mahasiswa untuk terlibat dalam pembahasan masyarakat adat di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sementara itu, Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., mengatakan masyarakat adat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek kajian akademik. Masyarakat adat merupakan bagian dari kehidupan yang perlu dipahami secara utuh, dihormati martabatnya, dan ditempatkan sebagai subjek pembangunan.

Menurut Sudarsana, masyarakat adat merupakan sumber pembelajaran bagi pembangunan masa depan. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat lahir dari pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan diwariskan melalui praktik kehidupan lintas generasi.

Karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengetahuan tersebut tetap hidup dan memiliki ruang untuk berkembang. Pengetahuan masyarakat adat juga perlu berdialog dengan ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan akar identitasnya.

“Hubungan perguruan tinggi dan masyarakat adat bukan hubungan antara yang meneliti dan yang diteliti semata. Hubungan itu harus berkembang menjadi kemitraan pengetahuan,” ujar Sudarsana.

Sudarsana mengatakan posisi tersebut semakin penting bagi Unud yang kini bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). Penguatan identitas Unud, menurutnya, tetap memiliki keterkaitan erat dengan kebudayaan Bali dan masyarakat adat.

“PIP Universitas Udayana adalah kebudayaan. Salah satu pendukung dari kebudayaan itu adalah masyarakat adat yang ada di Bali ini,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda. Mahasiswa tumbuh dalam situasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya, dengan arus informasi, perkembangan teknologi, perubahan ekonomi dan pilihan kehidupan yang semakin beragam.

Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya mampu mengikuti perubahan. Mereka juga perlu memahami asal-usul, nilai yang diwariskan, serta menentukan bagaimana nilai tersebut dibawa ke masa depan.

“Yang kita perlukan bukanlah sekadar anak-anak muda yang mampu mengikuti perubahan, tetapi mereka yang memahami dari mana mereka berasal, mengetahui nilai yang diwarisinya, dan mampu menentukan bagaimana nilai tersebut dibawa ke masa depan,” ujarnya.

Melalui forum tersebut, Sudarsana berharap mahasiswa semakin peduli terhadap isu masyarakat adat dan mampu membuka ruang dialog yang mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman masyarakat.

Unud, kata dia, siap menjadi bagian dari proses tersebut melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ruang-ruang dialog. “Ketika pemerintah, masyarakat adat, perguruan tinggi, komunitas, dunia seni, mahasiswa, dan masyarakat sipil duduk bersama secara setara, kita tidak hanya sedang membicarakan masa depan masyarakat adat saja, tetapi masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik,” katanya.

Sumber: https://www.nusabali.com/berita/231290/rai-mantra-jangan-cuma-warisi-jadilah-pelaku-budaya

Uji Publik menghadirkan tiga narasumber, yaitu I Eka Agustina, Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya; Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Guru Besar Ilmu Hukum sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha; serta Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali. Dalam Uji Publik, BULD DPD RI menekankan bahwa pemantauan dan evaluasi regulasi pendidikan tidak cukup dilakukan dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Regulasi juga harus diuji berdasarkan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan daerah, karakteristik wilayah, kapasitas fiskal dan kelembagaan, serta pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan. Berdasarkan kesimpulan hasil diskusi, terdapat empat pokok utama yang menjadi perhatian BULD.

Pertama, harmonisasi regulasi dan penataan kewenangan pusat-daerah perlu diperkuat. BULD DPD RI menangkap adanya kebutuhan untuk memperkuat harmonisasi regulasi pendidikan sekaligus menata kembali hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan regulasi yang semakin kompleks berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma maupun kewenangan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, kebijakan pusat perlu memberikan ruang penyesuaian bagi daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah. Dalam konteks Bali, kebutuhan tersebut antara lain terlihat dari perlunya landasan hukum daerah yang lebih komprehensif melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Pendidikan, termasuk untuk memberikan dasar hukum bagi pengaturan muatan lokal.

Kedua, regulasi pendidikan harus responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. BULD DPD RI menegaskan bahwa efektivitas regulasi tidak dapat hanya diukur dari terpenuhinya aspek administratif. Kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, geografis, kapasitas fiskal, dan kelembagaan daerah, dengan tetap berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan. Pandangan tersebut sejalan dengan masukan Pemerintah Provinsi Bali yang menyampaikan kebutuhan fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi kondisi daerah, termasuk persoalan pembiayaan sarana dan prasarana, distribusi guru, penyesuaian rombongan belajar, serta pelaksanaan program strategis nasional. Bali juga mendorong agar kebijakan nasional memberikan ruang bagi daerah untuk mengintegrasikan program nasional dengan potensi dan prioritas pembangunan daerah.

Ketiga, rekomendasi BULD harus konkret, terukur, dan memiliki kejelasan pelaksanaan. Uji Publik menegaskan bahwa hasil pemantauan tidak boleh berhenti pada identifikasi persoalan. Setiap permasalahan harus diterjemahkan ke dalam rekomendasi yang memperjelas kebutuhan, kewajiban, pelaksana, pendanaan, indikator, serta mekanisme pengawasan. Dengan konstruksi tersebut, rekomendasi BULD diharapkan dapat menghasilkan tindakan perbaikan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku juga menekankan bahwa rekomendasi perlu diarahkan pada dampak konkret bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, bukan sekadar menggambarkan permasalahan yang ditemukan.

Keempat, BULD DPD RI menempatkan pemenuhan hak atas pendidikan sebagai tujuan substantif rekomendasi. BULD menegaskan bahwa seluruh proses pemantauan dan evaluasi pada akhirnya harus diarahkan pada pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan. Karena itu, rekomendasi perlu mempertimbangkan pemerataan akses dan mutu, pembiayaan, distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan inklusif, serta kebutuhan kelompok masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah. Pemerintah Provinsi Bali sendiri menyampaikan sejumlah kebutuhan yang perlu diperhatikan, antara lain penguatan sarana dan prasarana, pemerataan guru, peningkatan capaian SPM Pendidikan, penyesuaian formula pembiayaan berdasarkan kondisi geografis dan kapasitas fiskal, serta penguatan pendidikan berbasis kebutuhan daerah.

Acara yang berlangsung dengan penuh keakraban tersebut dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan lembaga desa, pelaku UMKM, pemuda, serta masyarakat Desa Kutampi Kaler. Dalam suasana diskusi yang terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, pengembangan sektor pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ni Luh Djelantik menyampaikan bahwa kegiatan serap aspirasi merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPD RI untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan masukan dalam memperjuangkan kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Bali.

Beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong, melestarikan budaya lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Desa Kutampi Kaler dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga.

Sumber: https://kutampikaler.desa.id/artikel/2026/7/17/kunjungan-anggota-dpd-ri-ni-luh-djelantik-serap-aspirasi-masyarakat-desa-kutampi-kaler

Anggota DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menegaskan kebijakan ini berpotensi mencekik daerah yang tengah beradaptasi dengan pemangkasan Dana Transfer Keuangan Daerah.

"Isunya memang payroll akan dipindah. Namun konfirmasi ke menteri belum ada keputusan. OJK pun menegaskan jika ada perubahan harus dilakukan bertahap," ujarnya di kediamannya, Jumat (11/9).

BPD Kehilangan Sumber Likuiditas Utama

Model bisnis BPD sangat bergantung pada dana gaji ASN. Dana tersebut menjadi sumber likuiditas murah melalui giro dan tabungan.

Jika dialihkan, perputaran dana akan terganggu, diikuti penurunan kemampuan penyaluran kredit.

"ASN adalah pasar terpenting BPD. Perubahan ini mengganggu stabilitas likuiditas," jelas Mantan Wali Kota Denpasar.

Dampak berlanjut ke pendapatan daerah: BPD merupakan pemasok dividen penting bagi APBD.

Model bisnis BPD sangat bergantung pada dana gaji ASN. Dana tersebut menjadi sumber likuiditas murah melalui giro dan tabungan.

Penurunan kinerja berarti pemasukan berkurang. Beban Bertambah, Fiskal Tergerus. Perubahan sistem desil/DTSEN turut membebani anggaran daerah.

"Kenaikan tingkat desil kini menjadi tanggungan daerah. Kalau fiskal kuat tidak masalah, daerah lemah justru makin terbebani," ungkapnya.

Sebagian besar ASN juga memiliki keterikatan pinjaman di BPD. Perpindahan gaji berisiko mengganggu pelunasan kredit dan keseimbangan keuangan bank daerah.

Pembangunan Daerah Terancam

Penurunan pendapatan dari dividen BPD langsung menggerus kemampuan belanja daerah.

Rai Mantra mendesak DPD RI menyuarakan permasalahan ini demi menjaga stabilitas fiskal daerah secara nasional.

"Kebijakan ini tidak menguntungkan daerah. Posisi keuangan berpotensi terdegradasi dan merembet ke pembangunan," pungkasnya.

Sumber: https://radarbadung.jawapos.com/bali/2609120005/isu-pindah-gaji-asn-ke-himbara-rai-mantra-ancam-fiskal-daerah?page=all

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui sejumlah agenda transformasi, antara lain transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, serta penguatan budaya kerja dan citra institusi.

Dalam rangka melihat dan mencermati perkembangan penataan dan pengembangan manajemen ASN di tingkat daerah, Komite I DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada 7 September 2026, bertempat di Aula Kantor Gubernur Provinsi Bali.

Rombongan Komite I DPD RI dipimpin Ketua Komite I sekaligus Ketua Rombongan, Andi Sofyan Hasdam. Hadir pula sejumlah Anggota DPD RI, di antaranya Carel Simon Petrus Suebu, Bahar Buasan, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa, Abdul Hakim, Denti Eka Widi Pratiwi, Lia Istifhama, A. Ian Ali Baal Masdar, dan Sopater Sam.

Pertemuan dilaksanakan secara hybrid, baik secara luring maupun daring melalui Zoom. Anggota DPD RI yang hadir secara daring antara lain Ade Yuliasih, Penrad Siagian, Aanya Rina Casmayanti, Bisri As Shiddiq Latuconsina, Syarif Mbuinga, Sudirman Haji Uma, Abdul Hamid, Hasan Basri, Irman Gusman, Ismeth Abdullah, Ivanda Awalina Firdausi, Lamek Dowansiba, Mz. Amirul Tamim, Dailami Firdaus, Agustin Teras Narang, Maya Rumantir, Ratu Tenny Leriva, Leni H. John Latief, Maria Goreti, Frits Tobo Wakasu, Muhammad Hidayattollah, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, antara lain kepala perangkat daerah, Kepala BKN Regional X, serta Anggota Forkopimda Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Bali menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komite I DPD RI penting dalam rangka memperkuat sinergitas penataan dan pengembangan manajemen ASN. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN, seluruh pihak dituntut menghadirkan ASN yang profesional di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menyukseskan kebijakan ASN melalui penerapan sistem merit dan manajemen talenta yang diukur berdasarkan integritas, kompetensi, dan objektivitas.

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai kebijakan, di antaranya perampingan kelembagaan, penerbitan pergub tentang sistem merit, serta skema pengembangan karier ASN.

Melalui agenda ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap kunjungan kerja Komite I DPD RI dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi sekaligus menyampaikan aspirasi Pemerintah Provinsi Bali kepada pemerintah pusat.

Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa ASN merupakan unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah mendorong percepatan transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia (world class civil service).

"Transformasi tersebut antara lain diarahkan pada penguatan sistem merit, manajemen talenta, pengembangan kompetensi dan karier, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan, serta digitalisasi manajemen ASN," ujar Andi.

Lebih lanjut, Ketua Komite I menjelaskan bahwa sejumlah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya persoalan maladministrasi dalam sistem kepegawaian, pengabaian kewajiban hukum, serta praktik mutasi dan pengisian jabatan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

"Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem merit tidak cukup hanya melalui kebijakan dan regulasi, tetapi juga memerlukan konsistensi pelaksanaan, pengawasan, serta jaminan objektivitas dan netralitas dalam setiap proses manajemen ASN," katanya.

Berdasarkan fenomena tersebut, DPD RI memandang Provinsi Bali menjadi salah satu daerah yang relevan untuk melihat secara langsung praktik penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN. Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan manajemen talenta melalui proses akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta. Kebijakan tersebut juga didukung pemanfaatan teknologi informasi melalui integrasi SIMPEG dengan SIASN BKN.

Di akhir sambutannya, Andi Sofyan Hasdam menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah memberikan respons positif terhadap kunjungan kerja Komite I DPD RI.

"Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pengembangan ASN di Indonesia," ujarnya.

Capaian Sistem Merit Bali Dalam paparannya, Kepala BKPSDM Provinsi Bali menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah menerbitkan Pergub Nomor 64 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 53 Tahun 2023.

Penataan manajemen ASN dilakukan melalui penataan organisasi dan tata laksana, termasuk perampingan organisasi dan penyesuaian struktur agar lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan penataan ASN, baik dalam konteks jabatan struktural maupun fungsional.

Terkait capaian indeks sistem merit, Provinsi Bali mencapai nilai indeks 0,94 dengan kategori IV atau sangat baik. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali telah memperoleh rekomendasi KASN untuk pengisian jabatan melalui mekanisme manajemen talenta.

Manajemen talenta Pemerintah Provinsi Bali dilakukan melalui tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkat kompetensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Sejumlah aplikasi yang digunakan antara lain Simata, Sikepo, KBS Corpu, Assessment Center, dan Simpeg.

Sementara itu, BKN Regional X Bali memaparkan 15 kebijakan pro-karier ASN, di antaranya kebijakan terkait kemudahan dalam uji kompetensi, kesempatan kenaikan pangkat lebih tinggi dari atasan langsung, penguatan independensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), serta percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta.

Terkait digitalisasi kinerja ASN, BKN Regional X Bali juga menyampaikan berbagai perkembangan, mulai dari pengelolaan kinerja hingga integrasi data untuk menghasilkan kinerja yang terukur.

Sorotan Anggota Komite I Paparan Pemerintah Provinsi Bali dan BKN Regional X Bali mendapat tanggapan dari sejumlah Anggota Komite I DPD RI.

Abdul Hakim menyoroti pentingnya memastikan kebijakan BKN dan Pemerintah Provinsi Bali dapat diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota, baik di Provinsi Bali maupun di provinsi lainnya. Ia juga menyoroti belum meratanya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berdampak pada semakin berkurangnya guru di sejumlah daerah.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Denti Eka Widi Pratiwi, mempertanyakan tolok ukur ketika seorang pejabat telah menduduki jabatan dan pangkat yang sesuai, tetapi dalam perjalanan mengalami penurunan kinerja dan integritas.

Ia juga menyoroti kebijakan mendekatkan ASN kepada keluarga serta fenomena dalam pelaksanaan manajemennya. Selain itu, Denti menanyakan sebaran ASN, khususnya penyuluh pertanian, dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan.

Senator Maya Rumantir menyampaikan pentingnya langkah operasional alih teknologi dalam konteks strategi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pengembangan kompetensi melalui corporate university yang mengedepankan pelayanan secara komunikatif dan kolaboratif.

Senator Carel Simon Petrus Suebu menanggapi pentingnya menjaga sinergitas penataan dan manajemen talenta ASN. Ia juga mempertanyakan berbagai persoalan yang masih muncul dalam penerapan manajemen ASN di Bali.

Senator Leni H. John Latief menyampaikan bahwa capaian manajemen ASN di Provinsi Bali sudah cukup baik. Karena itu, ia meminta informasi mengenai tantangan dan hambatan yang masih dihadapi serta strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasinya.

Senator Ade Yuliasih menilai Provinsi Banten dapat belajar dari Provinsi Bali, khususnya terkait penempatan guru dan tenaga kesehatan. Ia juga meminta data dan informasi mengenai kebijakan serta tata kelola distribusi ASN di daerah-daerah terpencil yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali.

Senator Lia Istifhama menyoroti fenomena gaji PPPK yang cukup membebani anggaran Pemerintah Provinsi Bali. Ia mempertanyakan apakah kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik di lapangan.

Senator Penrad Siagian menyampaikan bahwa sistem dan skema evaluasi PPPK dinilai sudah efektif, termasuk terkait kemungkinan pemutusan kontrak PPPK dan pengelolaan PPPK paruh waktu. Selain itu, Penrad menyoroti kebijakan PPPK dan PPPK paruh waktu yang ke depan akan ditangani oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa menilai Pemerintah Provinsi Bali telah mencapai berbagai kemajuan dalam penataan dan pengembangan manajemen ASN. Menurutnya, Pemprov Bali secara konsisten terus mengurangi politisasi dalam penempatan jabatan.

Ia juga menilai kehadiran Wakil Gubernur Bali, dengan pengalaman sebelumnya sebagai Bupati Badung, menjadi salah satu instrumen positif dalam mendorong reformasi birokrasi di Bali.

Narahubung: Kepala Bagian Komite IV DPD RI Irwanto Napeng

Dalam rapat bersama BPKP, Komite IV menyoroti pentingnya pengawasan terhadap Transfer ke Daerah (TKD), terutama di tengah tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Pengawasan diharapkan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Komite IV juga mendorong pemetaan daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan membutuhkan perhatian khusus, termasuk daerah kepulauan, perbatasan, tertinggal, terdepan, dan terluar.

Sementara dalam rapat bersama BPS, Komite IV menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan. Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Komite IV menilai data yang berkualitas harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penyusunan program pembangunan, hingga pengembangan potensi ekonomi dan UMKM di daerah. Komite IV DPD RI menegaskan pentingnya keterhubungan antara data yang akurat, perencanaan yang tepat, penggunaan anggaran yang akuntabel, serta pengawasan yang efektif.

"Kami sebagai Komite IV DPD RI akan terus memperkuat sinergi dengan BPS dan BPKP untuk memastikan data dan anggaran menjadi instrumen pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan memberikan dampak nyata bagi daerah dan masyarakat", ungkap Hj. Elviana selaku Wakil Ketua Komite IV DPD RI

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya anggaran atau jumlah program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tambah senator asal Jambi tersebut. (ast)

“Pertemuan ini sangat penting bagi DPD untuk mendengarkan langsung melalui asosiasi, apa yang mereka rasakan dalam menjalankan APBN 2025 dan 2026, seperti apa koreksi mereka, serta harapan mereka yang ingin dititipkan ke DPD untuk bahan pertimbangan bagi kami, terhadap pemerintah untuk APBN 2027,” kata Wakil Ketua Komite IV Dapil Jambi Hj. Elviana.

Dalam RDP tersebut, kata dia, banyak masukan dari asosiasi terkait TKD, yang memang dirasakan angka persentase ke daerah dipangkas, sehingga dapat RDP itu, mereka berharap kembali ke angka 25%, yang saat ini TKD turun ke 17 persen. “Kami sebenarnya di DPD sudah melakukan upaya-upaya terkait TKD ini, dalam pertimbangan kami yang kemarin menuliskan sekurang-kurangnya 25 persen dari APBN untuk transfer daerah itu. Karena, TKD turun ke 17 persen, akibat banyak program pemerintah pusat,” katanya.

Dalam RDP juga disinggung dana bagi hasil, dimana, asosiasi menginginkan agar program tidak seragam, terutama daerah Indonesia Timur, dimana yang mereka butuhkan adalah penunjang konektivitas, yang tentu berbeda dengan daerah yang di Jawa dan Sumatera. “Ini juga yang mereka titipkan untuk bahan pertimbangan kepada pemerintah pusat terhadap RAPBN 2027. Kalau versi pemerintah sebenarnya anggaran pemerintah pusat ke daerah tidak turun, tapi ditarik pemerintah pusat atau istilah relokasi atau pemerintah pusat yang menyelenggarakan. Nah, ternyata itu membikin kepala daerah tidak tidak nyaman gitu karena daerah dan tidak rata juga daerah yang dapat. Sementara mereka punya janji politik kepada rakyatnya. Dan, kebutuhan daerah itu sekali lagi tidak tidak sama, daerahnya pengen ada jalan untuk memperbaiki sementara pemerintah pusat tidak itu mereka jalankan. Sehingga kami diharapkan menyampaikan pesan itu dalam pertimbangan DPD yang akan kami susun setelah pulang dari Bali,” tegasnya.

Untuk realisasi pertimbangan ini kapan dilakukan, pihaknya menyebutkan akan menggelar rapat dengan Menteri Keuangan, dimana awalnya telah dijadwalkan pada Selasa (1/9/2026) namun diundur pada 14 September 2026. “Seharusnya besok (Selasa, red) kita ketemu. Dan sore hari ini kita ke Jakarta. Namun, karena menteri keuangan mendadak ada rapat khusus dengan presiden, kami akan reschedule tanggal 14 September, setelah itu kita masukkan pertimbangan ini ke DPR dan pemerintah,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komite IV Dapil Maluku Novita Anakotta menyebutkan saat RDP dengan BPS juga membahas terkait tantangan dan kendala saat sensus ekonomi yang berakhir pada 31 Agustus 2026 ini. Yang memang tidak dapat dipungkiri beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi petugas disampaikan kepada DPD. “Kami sampaikan, dapat RDP tadi disampaikan bagian persiapan petugas sensus yang dari sisi kapasitas mungkin dalam persiapan waktunya sangat terbatas, sehingga belum maksimal pola komunikasi di lapangan. Kendala lain juga disampaikan BPS ada beberapa segmen yang perlu juga mendapatkan masukan dari segmen tersebut, namun sulit diperoleh data dari segmen-segmen tersebut, terutama segmen-segmen yang tingkat ekonominya itu di atas rata-rata. Jadi karena susah ditemui segmen ekonomi tingkat atas ini, kami berikan solusi untuk mengisi langsung lewat aplikasi. Tapi ternyata aplikasinya juga ada kendala. Kendalanya adalah servernya suka down. Sehingga, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam sensus ekonomi,” katanya.

Terkait dengan hasil sensus ini, dalam rapat, juga ada disampaikan terkait penempatan atau ada kerja sama dengan kementerian sosial untuk menentukan yang namanya desil, dan juga banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat. “Saya contohkan, awalnya seseorang mendapatkan beasiswa misalnya, karena desilnya sudah semakin baik, menurut hasil sensus tersebut, jadinya mereka tidak mendapatkan bantuan beasiswa lagi. Namun, secara nyata mereka sebenarnya dalam posisi atau kondisi yang memang harus mendapatkan bantuan beasiswa tersebut,” katanya.

Terkait RDP dengan BPKP, kata dia, banyak hal yang sudah kami dapatkan lewat hasil pengawasan BPKP dan tentunya menjadi dasar dan acuan untuk menyampaikan pertimbangan terkait dengan RAPBN 2027, terutama yang paling penting bagaimana petugas aktif yang secara kualitas kapabilitasnya masih harus perlu ada upgrade lagi.

Sumber: https://baliglobalnews.com/komite-iv-dpd-ri-gelar-rdp-di-bali-untuk-penyusunan-pertimbangan-ruu-apbn-2027/

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Denpasar, Senin (31/8).

Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, mengatakan penurunan DAK Fisik merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan dalam pembahasan RAPBN 2027. Menurutnya, pemerintah memang menghadapi pilihan sulit di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan efisiensi, namun kondisi tersebut jangan sampai mengorbankan pelayanan dasar masyarakat di daerah.

RDP tersebut digelar sebagai bagian dari proses penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027. Forum ini diharapkan mampu menghimpun masukan langsung dari pemerintah daerah dan DPRD provinsi mengenai kondisi riil pelaksanaan kebijakan fiskal di lapangan.

Dalam RAPBN 2027, total Belanja Negara direncanakan mencapai Rp4.097,19 triliun. Angka tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,19 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.

Dari total TKD tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sekitar Rp415 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp63,36 triliun, DAK Rp159,44 triliun, serta Dana Desa Rp77 triliun. Kendati alokasi TKD mengalami peningkatan, DPD RI menilai kecukupan, formula pembagian, fleksibilitas penggunaan, serta ketepatan waktu penyalurannya tetap perlu dikaji.

“Jangan pernah memandang TKD sekadar transfer uang dari pusat ke daerah. TKD adalah investasi untuk pelayanan dasar, investasi untuk infrastruktur desa, investasi untuk masa depan anak-anak kita di daerah,” tegas Tamsil.

Menurut dia, sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang perlu diperjuangkan bersama dalam pembahasan RAPBN 2027. Pertama, kepastian dan ketepatan waktu penyaluran TKD. Kedua, fleksibilitas APBD di tengah penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Ketiga, sinkronisasi program nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Di sisi lain, fleksibilitas APBD juga dinilai penting, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Regulasi pengelolaan belanja harus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan mendesak tanpa terjebak dalam aturan yang terlalu kaku. “Jangan sampai anggaran turun di akhir tahun, sementara kebutuhan pelayanan publik tidak bisa menunggu,” tegasnya.

RDP juga membahas dampak program prioritas nasional terhadap daerah, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). DPD RI menilai program-program nasional tersebut harus disinkronkan dengan perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih program maupun tambahan beban terhadap APBD.

Selain itu, perhatian diarahkan pada ketimpangan fiskal antardaerah. Daerah tertinggal, kepulauan, perbatasan, serta daerah dengan karakteristik khusus dinilai membutuhkan kebijakan afirmasi yang lebih kuat agar kesenjangan pelayanan dasar dapat ditekan.

Komite IV DPD RI juga meminta masukan mengenai implementasi UU HKPD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan alternatif pembangunan seperti obligasi daerah dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan pemeliharaan aset daerah.

Tamsil mengatakan APPSI, APEKSI, APKASI, dan ADPSI memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan persoalan perencanaan dan pelaksanaan APBD. “APPSI, APEKSI, APKASI, dan ADPSI bukan sekadar organisasi, tetapi suara kolektif dari ribuan kepala daerah dan DPRD yang setiap hari bergumul dengan realitas anggaran di lapangan,” katanya.

Sementara itu, rekomendasi ADPSI mendukung disiplin fiskal nasional, namun hal tersebut tidak boleh melemahkan kapasitas daerah. ADPSI menuntut desain APBN 2027 yang menggaransi TKD yang cukup, adil, fleksibel, dan tepat waktu guna memastikan pelayanan publik terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Senada, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dr. Hj. Elviana, M.Si., mengaku berkomitmen memperjuangkan agar TKD kembali ke porsi 25 persen, yang diketahui turun menjadi 17 persen.

"Kita semua tahu, RAPBN ini nanti akan menjalankannya adalah teman-teman kepala daerah, sehingga sangat penting bagi DPD mendengarkan langsung melalui asosiasi tadi, apa yang mereka rasakan dalam menjalankan APBN 2025 dan 2026, seperti apa koreksi mereka, serta harapan mereka yang ingin dititipkan ke DPD untuk bahan pertimbangan bagi kami, terhadap pemerintah untuk APBN 2027," kata Elviana.

DPR RI, lanjut dia, sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya terkait TKD ini, dalam pertimbangan DPD beberapa waktu lalu telah menuliskan sekurang-kurangnya 25 persen dari APBN untuk transfer daerah.

Dalam RDP juga disingung dana bagi hasil, dimana, asosiasi menginginkan agar program tidak seragam, terutama daerah Indonesia Timur, dimana yang mereka butuhkan adalah penunjang konektivitas, yang tentu berbeda dengan daerah yang di Jawa dan Sumatera.

"Ini juga yang mereka titipkan untuk bahan pertimbangan kepada pemerintah pusat terhadap RAPBN 2027. Kalau versi pemerintah sebenarnya anggaran pemerintah pusat ke daerah tidak turun, tapi ditarik pemerintah pusat atau istilah relokasi atau pemerintah pusat yang menyelenggarakan (pembangunan)," jelasnya.

Namun langkah itu ternyata membuat kepala daerah tidak tidak nyaman, karena tiap daerah tidak merata. Sementara kepala daerah punya janji politik kepada rakyatnya.

"Dan, kebutuhan daerah itu sekali lagi tidak tidak sama, daerahnya pengen ada jalan untuk memperbaiki sementara pemerintah pusat tidak itu mereka jalankan. Sehingga kami diharapkan menyampaikan pesan itu dalam pertimbangan DPD yang akan kami susun setelah pulang dari Bali," tegasnya.

Pihaknya menegaskan akan menggelar rapat dengan Menteri Keuangan, dimana awalnya telah dijadwalkan pada Selasa (1/9/2026) namun diundur pada 14 September mendatang. Tampak hadir Dewan Penasihat APPSI Ahmad Lutfi yang juga Gubernur Jawa Tengah dan Bendahara APPSI Sherly Tjoanda yang juga Gubernur Maluku Utara.

Sumber : https://fajarbali.com/dpd-ri-serap-aspirasi-daerah-terkait-rapbn-2027/

Menurutnya, hal itu juga ditegaskan dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Ia menyebut, pesan yang disampaikan Sultan melalui tema “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat” sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional yang menempatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu kunci utama.

“Karena itu, pembangunan nasional tidak boleh meninggalkan daerah. Kebijakan yang dibuat di tingkat pusat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata GKR Hemas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia juga mengapresiasi sejumlah poin yang disampaikan Presiden Prabowo, terutama mengenai kemandirian nasional, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, dan keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh agenda tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan nasional itu diterjemahkan menjadi program yang nyata di daerah. Masyarakat harus merasakan kehadiran negara, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun pelayanan publik,” tegasnya.

Perjuangan daerah kepulauan harus dikawal

GKR Hemas turut menyoroti masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas 2026. Ia menyebut, perkembangan tersebut menjadi langkah penting setelah perjuangan panjang DPD RI bersama masyarakat di wilayah kepulauan.

“Ini momentum yang harus kita kawal bersama. RUU Daerah Kepulauan bukan hanya kepentingan daerah kepulauan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan dalam negara Indonesia sebagai negara kepulauan,” ujarnya.

Ia berharap proses pembahasan RUU Daerah Kepulauan nantinya dapat melahirkan aturan yang mampu mengakomodasi karakteristik geografis sekaligus kebutuhan khusus masyarakat di wilayah kepulauan.

“Jangan sampai masyarakat di wilayah kepulauan terus menghadapi ketimpangan karena kondisi geografis. Negara harus hadir memberikan kebijakan yang adil sesuai karakteristik daerahnya,” ucapnya.

Menurutnya, DPD RI akan terus menjalankan perannya sebagai representasi daerah dengan membawa berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia ke tingkat nasional.

“DPD RI harus terus memastikan suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke terdengar di tingkat nasional. Kita harus hadir untuk memastikan kebijakan negara benar-benar menjawab persoalan masyarakat di daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, GKR Hemas juga berharap hubungan kerja antara pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, dan pemerintah daerah semakin solid dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

“Kalau pusat dan daerah bergerak bersama, Indonesia akan semakin kuat. Karena pada akhirnya, daerah kuat adalah fondasi Indonesia yang berdaulat,” pungkasnya.

Sumber: https://www.jawapos.com/politik/2608140268/dpd-sikapi-pidato-kenegaraan-prabowo-momentum-perkuat-keberpihakan-kepada-daerah

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana, mengatakan forum tersebut tidak hanya menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung persoalan dan kebutuhan pelaku UMKM dalam mengelola sampah. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti oleh Anggota DPD RI, sehingga persoalan yang dihadapi di lapangan dapat menjadi perhatian dalam mendorong solusi pengelolaan sampah di Bali,” ujar Rio.

Menurut Rio, pengelolaan sampah telah menjadi isu strategis yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pertumbuhan aktivitas ekonomi, khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa, turut berpengaruh terhadap meningkatnya timbulan sampah, baik dari rumah tangga maupun kegiatan usaha.

Karena itu, upaya pengelolaan sampah perlu dilakukan sejak dari sumbernya. Pelaku usaha, termasuk restoran dan swalayan, memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut karena menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sampah organik hingga sampah kemasan.“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perlu ada keterlibatan bersama, terutama dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya,” katanya.

Dalam forum tersebut, persoalan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat desa turut menjadi perhatian. Ni Kadek Putri Adnyaningsih dari Yayasan Bumi Sasmaya Program Merah Putih Hijau (MPH) menyampaikan bahwa berdasarkan temuan lapangan, terdapat desa yang baru mampu mengelola sekitar 45 persen dari sampah yang dihasilkan. Sementara sisanya masih harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara sampah yang dihasilkan dengan kemampuan pengelolaannya di tingkat sumber. Padahal, pengelolaan berbasis sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi beban sampah yang berakhir di TPA.

Putri menekankan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Edukasi pengelolaan sampah perlu diarahkan pada perubahan kebiasaan, mulai dari mengurangi sampah, memilah, hingga mengolah sampah sedini mungkin. “Perlu perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, penguatan sistem dan fasilitas, serta integrasi pengelolaan sampah di tingkat desa,” jelasnya. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan memiliki kaitan erat dengan keberlanjutan pariwisata Bali. Wisatawan yang datang ke Bali tidak hanya menikmati seni dan budaya, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang bersih, asri, dan bebas dari sampah.

“Turis datang ke Bali selain tertarik dengan budaya, juga wajib menyediakan lingkungan yang bersih. Bebas sampah,” ujarnya. Dalam konteks tersebut, pelaku UMKM didorong untuk menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), sekaligus memperkuat pengelolaan sampah organik dan memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem ekonomi sirkular sehingga tidak seluruh sampah berakhir di TPA.

Melalui forum tersebut, Kantor DPD RI Provinsi Bali mendorong agar persoalan pengelolaan sampah dapat dilihat secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi penanganan sampah setelah dihasilkan, tetapi juga dari upaya mengurangi timbulan, memperkuat pengelolaan di tingkat sumber, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Dengan demikian, aspirasi yang muncul dari tingkat masyarakat dan pelaku usaha dapat menjadi bagian dari proses penguatan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (ast)

RDP tersebut juga dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Banjar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Perbekel Munduk, Tim 9 Catur Desa Adat Tamblingan, Kelian Adat Munduk, tokoh masyarakat Tamblingan. Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif dengan mengedepankan dialog dan semangat kekeluargaan untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Dalam RDP tersebut, para peserta menyepakati sejumlah rekomendasi sebagai langkah awal penyelesaian permasalahan. Salah satu poin utama yang dihasilkan adalah rekomendasi agar warga Tamblingan yang dulunya bertahan dan emperjuangka pemekaran desa adat Munduk, kembali bergabung dengan Desa Adat Munduk. Sementara itu, terkait keberadaan pura maupun pelinggih yang menjadi bagian dari persoalan, disepakati agar tidak dilakukan pembongkaran. Pembahasan mengenai keberadaan pura tersebut akan kembali dirembukkan melalui musyawarah bersama pada kesempatan berikutnya.

DPD RI juga menegaskan pentingnya rekonsiliasi sebagai jalan penyelesaian yang mengedepankan persatuan dan keharmonisan masyarakat adat. Dalam kesempatan itu ditegaskan bahwa kewibawaan Desa Adat Munduk harus tetap terjaga, sekaligus menghormati kedudukan desa adat di Bali sebagai lembaga otonom sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak menyepakati bahwa proses penyelesaian akan dilaksanakan paling lambat pada saat Purnama bulan depan di Desa Adat Munduk, dengan harapan seluruh rekomendasi dapat diwujudkan melalui musyawarah mufakat.

Dikonfirmasi di tempat terpisah, Camat Banjar Putu Widiawan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RDP yang telah menghadirkan seluruh unsur terkait dalam satu forum dialog.

"Kami mengapresiasi langkah DPD RI yang telah memfasilitasi rapat dengar pendapat ini sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik. Pemerintah Kecamatan Banjar mendukung penuh penyelesaian permasalahan melalui musyawarah, mengedepankan semangat rekonsiliasi, serta tetap menghormati keberadaan dan kewibawaan desa adat sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Kami berharap seluruh rekomendasi yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga situasi tetap kondusif, harmonis, dan mampu mempererat persaudaraan di tengah masyarakat."

Camat Banjar juga berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen bersama terhadap hasil pertemuan tersebut, sehingga proses penyelesaian yang akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sumber: https://banjar.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/90_dpd-ri-laksanakan-rdp-terkait-aduan-masyarakat-hasilkan-kesepakatan-rekonsiliasi

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 5 Agustus 2026, pukul 14.00 WITA, bertempat di Kantor Camat Kuta Utara, membahas pengawasan penyelenggaraan kegiatan lari di kawasan Canggu terkait komunitas Entourage Run Club, sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Kuta Utara.

Rapat ini menjadi wadah koordinasi dan penyampaian masukan dari berbagai pihak guna mendukung penyelenggaraan kegiatan masyarakat yang tetap memperhatikan aspek hukum, keselamatan, ketertiban umum, serta kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat terwujud tata kelola penyelenggaraan kegiatan publik yang tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengganggu aktivitas serta mobilitas di kawasan Kuta Utara.

Kecamatan Kuta Utara berkomitmen untuk terus mendukung kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan wilayah yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat maupun wisatawan.

Sumber: https://kutautara.badungkab.go.id/berita-vaksinasi-kantor-camat-kuta-utara/73774--bapak-camat-kuta-utara-menerima-dan-mendampingi-kunjungan-kerja-dpd-ri-dalam-rapat-dengar-pendapat-

Capaian ini menjadi opini WTP ke-20 yang diterima DPD RI secara berturut-turut sejak tahun 2006.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Pemberian opini WTP ini merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK RI untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta prinsip good governance di lingkungan kementerian dan lembaga negara.

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal menegaskan bahwa prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen jajarannya dalam mengelola keuangan negara secara tertib dan taat aturan.

"Alhamdulillah, capaian opini WTP yang ke-20 secara berturut-turut ini menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujar Iqbal.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan BPK RI akan selalu dijadikan instrumen evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta efektivitas pelayanan DPD RI.

Iqbal juga memastikan pihak Kesekretariatan Jenderal DPD RI siap menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tepat waktu dan konsisten.

"Melalui sinergi yang erat dengan BPK RI, kami berharap pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," pungkasnya.

Sumber : https://rmol.id/politik/read/2026/08/04/717100/dpd-ri-raih-opini-wtp-ke-20-berturut-turut-dari-bpk-ri

Arya Wedakarna mengatakan, keberhasilan Bali menjadi pusat keuangan Internasional yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, OJK, industri keuangan, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat.

DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan strategis ini agar memberikan manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali.

"Mari bersama mewujudkan" Bali Emas" melalui gold ekonomi untuk masa depan Baki yang sejahtera, adil dan berdaulat," ujar Arya Wedakarna.

Jelas Wedakarna adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi Ini antara lain meningkatkan literasi masyarakat mengenai aset keuangan digital dan inovasi sektor keuangan. Memahami kebijakan BI dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pengawasan aset digital.

Menegaskan kewajiban penggunaan rupiah, memperkuat kepatuhan pelaku usaha di Bali terhadap ketentuan sistem pembayaran yang sesuai hukum. Mendukung visi Bali sebagai pusat keuangan internasional berbasis blue, green & economy.

Mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem keuangan yang aman dan inklusif. Serta melindungi masyarakat dari resiko investasi ilegal penipuan digital dan kejahatan keuangan.

Acara yang dihadiri pimpinan BI dan OJK di Bali, Wedakarna juga memaparkan, tentang peran strategis BI dan OJK di Bali.

Adapun peran strategis BI yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, mengembangkan sistem pembayaran sigital yang aman dan efisien. Mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

Memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat mendorong pendalaman pasar uang dan pasar keuangan, mengembangkan UMKM dan ekonomi daerah serta bersinergi dengan Otoritas dan pemerintah daerah untuk mewujudkan Bali sebagai pusat keuangan Internasional.

Sedangkan peran strategis OJK yakni mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan secara terintegrasi. Melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan.

Mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan di Bali dan sekitarnya. Mendukung pengembangan sektor keuangan digital, fintech dan inovasi keuangan berkelanjutan.

Memperkuat industri keuangan yang sehat stabil dan berdaya saing global. Serta bersinergi dengan BI, LPS, Pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan Bali sebagai Indonesia Financial Center.

Wedarkarna juga mengatakan pentingnya peran masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan dalam mendukung gold economy Bali.

Sementara peran dari DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang memiliki fungsi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk mengajukan usul, memberikan pertimbangan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Dalam acara sosialisasi tersebut juga hadir pejabat OJK pusat melalui zoom Manda Khairatul Aulia sebagai Pengawasan Aset dan Keuangan Kripto

Jelas Manda, sejak beralih ke pengawasan OJK, aset Kripto dikatagorikan sebagai  Aset Keuangan Digital (AKD). Sehingga pendekatan pengaturannya menjadi lebih komprehensif antara lain mencakup stabilitas sistem keuangan, pelindungan konsumen dan integritas pasar.

Aset Keuangan Digital yaitu aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan dalam bentuk digital termasuk aset kripto.

Sedangkan aset keripto sendiri representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan di transfer menggunakan tehnologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksi.

Sumber : https://atnews.id/portal/news/32707/